<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/14/Screenshot_2026-01-14-08-16-30-934_comandroidchrome-edit-3136303606.jpg" alt="Dewas KPK menjatuhkan sanksi berat kepada Auditor Ahli Pratama KPK, Fani Febriany, istri tersangka kasus K3 Kemnaker. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Dewas KPK menjatuhkan sanksi berat kepada Auditor Ahli Pratama KPK, Fani Febriany, istri tersangka kasus K3 Kemnaker. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menjatuhkan sanksi berat kepada Auditor Ahli Pratama KPK, Fani Febriany, setelah dinyatakan terbukti melanggar kode etik sebagai insan KPK. Sanksi yang dijatuhkan berupa kewajiban menyampaikan permintaan maaf secara terbuka di hadapan pimpinan KPK. Fani merupakan istri dari Miki Mahfud, tersangka dalam perkara dugaan korupsi pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Miki Mahfud tercatat sebagai pihak dari PT KEM Indonesia. Ketua Dewas KPK, Gusrizal menyatakan bahwa Fani terbukti melanggar nilai profesionalisme insan KPK, khususnya terkait larangan merangkap jabatan sebagai direktur pada sebuah perseroan. &ldquo;Majelis menyatakan Terperiksa Fani Febriany terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran etik berupa pelanggaran nilai profesionalisme,&rdquo; kata Gusrizal saat membacakan putusan di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa (13/1). Putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Etik Dewas KPK yang diketuai Gusrizal, dengan anggota Benny Mamoto dan Sumpeno. Majelis menjatuhkan sanksi berupa permintaan maaf terbuka yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan langsung di hadapan pimpinan atau pejabat pembina kepegawaian KPK. Selain itu, rekaman permintaan maaf tersebut akan diunggah di media internal KPK yang hanya dapat diakses oleh insan KPK selama 40 hari kerja. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan, penanganan pelanggaran etik di lingkungan KPK dilakukan secara terbuka dan transparan. Menurutnya, putusan etik terhadap Fani disampaikan kepada publik sebagai bentuk profesionalisme lembaga. &ldquo;Yang terpenting adalah bagaimana setiap pelanggaran ditindaklanjuti secara transparan dan menjadi bahan evaluasi agar tidak terulang kembali,&rdquo; tegas Budi. Sebagai informasi, kasus korupsi sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Agustus 2025. Perkara tersebut turut menjerat mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel. Selain itu, 10 pihak lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka, di antaranya pejabat dan pegawai di lingkungan Kemenaker serta pihak swasta dari PT KEM Indonesia. Seluruh perkara dalam kasus ini telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Persidangan dengan agenda pembacaan dakwaan dijadwalkan pada Senin, 19 Januari 2026. (*)

Dewas KPK sanksi berat auditor internal terbukti melanggar etik. Istri tersangka kasus K3 Kemenaker wajib minta maaf terbuka

Dewas KPK Sanksi Berat Auditor Internal yang Terbukti Melanggar Etik, Istri Tersangka Kasus K3 Kemenaker

