<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp;
<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/08/ilust-pencabulan-872170761-1-3524658975.jpg" alt="Ilustrasi pencabulan (FOTO: ISTIMEWA) " width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pencabulan (FOTO: ISTIMEWA)</figcaption>
</figure>
JawaPos.com - Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polresta Mataram AKP I Made Dharma Yulia Putra menjelaskan, bahwa HS, guru Taman Pendidikan Al Quran (TPQ) yang sudah berstatus tersangka, tidak secara langsung melakukan perbuatan cabul terhadap korban. Adapun Modus HS dalam menjalankan aksi bejatnya terhadap santriwatinya, dilakukan secara bertahap dengan menggunakan relasi kuasa.
"Tidak secara langsung, namun secara bertahap, disamarkan dengan candaan, korban awalnya diminta untuk memijit," katanya, dilansir dari Antara, Rabu (4/3).
Ketika korban sudah terbiasa, pelaku memangku korban dan mulai memegang area sensitif korban.
"Saat ada salah satu korban mulai menyadari perbuatan pelaku yang tidak wajar, dia bercerita dengan temannya. Ternyata, temannya juga mendapat perlakuan yang sama," ucap dia.
Dari saling cerita, para korban mengadukan perbuatan pelaku ke orang tua masing-masing. Dari adanya aduan ini, orang tua korban melaporkan ke Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Mataram.
Joko Jumadi, Ketua LPA Mataram yang turut hadir mendampingi Kepala Satreskrim Polresta Mataram dalam konferensi pers, membenarkan hal tersebut.
"Kasus ini memang awalnya dilaporkan melalui hotline LPA. Cukup lama kejadiannya. Awalnya satu orang (korban) dan berkembang menjadi tujuh," kata Joko.
Perbuatan asusila kategori pencabulan terhadap anak tersebut tercatat dari laporan tujuh korban yang terjadi dalam periode Februari 2023 hingga November 2024.
Lokus kejadian berada di TPQ di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, yang menjadi tempat tersangka HS mengajar para korban.
"Jadi, perbuatan cabul ini dilakukan di sela-sela korban setoran hafalan," ujarnya.
Baca Juga: <a href="https://jawapos.com/kasuistika/2603030307/polda-ntb-modus-pimpinan-ponpes-rudapaksa-santriwarinya-manfaatkan-posisi-hingga-memanipulasi-keadaan-dengan-doktrin">Polda NTB: Modus Pimpinan Ponpes Rudapaksa Santriwarinya Manfaatkan Posisi hingga Memanipulasi Keadaan dengan Doktrin</a>
Setelah mendapat dukungan dari pihak LPA, ketujuh korban memberanikan diri untuk melaporkan perbuatan cabul HS ke polisi.
"Laporannya baru awal Januari kemarin," ucapnya.
Atas kejadian tersebut, Joko memastikan bahwa dari tujuh korban ada yang kini sudah berusia dewasa. Secara psikologis, ia memastikan seluruh korban normal tanpa trauma.
Kini HS yang berstatus tersangka atas dugaan pelanggaran Pasal 415 huruf b Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, ditahan pihak kepolisian terhitung sejak Senin (2/3).
&nbsp;
&nbsp;

Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polresta Mataram AKP I Made Dharma Yulia Putra menjelaskan, bahwa HS, guru Taman Pendidikan Al Quran yang sudah berstatus tersangka, tidak secara langsung melakukan aksinya

Modus Guru TPQ Cabuli 7 Santriwati: Diajak Bercanda, Disuruh Memijit, Lalu Memangku dan Pegang Area Sensitif Korban

