<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/PNS.jpg" alt="ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Jumlah pendaftar seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) berstatus tidak memenuhi syarat (TMS) cukup banyak. Meski demikian, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan bahwa pelamar yang dinyatakan TMS masih bisa mengajukan sanggahan. Sesuai data resmi BKN sampai Jumat (23/8) pukul 14.00 WIB, pendaftar TMS sebanyak 2.497 orang. Jumlah tersebut setara dengan 6,6 persen pendaftar yang sudah submit. Selama tiga hari dibuka, jumlah pendaftar CPNS yang sudah submit 37.761 orang. Plt Karo Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN Vino Dita Tama mengatakan, secara sistem sampai kemarin belum diumumkan secara terbuka siapa saja pelamar yang dinyatakan TMS. &rsquo;&rsquo;Nanti saat pengumuman hasil seleksi administrasi, disampaikan oleh masing-masing instansi kepada masing-masing pelamar,&rsquo;&rsquo; kata dia kemarin (24/8). Vino mengatakan, setiap pelamar akan mengetahui apakah masuk kategori memenuhi syarat atau tidak melalui akun masing-masing. Yang memenuhi syarat bisa lanjut ke tahap berikutnya. Yaitu, tes kompetensi dasar. Sedangkan yang tidak memenuhi syarat bisa mengajukan sanggahan. &rdquo;Nanti sanggahan dibuka saat masuk masa sanggah,&rsquo;&rsquo; terang dia. Sesuai jadwal, masa sanggah itu berlangsung pada 18&ndash;20 September. Sedangkan jawaban atas sanggahan dikeluarkan pada 18&ndash;22 September. Artinya, jawaban sanggahan bisa sekaligus keluar atau menunggu masa pengajuan ditutup. Menurut Vino, seiring berjalannya pendaftaran CPNS 2024, jumlah pendaftar mengalami peningkatan. &rdquo;Tetapi, jumlahnya masih wajar,&rsquo;&rsquo; katanya. Pada pekan pertama pendaftaran, masyarakat atau calon pelamar masih cenderung membaca dan mempertimbangkan pilihannya. Dia menerangkan, proses submit sendiri berarti pelamar sudah selesai mendaftar (resume). Sementara itu, masih banyak pelamar yang sebatas membuat akun, tetapi belum menyelesaikan seluruh tahapan pendaftaran. Bisa jadi karena pelamar wajib mengunggah sekian banyak berkas sampai proses klik resume di bagian akhir. Proses pendaftaran dibuka sampai 6 September. Seleksi administrasi mulai 20 Agustus sampai 13 September. Hasil seleksi administrasi disampaikan pada 14&ndash;17 September. Jadwal komplet seleksi CPNS 2024 bisa dilihat langsung di website resmi BKN. Pemerintah melalui panitia seleksi nasional (panselnas) menyediakan formasi CPNS tahun 2024 sebanyak 250.407 lowongan. Seluruhnya terbagi di 69 instansi pusat dan 478 instansi daerah. Keseluruhan proses rekrutmen CPNS akan melibatkan sejumlah instansi yang tergabung di panselnas. (wan/c6/oni)

Jumlah pendaftar seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) berstatus tidak memenuhi syarat (TMS) cukup banyak.

