<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/24/uji-emisi-surabaya-1072380123.png" alt="PERIKSA KENDARAAN: Petugas gabungan Dishub Kota Surabaya dengan Polrestabes Surabaya menggelar uji emisi kendaraan roda empat dan angkutan umum di Jalan Ahmad Yani, Surabaya, kemarin (23/8)." width="100%">
<figcaption>PERIKSA KENDARAAN: Petugas gabungan Dishub Kota Surabaya dengan Polrestabes Surabaya menggelar uji emisi kendaraan roda empat dan angkutan umum di Jalan Ahmad Yani, Surabaya, kemarin (23/8).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya melakukan pengawasan sanksi tilang bagi pelanggar emisi yang mulai diberlakukan Jumat (1/9) untuk menjamin pelaksanaannya sesuai prosedur yang berlaku. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012901273/jelang-ktt-asean-pln-siapkan-108-spklu-untuk-kendaraan-operasional">Jelang KTT ASEAN, PLN Siapkan 108 SPKLU untuk Kendaraan Operasional </a> "Tentunya operasi ini dalam pengawasan kita, untuk itu sudah disiapkan perwira menengah di setiap kegiatannya untuk mengawasi titik-titik pelaksanaan kegiatan razia, " kata Wakil Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Doni Hermawan saat dikonfirmasi, Kamis. Doni menjelaskan sosialisasi sudah dilaksanakan selama beberapa hari terkait sanksi tilang tersebut sehingga diharapkan masyarakat sudah mempersiapkan kendaraan miliknya. "Tentunya sudah disosialisasikan selama beberapa hari. Masyarakat juga sudah mengetahui tinggal memastikan apakah kendaraan miliknya sudah lulus uji emisi atau belum, " ucapnya. Doni juga membenarkan dari hasil sosialisasi beberapa hari tersebut masih banyak kendaraan yang belum lolos uji emisi. "Memang dari beberapa hasil uji masih banyak yang belum lolos, " katanya. Doni menambahkan bagi pemilik kendaraan yang usianya sudah di atas tiga tahun tidak perlu khawatir sepanjang kendaraan tersebut rutin dirawat. Doni juga menyebut masyarakat dapat mengawasi dalam pelaksanaan razia uji emisi tersebut dan jika ada yang menyimpang silahkan menyampaikan laporan. "Saya kira ketentuannya sudah jelas. Kalau ada hal-hal yang menyimpang penyalahgunaan wewenang, itu bisa dilaporkan," jelas Doni. Polisi juga mengimbau kepada pengendara untuk segera melakukan uji emisi terhadap kendaraan miliknya mengingat per 1 September 2023 akan resmi diberlakukan sanksi tilang. Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 285 dan pasal 286 pengendara yang belum melakukan uji emisi akan dikenakan denda maksimal Rp250 ribu untuk sepeda motor, dan Rp500 ribu untuk mobil. (*)

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya melakukan pengawasan sanksi tilang bagi pelanggar emisi yang mulai diberlakukan Jumat

