<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/iwan-nurdin.jpg" alt="IWAN NURDIN (DOK. PRIBADI)" width="100%">
<figcaption>IWAN NURDIN (DOK. PRIBADI)</figcaption>
</figure>Hari-hari ini publik seperti menonton serial drama polisi yang menegangkan. Alur cerita yang mengejutkan membuat tak sedikit orang berseloroh dengan mengatakan, ”setelah ini, ada kehebohan apa lagi dari ‘studio bioskop’ polisi?” Situasi itu tentu membuat orang penasaran dengan kelanjutan cerita yang disebut ‘bersih-bersih’ internal Polri tersebut. Termasuk cerita di balik bintang-bintang yang jatuh itu.  Cerita plot twist memang menarik. Apalagi, lampu sorotnya tertuju langsung pada Polri, institusi penegak hukum yang nyaris hadir di semua lini kehidupan masyarakat, yang personelnya tersebar di seluruh wilayah negeri ini. Maka tak heran jika sisi lain, khususnya cerita kontroversi tentang polisi, menjadi plot cerita yang menarik dalam setiap obrolan warga.  Tulisan ini tidak untuk membedah kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat yang dilakukan Ferdy Sambo dkk. Apa yang ingin disampaikan juga bukan spesifik membahas Tragedi Kanjuruhan Malang 1 Oktober lalu. Ketika itu 132 suporter Arema FC meregang nyawa akibat gas air mata yang ditembakkan aparat kepolisian. Bukan pula mengulik tentang indikasi kejahatan Irjen Pol Teddy Minahasa Putra yang diduga menjual sabu sitaan kepada pengedar narkoba.  Bagi sebagian kalangan, penanganan kasus kejahatan yang diduga melibatkan oknum aparat penegak hukum (APH), khususnya kepolisian, memang sesuatu yang ditunggu-tunggu. Bisa dibilang, penulis termasuk dalam golongan itu. Apalagi sudah terlalu banyak cerita miring tentang polisi yang selama ini hanya berseliweraan di media massa dan media sosial.  Penulis sepakat dengan terungkapnya sederet kasus di atas layak dijadikan momentum bersih-bersih internal Polri. Narasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang tidak akan pandang bulu memberangus kejahatan, terlebih yang dibekingi anak buah sendiri, penting untuk terus ditagih publik.  Jika di dalam tubuh Polri ada mafia judi dan mafia narkoba yang canggih dalam merekayasa kasus, sekarang pertanyaannya; bagaimana Polri melihat kasus-kasus pertanahan dan sumber daya alam (SDA) yang selama ini nyaris tidak tersentuh dan jauh dari hingar-bingar media? Apakah lampu sorot akan diarahkan juga kepada mafia tanah dan SDA di dalam tubuh kepolisian?  Meski tak spesifik, indikasi bahwa APH, khususnya kepolisian, ‘bermain’ dan mendapat keuntungan dari kejahatan yang seharusnya diungkap telah terceletuk dari cuitan Menko Polhukam Mahfud MD belum lama ini. Mahfud menyebut banyak pengaduan masyarakat yang dijadikan alat untuk memeras pihak terlapor. Situasi yang benar-benar membuat miris, tapi ironisnya kerap hanya dianggap oknum.  Mafia Tanah dan SDA   Adakah mafia tanah dan SDA dalam tubuh kepolisian? Ini yang akan saya bahas. Sebenarnya, dalam konteks SDA, banyak laporan masyarakat sipil terkait dengan dugaan kejahatan pertambangan, khususnya nikel dan batubara. Pun, laporan terkait dengan kejahatan lingkungan seperti pembalakan (illegal loging) dan pembakaran hutan. Serta kejahatan pertanahan seperti perampasan tanah dan sengketa lahan. Namun, hampir semuanya tidak ditangani secara transparan dan akuntabel. Pembiaran kasus-kasus semacam ini dan pengabaian laporan adalah titik awal indikasi praktik mafia tanah dan SDA dalam tubuh kepolisian. Secara tidak langsung, pernyataan Mahfud di atas telah menjawab situasi ini.  