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/14/Screenshot_2025-10-14-17-43-35-759_comandroidchrome-edit-123957705.jpg" alt="Cuplikan tayangan di Trans7 yang menggambarkan sosok kiai menerima uang dan sejumlah santri berjalan ngesot. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Cuplikan tayangan di Trans7 yang menggambarkan sosok kiai menerima uang dan sejumlah santri berjalan ngesot. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Timur mendorong Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk meninjau kepatuhan jurnalistik Trans7 dan memeriksa adanya pelanggaran, termasuk izin penyiarannya, serta memberikan sanksi berat, bila perlu mencabut izinnya. Hal itu merupakan pernyataan sikap resmi yang ditandatangani KH Abdul Hakim Mahfudz (Ketua Tanfidziyah PWNU), Dr KH Muhammad Faqih (Sekretaris PWNU), dan KH Anwar Manshur (Rais Syuriah PWNU/pengasuh Pesantren Lirboyo) yang disampaikan kepada pers di Surabaya, Selasa. Dalam pernyataan resmi itu, PWNU Jatim juga menuntut stasiun televisi nasional Trans7 untuk memberhentikan dan memberi sanksi tegas kepada produser dan tim redaksi yang terlibat dalam tayangan dari program "Xpose Uncensored" pada 13 Oktober 2025. Selain itu, PWNU Jatim juga menuntut agar Trans7 wajib menayangkan klarifikasi resmi dan program khusus yang memperlihatkan wajah sejati pesantren mulai keilmuan, akhlak, dan pengabdian yang sesungguhnya, termasuk dalam kaitan kemerdekaan republik ini. PWNU Jatim menilai tayangan program "Xpose Uncensored" pada 13 Oktober 2025 itu bernada peyoratif dan menyudutkan kalangan pesantren serta kiai, khususnya Rais Syuriah PWNU Jatim KH Anwar Manshur. Selain tidak etis secara jurnalistik, PWNU Jatim menilai tayangan itu juga tidak sensitif terhadap nilai-nilai kultural dan religius masyarakat Indonesia, terutama umat Islam yang menjadikan kiai dan pesantren sebagai pilar spiritual serta penjaga tradisi kebangsaan. Oleh karena itu, PWNU Jawa Timur juga mengingatkan seluruh insan media agar senantiasa mengedepankan etika, tanggung jawab sosial, serta sensitivitas budaya dan agama dalam setiap produksi tayangan, agar tidak menimbulkan kegaduhan dan kontroversi di tengah masyarakat, demi kedamaian negeri. PWNU Jatim meyakini, media massa memiliki peran strategis dalam menjaga harmoni sosial, memperkuat nilai-nilai kebangsaan, dan mencegah polarisasi di tengah kemajemukan, karena itu media seharusnya menjadi jembatan edukatif, bukan sumber provokasi atau pelecehan terhadap simbol keagamaan dan kultural bangsa. Dalam pernyataan sikap itu, PWNU Jatim juga menginstruksikan kepada PW LPBHNU Jawa Timur untuk mengambil Langkah-langkah hukum terkait dengan permasalahan yang dimaksud sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Jajaran PCNU se-Jawa Timur juga diinstruksikan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan demi menjaga marwah pesantren dan para kyai di wilayahnya masing-masing. Pada hari yang sama (14/10), Lembaga Penyuluh dan Bantuan Hukum (LPBH) PWNU Jatim menyatakan siap melapor ke Polda Jawa Timur terkait tayangan program "Xpose Uncensored" dari salah satu televisi nasional yang dinilai terang-terangan mendiskreditkan dan merendahkan dunia pesantren. "Kami sudah mendatangi KPID Jatim untuk menanyakan sejauh mana tayangan tersebut menurut KPID jatim, lalu kami segera mengadukan ke Mapolda Jatim," kata Ketua LPBH NU Jawa Timur, Sulamul Hadi SH. Di Jakarta, Direktur Produksi Trans7 Andi Chairil menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada pimpinan pondok Pesantren Lirboyo KH&nbsp;Anwar Mansur, beserta keluarga besar juga para pengasuh, para santri, dan alumni dari pondok pesantren Lirboyo, atas tayangan tersebut. Pihaknya mengakui kelalaian dalam isi pemberitaan itu dimana tidak melakukan sensor yang mendalam secara teliti terhadap materi dari pihak luar, namun dia memastikan pihaknya tidak berlepas tanggung jawab atas kesalahan tersebut Kedepan, dia memastikan polemik itu akan menjadi pelajaran berharga untuk lebih teliti dan bisa memahami rasa hubungan antara santri dengan para kiainya, dengan pengasuh, dan dengan alumni. (*)

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Timur mendorong Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk meninjau kepatuhan

PWNU Jatim Dorong Dewan Pers dan KPI Beri Sanksi Berat Trans7

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/14/IMG-20250313-WA0069-3373740341.jpg" alt="Tersangka kasus dugaan asusila dan narkoba yang juga mantan Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja (tengah). (ANTARA/Fath Putra Mulya)" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus dugaan asusila dan narkoba yang juga mantan Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja (tengah). (ANTARA/Fath Putra Mulya)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Ketua DPR Puan Maharani meminta agar eks Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja dipecat dari Polri dan diberi sanksi seberat-beratnya, buntut kasus pelecehan seksual anak dan video porno. &nbsp;