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/diduga-cabuli-anak-kandung-caleg-pks-di-sumbar-diminta-serahkan-diri_m_.jpg" alt="Ilustrasi pencabulan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pencabulan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Seorang pendiri yayasan di Kecamatan Takokak, Cianjur, Jawa Barat, diduga melakukan pencabulan terhadap lima orang santriwati di bawah umur dengan dalih pengobatan dan transfer ilmu. Adapun modus operandinya, pelaku berdalih melakukan pengobatan dan transfer ilmu. Terkait kasus ini, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Cianjur&nbsp;Iptu Tono Listianto di Cianjur, mengatakan pihaknya masih menyelidiki kasus dugaan pencabulan atau pelecehan seksual&nbsp;yang menimpa santriwati dengan memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan. "Kami akan panggil sejumlah saksi guna diminta keterangan. Kami akan dalami&nbsp;kasusnya karena diduga jumlah korban lebih dari lima orang," katanya dikutip dari Antara (13/8). Tono melanjutkan, pihaknya sudah menerima laporan dari lima orang korban yang didampingi kuasa hukumnya. Mereka melaporkan pendiri yayasan pondok pesantren di Kecamatan Takokak yang sudah melakukan pelecehan seksual sejak beberapa tahun terakhir. Kuasa hukum korban, Topan Nugraha, mengatakan santriwati yang diduga menjadi korban pelecehan pendiri pondok pesantren di Kecamatan Takokak itu lebih dari lima orang, namun mereka takut untuk melapor karena mendapat ancaman dari pelaku. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/011066142/korban-pencabulan-kakek-bejat-di-jaktim-didampingi-psikolog-dari-mensos">Korban Pencabulan Kakek Bejat di Jaktim Didampingi Psikolog dari Mensos</a> "Awalnya kami hanya mendapat laporan dari tiga orang dan bertambah menjadi lima orang, kemungkinan terus bertambah karena korban takut melaporkan pendiri sekaligus pemilik ponpes itu karena berbagai ancaman," katanya. Sebagian besar korban diminta tidak menceritakan perbuatan pelaku kepada siapapun, termasuk orang tuanya, dengan ancaman akan diguna-guna dan dikeluarkan dari pondok. "Kami meminta pelaku segera ditangkap dan pendampingan akan kami berikan kepada korban lainnya. Mereka takut melapor karena ancaman pelaku dan trauma seperti yang dialami lima orang santriwati yang akhirnya memilih melaporkan pelaku," katanya.

"Kami akan panggil sejumlah saksi guna diminta keterangan. Kami akan dalami kasusnya karena diduga jumlah korban lebih dari lima orang,"

Modus Lakukan Pengobatan dan Transfer Ilmu, Pendiri Yayasan di Cianjur Cabuli 5 Santriwati di Bawah Umur

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/13.cabul_1_800x533.jpg" alt="Polda Metro Jaya naikkan kasus dugaan pencabulan belasan santriwati di ponpes di Kota Depok, ke tahap penyidikan. Pencabulan diduga dilakukan ustad dan santri" width="100%">
<figcaption>Polda Metro Jaya naikkan kasus dugaan pencabulan belasan santriwati di ponpes di Kota Depok, ke tahap penyidikan. Pencabulan diduga dilakukan ustad dan santri</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pimpinan pondok pesantren (ponpes) berinisial LM ,40, rupanya punya cara tersendiri untuk memperdayai santrinya agar mau melayani nafsu berahinya. Dalam menjalankan aksinya, LM meyakinkan korban akan masuk surga dan mengatakan bahwa perbuatan tak senonoh itu dilakukan atas restu nabi. Atas perbuatannya, penyidik Kepolisian Resor Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat menetapkan seorang pimpinan pondok pesantren (ponpes) berinisial LM ,40, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelecehan terhadap santriwati. Ihwal adanya hal ini dikatakan Kepala Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lombok Timur AKP Hilmi Manossoh Prayugo. "Iya, LM sudah kami tetapkan sebagai tersangka dengan menerapkan sangkaan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang TPKS (Tindak Pidana Perlindungan Anak)," kata Hilmi dikutip dari Antara, Kamis (11/5). Tindak lanjut dari penetapan tersebut, dia pun memastikan bahwa penyidik telah melakukan penahanan terhadap LM di ruang tahanan Polres Lombok Timur. "Yang bersangkutan sudah kami tahan di Polres Lombok Timur," ujarnya. Hilmi menjelaskan bahwa pihaknya menangani kasus ini berawal dari adanya laporan dua orang santriwati. Dalam laporan, aksi pelecehan tersebut terjadi sejak satu tahun terakhir. Terkait penanganan kasus ini, Hilmi meyakinkan bahwa Polda NTB melalui tim subdirektorat remaja, anak, dan wanita (subdit renakta) tetap memberikan asistensi. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01593429/pimpinan-ponpes-di-lombok-timur-ditetapkan-sebagai-tersangka-kasus-pelecehan-santriwati">Pimpinan Ponpes di Lombok Timur Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Pelecehan Santriwati</a> Kepala Subdit Renakta Reskrimum Polda NTB AKBP Ni Made Pujawati pun menyampaikan bahwa penyidik Polres Lombok Timur sudah menangani kasus tersebut sesuai prosedur hukum. "Penanganan oleh Polres sudah&nbsp;on the track,&nbsp;jadi kami hanya kawal saja," ujar Pujawati.