Pembiaran dan pengabaian laporan masyarakat adalah pemicu naiknya konflik agraria di lapangan. Pada 2021 lalu Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) melaporkan catatan kejadian 207 letusan konflik yang tersebar di 32 provinsi. Tepatnya di 507 desa. Kejadian konflik tersebut melibatkan 198.895 kepala keluarga (KK) sebagai korban terdampak. Sementara luasan tanah yang berkonflik berkisar kurang lebih setengah juta hektare.  Letusan konflik agraria adalah penanda utama terjadinya praktik mafia tanah. Dalam hal ini, mafia tanah bukan sekadar masalah maladministrasi pertanahan semata. Lebih dari itu, praktik mafia tanah berkorelasi langsung dengan konflik agraria struktural dan melibatkan persekongkolan jahat banyak pihak. Di dalamnya ada aparat birokrasi, pemerintahan dan APH.  Terdapat beberapa pola dugaan keterlibatan aparat Polri dalam konflik agraria, yang mana hal itu bisa dirasakan masyarakat secara langsung. Pertama, keterlibatan pasukan polisi di lapangan yang berujung pada penangkapan, penganiayaan dan penembakan warga sipil. Tindakan represif itu menjadikan polisi sebagai aktor utama kekerasan.  Kedua, pemidanaan tidak sah yang berpotensi menjadi kriminalisasi. Istilah ini dipakai untuk menunjukkan bahwa aspek pemidanaan kepada masyarakat lebih ditujukan untuk meredam, menakut-nakuti, dan menghilangkan keberanian masyarakat dalam menuntut keadilan atas peristiwa perampasan tanah. Ini membuat situasi ketidakadilan agraria yang dialami masyarakat semakin berlipat.  Ketiga, pemidanaan atas kejadian konflik agraria tanpa usaha lanjutan menjangkau penyidikan akar masalah letupan konflik agraria. Baru kemudian disusul pola keempat, yakni pengabaian laporan masyarakat dan percepatan laporan pemodal dalam konfik dan sengketa tanah.  Pola keterlibatan tersebut menjadi pemicu suburnya mafia tanah di instansi lainnya, khususnya di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sebagai contoh, konflik yang terjadi di Desa Suka Mukti, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumsel. Pada Desember 2021 silam masyarakat setempat mengalami penggusuran, kriminalisasi dan kekerasan. Mereka dianggap telah tinggal di atas lahan milik PT. TMM. Padahal, sejak 2020 warga transmigran yang tinggal di atas tanah tersebut telah memiliki sertifikat hak milik (SHM).  SHM itu diperoleh warga yang mengajukan sertifikasi tanah atas cadangan transmigrasi yang telah ditempati selama puluhan tahun melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di BPN OKI. Mereka juga sempat membayar Rp 10 juta per bidang tanah kepada pejabat BPN. Pengajuan itu kemudian ditindaklajuti BPN. Dan pada Maret 2020, BPN mengeluarkan 36 SHM bagi warga.  Namun, pada awal 2021, pejabat kantor pertanahan OKI tiba-tiba mendatangi rumah warga dan mengambil paksa 31 dari 36 sertifikat tanah tersebut. Tak ada alasan jelas dari pengambilan paksa sertifikat itu. Pejabat BPN hanya menyampaikan jika sertifikat akan diamankan. Bersamaan dengan itu, warga dijanjikan kerja sama kebun plasma oleh pejabat BPN.  Gejala dari praktik mafia tanah akhirnya terendus pada Juli 2021. SHM warga yang diambil paksa tadi dinyatakan tumpang tindih dengan sertifikat hak guna usaha (SHGU) No. 45 milik PT. TMM. Berbekal SHGU itu, perusahaan mengklaim tanah tersebut adalah haknya. Tak lama setelah itu, aparat kepolisian lantas bergerak melakukan penggusuran dan mengkriminalisasi warga dengan dalih menduduki lahan HGU secara ilegal.  