<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/16/jemaah-haji-2179609977.jpg" alt="SELEPAS MAGRIB: Jemaah menunggu waktu salat Isya di area luar Masjidilharam pada Rabu (14/6) malam." width="100%">
<figcaption>SELEPAS MAGRIB: Jemaah menunggu waktu salat Isya di area luar Masjidilharam pada Rabu (14/6) malam.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan aturan baru mengenai visa umrah. Di dalam aturan yang baru, masa berlaku visa umrah dipatok sepanjang 90 hari atau tiga bulan. Jauh lebih lama dibandingkan selama ini yang hanya berdurasi 30 hari masa tinggal. Pemerintah Arab Saudi tidak hanya memperpanjang durasi masa aktif visa umrah. Ketentuan dimulainya penghitungan masa aktif visa umrah juga diubah. Sebelumnya, perhitungan dimulai ketika jemaah umrah masuk ke Arab Saudi. Sedangkan di aturan yang baru, durasi masa aktif visa dimulai sejak visa umrah diterbitkan. Aturan baru mengenai visa umrah itu mendapat respons dari pelaku usaha travel di Indonesia. Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi mengatakan, visa umrah diterbitkan untuk umat Islam sedunia yang ingin melakukan ibadah umrah. &rdquo;Aturan yang baru sekarang juga bisa digunakan untuk di luar ibadah umrah,&rdquo; kata Syam saat diwawancarai kemarin (17/4). Dia mengatakan, dengan berbekal visa umrah, seseorang bisa berkunjung ke beberapa wilayah lainnya. Seperti ke Kota Al Ula yang menjadi salah satu kawasan arkeologi paling penting di dunia. Di Al Ula ini, pengunjung bisa melihat Jabal Al Fil, sebuah lanskap di padang pasir yang memiliki formasi bebatuan menyerupai gajah raksasa. Batuan ini terbentuk secara alami. Selain itu, juga bisa berkunjung hingga ke Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Syam menambahkan, perpanjangan masa aktif visa umrah itu memiliki beberapa dampak positif bagi Saudi. Antara lain, jemaah umrah bisa lebih lama tinggal di Saudi. Sehingga mereka bisa lebih banyak mengeluarkan uang di sana. Selama ini jemaah umrah hanya berkutat di Jeddah, Makkah, dan Madinah saja. (wan/c17/oni)

Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan aturan baru mengenai visa umrah. Di dalam aturan yang baru, masa berlaku visa umrah berlaku 90 hari.

Aturan Baru, Visa Umrah Berlaku hingga Tiga Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/jemaah-haji.jpg" alt="Jemaah haji di Masjidilharam. (Naufal Widi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Jemaah haji di Masjidilharam. (Naufal Widi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nasib calon jemaah haji (CJH) yang menggunakan visa mujamalah semakin tidak jelas. Bahkan, sejumlah asosiasi travel haji pesimistis bisa memberangkatkan jemaah haji tahun ini. Selain karena visa tak kunjung keluar, tempo hingga penutupan Bandara Jeddah (closing date) semakin dekat. Tinggal sepuluh hari.  Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah dan Haji (Sapuhi) Syam Resfiadi menyatakan, sampai tadi malam, belum ada tanda-tanda visa haji mujamalah (visa haji undangan) akan terbit.  "Sepertinya tidak mungkin waktunya," katanya kemarin (25/6). Sesuai dengan rencana perjalanan haji (RPH) 2022 yang diterbitkan Kemenag, closing date Bandara Jeddah dilakukan pada 3 Juli pukul 24.00 waktu setempat.  Syam menegaskan, ketika sudah closing date, Bandara Jeddah tidak menerima lagi kedatangan jemaah haji. Petugas di bandara tersebut dipastikan langsung menolak ketika ada CJH yang masuk. Dia mengatakan, sampai saat ini, tidak ada informasi dari pemerintah Saudi soal penerbitan visa mujamalah. Syam memperkirakan visa tidak dikeluarkan karena terjadi lonjakan jemaah haji domestik atau dari dalam negeri Saudi. ’’Jemaah haji domestik melampaui dari target 150 ribu menjadi 200 ribu lebih jemaah,’’ ujarnya.  Syam menuturkan, penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) umumnya sudah menyetor uang pembelian tiket pesawat dan booking hotel. Celakanya, ketika nanti tidak ada pemberangkatan haji mujamalah, pihak maskapai tidak bisa mengembalikan uang pemesanan secara penuh. "Kena 60 persen," tutur Syam. Artinya, pihak maskapai hanya mengembalikan 40 persen dari dana pemesanan tiket pesawat. Begitu pula ongkos pemesanan hotel. Ada pihak hotel yang membuat kebijakan uang deposit yang disetor tidak bisa ditarik kembali. Pilihannya mengubah jadwal atau uang deposit hangus.  Di tengah kondisi tersebut, para CJH mujamalah tidak mau tahu. Ketika nanti tidak ada pemberangkatan, mereka meminta uang kembali penuh. Para jemaah itu beralasan pembatalan berangkat bukan atas kemauan sendiri.  Sebagaimana diketahui, haji mujamalah atau dulu disebut haji furoda adalah haji tanpa antre. Mereka berangkat dengan menggunakan visa undangan. Bukan visa haji yang diberikan pemerintah Saudi kepada Indonesia. Karena bisa berhaji tanpa antre, biayanya sangat mahal. Antara Rp 300 juta sampai Rp 500 juta per orang.

