<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/14/1CB1ZJQsqimcIqFsvrV1OsIPaGu6nyDxuYBbVYiJ-2166192971.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan, penagihan utang para obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tetap berjalan, meskipun pemerintah membuka peluang untuk membubarkan Satuan Tugas (Satgas) BLBI.</p> <p>Sebagaimana diketahui, pemerintah saat ini masih melakukan evaluasi terkait keberlanjutan Satgas BLBI. Opsi pembubaran satgas tersebut mengemuka, karena kinerjanya dinilai tidak sebanding dengan ekspektasi publik maupun hasil pemulihan aset yang dicapai.</p> <p>"Itu masih pertimbangan bener sih Kalau itu nggak ada kita akan kerja sendiri dia cuman nama doang ada Satgas terus bikin ribut, tapi hasilnya minimal. Tapi, saya akan pelajari dulu pelajari dulu, tapi dalam waktu dekat," ujar Purbaya dalam taklimat media, di Kantor Kementerian Keuangan, di Jakarta, Jumat (14/11).</p> <p>Meski demikian, Purbaya memastikan bahwa tugas mengejar kewajiban para obligor akan tetap dilakukan oleh pemerintah, terlepas dari keberadaan Satgas BLBI. "Masih saja kita kejar terus, tapi enggak dalam satgas. Orang kita cukup canggih mengejar aset. Kalau di LPS kita punya tim khusus untuk&nbsp;<em>asset tracing</em>, asetnya enggak bisa lari," kata Menkeu.</p> <p>Sebelumnya, Purbaya menilai penggunaan satgas justru menimbulkan ekspektasi berlebihan, sementara realisasi pemulihan hak tagih negara tidak sesuai harapan. Karena itu, ia membuka opsi agar proses penagihan dialihkan sepenuhnya ke Kementerian Keuangan dan tim internal yang dianggap lebih efektif.</p> <p>"Kita kalau ngejar utang, enggak usah pakai satgas lagi. Kita kerjain aja sendiri, karena biasanya ekspektasi ke satgas besar sekali. Padahal realisasi<em>&nbsp;income</em>-nya enggak sebesar yang dijanjikan," ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa, di Jakarta, Selasa (14/10) lalu.</p> <p>Menurutnya, pendekatan baru ini dapat mempercepat penanganan piutang negara sekaligus mengurangi potensi distorsi administrasi yang selama ini muncul di dalam Satgas BLBI. "Nanti saya akan lihat, kalau (Satgas BLBI) masih berguna saya teruskan. Kalau enggak, ya enggak (dilanjutkan). Tapi kelihatannya cenderung kita bubarkan saja. Nanti kita pakai tim dari Kementerian Keuangan untuk<em>&nbsp;ngejar&nbsp;</em>(obligor)," ujarnya lagi.</p> <p>Meskipun demikian, Bendahara Negara itu menegaskan pemerintah tidak akan terburu-buru mengambil keputusan sebelum asesmen komprehensif selesai dilakukan. Adapun Satgas BLBI dibentuk untuk memulihkan hak tagih negara atas dana bantuan likuiditas yang diberikan kepada perbankan nasional pada krisis 1998.</p> <p>Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2023, masa tugas Satgas BLBI diperpanjang hingga 31 Desember 2024. Pemerintah sempat mempertimbangkan perpanjangan hingga 2025, namun evaluasi terbaru membuka ruang bagi pembubaran satgas tersebut.</p>

Purbaya memastikan bahwa tugas mengejar kewajiban para obligor akan tetap dilakukan oleh pemerintah, terlepas dari keberadaan Satgas BLBI.