Tak hanya di pelosok, persoalan mafia tanah di perkotaan juga tak kalah menarik. Salah satunya kasus pembatalan 20 SHM atas nama Benny Simon Tabalujan beserta 38 SHGU turunan atas nama PT Salve Veritate. Lokasinya di Cakung, Jakarta Timur. SHM dan turunannya itu dibatalkan melalui surat Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi DKI Jakarta bernomor: 13/Pbt/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019. Sebagai gantinya, BPN Jakarta kemudian menerbitkan SHM No. 04931 atas nama Abdul Halim.  Singkat cerita, surat pembatalan dan penerbitan SHM itu dianggap cacat prosedur oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Eks Kepala BPN DKI Jakarta Jaya yang mengeluarkan surat pembatalan tersebut pun tengah menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena dinilai melakukan perbuatan pidana. Yakni pemalsuan dokumen atau pelanggaran terhadap Pasal 263 KUHP.  Potongan kasus-kasus di atas memang belum sepenuhnya menggambarkan betapa parahnya kejahatan pertanahan yang ditengarai melibatkan aparatur negara. Mengingat situasi tersebut, kepolisian sebenarnya telah membentuk Satgas Anti Mafia Tanah. Namun satgas ini agaknya kurang mujarab untuk memberantas kejahatan itu. Situasi ini tentu semakin menguatkan bahwa memang banyak oknum aparat kepolisian yang turut ‘bermain’ dalam praktik mafia tanah. Bahkan, jangan-jangan ada komplotan besar di tubuh kepolisian yang sengaja menyuburkan praktik mafia tanah? Pertanyaan ini selamanya akan jadi pertanyaan jika tak ada niat serius dari Polri untuk membongkar mafia tanah di internal mereka sendiri.  Bukan hanya ketegasan Polri yang dibutuhkan, situasi kronis ini agaknya juga perlu mendapat perhatian luas dari masyarakat. Rasanya kok kurang afdol jika kasus-kasus besar di sektor agraria ‘sepi’ penonton. Saya berharap lampu sorot warga sipil juga ramai diarahkan ke(a)parat dan mafia tanah. Tentu lampu itu diharapkan bisa membuat semua jejak hitam yang ditutup-tutupi menjadi transparan dan terang benderang.  Berkaca pada kasus Sambo, di titik ini media massa punya peran penting. Salah satunya mengabarkan secara gamblang betapa gilanya persoalan mafia tanah yang sudah banyak merampas hak-hak masyarakat di negeri ini.  <hr />  *) Iwan Nurdin, direktur Lokataru Foundation dan ketua Koalisi Antimafia Tanah

Mafia Tanah dan SDA, Narasi Bersih-Bersih Polri yang Luput

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/polisi-dan-bpn-kejar-10-to-mafia-tanah_m_158888.jpeg" alt="Grafis" width="100%">
<figcaption>Grafis</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Kerja bareng Satgas Antimafia Tanah Polda Jatim-Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Jatim dipastikan berlanjut. Kedua pihak menyepakati sepuluh target operasi (TO) mafia tanah kelas kakap. Sebenarnya ada sebelas kasus. Tapi, satu kasus belum dikembalikan oleh BPN. Kabid Hubungan Hukum Pertanahan Kanwil BPN Jatim Siswidodo menyatakan bahwa pihaknya sudah menyetujui rekomendasi penyidik polda. Hal itu ditandai dengan pemberian warkat dan berkas-berkas kepada penyidik. Sebelumnya, penyidik menyerahkan sebelas usulan kasus tanah. Penyidik Polda Jatim menilai sebelas kasus tersebut sebagai praktik mafia tanah. Namun, sebagai sebuah tim, penyidik polda masih harus berkonsultasi dengan pihak