Jemaah Furoda Terancam Batal Berangkat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/1647149721071.jpg" alt="Ilustrasi pemberangkatan haji dan umrah. Alfian Rizal/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pemberangkatan haji dan umrah. Alfian Rizal/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah telah menetapkan besaran biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) tahun 2022. Serikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi) menilai saat ini pekerjaan pemerintah yang harus segera diselesaikan yakni terkait administrasi.  "Tinggal masalah administrasi dan teknis pembatasan umur 65 tahun karena ini menjadi persoalan cukup berat untuk Indonesia," kata Ketua Umum Sapuhi, Syam Resfiadi saat dihubungi JawaPos.com, Kamis (14/4).  Syam menilai, persoalan administrasi menjadi sulit karena jamaah haji Indonesia banyak berstatus lansia. Mereka awalnya diprioritaskan untuk diberangkatkan, namun batal karena pandemi datang.  "Semoga dalam waktu dekat pemerintah Arab Saudi sudah menberikan jatah ke Indonesia dan negara muslim lainnya pengirim haji jumlahnya agar bisa segera disortir berapa untuk haji reguler dan berapa yang untuk haji khusus," kata Syam.  "Sehingga kita bisa melakukan sinkronisasi antara nama-nama yang keluar dari Kemenag sesuai dengan nomor urut porsi dan nama-nama yang kita dapatkan mana yang memang masih bersedia ikut tahun ini dan mana yang menang tidak bersedia karena masalah umur, kesehatan dan lain-lain," jelasnya.  Sebelumnya, Kemenag RI telah menetapkan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) senilai Rp 81,7 juta. Sedangkan yang dibayarkan oleh jamaah yakni Rp 39,8 juta. Angka tersebut naik dibanding tahun 2020 sebesar Rp 35 juta.  "Besaran rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau BPIH tahun 1433 Hijriah 2022 masehi per jamaah sebesar Rp 81.747.844,04 terdiri dari Bipih rata-rata sebesar Rp 39.886.009," kata Menag Yaqut Cholil Qoumas di DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/4).  Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengatakan, besaran biaya haji telah disepakati bersama oleh DPR dan pemerintah. Adapun selisih kenaikan biaya haji tidak akan dibebankan kepada jamaah.  "Tambahan biaya jemaah haji lunas tunda tahun 1441 H/2020 M dibebankan kepada alokasi virtual account yang telah dimiliki para calon jemaah Haji tahun 2020 yang selama ini dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) RI," kata Ace.  Penetapan biaya ini menggunakan asumsi kuota haji Indonesia tahun 1443 H/2022 M yang dijadikan dasar pembahasan BPIH sebanyak 110.500 jamaah atau 50 persen dari kuota haji tahun 2019. Dengan rincian kuota untuk jamaah haji reguler sebanyak 101.660 dan haji khusus sebanyak 8.840 orang.

