<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div> <div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/09/Reuters-Yonhap-1247164384.jpg" alt="Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi, pemimpin Partai Demokrat Liberal di markas besar partai pada hari pemilihan umum di Tokyo, Jepang (8/2)" width="100%">
<figcaption>Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi, pemimpin Partai Demokrat Liberal di markas besar partai pada hari pemilihan umum di Tokyo, Jepang (8/2)</figcaption>
</figure> </div> <div>JawaPos.com&nbsp;-&nbsp;Koalisi Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi, meraih kemenangan bersejarah dalam pemilu pada hari Minggu (8/2).&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Kemenangan koalisi Sanae Takaichi membuka jalan untuk janji pemotongan pajak yang telah menakuti pasar keuangan, serta belanja militer yang bertujuan melawan Tiongkok.</div> <div>&nbsp;</div> </div> <div>Sanae Takaichi yang konservatif, menjadi pemimpin perempuan pertama Jepang yang mengaku terinspirasi oleh&nbsp;Iron Lady sal Inggris Margaret Thatcher.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/016730582/resmi-sanae-takaichi-pecahkan-sejarah-jadi-perdana-menteri-perempuan-pertama-jepang-anggota-kabinet-baru-diumumkan">Resmi! Sanae Takaichi Pecahkan Sejarah Jadi Perdana Menteri Perempuan Pertama Jepang, Anggota Kabinet Baru Diumumkan</a></div> <div>&nbsp;</div> <div>Margaret Thatcher yang meninggal pada tanggal 8 April 2013 tersebut, telah meraih 316 kursi dari 465 kursi di majelis rendah parlemen untuk Partai Demokrat Liberal, yang merupakan hasil terbaik yang pernah ada.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Dengan mitra koalisinya, Japan Innovation Party (Partai Inovasi Jepang), yang dikenal sebagai Ishin, Takaichi menguasai 352 kursi dan dua pertiga kursi mayoritas super.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Hal tersebut memudahkan agenda legislatifnya, karena Takaichi dapat mengesampingkan majelis tinggi, di mana ia tidak memiliki mayoritas.</div> <div>&nbsp;</div> <div>&ldquo;Pemilu ini melibatkan perubahan kebijakan besar, khususnya perubahan besar dalam kebijakan ekonomi dan fiskal, serta penguatan kebijakan keamanan,&rdquo; kata Takaichi dalam wawancara televisi ketika hasil pemilu diumumkan.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Kebijakan-kebijakan ini mendapat banyak penolakan... Jika kami mendapat dukungan masyarakat, maka kami benar-benar harus mengatasi permasalahan ini dengan segenap kekuatan kami."</div> <div>&nbsp;</div> <div>Takaichi yang saat ini berusia 64 tahun,&nbsp;mengadakan pemilu dadakan musim dingin yang jarang terjadi, untuk memanfaatkan tingkat popularitas pribadinya yang tinggi sejak ia ditunjuk untuk memimpin Partai Demokrat Liberal pada akhir tahun lalu.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Para pemilih tertarik pada sosoknya yang blak-blakan dan pekerja keras, namun kecenderungan nasionalisnya dan penekanan pada keamanan, telah merenggangkan hubungan dengan negara tetangga Jepang, Tiongkok, sementara janji-janjinya mengenai pemotongan pajak telah mengguncang pasar keuangan.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Warga berjalan dengan susah payah melewati salju untuk memberikan suara mereka, dengan rekor hujan salju di beberapa wilayah sehingga mengganggu lalu lintas serta mengharuskan, beberapa TPS tutup lebih awal.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Dikutip dari Korea Times, pemilu ini merupakan pemilu ketiga pasca perang yang diadakan pada bulan Februari, dan pemilu biasanya diadakan pada bulan-bulan yang lebih santai.</div> <div>&nbsp;</div>

Koalisi Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi, meraih kemenangan bersejarah dalam pemilu pada hari Minggu (8/2).