BKN Persilakan Pelamar CPNS yang Tidak Memenuhi Syarat Ajukan Sanggahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/28/Desain-tanpa-judul-3-2055906013-990566040.jpg" alt="Warga Kelurahan Bujel, Mojoroto mencermati hasil pendataan peta bidang tanah dan daftar nominatif Tol Kediri-Tulungagung yang diumumkan di Balai Kelurahan Bujel sejak 4 April lalu. (FOTO: AYU ISMAWATI" width="100%">
<figcaption>Warga Kelurahan Bujel, Mojoroto mencermati hasil pendataan peta bidang tanah dan daftar nominatif Tol Kediri-Tulungagung yang diumumkan di Balai Kelurahan Bujel sejak 4 April lalu. (FOTO: AYU ISMAWATI</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;&nbsp;Sejumlah warga terdampak Tol Kediri-Tulungagung (Ki Agung) di Kelurahan Bujel, Mojoroto, mengajukan sanggahan harga tanah kepada Tim Pengadaan Tanah (TPT). Hal itu disebabkan karena menurut mereka hasil pendataan peta bidang tanah (PBT) dan daftar nominatif (danom) dianggap tidak sesuai. Dilansir Radar Kediri (JawaPos Grup), Minggu (28/4), sejak diumumkan pada 4 April 2024 lalu, puluhan warga yang terdampak Tol Kediri-Tulungagung disana mulai berdatangan ke Balai Kelurahan Bujel untuk melakukan pengecekan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014591650/ini-strategi-yang-dilakukan-tpt-untuk-mempercepat-pengadaan-tanah-tol-kediri-tulungagung">Ini Strategi yang Dilakukan TPT untuk Mempercepat Pengadaan Tanah Tol Kediri-Tulungagung</a> Hasilnya, beberapa di antara mereka ada yang merasa pendataan tidak sesuai langsung mengajukan sanggahan. Dikonfirmasi terkait persoalan tersebut, Lurah Bujel Mujiyo membenarkannya. Dari total pemilik 47 bidang tanah terdampak tol akses ke Bandara Dhoho itu, memang ada sejumlah warga yang mengajukan sanggahan. &ldquo;Tidak semua mengajukan sanggahan lewat kelurahan. Ada yang langsung ke BPN,&rdquo; katanya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014590873/warga-terdampak-tol-kediri-tulungagung-yang-jadi-akses-ke-bandara-dhoho-harus-segera-angkat-kaki">Warga Terdampak Tol Kediri-Tulungagung yang Jadi Akses ke Bandara Dhoho Harus Segera Angkat Kaki</a> Menurutnya, sedikitnya ada dua orang yang mengajukan sanggahan lewat kelurahan. &ldquo;(Yang mengajukan sanggahan lewat kelurahan, Red) biasanya kami sarankan untuk mencatat data-data yang sekiranya kurang cocok. Selanjutnya menunggu pertemuan dengan tim,&rdquo; lanjutnya. Mujiyo menjelaskan, rata-rata warga terdampak Tol Kediri-Tulungagung (Ki Agung) yang menyanggah itu mempertanyakan nasib tanah sisa mereka. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014529727/warga-terdampak-tol-kediri-tulungagung-di-desa-sukowidodo-penasaran-nilai-appraisal">Warga Terdampak Tol Kediri-Tulungagung di Desa Sukowidodo Penasaran Nilai Appraisal </a> Apalagi, mayoritas dari mereka juga tidak mengetahui mekanisme penilaian terhadap tanah sisa yang tidak terpakai untuk tol. &ldquo;Di danom tertulis &lsquo;sebagian&rsquo;. Namun tidak tertulis rincian luasannya berapa, dan sisa tanahnya itu dibeli oleh TPT atau tidak. Proses pengajuannya seperti apa?&rdquo; jelas Mujiyo dengan nada mempertanyakan. Di lain sisi, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jany Danny Assa melalui Kasi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Tutur Pamuji menyebut, terkait kejelasan tanah, akan ada proses pengkajian lebih jauh ke depannya. Dari sanalah nantinya tim akan memutuskan tanah tersebut dibeli atau tidak. &ldquo;Seperti tidak bisa dimanfaatkan, tidak ada akses, bentuk tidak beraturan, dan lain sebagainya,&rdquo; ujar Tutur tentang kriteria tanah yang bisa dibeli. Tutur juga menjelaskan bahwa, proses&nbsp;appraisal&nbsp;terhadap tanah sisa menurut Tutur juga akan melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) teknis terkait. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014519702/bpn-kembali-umumkan-hasil-pengukuran-bidang-terdampak-tol-kediri-tulungagung-warga-diberi-kesempatan-untuk-memberi-sanggahan">BPN Kembali Umumkan Hasil Pengukuran Bidang Terdampak Tol Kediri-Tulungagung, Warga Diberi Kesempatan untuk Memberi Sanggahan</a> &ldquo;Untuk pengajuannya (tanah sisa,&nbsp;Red) setelah pembayaran bisa langsung mengajukan. Nanti prosesnya setelah ini (pembayaran tanah&nbsp;right of way) selesai,&rdquo; tandasnya. Terpisah, Ketua TPT&nbsp;Tol Kediri Tulungagung&nbsp;Linanda Krisni Susanti menuturkan, pemrosesan tanah sisa memang harus lewat kajian terlebih dulu. Ketentuannya, tanah sisa di bawah 100 meter persegi bisa langsung diajukan. &ldquo;Tidak perlu ada kajian dari tim penilai tanah sisa,&rdquo; lanjutnya. Sebaliknya, menurutnya jika cakupan tanah sisa luasnya lebih dari 100 meter persegi, akan ada prosedur tertentu yang harus dilalui. Tanah sisa yang diajukan akan lebih dulu dikaji oleh tim penilai tanah sisa. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infrastruktur/014505897/tim-pengadaan-tanah-kebut-pematokan-tol-kediri-tulungagung-tahap-i-dan-ii-di-kota-kediri-sebelum-lebaran-ini-alasannya">Tim Pengadaan Tanah Kebut Pematokan Tol Kediri-Tulungagung Tahap I dan II di Kota Kediri sebelum Lebaran, Ini Alasannya</a> &ldquo;Harus melalui kajian tim tanah sisa dulu. Apakah tanah itu layak dibebaskan atau tidak. Kalau memang dari tim menyatakan tanah itu layak dibebaskan, maka kami akan bayar,&rdquo; tandasnya.

Sejumlah warga terdampak Tol Kediri-Tulungagung (Ki Agung) di Kelurahan Bujel, Mojoroto, mengajukan sanggahan harga tanah kepada TPT.

Lagi, Warga Terdampak Tol Kediri-Tulungagung Ajukan Sanggahan kepada Tim Pengadaan Tanah karena Data Dianggap Tidak Sesuai

Sanggahan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Sanggahan

Berita Terkini

BKN Persilakan Pelamar CPNS yang Tidak Memenuhi Syarat Ajukan Sanggahan

Lagi, Warga Terdampak Tol Kediri-Tulungagung Ajukan Sanggahan kepada Tim Pengadaan Tanah karena Data Dianggap Tidak Sesuai

Download Aplikasi JawaPos.com