Polisi Awasi Sanksi Tilang bagi Pelanggaran Emisi mulai Jumat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/08/WhatsApp-Image-2023-08-07-at-195509-1-619892893.jpg" alt="Kepala Lantas Polrestabes Makassar AKBP Amin Toha (tengah)." width="100%">
<figcaption>Kepala Lantas Polrestabes Makassar AKBP Amin Toha (tengah).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Insiden kecelakaan lalu lintas viral di media sosial melibatkan anak pimpinan DPRD Sulawesi Selatan, Muh Irfan Fauzan Erbe, yang menyebabkan pengendara terjatuh gara-gara lampu strobo. Polisi akhirnya memberikan sanksi tilang. Peristiwa pengendara motor terjatuh karena kaget melihat lampu Strobo di kendaraan anak pimpinan DPRD tersebut, terjadi di Jalan Urip Sumoharjo Makassar pada 5 Agustus. &rdquo;Telah dilakukan identifikasi dan kendaraannya sudah diamankan dan dilakukan penindakan pelanggaran lalu lintas (tilang),&rdquo; Kepala Lantas Polrestabes Makassar AKBP Amin Toha seperti dilansir dari Antara di Pos Polisi Urip Sumoharjo Makassar, Senin (7/8) malam. Untuk sanksi yang diterapkan, kata dia, adalah pasal 283 UU mengendarai kendaraan di jalan yang tidak sewajarnya, kemudian pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang penggunaan strobo yang tidak seharusnya digunakan masyarakat sipil. Sedangkan mobil yang dikendarai bersangkutan, diidentifikasi dengan nomor polisi DD 904, ditahan di Polrestabes Makassar untuk dilakukan sanksi tilang. Meski demikian bersangkutan tidak ditahan. &rdquo;Pengemudi sudah memiliki SIM umurnya 20 tahun. Alasannya buru-buru. Mobilnya ditahan untuk membuat efek jera supaya tidak terulang kembali,&rdquo; terang Amin Toha. Soal berapa lama masa penahanan mobil operasional untuk pimpinan DPRD tersebut, dia menjelaskan, ada dua cara yakni kalau sudah mengakui kesalahannya dapat melakukan pembayaran denda BRIva tilang. Kedua mengikuti sidang mungkin waktu sampai sepekan. &rdquo;Pelat nomornya asli, kita bisa identifikasi di Regident karena asli. Sekarang kita sudah lakukan penindakan sesuai dengan pelanggaran. Karena siapa pun yang melakukan pelanggaran kita lakukan penindakan,&rdquo; papar Amin Toha. Di tempat terpisah, ayah bersangkutan Ni'matulla Erbe menyatakan, kasus tersebut sudah diserahkan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan penindakan. &rdquo;Iya benar itu anak saya. Makanya tadi Polrestabes (polisi) memanggil bersangkutan, mobil ditilang. Saya juga ditelepon, saya bilang kalau memang pelanggarannya berat tahan saja,&rdquo; ucap Ni'matullah di ruang kerjanya. Namun demikian, kata dia, berdasar keterangan polisi bahwa kejadian tersebut merupakan pelanggaran lalu lintas ringan, dan ternyata tidak ada korban. &rdquo;Saya tadi didatangi anak saya, dia bilang sudah diambil keterangan, BAP, mobil ditahan dan dikasih surat tilang. Mungkin besok kita bayar denda tilang,&rdquo; tutur Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel itu. Dia menambahkan, kendaraan yang digunakan bersangkutan adalah mobil operasional, dan bukan mobil dinas. Mobil operasional yang dimaksud itu diberikan Sekretariat DPRD Sulsel kepada pimpinan, tapi tidak dapat tunjangan transpor (bensin) dan digunakan untuk keperluan rumah tangga selama menjabat. Insiden tersebut terjadi pada Sabtu (5/8) malam, saat bersangkutan pulang. Kabarnya, disuruh beli makanan karena sudah pukul 19.30 Wita lalu disuruh pulang, mungkin buru-buru. Saat ditanyakan apakah menabrak orang, bersangkutan mengatakan tidak, tapi buru-buru pulang dengan melihat cela melambung kendaraan jadi masuk hingga terjadi insiden tersebut.

Kecelakaan lalu lintas melibatkan anak pimpinan DPRD Sulsel yang menyebabkan pengendara terjatuh gara-gara lampu strobo diberi sanksi tilang

Kasus Tabrakan Anak Pimpinan DPRD Sulsel Disanksi Tilang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG_20230108_193811_11.jpg" alt="Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Sabana Atmojo bersama Walikota Banjarmasin Ibnu Sina saat memotong knalpot brong milik pelaku balap liar yang disita. Firman/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Sabana Atmojo bersama Walikota Banjarmasin Ibnu Sina saat memotong knalpot brong milik pelaku balap liar yang disita. Firman/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kapolresta Banjarmasin Kombespol Sabana Atmojo memerintahkan anggotanya untuk menahan dua bulan motor pelaku balap liar. Selain sanksi tilang Kapolresta juga perintahkan memotong knalpot brong yang digunakan. ”Penahanan motor dengan waktu cukup lama ini sebagai bentuk tindakan tegas kepada pelaku balap liar yang meresahkan masyarakat," kata Sabana Atmojo seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin. Diakui Sabana, aksi balap liar masih kerap terjadi di beberapa titik meski patroli terus ditingkatkan. Seperti di kawasan Jalan Ahmad Yani Km 5 Banjarmasin pada waktu tengah malam hingga dini hari. ”Jadi pelaku balap liar yang mayoritas anak muda ini kerap kucing-kucingan sama petugas, ketika anggota kita berjaga mereka kabur dan kembali beraksi saat tidak ada polisi,” jelas Sabana Atmojo. Meski begitu, Kapolresta memastikan bakal terus memaksimalkan pengerahan anggota di lapangan untuk mengatasi aksi balap liar. Bahkan disiapkan tiga tim Unit Reaksi Cepat (URC) Satuan Sabhara yang kerap berpatroli di seputar Kota Banjarmasin untuk melapis anggota Satlantas dan Polsek jajaran yang berjaga di titik-titik rawan terjadinya balapan liar. ”Kami berharap pula dukungan masyarakat untuk segera memberikan informasi dengan menghubungi hotline milik Polresta Banjarmasin jika ada balap liar,” ucap Sabana Atmojo.