Koalisi Sanae Takaichi Meraih Kemenangan Telak dalam Pemilihan Bersejarah di Jepang

<h2 id="radix-:r434:" class="text-lg font-semibold leading-none tracking-tight"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/25/a17e819c-5244-4f68-ab8c-908619461dcb-1-188780697.jpg" alt="Parlemen Jepang yang dibubarkan PM Takaichi (Kyodo News)" width="100%">
<figcaption>Parlemen Jepang yang dibubarkan PM Takaichi (Kyodo News)</figcaption>
</figure> </h2> JawaPos.com &mdash; Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi secara resmi membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau parlemen Jepang pada Jumat (23/1). Hal itu membuka jalan bagi pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) sela pada 8 Februari 2026. Langkah pembubaran Parlemen Jepang ini diambil untuk mencari mandat publik guna memperkuat agenda kebijakan ekonomi dan keamanan pemerintah bersama mitra koalisi barunya. Pembubaran majelis rendah Parlemen Jepang yang beranggotakan 465 kursi tersebut dilakukan pada awal masa sidang parlemen reguler, sebuah keputusan langka yang terakhir kali terjadi 60 tahun lalu. Dengan pembubaran itu, Jepang memasuki masa kampanye singkat menjelang pemilu yang akan digelar hanya 16 hari setelah DPR dibubarkan. Perdana Menteri Takaichi menyetujui pembubaran tersebut pada Jumat (23/1) pagi. Meski masa jabatan anggota parlemen sejatinya baru berakhir pada 2028, Takaichi menegaskan bahwa ia membutuhkan legitimasi publik setelah menjabat sebagai perdana menteri sejak Oktober 2025. Di sisi lain, pembubaran dilakukan sejalan dengan terbentuknya koalisi baru antara Partai Demokrat Liberal (LDP) dan Partai Inovasi Jepang (Japan Innovation Party/JIP) atau Nippon Ishin. &ldquo;Saya ingin meminta penilaian langsung dari rakyat terkait pergeseran kebijakan utama, termasuk kebijakan fiskal yang bertanggung jawab namun tetap agresif,&rdquo; kata Takaichi seperti dikutip dari Kyodo News, Minggu (25/1). Untuk diketahui, pemilu diperkirakan berlangsung ketat. Blok penguasa berupaya mempertahankan blok oposisi di tengah kekhawatiran hilangnya dukungan dari basis pemilih Komeito, mantan mitra koalisi LDP selama 26 tahun yang kini berpisah. Di sisi lain, pemilu juga akan menjadi ajang debut bagi blok oposisi baru, Aliansi Reformasi Sentris, yang dibentuk oleh Partai Demokrat Konstitusional Jepang (CDPJ) dan Komeito. Para analis menilai keluarnya Komeito dari koalisi berpotensi menjadi pukulan berat bagi LDP, mengingat partai tersebut dikenal mampu memobilisasi 10.000&ndash;20.000 suara per distrik dengan dukungan organisasi Buddhis awam terbesar Jepang, Soka Gakkai. Sementara itu, di tengah pembubaran parlemen, isu ekonomi diperkirakan menjadi sorotan utama selama kampanye. Baik kubu penguasa maupun oposisi sama-sama mengusulkan kebijakan terkait pajak konsumsi atas bahan makanan sebagai respons terhadap tekanan inflasi. Dalam hal ini, pemerintah mempertimbangkan penangguhan pajak, sementara oposisi mendorong penghapusan total&mdash;memicu perdebatan soal sumber pendanaan alternatif dan kesehatan fiskal Jepang. Selain itu, isu politik dan uang kembali mencuat menyusul skandal dana gelap yang menjerat LDP dalam beberapa tahun terakhir. Topik lain yang diperkirakan masuk dalam perdebatan publik adalah kebijakan terkait penduduk asing dan lonjakan wisatawan. <h2>Pemilu Februari Dikritik Oposisi</h2> Sementara itu, keputusan menggelar pemilu sebelum pengesahan anggaran awal tahun fiskal 2026 menuai kritik dari partai oposisi. Mereka menuding Takaichi lebih mengutamakan kepentingan politik dibanding stabilitas pemerintahan. Takaichi juga menyampaikan permohonan maaf kepada warga di wilayah yang dilanda salju lebat, mengingat pemilu Februari tergolong tidak lazim. Ia berjanji meminimalkan gangguan dan mendorong pemilih, termasuk pelajar berusia 18 tahun ke atas, untuk memanfaatkan pemungutan suara awal di tengah jadwal ujian masuk universitas. Pada Pemilu mendatang akan menjadi pemilihan DPR pertama yang digelar pada Februari sejak 1990, sekaligus ujian besar bagi koalisi baru Takaichi untuk mempertahankan kekuasaan di tengah peta politik Jepang yang kian terfragmentasi. &nbsp;

PM Jepang Sanae Takaichi bubarkan parlemen dan siapkan pemilu 8 Februari 2026. Pemilu ini jadi ujian koalisi baru dan sorotan isu.