Ketua DPR Puan Maharani meminta agar eks Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja dipecat dari Polri dan diberi sanksi

Ketua DPR Puan Maharani Minta Eks Kapolres Ngada AKPB Fajar Widyadharma Dipecat dan Disanksi Berat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/04/WhatsApp-Image-2024-03-03-at-220133-2144720441.jpeg" alt="Momen ketika kaki Wahyudi Hamisi mengenai kepala Bruno Moreira." width="100%">
<figcaption>Momen ketika kaki Wahyudi Hamisi mengenai kepala Bruno Moreira.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Insiden yang terjadi dalam pertandingan antara Persebaya Surabaya dan PSS Sleman telah menimbulkan kekhawatiran yang mendalam dalam dunia sepak bola Indonesia. Sekjen PSSI, Yunus Nusi, menyampaikan keprihatinannya atas insiden tersebut, sambil menekankan pentingnya penegakan hukum dan keamanan dalam pertandingan sepak bola. "Kebetulan saya juga nonton Persebaya lawan PSS Sleman. Kami sangat menyayangkan insiden itu," ujar Yunus Nusi dengan nada prihatin. Pada pertandingan tersebut, aksi tekel brutal yang dilakukan oleh pemain PSS Sleman, Wahyudi Hamisi, terhadap pemain Persebaya Surabaya telah menimbulkan kehebohan dan kecaman dari berbagai pihak. Yunus Nusi menjelaskan bahwa PSSI telah melakukan koordinasi dengan Komite Wasit untuk mengevaluasi insiden tersebut dan berharap agar ada sanksi yang tegas, termasuk sanksi berat terhadap pemain yang terlibat. "Kami sudah berkoordinasi dengan Komite Wasit (Pak Rudy). Kami berharap ada evaluasi, termasuk juga sanksi berat terhadap pemain (Wahyudi Hamisi)," ungkap Yunus Nusi. Selain itu, Yunus Nusi juga menekankan pentingnya sikap sportivitas dan menghormati wasit dalam setiap pertandingan. Dia mengingatkan bahwa tindakan agresif seperti tekel brutal dapat berakibat fatal, seperti yang pernah terjadi pada beberapa insiden sebelumnya di lapangan. "Kami melihat di depan wasit kejadian itu terjadi dan berharap ada respect dari pemain jangan sampai saling mencederai, karena itu berakibat fatal. Sudah ada beberapa pemain yang meninggal di Riau, di Persela dan kami berharap hal ini tidak terulang," tegas Yunus Nusi. Peristiwa tragis di lapangan sepak bola, di mana beberapa pemain telah kehilangan nyawa mereka akibat cedera yang parah, menjadi peringatan yang serius bagi semua pihak terkait pentingnya keamanan dan keselamatan dalam olahraga ini. Yunus Nusi menyampaikan keprihatinannya terhadap para pemain yang rentan terhadap cedera serius dan menegaskan bahwa PSSI akan terus berupaya untuk melindungi keselamatan mereka. "Kami kasihan dengan pemain jika tidak terlindungi nyawanya," ujarnya. Pertandingan antara Persebaya dan PSS telah menjadi momentum penting bagi PSSI untuk mengevaluasi dan menindaklanjuti insiden tersebut. Yunus Nusi mengonfirmasi bahwa PSSI telah berkoordinasi dengan Komite Wasit untuk mengambil langkah-langkah yang tepat sesuai dengan prosedur yang berlaku. "Pertandingan Persebaya, kami jadikan evaluasi dan kami sudah berkoordinasi dengan Komite Wasit. Kami masih tunggu surat keberatan dari Persebaya agar masuk ke ranah komite disiplin," jelasnya. Dalam upaya menjaga integritas dan fair play dalam sepak bola Indonesia, Yunus Nusi menekankan pentingnya penegakan aturan dan sanksi yang adil terhadap pelanggar. Insiden seperti yang terjadi dalam pertandingan antara Persebaya dan Borneo FC harus diambil sebagai pelajaran berharga bagi semua pihak terkait agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Sekjen PSSI, Yunus Nusi, berharap bahwa tindakan tegas akan diambil terhadap pelanggar, termasuk Wahyudi Hamisi, untuk mengirimkan pesan yang kuat bahwa kekerasan dan ketidakdisiplinan tidak akan ditoleransi dalam dunia sepak bola Indonesia. Hanya dengan langkah-langkah yang tegas dan bersama-sama, kita dapat memastikan bahwa sepak bola tetap menjadi olahraga yang aman dan menyenangkan bagi semua pihak yang terlibat.