Kapolresta Banjarmasin Perintahkan Tahan Dua Bulan Motor Balap Liar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hari-ini-kebijakan-ganjil-genap-diberlakukan-di-tol-jakarta-cikampek_m_195223.jpeg" alt="Kepadatan kendaraan di tol Jakarta-Cikampek" width="100%">
<figcaption>Kepadatan kendaraan di tol Jakarta-Cikampek</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya masih menyelidiki kasus pemotor berinisial KS, 16, yang masuk ke tol Jakarta-Cikampek. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan <a href="https://www.jawapos.com/tag/sanksi-tilang/">sanksi tilang</a>.  "Jelas masuk tol tidak boleh karena pelanggaran. Terus ditambah ini ada kecelakaan. Tapi pemotor tilangnya jelas ya," kata Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Timur AKBP Edy Surasa saat dihubungi, Jumat (17/2).  Edy mengatakan, pemotor KS dikenakan pelanggaran soal tertib rambu lalu lintas. Sedangkan untuk peristiwa kecelakaannya akan diproses berbeda.  "Motor masuk tol kan jelas pelanggaran tidak bisa kaya gitu, pelanggaran rambu. Tapi kalau urusan lakanya (kecelakaan) diselidiki sendiri," jelasnya.  Sebelumnya, aksi berbahaya dilakukan oleh pengendara sepeda motor berinisial KS, 16. Dia mendadak melintas di ruas jalan tol Jakarta Cikampek (Japek) KM 0+800.  Kasat PJR Ditlantas <a href="https://www.jawapos.com/tag/polda-metro-jaya/">Polda Metro Jaya</a> Kompol Sutikno mengatakan, pelaku sempat melawan arus usai memasuki jalan tol. Akibatnya, dia tertabrak oleh Toyota Yaris yang dikemudikan oleh AS, 47.  "Iya (lawan arah). Dia kan salah jalan terus muter balik dan akhirnya kecelakaan. Sempat serempetan," kata Sutikno saat dihubungi, Kamis (17/2).  Menurut Sutikno, KS bisa melintas ke ruas Tol Japek melalui gerbang <a href="https://www.jawapos.com/tag/tol-halim/">Tol Halim</a>. Di gerbang tol tersebut tidak ada palang sehingga sepeda motor bisa melintas begitu saja.  "Dia masuk tol begitu dia tahu itu tol berusaha balik kanan dan berakhir terjadinya kecelakaan," imbuhnya.  Usai tertabrak mobil, korban terlihat sempat tergeletak di jalan raya. Beruntung nyawanya bisa diselamatkan lalu dibawa ke Rumah Sakit UKI, Jakarta Timur.