Meski Satgas Dibubarkan, Menkeu Purbaya Pastikan Bakal Tetap Kejar Obligor BLBI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/13/purbaya-blbi-3158382288.jpg" alt="Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pembubaran Satgas BLBI. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pembubaran Satgas BLBI. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Keuangan Purbaya Yudha mengungkapkan alasan atas keinginannya untuk membubarkan Satgas BLBI atau Satuan tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Selain karena memang hasilnya minim dan hanya membuat gaduh, Purbaya juga ingin agar pemerintah bisa berpikir maju ke depan dan melupakan apa yang terjadi saat Krisis Moneter 1998.</p> <p>"Minimum kan? (hasilnya) Ributnya besar kan? Besar. Ngapain yang kita ribut-ribut terus nggak dapet apa-apa. Tapi kalau potensinya besar saya akan terusin. Tapi kalau track recordnya seperti sekarang, ribut-ribut doang, ya buat apa?" kata Purbaya saat ditemui di Kantor DJP Pusat, Jakarta Selatan, Senin (13/10).</p> <p>"Kita maju ke depan, move forward. Jadi lupain deh krisis 1998, udah 25 tahun lebih kan. Kita lupakan. Kita maju ke depan. Semua program untuk kemajuan ekonomi Indonesia ke depan," tambahnya.</p> <p>Meski begitu, bendahara negara ini memastikan bahwa opsi pembubaran Satgas BLBI itu hingga saat ini belum dilakukan olehnya. Pasalnya ada beberapa hal yang menurutnya perlu diperiksa.</p> <p>Kendati demikian, mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini secara pribadi memang berkeinginan untuk membubarkan Satgas BLBI yang diketahui telah dibentuk sejak tahun 2021 itu.</p> <p>"Belum, belum. Nanti saya akan periksa lagi seperti apa. Saya lihat dulu ya. Kalau saya sih maunya saya bubarin, tapi saya cek lagi," tuturnya.</p> <p>Saat ditanya perihal komitmen pemerintah untuk bisa menggenjot penambahan aset dari dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang tidak dikembalikan oleh para obligor dan debitur pasca krisis 1998. Ia mengaku penagihan yang terkait dengan BLBI masih bisa dilakukan tanpa harus dibentuk satgas oleh pemerintah.</p> <p>"Nanti saya lihat berapa sih ininya. Tapi nggak usah pakai Satgas, tagih aja sendiri, bisa kan?" pungkasnya.</p> <p>Sebelumnya, opsi untuk membubarkan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) pertama kali disampaikan oleh Menkeu Purbaya dalam acara Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10). Kemudian, bendahara negara ini menilai, kehadiran Satgas BLBI hanya membuat keributan. Sementara, pendapatan yang bisa diperoleh negara tidak besar.</p> <p>"Satgas BLBI, nanti masih dalam proses (untuk menentukan keputusan). Itu jika nanti saya lihat seperti apa ini, tapi saya sih melihatnya kelamaan, hasilnya enggak banyak-banyak amat, membuat ribut saja, income-nya enggak banyak-banyak amat," kata Purbaya.</p> <p>"Daripada bikin noise, mungkin akan kita akhiri satgas itu. Tapi akan saya asses lagi sebelum kita ambil langkah itu," tambahnya.</p>

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pembubaran Satgas BLBI untuk fokus pada kemajuan ekonomi Indonesia.

Purbaya Ungkap Alasannya Ingin Bubarkan Satgas BLBI: Move Forward, Lupain Deh Krisis 1998

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/08/JKT_PERTEMUAN-MENKEU-DAN-GUBERNUR-JAKARTA_HANUNG-HAMBARA_07102025-8-785210866.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa datang ke Balaikota, Jakarta, Selasa (07/10/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa datang ke Balaikota, Jakarta, Selasa (07/10/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti kinerja Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI). Ia menilai, keberadaan Satgas itu justru lebih banyak menimbulkan keributan ketimbang hasil nyata yang didapat negara.</p> <p>Dalam acara Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10), Purbaya mengungkapkan bahwa dirinya tengah menilai ulang efektivitas Satgas BLBI.</p> <p>"Satgas BLBI, nanti masih dalam proses (untuk menentukan keputusan)," ujar Purbaya.</p> <p>Ia tak menampik bahwa Satgas tersebut tampak lamban dan belum menunjukkan hasil maksimal.</p> <p>"Itu jika nanti saya lihat seperti apa ini, tapi saya sih melihatnya kelamaan, hasilnya enggak banyak-banyak amat, membuat ribut saja, income-nya enggak banyak-banyak amat," katanya.</p> <p>Purbaya menegaskan, opsi pembubaran Satgas BLBI terbuka lebar. Namun, keputusan itu tidak akan diambil secara terburu-buru.</p> <p>"Daripada bikin noise, mungkin akan kita akhiri satgas itu. Tapi akan saya <em>assesa</em> lagi sebelum kita ambil langkah itu," tambahnya.</p> <p>Artinya, pemerintah akan lebih dulu melakukan asesmen menyeluruh sebelum menentukan langkah akhir terhadap nasib Satgas tersebut.</p> <h3>Dibentuk Era Jokowi, kini Nasibnya Dipertanyakan</h3> <p>Satgas BLBI dibentuk oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021. Tujuannya untuk mengejar, menagih, dan menyita aset para obligor penerima dana talangan pemerintah lewat Bank Indonesia pada masa krisis moneter 1997-1998.</p> <p>Dalam struktur organisasi, Satgas BLBI terdiri dari tiga kelompok kerja (Pokja):</p> <p>- Pokja Data dan Bukti, berisi perwakilan dari Kemenkeu, BPKP, dan Kemenko Polhukam.<br />Tugasnya adalah mengumpulkan, memverifikasi, dan mengklasifikasi dokumen serta data terkait debitur/obligor.</p> <p>- Pokja Pelacakan, beranggotakan perwakilan dari BIN, Kemenkeu, ATR, Kemenkumham, dan PPATK.<br />Pokja ini bertugas melacak aset, harta kekayaan, dan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri.</p> <p>- Pokja Penagihan dan Litigasi, yang melibatkan Kejaksaan, Kemenkeu, dan Kemenko Polhukam.<br />Fokusnya adalah penagihan piutang dan proses hukum terhadap aset BLBI di dalam maupun luar negeri.</p> <h3>Sudah Dapat Rp 38,2 Triliun, tapi Dinilai Belum Cukup</h3> <p class="class-paragraph">Sepanjang 2023, Satgas BLBI mencatatkan perolehan aset seluas 43,54 juta meter persegi dengan estimasi nilai mencapai Rp 35,19 triliun.&nbsp;Sementara hingga semester I 2024, capaian meningkat menjadi 44,7 juta meter persegi aset dengan PNBP sebesar Rp 38,2 triliun. Angka itu setara dengan 34,59 persen hak tagih negara yang sudah berhasil dikembalikan.</p> <p>Namun, capaian tersebut tampaknya belum memuaskan Menkeu. Purbaya menilai hasil yang diperoleh masih belum sebanding dengan keributan yang ditimbulkan Satgas BLBI.</p>