Biaya Haji 2022 Telah Ditetapkan, Segera Rilis Nama-nama Calon Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/uji_coba-umrah.jpg" alt="JAGA JARAK LAGI: Jemaah umrah melaksanakan salat di Masjidilharam dengan saf renggang. Otoritas Saudi memberlakukan kembali social distancing setelah kasus Covid-19 di sana melonjak. (AFP)" width="100%">
<figcaption>JAGA JARAK LAGI: Jemaah umrah melaksanakan salat di Masjidilharam dengan saf renggang. Otoritas Saudi memberlakukan kembali social distancing setelah kasus Covid-19 di sana melonjak. (AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dicabutnya kebijakan protokol kesehatan bagi pendatang luar negeri ke Arab Saudi dianggap memiliki dampak positif bagi <a href="https://www.jawapos.com/tag/jamaah-umrah/">jamaah umrah</a> di Indonesia. Kebijakan itu secara tidak langsung akan mempengaruhi minat warga yang hendak mendaftar umrah.  ”Tetu dampaknya jadi positif, orang tidak perlu khawatir lagi dengan umrah yang panjang lebih dari 12 hari masa cuti sehingga Insya Allah permintaan semakin tinggi,” kata Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (8/3).  Syam menuturkan, saat ini yang perlu diperhatikan kebijakan di dalam negeri. Keputusan <a href="https://www.jawapos.com/tag/pemerintah-indonesia/">Pemerintah Indonesia</a> agar sama menerapkan penghapusan karantina dan PCR dibutuhkan. Hal itu agar kebijakan Kerajaan Arab Saudi bisa memperlancar jamaah umrah.  ”Tentunya tidak bisa dilepas, umrah kan PPLN juga pergi ke luar negeri bagaimana nanti kedatangannya harus diperhatikan. Karena kalau mesti harus PCR dengan acara <a href="https://www.jawapos.com/tag/karantina/">karantina</a> ya ada kemungkinan jamaah ini bisa berlama-lama dengan karantina di Indonesia,” jelas Syam Resfiadi.  Arab Saudi mulai Sabtu (5/3), mencabut semua tindakan pencegahan dan pencegahan terkait dengan pandemi Covid-19. Salah satunya adalah menghapus syarat karantina. Karantina pada saat kedatangan tidak lagi menjadi persyaratan bagi mereka yang bepergian ke Arab Saudi.  Akan tetapi, semua penumpang yang tiba di negara itu dengan visa kunjungan diminta untuk memiliki asuransi kesehatan. Hal itu untuk menutupi biaya perawatan dari infeksi <a href="https://www.jawapos.com/tag/virus-korona/">virus korona</a> selama masa tinggal di sana.  ”Ini adalah tindak lanjut situasi epidemiologis pandemi,” kata Saudi Press Agency.  SPA juga menyebutkan kemajuan yang dicapai dalam program vaksinasi nasional dan tingginya tingkat imunisasi dan kekebalan terhadap virus di masyarakat. Dengan demikian, tes PCR dan tes antigen tidak perlu lagi diberikan penumpang yang tiba di Kerajaan <a href="https://www.jawapos.com/tag/arab-saudi/">Arab Saudi</a>.  Dilansir dari The National News, Senin (7/3), langkah-langkah jarak sosial di semua tempat, kegiatan, dan acara terbuka dan tertutup juga ditangguhkan. Mengenakan masker tidak lagi menjadi persyaratan di area terbuka. Jamaah tidak perlu lagi menjaga jarak sosial di masjid termasuk Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Namun, orang-orang harus tetap memakai masker di dalam masjid.

Ada Kebijakan Baru, Sapuhi Sebut Peminat Umrah Diperkirakan Naik Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/BPJS14EFOTO.jpg" alt="Ilustrasi Program Rujuk Balik (PRB) dari JKN-KIS sangat membantu peserta dalam mengobati penyakitnya." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Program Rujuk Balik (PRB) dari JKN-KIS sangat membantu peserta dalam mengobati penyakitnya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umrah dan Haji (Sapuhi) Syam Resfiadi, menyampaikan harapannya apabila rencana untuk mewajibkan BPJS Kesehatan sebagai syarat keberangkatan ibadah haji dan umrah.  Salah satu yang perlu diatur adalah batas umur untuk diwajibkan sebagai peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sebab, menurutnya jika semua diwajibkan, itu tidak masuk akal.  "Mungkin ada syaratnya, umur sekian harus punya BPJS, sasarannya jelas seperti orang-orang produktif, 17 dari yang punya KTP sampai masa pensiun, itu kan jelas, kalau pensiun ya tidak usah lah, jangan bikin sulit juga," ungkapnya kepada JawaPos.com, Senin (21/2).  Lalu, pemerintah juga jangan sampai memaksa masyarakat untuk pembuatan BPJS Kesehatan bagi yang masih belum cukup umur atau sudah lanjut usia. Pasalnya, menjadi sangat terlihat bahwa pemerintah hendak mengambil dana iuran dari mereka.  "Kalau bikin BPJS gimana, masuk logika nggak, kita juga belum tau aturannya seperti apa, belum terbuka dan kami belum nerima peraturan BPJS untuk umrah dan haji," imbuhnya.  "Kemarin orang tua diberangkatkan umur 60 ke atas, selama ini tidak punya BPJS oke-oke saja, keluarga yang nanggung. Diberangkatkan ini harus memiliki BPJS, fungsinya apa, apa iya BPJS mau menanggung umur 60 ke atas (usia rentan)," tutur Syam.  Dirinya pun meminta agar ada diskusi terkait rencana kebijakan itu. "Koordinasikan dulu, ini kan menyangkut orang banyak harus ngomong sama DPR, ya sama PPIU, organisasi, departemen agama dengan tujuan tersosialisasi," pungkas dia.

