<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/03/Pandji-Pragiwaksono-Dery-Ridwansah-2JPG-2306837637.jpg" alt="Pandji Pragiwaksono" width="100%">
<figcaption>Pandji Pragiwaksono</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Lawakan komika Pandji Pragiwaksono sekitar 2013 silam dalam acara "Mesakke Bangsaku viral kembali beberapa waktu belakangan karena dianggap melecehkan adat Toraja. Alhasil, dia pun sempat dikenakan sanksi untuk membayar uang Rp 2 miliar, 48 kerbau, dan 48 babi oleh lembaga adat Tana Toraja Sulawesi Selatan, Tongkonan Adat Sang Torayan (TAST). Terkait sanksi bernilai fantastis tersebut, Pandji Pragiwaksono memberikan tanggapan. Dia menyebut sanksi adat tersebut diputuskan di luar prosedur yang semestinya sehingga tidak harus diikuti. "Bukan hanya belum final ya. Menurut Ibu Rukka Sombolinggi, ini tidak akurat," kata Pandji Pragiwaksono saat ditemui di bilangan Jakarta Selatan, Kamis (13/11). &nbsp;Sanksi yang tidak akurat tersebut diperoleh Pandji berdasarkan hasil komunikasinya dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Dari sana, Pandji jadi tahu bahwa proses penjatuhan sanksi dilakukan di luar prosedur adat yang seharusnya dilakukan. "Menurut beliau (Ibu Rukka) kurang tepat harus memberikan 96 satwa dan uang sebesar itu. Karena dialog harus dilakukan bersama dengan perwakilan 32 wilayah adat Toraja. Kalau dialognya saja belum ada, hukumannya berarti belum ada," ungkap Pandji Pragiwaksono. Untuk kasus yang saat ini menjeratnya, Pandji percaya dengan keterangan yang disampaikan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara kepada dirinya. Pasalnya, mereka jauh dinilai lebih tahu dan mengerti terkait seluk beluk adat dan tradisi di Tanah Air. Pandji menegaskan bahwa dirinya telah meminta maaf kepada masyarakat dan tokoh adat Toraja atas pernyataannya yang menyinggung saat menyampaikan stand up comedy pada 2013 silam. "Saya sadar bahwa saya ada sisi ignorant dalam penulisan joke. Tapi dalam hati saya tidak ada maksud untuk menyinggung masyarakat Toraja. Saya meminta maaf kepada masyarakat Toraja yang tersinggung," ungkapnya Sebelumnya, Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia (PMTI) mendesak Pandji Pragiwaksono untuk minta maaf gara-gara materi stand-up comedy yang dibawakannya dianggap melecehkan budaya dan adat Toraja dilakukannya pada 2013 silam.&nbsp; Materi stand-up comedy yang dipersoalkan masyarakat Toraja ada dua hal. Keduanya dinilai tidak pantas untuk dibawakan oleh Pandji karena tidak menghormati budaya Toraja. "Ada dua hal yang membuat kami terluka. Pertama, pernyataannya bahwa banyak warga Toraja jatuh miskin karena pesta adat. Kedua, jenazah disimpan di ruang tamu atau depan TV. Itu tidak benar dan sangat menyinggung," kata Amson Padolo selaku Ketua PMTI dalam keterangannya. PMTI menyatakan bahwa tradisi Rambu Solo bukanlah pesta kemewahan sebagaimana diungkapkan Pandji. Itu merupakan sebuah upacara sebagai bentuk penghormatan terakhir untuk orang yang meninggal dunia. PMTI menegaskan, upacara itu memiliki makna yang cukup dalam. Selain bentuk penghormatan terakhir, di dalamnya juga terkandung nilai solidaritas, kekerabatan, gotong royong, cinta kasih, hingga penghargaan terhadap kehidupan. &nbsp; &nbsp;

Pandji Pragiwaksono beri tanggapan soal sanksi adat Toraja yang viral setelah lawakan stand-up comedy-nya di tahun 2013 dipermasalahkan.