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menilai Satgas BLBI lamban dan belum menunjukkan hasil maksimal, opsi pembubaran terbuka.

Menkeu Purbaya Soroti Satgas BLBI: Ribut Besar, Hasil Minim

<p></p> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/09/IMG_20240909_200459-2299340947.jpg" alt="Direktur DJKN sekaligus Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI), Rionald Silaban. (Dok. Antara)" width="100%">
<figcaption>Direktur DJKN sekaligus Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI), Rionald Silaban. (Dok. Antara)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) buka suara terkait keberhasilan Kantor Imigrasi Entikong yang menggagalkan pelarian bos Texmaco Group, Marimutu Sinivasen ke luar negeri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur DJKN sekaligus Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI), Rionald Silaban memastikan bahwa pencekalan Marimutu Sinivasen dilakukan hingga Desember 2024. Sehingga memang yang bersangkutan dilarang untuk bepergian ke luar wilayan Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait pencekalan Marimutu Sinivasen di perbatasan, Rionald mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran imigrasi yang telah bertindak tegas kepada obligor BLBI tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015071800/rusia-pastikan-terlibat-dalam-multilateral-naval-exercise-komodo-di-bali">Rusia Pastikan Terlibat Dalam Multilateral Naval Exercise Komodo di Bali</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya terima kasih sekali bahwa imigrasi membantu kita di dalam menjalankan cekal yang kita terapkan kepada Marimutu," kata Rionald kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Cekalnya itu sendiri, saya berdasarkan laporan dari staff, itu nanti akan berakhir di bulan Desember. Jadi memang pada masa ini yang bersangkutan tidak bisa pergi dari wilayah ke Indonesia. Terima kasih sekali kepada jajaran imigrasi yang telah bertindak tegas," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Kantor Imigrasi Entikong melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi Entikong berhasil menggagalkan dugaan pelarian bos Texmaco Group, Marimutu Sinivasen. Dia diketahui berstatus sebagai obligatus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang telah dicekal ke luar negeri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015070822/sangat-jarang-dimiliki-7-kualitas-orang-yang-tidak-memainkan-ponselnya-saat-bersosialisasi">Sangat Jarang Dimiliki, 7 Kualitas Orang yang Tidak Memainkan Ponselnya saat Bersosialisasi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Marimutu diamankan saat melintasi Pos Lintas Batas Negera (PLBN) Entikong. Dia diduga hendak masuk ke Malaysia. "Marimutu Sinivasen diamankan petugas Imigrasi TPI Entikong pada saat yang bersangkutan akan melarikan diri ke Kuching, Malaysia," kata Kepala Kantor Wilayah Kanwilkumham Kalimantan Barat, Muhammad Tito Andrianto dalam keterangan tertulis, Senin (9/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tito mengatakan, Marimutu melintasi perbatasan dengan alasan sakit. Sehingga tidak bisa turun dari kendaraan untuk diperiksa. Petugas lalu memeriksa paspor milik Marimutu untuk dipindai melalui sistem perlintasan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setelah dilakukan pemindaian terhadap paspor yang bersangkutan ditemukan bahwa data yang keluar dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian adalah yang bersangkutan subjek cekal dengan identik 100 persen berdasarkan sistem cegah dan tangkal yang dimiliki Imigrasi," jelasnya.</div>

DJKN buka suara terkait keberhasilan Kantor Imigrasi Entikong yang menggagalkan pelarian bos Texmaco Group, Marimutu Sinivasen.