Ini Harapan Sapuhi Jika Syarat Jamaah Haji dan Umrah Miliki JKN Aktif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/menanti-umrah.jpg" alt="Jamaah umrah sedang tawaf di Masjidillaharam. (BANDAR AL DANDANaI/AFP)" width="100%">
<figcaption>Jamaah umrah sedang tawaf di Masjidillaharam. (BANDAR AL DANDANaI/AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) telah mengonfirmasi adanya kasus Covid-19 pada penyelenggaraan pelaksanaan ibadah umrah. Diketahui bahwa sebanyak 87 orang terindikasi positif Covid-19.  Mengenai hal tersebut, Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umrah dan Haji (Sapuhi) Syam Resfiadi, menyampaikan bahwa masih menunggu hasil evaluasi dari kabar tersebut.  "Jadi Covid-19 yang terduga dipaparkan di jamaah umrah, kita masih belum jelas informasinya, hasil penelitian virusnya jenisnya apa, karena sampai saat ini kami selaku jamaahnya masih sedikit tahu tentang hal itu, selama kami di wisma atlet," tutur dia kepada JawaPos.com, Jumat (21/1).  Apabila adanya paparan dari varian Omicron itu benar, ia meyakini bahwa gejala yang dialami para jamaah tersebut ringan. Berbeda dengan varian Alpha dan Delta.  "Ini hanya gejala batuk, pilek, demam saja, seperti kita perubahan cuaca dari musim panas ke dingin dan sebaliknya, seperti lazimnya ketika kita ke Eropa, ke tempat yang dingin balik ke Indonesia ke wilayah tropis, ada perubahan cuaca, itu ada batuk pilek," ucapnya.  Ia berharap hasil evaluasi segera dikeluarkan oleh tim Satgas Covid-19 setempat. Dari hasil tersebut, dapat dilakukan evaluasi untuk penyelenggaraan ibadah umrah ke depannya.  "Itu bisa dijadikan evaluasi, jika itu Omicron itu tidak berbahaya sehingga bisa menurunkan jumlah hari karantina, bahkan SK Menkes mengatakan Omicron tidak berbahaya dan bisa isoman dengan syarat tertentu," terangnya.  Oleh karenanya, dirinya merasa tak perlu dilakukan penundaan penerbangan umrah. "Betul (tak perlu ditunda dan hanya dilakukan pengetatan)," tandasnya.  Sebelumnya, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Hilman Latief mengungkapkan, terkait apakah umrah akan ditunda atau tidak, hingga sekarang masih belum ada arah untuk pemberhentian tersebut.  "Sampai saat ini untuk pelaksanaan umrah, nampaknya belum ada indikasi untuk diberhentikan ya, kecuali memang dari pemerintah Saudi menyetop kedatangan tamu untuk umrah dan juga dari Indonesia menyetop keberangkatan ke luar negeri," jelasnya ketika dihubungi JawaPos.com, Kamis (20/1) malam.