Nyasar ke Tol Japek Sampai Tabrakan, Pemotor Kena Disanksi Tilang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Uji-Emisi-Kendaraan-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Petugas melakukan pemeriksaan uji emisi kendaraan saat sosialisasi penerapan sanksi Pergub No 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan di Kawasan Tanjung Barat, Jakarta, Rabu (30/12/2020). Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta berencana menerapkan" width="100%">
<figcaption>Petugas melakukan pemeriksaan uji emisi kendaraan saat sosialisasi penerapan sanksi Pergub No 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan di Kawasan Tanjung Barat, Jakarta, Rabu (30/12/2020). Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta berencana menerapkan</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya resmi menunda pemberian sanksi tilang bagi pelanggar uji emisi di DKI Jakarta. Kebijakan itu diputuskan setelah rapat bersama dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Dinas Lingkungan Hidup.  ”Rapat tadi memutuskan bahwa penindakan dengan tilang ditunda,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombespol Sambodo Purnomo Yogo di Polda Metro Jaya.  Sambodo menuturkan, penindakan terhadap pelanggar uji gas buang sejatinya akan diberlakukan mulai Sabtu (13/11). Hal itu tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 66.  Adapun penundaan itu dilakukan karena bengkel yang menyediakan layanan uji emisi belum sebanding dengan jumlah kendaraan di Jakarta. Bedasar data Pemprov DKI Jakarta, kendaraan roda empat mencapai 4,5 juta unit sedangkan jumlah kendaraan roda dua mencapai 14 juta.  ”Di Jakarta dibutuhkan sekitar 500 bengkel uji emisi untuk roda empat dan sekitar 1.400 uji emisi untuk roda dua untuk bisa meng-cover seluruh kendaraan di Jakarta yang berusia di atas tiga tahun yang diwajibkan melaksankan uji emisi,” jelas Sambodo.  Selain itu, pemberian sanksi tilang juga menunggu implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.  ”Rencananya dalam PP tersebut disebutkan berlaku dua tahun sejak ditetapkan 2 Februari 2021. Maka akan berlaku Februari 2023 baru kemudian uji emisi menjadi salah satu persyaratan di dalam pembayaran pajak kendaraan,” ujar Sambodo.  Sebelumnya, mulai 13 November kendaraan yang belum mengikuti uji emisi atau belum lulus uji emisi akan ditilang. Kebijakan itu berlaku bagi kendaraan roda 4 maupun roda 2.  Pengendara yang melanggar dijerat dengan pasal 285 dan pasal 286 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Dalam aturan itu, denda maksimal untuk motor Rp 250 ribu, sedangkan kendaraan roda empat atau lebih maksimal Rp 500 ribu.  Kewajiban uji emisi kendaraan diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor. Sasaran uji emisi gas buang kendaraan bermotor meliputi mobil penumpang perseorangan dan motor.

Sanksi Tilang Kendaraan Uji Emisi di Jakarta Resmi Ditunda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/TIGA-JALUR-GANJIL-GENAP-DI-JAKARTA_MIFTAHULHAYAT-2-9.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya telah memberlakukan sanksi tilang bagi pelanggar ganjil-genap (gage). Polisi memastikan kebijakan itu berlaku untuk seluruh jenis kendaraan yang menggunakan pelat hitam.  ”Kami ingatkan sekali lagi bahwa gage berlaku untuk seluruh pelat hitam, baik pribadi maupun khusus untuk instansi,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombespol Sambodo Purnomo Yogo kepada wartawan, Rabu (1/9).  Pengecualin gage hanya berlaku bagi motor. Selain itu, kendaraan dinas instansi yang memakai pelat dinas bukan pelat hitam.  ”Kalau dia (mobil instansi) gunakan pelat hitam berlaku aturan ganjil-genap. Kalau mau melintas tidak terkena gage silakan gunakan pelat dinas instansi, baik pelat merah, pelat TNI dan Polri atau pelat instansi lainnya,” jelas Sambodo.  Sebelumnya, DKI Jakarta masih menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 hingga 6 September. Sejalan dengan itu, Ditlantas Polda Metro Jaya juga memperpanjang kebijakan ganjil-genap (gage) di tiga wilayah di ibu kota.  Dirlantas Polda Metro Jaya Kombespol Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, mekanisme gage masih sama dengan pekan sebelumnya. Hanya saja, kali ini sudah mulai diberlakukan sanksi tilang, mulai 1 September.  ”Wilayah hukum Polda Metro Jaya tetap ganjil-genap hanya tiga lokasi yakni Jalan Sudirman, Jalan Thamrin, dan Jalan Rasuna Said. Hanya saja mulai minggu ini, kami akan lakukan penindakan dengan tilang,” kata Kombes Sambodo di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (31/8).  Sambodo menuturkan, pada pekan lalu pelanggar gage hanya dikenakan sanksi putar balik. Namun, kali ini pelanggar akan langsung ditilang. Penilangan akan dilakukan petugas di lapangan dan kamera electronic traffic law enforcement (ETLE).