Kanwil BPN Jatim terkait dengan perkara tersebut layak diklasifikasikan sebagai praktik mafia tanah atau bukan. Data/warkat tanah tersebut cukup banyak. Tersebar di delapan kantor pertanahan (kantah) kabupaten/kota. Karena itu, diperlukan koordinasi dengan para kepala kantah tersebut. Siswidodo menyatakan bahwa dirinya meminta tiap kepala kantah untuk membuat resume. &rdquo;Sehingga data yang diajukan ke polda sudah setengah matang,&rdquo; terangnya. Namun, siapa saja TO itu, Siswidodo tidak bisa membeberkannya. &rdquo;Yang jelas, termasuk kasus yang cukup besar dan mendapat prioritas,&rdquo; katanya. Sementara itu, pihak polda yang diwakili Kasubdit II Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Yudhistira Midyahwan menyatakan telah menerima berkas tersebut. Namun, di antara sebelas kasus yang diajukan, hanya sepuluh perkara yang sudah berada di tangannya. &rdquo;Satu berkas belum dikembalikan ke kami,&rdquo; jelasnya. Selanjutnya, mantan penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi itu mengaku akan mempelajari berkas tersebut terlebih dahulu. Setelah itu, baru bisa dilakukan gelar perkara bersama antara pihak polda dan Kanwil BPN Jatim. &rdquo;Kami memerlukan keterangan dari BPN untuk menjelaskan lebih detail,&rdquo; terangnya. Sebelas kasus itu memang menjadi prioritasnya. Sebab, perkara tersebut termasuk besar. Para pelakunya juga sudah sering bermasalah dengan pihak pertanahan. Namun, dia enggan menyebutkan satu per satu kasus prioritas itu. &rdquo;Nanti saja kalau sudah kami tetapkan sebagai tersangka,&rdquo; terangnya. Mayoritas perkara tanah selama ini berada di Surabaya. Baik yang melibatkan pemerintah, perusahaan swasta/BUMN, maupun masyarakat umum. Selain sengketa tanah, di Surabaya masih banyak tanah tanpa sertifikat. Statusnya masih sebatas izin pemakaian tanah (IPT) atau lebih dikenal dengan sebutan surat ijo. &rdquo;Kalau hanya surat ijo, akan sulit jika ada permasalahan atau sengketa lahan,&rdquo; urainya. Dia mencontohkan kasus yang dilaporkan di daerah Bojonegoro. Sebagai pemilik tanah, MZ meminjam uang di sebuah bank dengan jaminan sertifikat tanah miliknya. Setelah menyelesaikan angsuran ketujuh dari sebelas kali angsuran yang disepakati, MZ tidak bisa mengangsur. Lima bulan kemudian, MZ hendak melunasi utangnya. Namun, sertifikat tanah tersebut sudah dilelang. Bahkan, sudah ada pemilik barunya. &rdquo;Lelang dilakukan tertutup, tidak diumumkan ke media massa,&rdquo; jelasnya. MZ tambah bingung karena sertifikat tersebut dihargai jauh dari harga pasar. Apalagi, surat peringatan tidak pernah dikirim langsung kepada MZ. Justru dikirimkan ke alamat yang berbeda. &rdquo;Ada indikasi terjadi kongkalikong antara pihak bank, balai lelang, dan pemenang lelang,&rdquo; ungkapnya. Nah, modus bersindikat itulah yang saat ini menjadi perhatian polisi. Satgas antimafia tanah yang baru dibentuk 1 Agustus lalu sedang memetakan perkara-perkara yang sudah masuk. Dengan begitu, bisa dikelompokkan mana yang merupakan sindikat mafia. &rdquo;Kami masih perlu menyamakan persepsi dengan pihak BPN,&rdquo; jelasnya. Selain itu, di antara sejumlah kasus yang ditangani polisi, kerap muncul perkara satu bidang tanah yang mempunyai dua sertifikat. Hal-hal seperti itulah yang kemudian menjadi sumber keresahan masyarakat. Sebab, masyarakat akan dirugikan ketika sudah membeli tanah dengan prosedur yang benar, tapi belakangan tanahnya diketahui