Dikenakan Sanksi Rp 2 Miliar, 48 Kerbau, dan 48 Babi Akibat Lawakan Adat Toraja, Begini Respon Pandji Pragiwaksono

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/BULE-CEKO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Tiga orang turis asal Cekoslovakia, terdiri dari dua pemeran video mekonceng alias cebok di tempat suci dan satu orang perekam, Kamis (15/8) kemarin kembali mendatangi Monkey Forest, di Desa Padangtegal, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud.  Setelah meminta maaf, kemarin mereka menjalani sanksi adat; mengikuti upacara guru piduka atau permohonan maaf. Dua turis pemeran video mekonceng, yakni Zdenek Slavka, 25, dan Sabina Dolezalova, 22. Sementara perekam video, Marketa Mataoskova, 50,  Mereka datang ke Monkey Forest Ubud ditemani perwakilan konsulat mereka, Ni Nyoman Sri Darmayanti. Ketiga turis itu ikut mencakupkan tangan saat prosesi persembahyangan berlangsung. Usai upacara, Zdenek mengucapkan permohonan maaf dan tidak menyangka jika perbuatannya itu sampai membuat areal itu leteh atau kotor secara niskala (tak berwujud).  Dia juga berterima kasih karena masyarakat Bali sudah bersikap baik dan menerima permohonan maaf mereka.  Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster angkat bicara terkait kasus “mekonceng” atau cebok di tempat suci di areal Pura Beji kawasan Monkey Forest, Gianyar, oleh dua wisatawan asal Republik Ceko, Zdenek Slauka dan Sabina Delezalova.  Menurut Koster, walaupun desa pakraman setempat menyatakan permasalahan sudah selesai, namun, baginya masalah ini belum selesai.  Potensi kejadian serupa berpeluang kembali terjadi. “Dengan dikompromikan begitu saja, lantas disuruh guru piduka atau apa, minta maaf, di situ selesai.  Tapi, buat saya ini belum selesai,” kata Gubernur Koster. Menurut Koster, kalau ada wisatawan yang melakukan pelecehan tempat suci seperti itu lebih baik langsung dipulangkan.  Tindakan sama juga berlaku untuk bentuk pelanggaran lain yang dilakukan wisatawan asing di Bali. “Pulangin aja dia, sudah tidak tertib datang ke Bali. Kita akan warning begitu,” tegasnya.