Iya, LM sudah kami tetapkan sebagai tersangka dengan menerapkan sangkaan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Cabuli Santriwatinya, Pimpinan Ponpes Ini Ngaku dapat Restu Nabi dan Janjikan Korban Masuk Surga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG_20230317_182127.jpg" alt="Ilustrasi dugaan pelecehan seksual." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi dugaan pelecehan seksual.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepolisian Daerah Jawa Tengah mengungkap kasus pencabulan terhadap 14 santriwati di Pondok Pesantren Bandar Kabupaten Batang. Selain itu, aparat kepolisian&nbsp;juga telah menetapkan pengasuh ponpes Wildan Mashuri Aman, 58, sebagai tersangka. "Iya benar. Yang bersangkutan sudah ditetapkan tersangka terkait dengan kasus tindak pidana perbuatan cabul dan persetubuhan anak di bawah umur," kata Kepala Polda Jateng Irjen Polisi Ahmad Luthfi di Batang, seperti dikutip Antara, Selasa (11/4). Didampingi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Kapolres Batang AKBP Saufi Salamun, Kapolda menyebutkan delapan di antara mereka mengalami luka robek pada alat vital. Enam korban lainnya dicabuli. Saat ini polisi masih mengembangkan kasus tersebut karena kemungkinan jumlah korban akan bertambah. Kasus tindak pidana perbuatan cabul dan persetubuhan anak di bawah umur ini, kata Luthfi, terjadi dalam kurun waktu 2019 hingga 2023. Dalam modusnya, kata dia, tersangka membangunkan santriwati, kemudian membawa mereka ke sebuah kantin dan tempat kejadian perkara (TKP) dengan menjanjikan kepada korban akan mendapat "karomah". Pada saat itu, kata dia, santriwati dinikahi oleh tersangka tanpa saksi. "Setelah dijanjikan bakal mendapat 'karomah', tersangka melakukan ijab kabul. Setelah sah, menurut pelaku, korban kemudian disetubuhi. Usai disetubuhi, korban ini diberi uang jajan," katanya. Pada saat memberikan uang jajan tersebut, kata dia, tersangka juga meminta atau melarang para korban mengadu kepada orang tua. "Jadi, santriwati yang sudah didoktrin 'manut' sama kiai dan tidak berani mengadu. Kasus ini tentunya menjadi perhatian publik dan menjadi isu nasional, ini yang harus menjadi perhatian kita semua, khususnya yang menimpa anak-anak yang masih di bawah umur," katanya. Tersangka akan dijerat Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. "Akan tetapi, karena perbuatan tersangka ini berulang-ulang, ancaman hukuman bisa 15 tahun dan paling lama 20 tahun penjara," demikian Kapolda Achmad Lutfhi.

Kepolisian Daerah Jawa Tengah mengungkap kasus pencabulan terhadap 14 santriwati di Pondok Pesantren Bandar Kabupaten Batang.