bermasalah. Akibatnya, tidak ada kepastian hukum mengenai kepemilikan tanah. Sementara itu, ahli hukum agraria Agus Sekarmaji menyatakan bahwa satgas tersebut sangat penting. Sebab, disinyalir, baik di Jatim pada umumnya maupun Surabaya pada khususnya, banyak praktik mafia tanah. Banyak tanah yang masih bersengketa, tapi keluar akta jual beli. &rdquo;Mereka ini memang tidak terlihat, tapi terasa keberadaannya,&rdquo; jelasnya. Saking parahnya, masalah tanah menjadi perhatian banyak pihak. Mereka resah, termasuk pemerintah. &rdquo;Di lapangan, pemerintah belum tentu menang jika terkait masalah tanah, sering kalah juga dalam pembuktian,&rdquo; terangnya. Karena itu, menurut dia, hal yang paling penting adalah pembuktian di pengadilan. Jangan sampai ada celah yang bisa dimanfaatkan mafia tersebut. Alat bukti yang dimiliki satgas harus kuat. Sebab, para mafia pasti juga memiliki alat bukti yang kadang membingungkan. Bahkan, tidak sedikit yang sampai melakukan pemalsuan. &rdquo;Saat pembuktian memang memegang peran kunci,&rdquo; tuturnya. Lembaga pengadilan harus kuat. Jangan sampai ada pihak yang bisa memengaruhi pengadilan, khususnya hakim. Seandainya hakim terbawa, bisa berbahaya. Sebab, selama ini sering ada putusan yang janggal. &rdquo;Kita juga tidak boleh menuduh hakim. Tapi, dari penilaian saya, sering kali putusan hakim janggal,&rdquo; terangnya. Selain itu, Agus menjelaskan, dalam hukum agraria ada aspek selain pidana. Yaitu aspek perdata maupun administrasi negara. Dengan begitu, kalau ada alat bukti ganda yang sama-sama sah, akan sulit menjadikan seseorang sebagai tersangka. &rdquo;Penyidik harus cermat. Jangan sampai salah melangkah,&rdquo; tegas dia. Sebab, menurut dia, masalah pertanahan terus ada dan berulang. Dampaknya tidak hanya berhenti pada masalah alih status. Persoalan itu juga berpotensi menyulut konflik di masyarakat. Bahkan, karena penanganan yang berlarut-larut, dijumpai banyak tanah yang mangkrak. &rdquo;Manfaatnya harus dirasakan masyarakat, seperti membawa dampak ekonomi bagi negara,&rdquo; terangnya.

Polisi dan BPN Kejar 10 TO Mafia Tanah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/kapolda-jatim-satgas-harus-buru-mafia-tanah-kelas-kakap_m_155924.jpeg" alt="TEGAS: Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Machfud Arifin (kanan) bersama Pemimpin Redaksi Jawa Pos Nur Wahid." width="100%">
<figcaption>TEGAS: Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Machfud Arifin (kanan) bersama Pemimpin Redaksi Jawa Pos Nur Wahid.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Sejak dibentuk pada 1 Agustus lalu, gaung Satgas Antimafia Tanah Polda-Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Jatim belum terasa. Belum ada hasil yang cukup signifikan. Padahal, selama ini banyak laporan tentang masalah pertanahan. Berikut petikan wawancara Jawa Pos dengan Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin terkait satgas tersebut. Sudah lebih dari sebulan satgas tersebut dibentuk, kinerjanya sudah sampai mana? Saat ini kami masih mengumpulkan beberapa target operasi (TO). Dua minggu lalu, sudah ada 10 TO berupa kasus konflik tanah yang ada di Jatim. Sudah kami ajukan ke tim dari BPN Jatim, tinggal menunggu jawaban dari mereka. Rencananya, besok (hari ini, Red) sudah ada jawaban. Setelah ada jawaban itu, kita langsung adakan gelar perkara. Menentukan kasus mana yang bisa dilanjutkan atau tidak. Bagaimana