PM Takaichi Bubarkan Parlemen Jepang, Pemilu Sela Digelar 8 Februari 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/21/foto-jawapos-2025-10-21T184109594-2889661067.jpg" alt="Perdana menteri perempuan pertama Jepang Sanae Takaichi (X @takaichi_sanae)" width="100%">
<figcaption>Perdana menteri perempuan pertama Jepang Sanae Takaichi (X @takaichi_sanae)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Jepang resmi mencatatkan sejarah baru di panggung politiknya. Sanae Takaichi, politisi senior dari Partai Demokrat Liberal (LDP) telah resmi terpilih menjadi Perdana Menteri ke-104 sekaligus perempuan pertama yang memegang jabatan tertinggi di Negeri Sakura. Dalam sidang luar biasa parlemen (Diet) pada Senin, 21 Oktober, Sanae Takaichi meraih 237 dari 465 suara di majelis rendah dan 123 dari 246 suara di majelis tinggi. Karena tidak memperoleh mayoritas di majelis tinggi, pemungutan suara ulang dilakukan melawan Yoshihiko Noda dari Partai Demokrat Konstitusional Jepang. Hasilnya, Takaichi menang dengan 125 suara, mengukuhkan dirinya sebagai pemimpin baru Jepang. Langkah politik Takaichi semakin kuat setelah Partai Nippon Ishin (Japan Innovation Party) menyepakati koalisi baru dengan LDP sehari sebelumnya. Kesepakatan itu sekaligus memastikan kemenangan Takaichi di parlemen, meskipun partai Komeito menarik diri dari koalisi akibat perbedaan pandangan soal regulasi dana politik. Dilansir dari Asahi Shimbun pada Selasa (21/10), Takaichi langsung membentuk kabinet barunya. Dalam kabinet perdananya, Sanae Takaichi hanya menunjuk dua perempuan untuk menduduki posisi menteri. Mereka ialah Satsuki Katayama dan Kimi Onoda, dua sosok yang juga dikenal sebagai pendukung kuat Takaichi dalam pemilihan ketua Partai Demokrat Liberal (LDP). Katayama, 66 tahun, dipercaya menjabat sebagai Menteri Keuangan dan akan memegang peran penting dalam mengoordinasikan kebijakan fiskal, termasuk rencana penghapusan pajak konsumsi pada produk makanan selama dua tahun. Sementara itu, Kimi Onoda, 42 tahun, yang lahir di Amerika Serikat, ditunjuk sebagai Menteri Keamanan Ekonomi. Onoda akan bertanggung jawab atas kebijakan terkait keamanan ekonomi nasional serta isu-isu mengenai warga negara asing, dua bidang yang menjadi prioritas utama dalam agenda pemerintahan Takaichi. Takaichi yang dikenal konservatif dan proaktif terhadap stimulus fiskal, berjanji memperkuat ekonomi lewat kebijakan penghapusan pajak konsumsi makanan selama dua tahun dan menaikkan ambang batas pajak penghasilan. Takaichi juga berkomitmen meningkatkan peran perempuan di dunia politik, meskipun hanya dua perempuan tercatat dalam kabinet barunya. Kemenangan Takaichi turut menandai kehadiran &lsquo;first gentleman&rsquo; pertama Jepang, yakni suaminya, Taku Yamamoto. Dalam wawancara bersama media, Yamamoto menyatakan siap mendukung penuh sang istri tanpa menonjolkan diri di ruang publik. "Saya ingin mendukungnya dengan kuat sebagai 'suami bayangan' agar keberadaan saya tidak menjadi hambatan bagi citra perdana menteri yang ia cita-citakan," kata Yamamoto. Sanae Takaichi dan Yamamoto menikah pada tahun 2004. Keduanya sempat bercerai karena perbedaan pandangan politik tetapi kembali menikah pada tahun 2021 hingga sekarang. Dengan terpilihnya Sanae Takaichi sebagai perdana menteri, Jepang memasuki babak baru dalam sejarah politiknya. Tantangan besar menanti kepemimpinan perempuan pertama ini, mulai dari pemulihan ekonomi hingga membangun stabilitas koalisi baru.