Semua Kendaraan Pelat Hitam Kena Gage, Hanya Jenis Ini Dikecualikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/TIGA-JALUR-GANJIL-GENAP-DI-JAKARTA_MIFTAHULHAYAT-2-8.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pengendara kendaraan roda empat atau lebih di DKI Jakarta mulai Rabu (1/9) tidak boleh melanggar kebijakan ganjil-genap (gage). Sebab mulai hari ini (1/9), sudah diterapkan sanksi tilang.  ”Wilayah hukum Polda Metro Jaya tetap ganjil-genap hanya tiga lokasi yakni Jalan Sudirman, Jalan Thamrin, dan Jalan Rasuna Said. Mulai minggu ini, kami akan lakukan penindakan dengan tilang,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombespol Sambodo Purnomo Yogo.  Sambodo menuturkan, penindakan gage saat ini sudah berbeda dengan pekan lalu. Jika sebelumnya pelanggar hanya dikenakan sanksi putar balik, kali ini akan langsung ditilang. Penilangan akan dilakukan petugas di lapangan dan kamera electronic traffic law enforcement (ETLE).  ”Jadi selain berjaga di mulut-mulut kawasan, kami juga mulai melakukan penindakan dengan tilang baik menggunakan kamera ETLE atau tilang manual apabila ditemukan secara langsung oleh anggota yang bertugas,” jelas Sambodo.  Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa dan Bali 31 Agustus hingga 6 September.  ”Untuk itu pemerintah memutuskan (perpanjangan PPKM) mulai 31 Agustus sampai 6 September 2021,” ujar Jokowi dalam jumpa pers di YouTube Sekretariat Presiden, Senin (30/8).  Jokowi menuturkan, Solo Raya dan Malang Raya kini menerapkan PPKM level 3. Selain itu untuk wilayah aglomerasi yang menerapkan PPKM level 3 adalah Jabodetabek, Bandung Raya, dan Surabaya Raya.  ”Untuk wilayah Jawa-Bali terdapat penambahan wilayah aglomerasi yang masuk ke level 3 yakni Malang Raya dan Solo Raya sehingga wilayah yang masuk ke dalam level 3 pada penerapan minggu ini adalah aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, Surabaya Raya, Malang Raya, dan Solo Raya,” kata Jokowi.

Jangan Langgar Gage di Jakarta, Mulai Hari Ini Sudah Disanksi Tilang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tak-perlu-ke-pengadilan-bayar-sanksi-tilang-bisa-di-mal_m_.jpg" alt="Petugas kepolisian menilang warga yang melanggar lalu lintas" width="100%">
<figcaption>Petugas kepolisian menilang warga yang melanggar lalu lintas</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ada kabar gembira buat pelanggar yang terkena sanksi tilang aparat kepolisian. Pasalnya, kini mereka tak perlu mengikuti persidangan di Pengadilan. Melainkan, bisa membayar sanksi tilang di mal. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melakukan kemudahan bagi para pelanggar lalu lintas yang terkena tilang aparat kepolisian pada Sabtu (17/11) dan Minggu (18/11). Kasi Pidum Kejari Jaksel Arya Wicaksana mengatakan, pada dua hari itu, mereka akan melayani masyarakat yang terkena tilang dan bisa mengamil barang bukti di lantai satu Mall Gandaria City, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Hal tersebut dilakukan karena banyak warga yang ditilang dan tak sempat mengambil barang buktinya karena kesibukan di hari kerja. &ldquo;Jadi, akhir pekan para pelanggar ini tetap bisa mengambil barang bukti dan membayar dendanya di mal,&rdquo; kata dia, Kamis (15/11). Dia menerangkan, pengambilan nomor antrean dimulai pada pukul 10.00 hingga pukul 12.00. Setelah itu, para pelanggar bisa membayar denda tilang yang sudah ditetapkan pengadilan dan membawa pulang barang bukti yang disita, bisa berupa SIM dan STNK. "Saya berharap, dengan adanya kegiatan itu, masyarakat bisa lebih mudah dalam mengurus tilang. Terlebih saat ini tengah digelar Operasi Zebra oleh kepolisian di seluruh Indonesia," pungkas dia.

Tak Perlu ke Pengadilan, Bayar Sanksi Tilang Bisa di Mal

sanksi tilang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sanksi tilang

Berita Terkini