respons masyarakat dengan dibentuknya satgas ini? Respons masyarakat cukup positif. Selama Agustus ada 25 laporan untuk satu bagian saja dari empat bagian yang ada. Angka pelaporan permasalahan tanah cenderung meningkat jika dibandingkan dengan sebelum dibentuk satgas. Terlebih, saat ini sudah dibuka pos pengaduan dan konsultasi di ditreskrimum. Ada juga hotline melalui SMS. Masyarakat bisa mengakses kapan saja. Kenapa penanganan masalah tanah itu terkesan lama? Menangani masalah tanah tidak seperti melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Penyelidikan dan penyidikan, terutama terkait berkas-berkas yang ada, perlu dilakukan dengan jeli. Penentuan unsur-unsur kepidanaan atau keperdataannya juga perlu dipastikan. Intinya, kami ingin penanganan masalah tanah ini berjalan matang. Jangan sampai ketika nanti sudah masuk penuntutan dan pembuktian, terjadi kesulitan. Daerah mana yang paling banyak konflik tanah? Mayoritas masalah tanah berada di Surabaya. Bahkan, ada yang terjadi hingga belasan tahun. Tanah jadi tidak produktif. Padahal, posisinya berada di tengah kota. Yang seperti itu akan kami selesaikan secepatnya agar pembangunan tidak terhambat. Masalah banyak di perkotaan karena memang secara ekonomi, nilai objek tanah semakin meroket. Tanah jadi hal yang berharga. Sehingga, siapa pun berusaha sekuat tenaga untuk memperebutkan tanah. Bagaimana fenomena di daerah? Justru di daerah itu masalahnya lebih kompleks. Banyak mafia tanah yang menggerus masyarakat kecil yang belum melek hukum. Para mafia lebih semena-mena. Mereka ini (rakyat kecil, Red) kan kasihan. Selama ini aksesnya terbatas. Jadi, polisi akan lebih aktif lagi untuk mengadvokasi mereka. Apa masalah yang ditemukan? Selama ini, masalah yang paling sering muncul adalah kepemilikan ganda. Masing-masing pihak punya bukti-bukti yang sama kuatnya. Nah, untuk membuktikan ini, kami perlu data yang dimiliki BPN. Sebab, orang yang memiliki sertifikat tanah pun belum tentu menjadi pihak yang paling berhak atas kepemilikan tanah. Apakah ada target khusus untuk satgas itu? Secara spesifik, tidak ada target khusus. Namun, saya meminta Dirkrimum Kombespol Agung Yudha Wibowo untuk memprioritaskan mafia-mafia kelas kakap. Dengan begitu, efeknya akan lebih terasa. Mafia yang kecil pun akan keder. Yang perlu diperhatikan tidak hanya kuantitas, tetapi juga kualitas perkara. Apakah konsekuensinya harus selalu pidana? Kami mengedepankan kepentingan pembangunan nasional. Jangan sampai masalah tanah jadi penghambat pembangunan. Otomatis masalah harus diselesaikan secepat mungkin. Kalau bisa berdamai, kenapa tidak? Ada juga jalur konsinyasi. Yang penting, tanah tersebut bisa segera dimanfaatkan. Jangan sampai jadi objek mati. Selama ini kerahasiaan nomenklatur tanah jadi masalah. Apakah setelah ada satgas itu jadi lebih terbuka? Kami dasarnya UU Keterbukaan Publik saja. Sudah ada komitmen dengan BPN. Namun, kami juga tidak boleh asal buka data. Hanya yang berhubungan dengan penyelidikan dan penyidikan yang dibuka aksesnya. Polisi tidak boleh semena-mena. Ke depan, apa tantangannya? Tidak ada tantangan khusus. Hanya, memang perlu tenaga ekstra untuk melakukan pembuktiannya. Dan yang paling penting adalah satgas itu tidak hanya aktif di polda. Daerah-daerah juga harus lebih aktif. Polres dan kantor pertanahan kota/kabupaten harus lebih bersinergi.

Kapolda Jatim: Satgas Harus Buru Mafia Tanah Kelas Kakap