Sanae Takaichi resmi menjadi perdana menteri perempuan pertama Jepang usai memenangkan pemungutan suara parlemen pada 21 Oktober.

Resmi! Sanae Takaichi Pecahkan Sejarah Jadi Perdana Menteri Perempuan Pertama Jepang, Anggota Kabinet Baru Diumumkan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/06/foto-jawapos-2025-10-06T162018564-3651743789.jpg" alt="Calon PM perempuan pertama Jepang Sanae Takaichi (X @takaichi_sanae)" width="100%">
<figcaption>Calon PM perempuan pertama Jepang Sanae Takaichi (X @takaichi_sanae)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Partai berkuasa di Jepang, Liberal Democratic Party (LDP), bersama Partai Oposisi Utama Nippon Ishin (Partai Inovasi Jepang), resmi menandatangani perjanjian koalisi pada Senin (9/10/2025). Kesepakatan tersebut menegaskan bahwa Ketua LDP, Sanae Takaichi, akan mencatat sejarah sebagai perdana menteri perempuan pertama Jepang. Langkah ini menjadi titik balik besar dalam politik Jepang, di mana LDP memilih berkoalisi dengan Ishin, sekaligus mengakhiri kerja sama selama 26 tahun dengan Partai Komeito yang resmi berpisah pada awal Oktober. Takaichi, politisi konservatif berusia 64 tahun yang dikenal memiliki sikap keras terhadap China, terpilih sebagai pemimpin LDP awal bulan ini. Ambisinya menuju jabatan perdana menteri sempat terhambat setelah Komeito, partai berhaluan sentris yang didukung kelompok Buddha, menarik diri dari aliansi karena ketidakpuasan terhadap kebijakan pendanaan partai dan pandangan ultrakonservatif Takaichi. Menurut laporan Al Jazeera, Komeito menilai LDP gagal memperketat aturan terkait pendanaan pasca-skandal dana gelap yang mengguncang partai. Meski begitu, Takaichi belakangan berupaya melunakkan retorika kerasnya terhadap Beijing. Berdasarkan kesepakatan koalisi terbaru, anggota parlemen dari LDP dan Ishin akan memberikan dukungan kepada Takaichi dalam pemungutan suara parlemen pada Selasa mendatang, di mana ia akan menggantikan Shigeru Ishiba yang sebelumnya mengumumkan pengunduran dirinya sebagai perdana menteri. Pemimpin Ishin, Hirofumi Yoshimura, menyatakan kepada media di Osaka bahwa partainya secara resmi sepakat bergabung dengan LDP. Dalam percakapannya dengan Takaichi, ia menegaskan komitmen untuk "membangun masa depan Jepang bersama". Meskipun koalisi LDP&ndash;Ishin belum sepenuhnya mencapai mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat, peluang Takaichi untuk memenangkan pemilihan sangat besar karena kecil kemungkinan partai-partai oposisi bersatu mengusung calon tandingan. Dalam perjanjian koalisi, kedua partai sepakat untuk meninjau sejumlah kebijakan penting, termasuk penghapusan sementara pajak konsumsi atas makanan dan pelarangan sumbangan politik dari perusahaan maupun organisasi, dua poin utama yang menjadi syarat Ishin untuk bergabung. Sumber dari kedua partai menyebutkan bahwa Ishin, yang bermarkas di Prefektur Osaka, akan bekerja sama tanpa mengambil posisi kabinet dalam tahap awal pemerintahan baru ini. Sebelum bergabung dengan LDP, Ishin sempat menjajaki kerja sama dengan Constitutional Democratic Party of Japan (CDPJ) dan Democratic Party for the People (DPP) untuk menentang dominasi LDP. Namun, setelah negosiasi resmi dengan LDP dimulai, Ishin menghentikan pembicaraan tersebut. Takaichi sendiri naik menggantikan Ishiba yang mundur sebagai bentuk tanggung jawab atas kekalahan besar partainya dalam pemilihan Dewan pada Juli 2025. Dari total 465 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, LDP memegang 196 kursi, Ishin 35 kursi, CDPJ 148 kursi, DPP 27 kursi, dan Komeito 24 kursi, sementara sisanya diisi oleh partai kecil dan anggota independen. Pemungutan suara untuk menentukan pengganti resmi Ishiba dijadwalkan berlangsung pada sidang parlemen luar biasa yang digelar mulai 20 Oktober hingga 17 Desember 2025. (*)

Partai Liberal Democratic Party (LDP) bersama Partai Oposisi Utama Nippon Ishin (Partai Inovasi Jepang) resmi meneken perjanjian koalisi.