Jamah Positif Covid-19 Usai Umrah, Sapuhi: Belum Jelas Informasinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/masjdilharam-umrah.jpg" alt="SAF RAPAT: Aturan menjaga jarak saat salat di Masjidilharam telah dihapus. Kapasitas masjid kini juga bisa diisi 100 persen. (AFP)" width="100%">
<figcaption>SAF RAPAT: Aturan menjaga jarak saat salat di Masjidilharam telah dihapus. Kapasitas masjid kini juga bisa diisi 100 persen. (AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Arab Saudi telah memberikan pernyataan bahwa negaranya dikonfirmasi terdapat kasus Covid-19 varian Omicron. Hal ini pun dikhawatirkan akan membuat pemberangkatan calon jamaah umrah tertunda lagi.  Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umrah dan Haji (Sapuhi) Syam Resfiadi pun meyakini, bahwa Pemerintah Indonesia sendiri akan tetap memberangkatkan calon jamaah umrah ke Arab Saudi.  "Kalau sampai ke sana (penutupan pemberangkatan ke Saudi) mungkin nggak. Tapi itu saja silahkan pergi, cuman diimbau tidak pergi, kalau mau pergi karantina puluhan hari. Karantina 3 hari (Saudi), plus 10 hari (Indonesia) paling cepat," jelasnya kepada JawaPos.com, Kamis (2/12).  Kata dia, tidak ada kekhawatiran terkait penutupan pemberangkatan oleh Pemerintah Indonesia. Justru pihaknya bersyukur, penangguhan penerbangan Indonesia kembali dibuka.  "Kita bersyukur sudah dibuka suspend negara kita, semoga saja tidak terpapar Omicron, kalau terpapar bisa ditutup lagi seperti Afrika," ujarnya.  Meskipun begitu, apapun keputusan pemerintah nantinya, pihak Sapuhi akan mematuhi hal tersebut. Sebab, diyakini bahwa pemerintah berorientasi kepada kesehatan para masyarakat.  "Kita patuh saja dengan pemerintah, ini pemerintah bukan mendzolimi rakyat, tapi mem-protect rakyat. Kan juga ada peraturan PCR itu mengikuti kondisi covid itu sendiri. Tidak ada manfaat juga kan (protes)," pungkas dia.

Sapuhi Yakin Pemerintah Tetap Buka Penerbangan ke Saudi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/ibadah-haji.jpg" alt="RENGGANG: Jamaah haji melaksanakan tawaf dengan menjaga jarak kemarin (29/7). Tidak ada yang diizinkan menyentuh atau mencium Kakbah. (SAUDY MEDIA MINISTRY VIA AP)" width="100%">
<figcaption>RENGGANG: Jamaah haji melaksanakan tawaf dengan menjaga jarak kemarin (29/7). Tidak ada yang diizinkan menyentuh atau mencium Kakbah. (SAUDY MEDIA MINISTRY VIA AP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah memutuskan untuk membatalkan pemberangkatan jamaah haji 2021. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M.  Atas keputusan itu, Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi mengatakan bahwa pihaknya serta jamaah haji lega pemerintah telah mengumumkan pembatalan haji 2021.  "Alhamdulillah ini yang ditunggu-tunggu dari asosiasi dan calon jamaah yang bersangkutan, kepastian ini sudah menjadi satu ketetapan di mana kita jadi yakin tidak ada lagi tahun ini. Terlepas itu persyaratannya, macam-macam hoaks, itu tertutup dengan keputusan ini," terang dia kepada JawaPos.com, Kamis (3/6).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/03/06/2021/pembatalan-haji-disebut-terkait-utang-menag-hoaks-berita-sampah/">Pembatalan Haji Disebut Terkait Utang, Menag: Hoaks, Berita Sampah!</a>  Pembatalan ini juga sebelumnya sudah dia duga, mengingat dari segi persiapan operasional yang memiliki waktu yang sempit. Biaya tambahan pun juga tidak diumumkan oleh pemerintah.  "Memaksakan untuk suatu keberangkatan haji dari semua unsur visa haji, baik itu yang regular dan haji khusus, karena akan menimbulkan biaya tinggi. Terutama bagi PIHK khusus, karena jumlahnya semakin sedikit dan bebannya ini semakin tinggi. Kalau cuma sedikit ya kesulitan juga. Digabungin dengan program dan harganya beda, jadi ribet," jelas dia.  Melihat dari pemerintah Arab Saudi yang masih mencantumkan Indonesia ke dalam daftar blacklist penerbangan internasional, hal ini menjadi bukti kuat Indonesia akan membatalkan pemberangkatan ibadah haji.  "Iya dari tanda dan persyaratannya masih belum ada peluang untuk diberangkatkan dari negara kita, pembatalan dari termasuk negara yang dilarang oleh pemerintah Arab Saudi, di 20 negara sudah ada 11 yang diperbolehkan, 9 belum termasuk kita," pungkasnya.