Insiden yang terjadi dalam pertandingan antara Persebaya dan PSS menimbulkan kekhawatiran yang mendalam dalam dunia sepak bola Indonesia.

Sekjen PSSI Berharap Tidak Ada Lagi Pemain Sepak Bola Meninggal saat Bertanding, Harus Ada Sanksi Berat untuk Wahyudi Hamisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/thailand-mulai-legalkan-ganja_c_269968.jpg" alt="Pemerintah Thailand mengizinkan perdagangan mariyuana untuk keperluan medis dan penelitian" width="100%">
<figcaption>Pemerintah Thailand mengizinkan perdagangan mariyuana untuk keperluan medis dan penelitian</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wacana penggunaan ganja untuk kepentingan medis memiliki banyak catatan yang harus diselesaikan. Salah satunya yakni potensi penyalahgunaan oleh masyarakat maupun para tenaga medis.  Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Jakarta Abdul Fickar Hadjar mengatakan, harus ada revisi undang-undang terlebih dahulu jika ganja hendak dipakai medis. Dalam revisi tersebut harus ada sanksi lebih berat bagi tenaga medis yang bermain nakal.  ”Penyalahgunaan oleh dokter dan tenaga medis yang diberi wewenang memproduksi resep dokter dan merekomendasikan, dengan hukuman yang berat, jika diperlukan sanksi pencabutan izin praktik,” kata Fickar kepada JawaPos.com, Sabtu (2/7).  Oleh karena itu, Fickar sepakat jika pemakaian ganja untuk medis harus diawasi ketat. Bisa oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) atau kementerian.  ”Bisa (disupervisi) BNN, atau instansi struktural kementrian kesehatan,” jelas Fickar.  Sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan, secara syariat Islam ganja memang dilarang. Namun,  bisa masuk dalam pengecualian apabila untuk pengobatan.  Pernyataan mantan Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu merespons terkait viralnya seorang ibu yang meminta pertolongan agar anaknya diberi ganja medis. ”Ganja dilarang. Dalam arti (ganja dapat) membuat masalah, dalam Alquran dilarang,” kata Ma’ruf Amin di kantor MUI, Jakarta, Selasa (27/6).  Oleh karena itu, Ma’ruf Amin meminta agar MUI segera membuat fatwa terkait penggunaan ganja medis. Harus ada kriteria khusus penggunaan ganja untuk kebutuhan medis.  ”Masalah kesehatan saya kira pengecualian dalam membuat fatwa baru pembolehannya, artinya ada kriteria. Nah, ini saya minta MUI segera membuat fatwanya untuk bisa dipedomani DPR, jangan sampai nanti ada berlebihan,” tegas Ma’ruf.  ”Sehingga menimbulkan kemudaratan ada berbagai klasifikasi varietasnya, supaya MUI membuat fatwa yang berkaitan dengan varietas-varietas dari pada ganja itu,” sambungnya.