LDP dan Ishin Berkoalisi, Pastikan Sanae Takaichi Menjadi Perdana Menteri Perempuan Pertama Jepang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/06/foto-jawapos-2025-10-06T162018564-3651743789.jpg" alt="Calon PM perempuan pertama Jepang Sanae Takaichi (X @takaichi_sanae)" width="100%">
<figcaption>Calon PM perempuan pertama Jepang Sanae Takaichi (X @takaichi_sanae)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Partai Demokrat Liberal (LDP) Jepang resmi memiliki pemimpin perempuan pertama&nbsp;yang juga berpeluang besar menjadi perdana menteri perempuan pertama dalam sejarah Negeri Sakura. Sosok itu merupakan Sanae Takaichi, politisi berusia 64 tahun yang dikenal berhaluan ultra-konservatif dan sering memicu kontroversi karena pandangan politiknya yang keras. Berikut adalah 6 fakta menarik sekaligus kontroversial tentang Sanae Takaichi yang dilansir dari Asahi Shimbun, Senin (6/10). 1. Politisi Ultra-Konservatif dan Pengagum Margaret Thatcher Sanae Takaichi dikenal sebagai figur politik yang sangat konservatif. Takaichi mengidolakan perdana menteri perempuan pertama Inggris Margaret Thatcher yang juga dianggap kontroversial karena kebijakannya mengenai ketegasan dan reformasi ekonomi yang memperlebar jurang sosial pada masa itu. Selain itu, Takaichi juga menjadi pendukung kuat visi nasionalis mendiang Shinzo Abe. Ia berkomitmen mempertahankan nilai-nilai tradisional Jepang serta menolak kebijakan yang dianggap terlalu liberal, termasuk dalam isu keluarga dan gender. 2. Punya Latar Belakang Unik: Drummer Band Rock dan Hobi Motor Sebelum terjun ke dunia politik, Sanae Takaichi dikenal memiliki gaya hidup yang tidak biasa. Takaichi merupakan mantan drummer band heavy metal dan hobi mengendarai motor besar ketika masih menjadi mahasiswa. Gaya hidup bebas itu berbanding terbalik dengan pandangan politiknya yang kaku dan konservatif. 3. Tolak Konsep&nbsp;Work-Life Balancedan Dikenal sebagai Pekerja Keras Dalam pidato usai terpilih sebagai&nbsp;presiden Partai Demokrat Liberal (LDP),&nbsp;Sanae Takaichi menegaskan etos kerja kerasnya dengan meminta seluruh anggota partai untuk berjuang tanpa henti membangun kembali dukungan publik. "Saya akan menyingkirkan kata&nbsp;work-life balance. Saya akan bekerja, bekerja, bekerja, dan bekerja," kata Takaichi. Pernyataan itu langsung viral di media sosial, ada yang memberi dukungan atas semangatnya, tetapi juga menuai kritik karena dinilai mengabaikan pentingnya keseimbangan hidup. 4. Dukung Kebijakan Ketat untuk Militer dan Warga Negara Asing Takaichi mendorong penguatan militer Jepang, seperti promosi fusi nuklir, peningkatan keamanan siber, dan kebijakan yang lebih ketat tentang imigrasi. Takaichi menilai langkah itu penting untuk menjaga stabilitas nasional. Meskipun demikian, sebagian pengamat menilai pendekatan Takaichi dapat memperkuat citra Jepang yang tertutup terhadap pendatang asing. 5. Sikap Kontroversial terhadap Isu Gender dan Sosial Meski memimpin partai yang dikenal maskulin, Sanae Takaichi justru memegang pandangan tradisional terhadap perempuan. Takaichi menolak pernikahan sesama jenis dan perubahan undang-undang yang memungkinkan pasangan menikah memakai nama keluarga berbeda. Selain itu, Takaichi mendukung suksesi laki-laki tunggal dalam keluarga kekaisaran Jepang, sebuah kebijakan yang dianggap mundur dari semangat kesetaraan gender. 6. Dikenal sebagai 'Alumni' Politik Era Perang dan Pendukung Yasukuni Shrine Sanae Takaichi secara rutin berziarah ke Kuil Yasukuni yang membuat hubungan diplomatik Jepang dengan negara tetangga berpotensi memanas. Masalah ini muncul karena di antara nama-nama yang dihormati di Kuil Yasukuni terdapat&nbsp;14 penjahat perang kelas A&nbsp;dari Perang Dunia II, seperti pejabat dan jenderal Jepang yang diadili karena kejahatan perang, seperti invasi ke Tiongkok, Korea, dan Asia Tenggara. Oleh sebab itu, kunjungan pejabat Jepang ke Yasukuni dianggap ofensif oleh negara-negara yang pernah dijajah Jepang, terutama Tiongkok dan Korea Selatan yang menganggapnya sebagai tanda Jepang belum benar-benar menyesali masa lalunya. Takaichi bahkan disebut sebagai 'alumni ideologi perang' oleh sebagian pengamat karena pandangan revisionisnya terhadap sejarah Jepang. Itulah enam fakta menarik tentang Sanae Takaichi, sosok politisi yang berpotensi menjadi perdana menteri perempuan pertama Jepang yang dikenal konservatif, gila kerja, serta memiliki sisi unik dengan latar belakang hobi musik metal-nya. Menurut laporan Reuters, pemungutan suara di parlemen untuk formalisasi jabatan perdana menteri dijadwalkan menunggu sesi istimewa pada pertengahan Oktober 2025.