Polisi Beberkan Modus Kasus Pencabulan 14 Santriwati Ponpes di Batang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/IMG-20220105-WA0010_1.jpg" alt="Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan. Divisi Humas Polri/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan. Divisi Humas Polri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Karo Penmas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan kembali memaparkan kasus pencabulan santriwati yang dilakukan Moch Subci Azal Tsani (MSAT) alias Mas Bechi, 42.  Awalnya kasus pencabulan terhadap 5 santriwati itu terjadi selama dua kali, yakni pada Senin Tanggal 8 Mei 2017 dan 18 Mei 2017 sekira pukul 02.30 WIB dini hari.  “Pelaku memaksa mensetubuhi korbannya dengan anak yang tidak dewasa. Kajadiannya sebanya 2 kali,” kata Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (8/7).  Jendral bintang satu ini menuturkan, aksi pencabulan terhadap 5 korban ini dilakukan Mas Bechi di suatu gubuk yang berada di lokasi pesantren.  “(Persetubuhan) dilakukan di gubuk cokro yang terletak di Pesantren Jombang,” ujarnya seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group).  Anggota Polda Jatim sebelumnya mengepung Pondok Pesantren Shiddiqiyyah Ploso, Jombang, Pesantren tersebut dikepung polisi karena sang ayah atau Kyai Muhammad Mukhtar Mukthi kerap menghalang-halangi polisi.  Pada Kamis (7/7) pelaku pencabulan santriwati yang dilakukan Moch Subci Azal Tsani (MSAT) alias Mas Bechi berhasil ditangkap. Atas ulahnya pelaku dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP ancaman pidana 12 tahun dan/atau Pasal 294 Ayat (2) P2KP Jo. Pasal 65 KUHP dengan ancaman pidana tujuh tahun.  Ratusan Simpatisan Ditangkap  Upaya polisi memburu Moch Subchi Azal Tsani,42, DPO kasus pencabulan terhadap santriwati sempat dihalangi sejumlah simpatisan putra Kiai ternama di Jombang tersebut. Oleh karena itu, sebanyak 320 simpatisan Subchi terpaksa diamankan petugas ke Mapolres Jombang.  ”Kami sampaikan di dalam banyak simpatisan. Sekitar 320 simpatisan kita amankan ke Polres Jombang, sebanyak 20 simpatisan di antaranya anak-anak. Masih kita pilah-pilah, karena banyak juga yang dari luar kota, bahkan dari luar Jawa dari Lampung juga ada,” terang Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto, saat memberikan update keterangan pers, Kamis (7/7) sore dikutip dari Radar Jombang (Jawa Pos Group).  Dirmanto menegaskan, selama ini polisi sudah berusaha sangat humanis menangani kasus. ”Polisi sudah melewati 2 kali praperadilan, sudah 3 kali P19, dan 4 kali koordinasi dengan kejaksaan. Sehingga sekali lagi kita imbau keluarga MSAT, untuk koperatif membantu kami,” bebernya.  Pihaknya pun me-warning para pihak, ancaman pidana bagi siapa pun orang yang menghalangi proses penyidikan. ”Kalau menghalangi penyidikan, sesuai pasal 19 UU nomor 2 tahun 2002, menghalangi upaya penyidikan kasus pelecehan seksual ini ancamannya 5 tahun,” tandas Dirmanto seraya menyebut polisi masih terus melakukan upaya pencarian di dalam kawasan pondok.