Soal Ganja Medis, Pakar Minta Ada Sanksi Tegas Nakes Nakal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Pasukan-Rusia-Al-Jazeera.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Rusia belum tentu benar-benar menyerang Ukraina. Namun, ancaman untuk Moskow terus berdatangan. Amerika Serikat (AS) tengah merancang undang-undang berupa sanksi, jika serangan ke Ukraina sampai terjadi. Target sanksi itu adalah orang-orang terdekat Presiden Rusia Vladimir Putin dan hubungannya dengan negara Barat. Mereka menyebutnya mother of all sanctions. Komite Urusan Luar Negeri Senat AS mengungkapkan, RUU tersebut akan segera selesai. Mereka sudah memiliki daftar individu dan anggota keluarga yang bakal terdampak sanksi. ”Orang-orang yang telah kami identifikasi dekat dengan lingkaran dalam Kremlin dan berperan dalam pengambilan keputusan pemerintah, atau setidaknya terlibat dalam perilaku destabilisasi Rusia,” ujar seorang pejabat AS, seperti dikutip Financial Times. Nama-nama orang yang menjadi target memang tidak dirilis. Tapi, mereka adalah golongan yang rentan karena memiliki keterikatan finansial mendalam dengan negara Barat. Mereka terdiri atas para pemimpin Rusia, pejabat, pejabat eksekutif senior atau anggota dewan direksi perusahaan milik negara, berikut pasangan dan anak-anaknya. Dengan begitu, mereka tak bisa menggunakan anggota keluarganya untuk menghindari sanksi. ”Sanksi itu bakal memutuskan mereka dari sistem keuangan internasional serta memastikan mereka dan anggota keluarganya tak akan lagi bisa menikmati fasilitas untuk menyimpan uang mereka di Barat dan kuliah di universitas elite Barat,” terang pejabat senior di pemerintahan Presiden Joe Biden itu. Selain individu, AS juga menargetkan sanksi yang lebih luas terhadap sektor ekonomi Rusia. Termasuk lembaga perbankan dan energi. Sanksi ekonomi itu telah didiskusikan AS dan sekutunya selama berminggu-minggu. Inggris lebih dulu mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada orang-orang terdekat Putin. Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss menyatakan, setiap perusahaan yang berkepentingan dengan Kremlin dan rezim di Rusia akan menjadi sasaran. Upaya paralel Inggris sangat penting bagi AS, lantaran banyak anggota elite Rusia yang memiliki aset dan ikatan keuangan lainnya di negara Ratu Elizabeth II tersebut. Pada 2014 ketika Rusia mencaplok Krimea dari Ukraina, Inggris telah memberlakukan sanksi terhadap 180 orang dan 48 entitas yang terkait dengan Kremlin. ”AS dan Inggris berada dalam satu langkah. Kami menyambut kerja sama Inggris dalam menegakkan sanksi dan menyiapkan langkah-langkah ekonomi yang kuat untuk mencegah agresi Rusia lebih lanjut,” jelas juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih. Rusia pun mengecam ancaman sanksi itu. Jubir Kremlin Dmitry Peskov mengatakan, ancaman tersebut adalah serangan terhadap bisnis Rusia, serta dapat merusak iklim investasi Inggris dan mengobarkan ketegangan di Eropa. Tindakan seperti itu akan menjadi bumerang dengan merugikan perusahaan Inggris. Peskov juga menegaskan, jika hal itu terjadi, tentu Rusia akan membalas. Saat ini semua keputusan berada di tangan Rusia. Negosiasi masih terjadi. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan Menlu AS Antony Blinken akan berbicara via telepon hari ini untuk membahas situasi lebih lanjut.