Presiden LDP dan calon perdana menteri perempuan pertama Jepang Sanae Takaichi dikenal konservatif dan suka band metal.

 Mengenal Calon Perdana Menteri Perempuan Pertama Jepang Sanae Takaichi: Pernah Jadi Drummer Band Metal hingga Tolak Work Life Balance

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/06/saanae-2230056987.jpg" alt="Sanae Takaichi. (The Japan Times)" width="100%">
<figcaption>Sanae Takaichi. (The Japan Times)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Jepang memiliki perdana menteri perempuan pertama dalam sejarahnya. Pada Sabtu (4/10), Sanae Takaichi terpilih sebagai pemimpin baru Partai Demokrat Liberal (LDP) dan dijadwalkan dilantik sebagai perdana menteri dalam sidang parlemen luar biasa pada 15 Oktober mendatang. Dikutip dari BeInCrypto, Senin (6/10), kebijakan ekonomi Takaichi yang propertumbuhan dan aktif secara fiskal berpotensi memengaruhi arah regulasi aset digital di Jepang, termasuk reformasi pajak kripto yang sudah lama ditunggu oleh industri. Takaichi dikenal mengagumi sosok mendiang Perdana Menteri Inggris, Margaret Thatcher. Julukan &ldquo;Iron Lady&rdquo; kini melekat padanya berkat reputasi tegas dan orientasi ekonominya yang agresif. Lahir pada 1961, lulusan Universitas Kobe ini telah berpengalaman panjang di pemerintahan. Ia pernah tiga kali menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi, serta Menteri Keamanan Ekonomi. Selama era Shinzo Abe, Takaichi dikenal berperan besar dalam kebijakan ekonomi dan pertahanan. Setelah terpilih sebagai ketua LDP, Takaichi langsung menyatakan tekadnya untuk bekerja keras membangkitkan ekonomi Jepang. &ldquo;Saya akan membuat semua orang bekerja seperti kuda penarik kereta. Saya akan meninggalkan konsep keseimbangan hidup dan kerja,&rdquo; ujarnya. Meski belum pernah menyampaikan pandangan spesifik tentang kripto, kebijakan fiskal longgar yang diusung Takaichi dapat membuka peluang reformasi pajak bagi industri aset digital. Hal ini kontras dengan sikap pendahulunya, Fumio Kishida, dan mantan PM Ishiba yang sempat menunjukkan dukungan pada teknologi Web3, tetapi enggan mereformasi pajak kripto secara konkret. Takaichi juga berniat memperkuat kerja sama dengan partai oposisi seperti Japan Innovation Party dan Democratic Party for the People, dua partai yang selama ini mendukung pajak terpisah bagi aset kripto. Pada Agustus 2025, Badan Jasa Keuangan Jepang (FSA) telah mengajukan proposal untuk tahun fiskal 2026, mencakup wacana pajak terpisah sebesar 20 persen&nbsp;(setara dengan pajak atas saham) serta kebijakan loss carryforward selama tiga tahun bagi investor kripto. Jika kerja sama politik ini terwujud, kebijakan tersebut bisa segera disahkan tahun depan. Namun, arah kebijakan kripto Jepang masih bergantung pada kabinet baru Takaichi. Jika Menteri Keuangan Katsunobu Kato tetap dipertahankan, kebijakan cenderung berlanjut tanpa perubahan besar, sebab Kato sebelumnya minim perhatian terhadap isu aset digital. Sementara itu, Menteri Digital Masaki Taira juga belum menyatakan sikap jelas mengenai kripto atau Web3. Meski demikian, kerja sama lintas partai tetap membuka ruang optimisme di kalangan pelaku industri. Takaichi juga akan menghadapi ujian diplomatik penting di awal masa jabatannya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan berkunjung ke Jepang pada 27 Oktober untuk melakukan pertemuan tingkat tinggi pertama dengan Takaichi. Trump sejak awal pemerintahannya dikenal pro-kripto. Ia bahkan mendorong pembentukan cadangan strategis Bitcoin nasional dan komite penasihat aset digital. Dengan pandangan propertumbuhan yang sama, keduanya diperkirakan akan membahas potensi kerja sama ekonomi, termasuk kebijakan terkait aset digital. Namun, nilai konservatif Takaichi dapat membuatnya berhati-hati dalam menyelaraskan kebijakan dengan Trump, terutama soal deregulasi kripto dan kepemilikan Bitcoin oleh negara. Meski membawa harapan baru bagi reformasi pajak, kebijakan ekspansif Takaichi juga memiliki risiko. Peningkatan belanja pemerintah bisa mempercepat inflasi dan mendorong Bank of Japan untuk memperketat kebijakan moneter. Langkah tersebut berpotensi menjadi hambatan bagi aset berisiko seperti kripto. Selain itu, latar belakang konservatifnya dapat membuat Takaichi lebih keras dalam penerapan aturan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Fokusnya pada sektor manufaktur dan semikonduktor juga bisa membuat sektor kripto tak menjadi prioritas utama. Namun, bagi industri kripto Jepang, terpilihnya Sanae Takaichi tetap menjadi momentum penting. Jika kerja sama dengan oposisi berjalan mulus dan reformasi pajak terpisah disetujui, Jepang bisa menjadi salah satu pasar kripto paling progresif di Asia pada 2026.

PM baru Jepang Sanae Takaichi berpotensi ubah pajak kripto lewat kerja sama oposisi dan kebijakan propertumbuhan.