Cebok di Tempat Suci, Bule Cekoslovakia Jalani Sanksi Adat di Ubud

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/tak-cukup-minta-maaf-ketum-pb-pmii-harus-tunaikan-sanksi-adat_m_130851.jpeg" alt="Ketua Umum PB PMII, Aminuddin Ma’ruf (disamping Presiden Jokowi)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PB PMII, Aminuddin Ma’ruf (disamping Presiden Jokowi)</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Permohonan maaf yang dilakukan Ketua Umum PB PMII, Aminuddin Ma&rsquo;ruf, tidak serta merta menghilangkan sanksi adat yang disakralkan masyarakat Palu. Dari berbagai aksi dan pertemuan tokoh masyarakat, Rabu (17/5) Ketum PB PMII Aminuddin Ma&rsquo;ruf, selain diminta mengklarifikasi juga dikenakan givu atau sanksi adat. &nbsp; Ketua Umum Forum Pemuda Kaili (FPK) Kota Palu, Imron Lahamado ditemui di sela-sela aksi yang dilakukan di depan Mapolda kemarin (17/5), mengatakan bahwa Ketua PB PMII tersebut harus dikenakan sanksi adat. &ldquo;Di Palu sudah ada Perda adat. Yang dilakukan Ketua PB PMII itu disebut Salambibi atau salah bicara,&rdquo; ucapnya kepada Radar Sulteng (Jawa Pos Group). Sebagai Ketua Forum Pemuda Kaili, Imron mengatakan benar-benar tersinggung dengan pernyataan yang disampaikan Ketua PB PMII tersebut. &ldquo;Jelas tersinggung dengan pernyataan tersebut. Kita di Sulteng ini tidak ada radikal,&rdquo; tutupnya. Sementara pada pertemuan di Masjid Agung Darusalam, permohonan maaf&nbsp; yang disampaikan Aminuddin Ma'ruf&nbsp; tidak mengubah koridor aturan hukum adat yang telah diterapkan di tanah Kaili Kota Palu, dimana Ketua umum PB PMII tetap dikenakan Givu atau sanksi adat berupa tiga ekor kambing dan 30 buah piring. Aminuddin yang diberikan kesempatan dalam acara pertemuan panitia PMII dengan lembaga adat Kaili, menyatakan untuk kongres PMII Ke XIX&nbsp; penuh dengan kearifan lokal, dimana PMII sangat menghormati budaya dan adat istiadat di setiap daerah di Indonesia. &ldquo;Atas nama pribadi sebagai ketua umum PB PMII saya memohon maaf atas pernyataan tersebut baik kepada masyarakat Sulteng, Pemerintah Provinsi, dan masyarakat Kota Palu, serta tokoh adat ini,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. Menanggapi hal tersebut, Wakil ketua Dewan Adat Kaili Arifin Sanusi menegaskan atas permintaan maaf yang sudah disampaikan oleh Ketum PB PMII kepada lembaga keadatan di tanah Bumi Tadulako ini telah menerima dan memaafkan. Akan tetapi permohonan maaf itu, tidak serta merta menghilangkan nilai keadatan yang disampaikan. &lsquo;&rsquo;Aturan keadatan di tanah Kaili ini berkaitan dengan nilai adat yang dikenakan yaitu Salambivi atau salah bicara yang konsekuensinya, adalah tetap harus menerima Givu atau yang dikatakan sanksi,&rdquo; ungkapnya usai melakukan pertemuan dengan kader PMII. Untuk Givu yang dikenakan adalah berupa tiga ekor kambing dan 30 buah piring makan, yang harus dibayar oleh Ketum PB PMII, dan apabila tidak dibayarkan oleh Aminuddin Ma&rsquo;ruf maka lembaga adat kaili akan mengusirnya dari wilayah Tadulako ini. &lsquo;&rsquo;Kalau Givu tidak diindahkan oleh ketum PB PMII maka dirinya tidak boleh kembali menginjak tanah Kaili dan harus dipulangkan secara paksa atau di usir dari tanah kaili ini,&rsquo;&rsquo; tegas Arifin. Diketahui, bermula dari pembukaan Kongres PMII ke XIX di Masjid Agung Darussalam, Palu&nbsp; (16/5) yang dihadiri langsung Presiden RI Joko Widodo dan para menteri, Ketua Umum PB PMII, Aminudin Ma&rsquo;ruf menyebut Sulawesi Tengah adalah pusat radikal islam dan pusat dari gerakan menentang NKRI. Pernyataan tersebut menjadi viral di media sosial dan sangat mendiskreditkan dan melukai hati masyarakat Palu dan Sulteng pada umumnya. Akibat pernyataan tersebut, kemarin (17/5)&nbsp; puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi melakukan aksi di depan Mapolda Sulteng, untuk mendesak agar Aminudin mengklarifikasi pernyataannya tersebut dan memohon maaf kepada seluruh masyarakat Sulteng secara keseluruhan atas pernyataannya yang tidak berdasar itu. Berbagai organisasi seperti FUI Sulteng, FPI, HMI MPO, HMI Dipo, serta organisasi-organisasi lainnya dalam aksi yang dilakukan sangat menyesalkan pernyataan Ketua PB PMII tersebut. &ldquo;Ketua PB PMII, gagal faham dan mengalami kesesatan berpikir,&rdquo; kata salah satu orator dalam aksi. Sementara itu, Ketua HMI MPO, Zaenal HD Ratajeli yang juga turut hadir dalam aksi tersebut mengatakan Ketua PB PMII tidak mencerminkan kaum intelektual. Apalagi kata Zaenal, hal tersebut disampaikannya dalam kapasitasnya sebagai Ketua tertinggi sebuah lembaga dan dalam sebuah kegiatan resmi. (cr3/saf/sad/JPG)

Tak Cukup Minta Maaf, Ketum PB PMII Harus Tunaikan Sanksi Adat

sanksi adat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sanksi adat

Berita Terkini

Dikenakan Sanksi Rp 2 Miliar, 48 Kerbau, dan 48 Babi Akibat Lawakan Adat Toraja, Begini Respon Pandji Pragiwaksono

Cebok di Tempat Suci, Bule Cekoslovakia Jalani Sanksi Adat di Ubud

Tak Cukup Minta Maaf, Ketum PB PMII Harus Tunaikan Sanksi Adat

Download Aplikasi JawaPos.com