AS Rancang Sanksi Berat ke Rusia, Sasar Individu dan Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/nah-lo-12-asn-ppu-terancam-sanksi-berat_m_141911.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hari pertama masuk kerja Senin (3/7) kemarin, rupanya tidak berlaku bagi 12 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Penajam Paser Utara (PPU). Mereka menambah libur alias tidak masuk kerja.&nbsp; Dari 12 ASN tersebut, di antaranya, sembilan orang bertugas di Sekretariat DPRD PPU. Dua orang bertugas di Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan satu berdinas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) PPU. Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) PPU Dahlan mengatakan, jumlah ASN yang melaporkan daftar hadirnya ke BKPP itu di luar dari guru yang bertugas di sekolah. Karena, kemarin, guru SD maupun SMP memang masih libur. Sebab jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) baru dimulai. &ldquo;Guru baru masuk 10 Juli dan 17 Juli, hari pertama masuk sekolah,&rdquo; kata Dahlan, didampingi Kepala Sub Bidang (Kasubid) Status dan Kedudukan Hukum Iwan Darmawan, ditemui, kemarin. Sebelum memberikan rekomendasi sanksi, Dahlan mengatakan, 12 pegawa ini akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi. Terkait dengan alasan ketidakhadirannya pada hari pertama masuk kerja, kemarin. Berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 itu, ada tiga tingkat hukuman disiplin yang bisa dikenakan, mulai dari hukuman disiplin ringan, sedang, hingga berat. Di mana bisa berdampak pada penundaan gaji berkala selama satu tahun dan kenaikan pangkat selama satu tahun. "Karena ada beberapa ASN yang tidak masuk ini, memang bermasalah seperti tahun-tahun sebelumnya. Makanya kami akan konfirmasi mengenai alasan ketidakhadirannya ini,&rdquo; ucap Dahlan. &nbsp; Tahun lalu, BKPP PPU telah mengeluarkan rekomendasi sanksi kepada empat ASN yang tidak masuk pada hari pertama masuk kerja setelah libur Lebaran. Semuanya adalah ASN yang bertugas di Dinas Pertambangan &ldquo;Mereka memang bermasalah dengan kehadirannya. Mereka memang jarang masuk kerja,&rdquo; pungkas dia. (*/rik/her/fab/JPG)

Nah lo, 12 ASN PPU Terancam Sanksi Berat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/11238_28898_MENKUM-HAM.jpg" alt="Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H Laoly." width="100%">
<figcaption>Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H Laoly.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly memastikan sanksi berat terhadap sejumlah pejabat Lapas Klas I Makassar. Termasuk Kepala Lapas, Tholib.&nbsp; Hal itu terkait kasus narapidana Jasmin yang bebas keluar masuk Lapas merupakan pelanggaran berat. Menurutnya, sesuai aturan agar seorang narapidana bisa keluar lapas harus mengantongi izin sakit. Di luar itu, tidak dibolehkan sama sekali. &quot;Orangnya sementara diperiksa. Pasti kita beri sanksi tegas. Apa sanksinya, tergantung rekomendasi Dirjen (Aidir Amin Daud, red),&quot; ujar Yasonna seperti yang dilansir Fajar (Jawa Pos Group), usai membuka Prakongres Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Grand Clarion Hotel, Jumat (20/11).&nbsp; Pelaksana Tugas Dirjen Administrasi dan Hukum Umum (AHU) Kemenkum HAM, Aidir Amin Daud membenarkan jika pihaknya sedang memproses kasus ini. Dia pun mengamini soal pemberian sanksi berat.&nbsp; &quot;Penundaan kenaikan pangkat itu juga sanksi berat. Makanya tunggu saja sampai kami bisa menyambil keputusan terkait kasus ini,&quot; ujar Aidir yang juga berulang tahun ke-57. Jusmin Dawi terjerat kasus korupsi pinjaman pada Bank BTN Syariah. Selama di dalam lapas, Jusmin diketahui bebas keluar masuk. Di siang hari, ia beraktivitas di luar Lapas dan baru kembali saat malam hari.&nbsp; Sementara itu, Kepala Divisi Permasyarakatan (Kadivpas) Kanwil Kemenkum HAM, Jauhar Fardin mengatakan, keluar masuknya Jusmin bukan untuk mengurusi bisnis. Jusmin memang diberi kewenangan sebagai Instrukstur Showroom, untuk memamerkan karya para tahanan Lapas. &quot;Tidak ada sanksi pencopotan. Yang ada adalah sanksi kedisiplinan, karena sebenarnya keluarnya Jusmin itu menguntungkan lapas, namun tetap melanggar,&quot; bebernya. Kepala Lembaga Permasyarakatan, Tholib mengakui kelalaian selama ini. Namun dirinya enggan disalahkan terlalu jauh. Apalagi, kasus Jusmin Dawi sudah terjadi sejak masa kepemimpinan kepala Lapas sebelumnya.&nbsp; &quot;Saya baru enam bulan. Tapi saya akui saya lalai dalam hal itu,&quot; jelas dia.&nbsp;(fai/JPG)

Menkum HAM Pastikan Pejabat Lapas Makassar Dapat Sanksi Berat

sanksi berat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sanksi berat

Berita Terkini