Sanae Takaichi, “Iron Lady” Jepang yang Bisa Ubah Pajak Kripto di Negeri Sakura

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/05/reuters_takaichi_1-copy-45935990.jpg" alt="Sanae Takaichi. (Dok. Antara)" width="100%">
<figcaption>Sanae Takaichi. (Dok. Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Sanae Takaichi bakal menjadi perdana menteri perempuan pertama Jepang. Namun, pandangan politiknya cukup konservatif. Terutama dalam isu-isu sosial di negara yang masih sangat kental dengan budaya patriarki. Perempuan kelahiran&nbsp;7 Maret 1961 ini terpilih sebagai ketua Partai Demokrat Liberal (LDP) pada 4 Oktober 2025. Dan diperkirakan akan resmi menjabat sebagai perdana menteri akhir bulan ini. Dia berjanji akan membentuk kabinet dengan keterwakilan perempuan setara dengan negara-negara Nordik. Lebih dari dua menteri perempuan saat kabinet sebelumnya di bawah Perdana Menteri Shigeru Ishiba. Takaichi juga menyatakan ingin meningkatkan kesadaran publik tentang masalah kesehatan perempuan. Termasuk secara terbuka berbagi pengalamannya menghadapi menopause. Mengingat, usianya yang sudah 64 tahun. Di balik sikap terbukanya, banyak pandangan kebijakannya soal isu gender justru mencerminkan posisi konservatif. Dia menolak mengubah hukum warisan abad ke-19 yang mewajibkan pasangan menikah memakai nama keluarga yang sama. Aturan yang dalam praktiknya membuat perempuan hampir selalu mengambil nama suami. Perempuan yang mengidolakan mantan Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher itu juga mendukung aturan suksesi keluarga kekaisaran Jepang. Yang mana hanya memperbolehkan laki-laki naik tahta. Serta secara tegas menolak pernikahan sesama jenis. Pakar politik dan gender dari Universitas Tokai, Profesor Yuki Tsuji, menyatakan, Takaichi tidak menunjukkan minat terhadap hak-hak perempuan atau kebijakan kesetaraan gender. "Jadi, kecil kemungkinan akan ada perubahan kebijakan signifikan dibandingkan pemerintahan LDP sebelumnya," ujar Prof Tsuji seperti dikutip AFP, Minggu (5/10). Meski demikian, dia mengakui terpilihnya seorang perempuan sebagai perdana menteri memiliki makna simbolik yang besar. Ditambah ekspektasi akan sangat tinggi. "Kalau dia (Takaichi) gagal, bisa muncul persepsi negatif terhadap pemimpin perempuan di masa depan," imbuhnya. Yuka, seorang pekerja kantoran di Tokyo, menyambut positif kemenangan Takaichi. "Kita bisa dengan bangga mengatakan ke dunia bahwa Jepang akan segera punya pemimpin perempuan," ujarnya melansir The Straits