Sapuhi Lega Soal Keputusan Pembatalan Keberangkatan Ibadah Haji 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/jamaah-dan-petugas-tphd-yang-sudah-berhaji-kena-biaya-visa-rp-7-juta_m_.jpg" alt="Ilustrasi Haji: Sebanyak 75 CJH 2019 telah melunasi BPIH. (Kokoh Praba/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Haji: Sebanyak 75 CJH 2019 telah melunasi BPIH. (Kokoh Praba/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Arab Saudi telah memastikan bahwa hanya ada 11 negara yang diperbolehkan melakukan penerbangan internasional ke Saudi. Sementara Indonesia masih masuk dalam daftar negara yang dilarang melakukan penerbangan internasional.  Atas hal tersebut, Indonesia pun terancam batal untuk bisa menyelenggarakan Ibadah Haji 2021. Tahun ini, Saudi memastikan akan membuka kuota haji untuk 60 ribu jamaah, 15 ribu lokal dan 45 ribu luar negeri.  Akan ketidakpastian ini, Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi menuturkan, telah ada sejumlah jamaah yang melakukan refund.  "Sudah banyak seperti itu (refund). Sekitar 15 persen dari total yang tertunda, (yang tertunda) itu ada sekitar 17 ribu. 15 persen kurang lebih ada 2.500 yang refund dari 17 ribu jamaah," ungkap dia kepada JawaPos.com, Rabu (2/6).  Salah satu hal yang menjadi faktor refund tersebut adalah adanya pembatasan umur, di mana hanya umur 18-60 tahun yang diperbolehkan melaksanakan ibadah haji. Kemudian, faktor ekonomi juga menjadi salah satu yang berkontribusi akan adanya refund.  "Untuk haji diatas 60 undur diri. Karena faktor ekonomi sehingga dana ditarik, ada ditunda. Ada sebagian uang paketnya (diambil), uang kuota tetap disimpan," tuturnya.  Kata dia, kerugian jika ibadah haji dibatalkan tidak ada. Yang membuat rugi adalah operasional dari perusahaan. "Kalau rugi dari tidak berangkat itu nggak ada karena nggak ada keberangkatan, kerugian itu ada akibat operasional yang mau tidak mau harus berjalan. Fix cost tetap jalan, direct cost nggak ada," pungkasnya.  Adapun, sebelas negara yang sudah bebas dari daftar suspend dan bisa terbang ke Saudi adalah Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Jerman, Irlandia, dan Italia. Kemudian Portugal, United Kingdom, Swedia, Swiss, Prancis, serta Jepang. Sedangkan sembilan negara yang masih di-suspend adalah Indonesia, India, Afrika Selatan, Argentina, Brasil, Lebanon, Mesir, Pakistan, dan Turki.

Sapuhi Sebut 2.500 Jamaah Haji Sudah Lakukan Refund

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/masjidilharam.jpg" alt="DIBUKA DENGAN PROKES KETAT: Jamaah menjalankan salat Tarawih di kompleks Kakbah, Makkah (13/4). (AFP)" width="100%">
<figcaption>DIBUKA DENGAN PROKES KETAT: Jamaah menjalankan salat Tarawih di kompleks Kakbah, Makkah (13/4). (AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Travel umrah belum bisa memberangkatkan jamaah. Sebab, penerbangan dari Indonesia menuju Arab Saudi dan sebaliknya belum bisa dilaksanakan.  Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi menuturkan, belum bisa dipastikan kapan pemerintah Arab Saudi kembali membuka penerbangan tersebut. Saat ini Indonesia masih menjadi 20 negara yang masuk daftar suspend ke Saudi.  Sementara itu, Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Jumali menyatakan, Masjidilharam tetap membuka pintu untuk jamaah umrah. ”Tapi, otoritas Arab Saudi juga mengeluarkan aturan ketat pelaksanaan umrah selama Ramadan ini,” katanya.  Salah satu ketentuannya adalah jamaah umrah wajib divaksin minimal satu kali dosis. Kemudian, anak-anak tidak diperkenankan masuk ke Masjidilharam.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/17/01/2021/sebelum-umrah-jamaah-harus-karantina-di-asrama-haji/">Sebelum Umrah, Jamaah Harus Karantina di Asrama Haji</a>  Jamaah yang nekat berumrah tanpa memegang izin resmi dikenai denda 10 ribu riyal atau sekitar Rp 39 juta. Kemudian, bagi yang nekat masuk Masjidilharam tanpa izin dikenakan denda 1.000 riyal atau Rp 3,9 juta.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=KaaGKeLgYxY

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sapuhi

Berita Terkini