Mabes Polri Sebut Mas Bechi Cabuli 5 Santriwati di Gubuk Cokro

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Moch-Subchi-At-Tsani-alias-Mas-Bechi-42-anak-Kiai-Jombang-Kiai-Mukhtar-Mukti-pimpinan-Ponpes-Shiddiqiyyah-Ploso-Jombang-1a-640x349-1.jpg" alt="Moch Subchi At Tsani alias Mas Bechi, 42, anak Kiai Jombang Kiai Mukhtar Mukti pimpinan Ponpes Shiddiqiyyah Ploso Jombang, (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Moch Subchi At Tsani alias Mas Bechi, 42, anak Kiai Jombang Kiai Mukhtar Mukti pimpinan Ponpes Shiddiqiyyah Ploso Jombang, (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Moch Subchi At Tsani alias Mas Bechi, 42, anak Kiai Jombang Kiai Mukhtar Mukti pimpinan Ponpes Shiddiqiyyah Ploso Jombang, sudah ditangkap. Penangkapan anak kiai Jombang itu dilakukan melalui drama pengepungan Ponpes Shiddiqiyyah selama 15 jam lamanya.  Seperti diberitakan PojokSatu (Jawa Pos Group), Moch Subchi At Tsani ditangkap polisi pada Kamis (7/7) malam sekitar pukul 23.45 WIB. Anak Kiai Mukhtar Mukti Jombang itu keluar melalui pintu samping Ponpes Shiddiqiyah. Usai ditengkap anak kiai Jombang itu langsung dikeler ke Mapolda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan lanjut dan proses hukum yang berlaku.  Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta menyatakan, penyidik akan segera melimpahkan Moch Subchi At Tsani alis Mas Bechi anak Kiai Jombang Kiai Mukhtar Mukti ke Kejati untuk proses tahap dua. “Kami akan koordinasi dengan kejaksaan untuk diproses ke pengadilan,” ujar Nico, di Jombang.  Nico juga menyatakan Mas Bechi akan diberikan haknya untuk membela diri. Akan tetapi untuk urusan benar atau tidaknya akan dibuktikan dalam persidangan. “Penentuan salah atau tidak adalah melalui pengadilan. Tersangka bisa membela diri di depan sidang pengadilan nanti,” tegasnya.  Moch Subchi At Tsani alias Mas Bechi, anak Kiai Jombang Kiai Mukhtar Mukti sendiri tiba di Mapolda Jatim pada Jumat (8/7) dini hari sekitar pukul 01.00 WIB. DPO kasus pencabulan santriwati itu pun langsung menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan lainnya.  Selain untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, Moch Subchi At Tsani juga langsung dijebloskan ke Rutan Kelas I Medaeng, Surabaya. “Kami bawa yang bersangkutan ke Lapas Medaeng,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Dirmanto kepada wartawan, Jumat (8/7/2022) dini hari.  Akan tetapi, Darmano tak menjelaskan alasan Moch Subchi At Tsani anak Kiai Mukhtar Mukti Jombang tak ditahan di Rutan Polda Jatim. “Malam ini titipan saja karena pertimbangan keamanan,” terangnya.  Rencananya, Polda Jatim dan Kejaksaan Tinggi Jatim juga akan menggelar konferensi pers kasus pencabulan anak Kiai Mukhtar Mukti Jombang siang hari ini sekaligus penyerahan dan pelimpahan. Sementara, di media sosial beredar foto wajah Moch Subchi At Tsani alias Mas Bechi, anak Kiai Jombang Kiai Mukhtar Mukti.  Dalam foto itu, tersangka kasus pencabulan santriwati itu berada di sebuah ruangan. Anak kiai Jombang itu juga tengah melakukan pemeriksaan kesehatan. Terlihat seorang petugas kesehatan tengah memeriksa tekanan darah Moch Subchi At Tsani alias Mas Bechi, anak kiai Jombang. Sementara di foto lainnya, menunjukkan jelas wajah Moch Subchi At Tsani alias Mas Bechi yang melihat ke kamera.