Times. Meski, ada keraguan terhadap isu kesetaraan gender di bawah kepemimpinan Takaichi. Takaichi bukan yang pertama menjadi tokoh pemimpin perempuan di Jepang. Pada 2024, mantan pramugari Mitsuko Tottori menjadi presiden maskapai Japan Airlines. Pencapaian seperti itu masih langka di dunia korporasi Jepang. Yang mana dikenal dengan jam kerja panjang dan terbatasnya fasilitas penitipan anak. Di 2021, hanya 13,2 persen posisi manajerial di Jepang dipegang oleh perempuan. Terbilang persentase terendah di antara negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Bahkan, dalam laporan Global Gender Gap 2025 dari World Economic Forum, Jepang berada di posisi 118 dari 148 negara. "Ada banyak perempuan yang kompeten, tapi posisi pemimpin masih didominasi laki-laki di Jepang. Banyak perempuan terpaksa mundur di puncak karier mereka karena harus merawat anak atau orang tua yang menua," terang Yuka. Keterwakilan perempuan di dunia politik masih minim. Di parlemen, perempuan hanya mengisi sekitar 15 persen kursi di majelis. Salah satu pengecualian yang mencolok yakni Gubernur Tokyo Yuriko Koike. Dia sudah tiga periode menjabat. Dikenal dengan sejumlah kebijakan ramah perempuan, seperti penitipan anak gratis untuk anak usia prasekolah. Banyak anggota parlemen perempuan mengeluhkan sulitnya menyeimbangkan tanggung jawab sebagai politisi dan ibu rumah tangga. Bahkan, kerap menghadapi komentar seksis. Ya, beban dan perasaan itu yang nyaris tak dirasakan anggota parlemen laki-laki. Contohnya, mantan Wakil Perdana Menteri Taro Aso pernah menyebut Menteri Luar Negeri Yoko Kamikawa sebagai 'tante-tante' dan 'tidak terlalu cantik' pada 2024. Gerakan #MeToo juga tidak berkembang luas di Jepang. Hanya sedikit korban kekerasan seksual yang berani angkat bicara. Misalnya, mantan tentara Rina Gonoi dan jurnalis Shiori Ito yang berani mengungkapkan keresahan mereka. Namun, keduanya juga malah menjadi sasaran ujaran kebencian di dunia maya. "Dulu Jepang pernah punya kaisar perempuan, tapi belum pernah punya perdana menteri perempuan. Jadi menurut saya, ini bisa jadi peluang bagi Jepang untuk maju," kata Ryuki Tatsumi, seorang perawat 23 tahun penyandang disabilitas.&nbsp;

Sanae Takaichi bakal menjadi perdana menteri perempuan pertama Jepang. Namun, pandangan politiknya cukup konservatif.

Sanae Takaichi Berpeluang Jadi PM Perempuan Pertama Jepang, Tapi Sikapnya Soal Gender Masih Konservatif

sanae takaichi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sanae takaichi

Berita Terkini