Begini Penampakan Mas Bechi, Anak Kiai Jombang yang Ditangkap Semalam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/20210728_165101.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Humas Pemprov Jabar/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Humas Pemprov Jabar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Oknum guru berinisial HW yang melakukan tindakan asusila kepada 12 santriwati di sebuah pesantren di Bandung, Jawa Barat (Jabar) telah ditangkap. Para korban diketahui berada pada usia antara 13 sampai 16 tahun dan dari kasus itu diketahui 7 orang hamil dengan melahirkan 9 bayi.  Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menuturkan, saat ini pelaku telah ditahan oleh Polda Jabar. Lembaga pendidikan tersangka pun juga telah ditutup oleh aparat kepolisian.  "Pelaku sudah ditangkap polisi dan sedang diadili di pengadilan. Tempat bersekolahnya sudah langsung ditutup," jelas dia dalam akun Instagram @ridwankamil dikutip, Kamis (9/12).  Saat ini, para korban juga tengah ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jabar untuk trauma healing. Pola pendidikan baru juga disiapkan sesuai hak tumbuh kembangnya.  Ia pun berharap agar pelaku tersebut dihukum dengan berat. Kejadian tragis ini pun diharapkan tidak terulang lagi di masa mendatang, diharapkan juga keadilan bisa dihadirkan oleh pengadilan kepada kasus ini.  "Semoga pengadilan bisa menghukum seberat-beratnya dengan pasal sebanyak-banyaknya kepada pelaku yang biadab dan tidak bermoral ini," tutur dia.  Sebelumnya, Plt Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kementerian Agama (Kemenag) Thobib Al-Asyhar pun mendukung langkah hukum yang diambil kepolisian untuk menangkap dan menahan pelaku di dalam bui.  “Sejak kejadian tersebut, lembaga Pendidikan tersebut ditutup. Oknum pimpinan yang diduga pelaku tindak pemerkosaan juga telah ditahan di Polda Jabar untuk menjalani proses hukum,” jelas Thobib, Kamis (9/12).

Ridwan Kamil Minta Hukuman Berat Buat Pelaku Pemerkosa 12 Santriwati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/miris-pengasuh-ponpes-di-daerah-ini-diduga-cabuli-6-santriwati_m_184487.jpeg" alt="Ilustrasi korban pencabulan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi korban pencabulan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - &nbsp;Kasus dugaan pencabulan kembali terjadi di sebuah Pondok Pesantren di Lampung Timur. Padahal belum hilang dari ingatan kita, sebelumnya kasus dugaan pencabulan menimpa 14 santri salah satu pondok pesantren di wilayah Kecamatan Natar. Kasus dugaan pelecehan seksual ini terungkap dari laporan enam santriwati ke Polres Lampung Timur (Lamtim), kemarin. Mereka melaporkan pengasuh salah satu pondok pesantren (Ponpes) di wilayah Lamtim dengan tuduhan pelecehan seksual. Dari informasi yang dihimpun Radar Lampung (Jawa Pos Group), tiga dari enam santriwati masih tergolong anak di bawah umur. Mereka adalah UF (17), TR (16), IS (19), DW (19), NR (20), dan FR (18). Mereka melaporkan pengasuh ponpes NM (52) ke Polres Lamtim terkait dugaan pencabulan atau pelecehan seksual. Saat laporan, keenam santriwati itu dimintai keterangan di ruang unit PPA Polres Lamtim. Berdasarkan hasil penelusuran Radar Lampung, keenam korban diduga mengalami pelecehan seksual sekitar 2 tahun lalu. Kala itu, terlapor merayu korban untuk memenuhi hasrat seksualnya dengan meminta korban memegang alat kelamin terlapor. Kasus ini juga mendapat perhatian khusus dari Polda Lampung yang langsung turun tangan mem-back up penyelidikan kasus tersebut. Dirkrimum Polda Lampung, AKBP <a href="https://www.jawapos.com/tag/616/pencabulan" target="_blank">Bobi Marpaung</a> membenarkan laporan dugaan pencabulan tersebut. Menurutnya, proses penyelidikan diserahkan kepada Polres Lamtim. "Iya, saya sudah dapat laporan terkait kasus itu. Kan laporannya di Lamtim, saya belum tahu seperti apa kronologisnya. Yang saya tahu ada laporan terkait itu," kata Bobi saat dikonfirmasi kemarin (27/1), dikutip dari Radar Lampung (Jawa Pos Group) Bobi mengatakan, meski proses penyelidikan dilakukan oleh Polres Lamtim, dirinya sudah memerintahkan Tim Jatanras Polda Lampung untuk turun ke Lamtim. "Tim Jatanras tadi (tadi malam, red) sudah saya perintahkan ke Lamtim untuk mengeceknya. Untuk data lengkapnya saya belum tahu, baik nama terlapor maupun pelapornya," katanya singkat. Diberitakan sebelumnya, empat perwakilan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dipimpin Ketua Umum <a href="https://www.jawapos.com/tag/616/pencabulan" target="_blank">Arist Merdeka Sirait </a>mendatangi Polsek Natar, Sabtu (13/1) lalu. Kehadiran mereka untuk menindaklanjuti dugaan pencabulan yang menimpa 14 santri salah satu pondok pesantren di wilayah Kecamatan Natar. Kedatangan KPAI ini guna menindaklanjuti laporan dari para korban pencabulan. Mereka meminta KPAI agar turut memantau proses penegakan hukum di Polsek Natar. Kasus pencabulan tersebut diduga dilakukan oleh tiga pelaku. Yaitu Syaiful warga Jagabaya, Bandar Lampung serta Sofwan dan Ubaidillah. Keduanya merupakan warga Tamansari, Natar. Ketiganya bekerja di Ponpes sebagai juru masak dan tenaga pendidik. &rdquo;Kedatangan kami kesini (Polsek Natar) untuk melihat sampai mana proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polsek Natar terhadap tersangka pencabulan. Ternyata, ketiganya sudah berada di tahanan Polsek Natar,&rdquo; ungkap Arist Merdeka Sirait, Sabtu (13/1) lalu. Menurut dia, KPAI sebelumnya mendapat laporan dari keluarga korban berinisial IF, JH, dan MP. Mereka melaporkan telah terjadi tindak pidana&nbsp; pencabulan di salah satu Ponpes di wilayah Natar. Dalam laporan yang diterima KPAI, kasus tersebut hingga saat ini belum ada perkembangan. &rdquo;Makanya kami ke sini untuk croscheck, apakah benar laporan korban ke Polsek Natar tidak ditindaklanjuti. Kami langsung dijelaskan oleh Kapolsek Natar kalau prosesnya sudah ditindaklanjuti dengan menetapkan tiga orang tersangka. Kami langsung mengecek sel tahanan,&rdquo; terangnya. Menurut Arist, pihaknya juga langsung mendalami kasus tersebut. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan, korban pencabulan yang dilakukan oleh ketiga pelaku mencapai 14 orang. Seluruhnya merupakan santri laki-laki di Ponpes. &rdquo;Usia korban sekitar 14-16 tahun, semuanya laki-laki. Empat orang yang melaporkan ke kami semuanya sudah keluar dari ponpes itu. Tapi, dari 14 korban, masih ada beberapa yang berada di Ponpes,&rdquo; ucapnya. Dia menjelaskan, dalam melakukan aksi pencabulan terhadap korban,&nbsp; ketiga pelaku menerapkan modus bujuk rayu, tanpa ada paksaan sehingga terjadi pencabulan. &rdquo;Setelah melakukan pencabulan, para pelaku meminta kepada korban untuk tidak memberitahukan kepada orang lain. Karena korban segan dengan pelaku makanya korban tidak cerita,&rdquo; ucapnya. Arist secara khusus meminta aparat untuk menjatuhkan hukum seberat-beratnya kepada para pelaku. &rdquo;Kami minta kepada aparat penegak hukum untuk menghukum ketiga pelaku dengan seberat-beratnya. Karena ini menyangkut masa depan anak,&rdquo; katanya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dijelaskan, ancaman hukuman bagi pelaku adalah pidana penjara minimal 10 tahun dan maksimal 20 tahun atau ditambah seumur hidup. Hukuman yang berat tersebut, dikarenakan para korban merasa depresi dan terganggu psikologisnya. Untuk itu, lanjut Arist, pihaknya akan mencoba mengembalikan psikologis para korban dengan melakukan konseling agar semangat para korban bangkit kembali. Terpisah, Kapolsek Natar, Kompol Eko Nugroho mengaku sedang menyelidiki dan mengumpulkan barang bukti kasus tersebut. &rdquo;Yang pasti ketiga pelaku sudah kami tahan dari bulan Desember 2017. Tinggal pengumpulan bukti-bukti lain dan berkas agar segera dilimpahkan ke kejaksaan,&rdquo; tandasnya.

Miris! Pengasuh Ponpes di Daerah Ini Diduga Cabuli 6 Santriwati