Kemenkeu Pastikan Obligor BLBI Marimutu Sinivasan Masih Dicekal Bepergian dari Indonesia hingga Desember 2024

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Screenshot_20200814_185920-1.jpg" alt="Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto. Syaiful Hakim/Antara" width="100%">
<figcaption>Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto. Syaiful Hakim/Antara</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Sejumlah aset milik Tommy Soeharto tak juga laku dalam upaya pelelangan. Aset itu dilelang setelah Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) menyita beberapa aset milik anak Presiden RI kedua Soeharto itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Lelang pada Direktorat Jenderal Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Joko Prihanto menyampaikan, pihaknya akan melelang ulang beberapa aset yang disita dari Tommy Soeharto tersebut. Langkah pelelangan ulang akan dilakukan pada tahun ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Aset Tommy Soeharto sudah berapa kali ya belum laku sampai sekarang, mungkin akan dilelang ulang di 2024," kata Joko di Jakarta, Kamis (25/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Joko tak menjelaskan secara rinci aset milik Tommy Soeharto yang akan dilelang ulang itu. Jika mengacu data Satgas BLBI, terdapat empat aset Tommy yang disita negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun empat aset itu di antaranya, pertama, tanah seluas 530.125,526 m2 yang terletak di Desa Kamojing, Kabupaten Karawang sebagaimana SHGB Nomor 4/Kamojing atas nama PT KIA Timor Motors. Kedua, tanah seluas 98.896,700 m2 di Desa Kalihurip, Kabupaten Karawang sebagaimana SHGB Nomor 22/Kalihurip atas nama PT KIA Timor Motors.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketiga, tanah seluas 100.985,15 m2 terletak di Desa Cikampek Pusaka, Kabupaten Karawang sebagaimana SHGB Nomor 5/ Cikampek Pusaka atas nama PT KIA Timor Motors. Keempat, tanah seluas 518.870 m2 terletak di Desa Kamojing, Kabupaten Karawang sebagaimana SHGB Nomor 3/ Kamojing atas nama PT Timor Industri Komponen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Joko menduga, belum lakunya aset dalam upaya pelelangan itu dimungkinkan karena permasalahan harga. Selain itu, banyak pihak menduga karena aset tersebut bermasalah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi sebenarnya itu, biasa namanya lelang kan ada sitaan Kejaksaan juga laku," ucap Joko.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, Joko meyakini aset tersebut dapat terjual untuk mengembalikan kerugian negara. Sehingga diharapkan dapat dibeli oleh orang yang pas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi mungkin belum mendapatkan pembeli yang pas saja," pungkasnya.</div>

Negara akan melelang ulang beberapa aset yang disita dari Tommy Soeharto tersebut. Langkah pelelangan ulang akan dilakukan pada tahun ini.

Aset Tommy Soeharto yang Disita Satgas BLBI Belum Juga Laku, Kemenkeu Berikan Alasannya

<p dir="ltr"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/16/BLBI-98074714.jpg" alt="Satgas BLBI memastikan konsisten melakukan upaya berkelanjutan untuk memastikan pengembalian hak tagih negara dapat terpenuhi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Satgas BLBI memastikan konsisten melakukan upaya berkelanjutan untuk memastikan pengembalian hak tagih negara dapat terpenuhi. (Istimewa)</figcaption>
</figure> </strong></p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah secara resmi memperpanjang masa tugas Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI (Satgas BLBI) hingga Desember 2024.</p> <p>Hal ini sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden RI Nomor 30 Tahun 2023, keputusan ini sekaligus mengubah Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2021 jo. Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2021 yang menetapkan masa tugas Satgas BLBI s.d. 31 Desember 2023.&nbsp;</p> <p dir="ltr">"Hingga akhir tahun 2023, Satgas telah berhasil mencatatkan perolehan aset dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan jumlah aset seluas 43.541.502,02 m2 atau dengan estimasi nilai sebesar Rp 35,196 triliun," kata Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban dalam keterangan tertulis, Minggu (31/12).</p> <p dir="ltr">Diantaranya berupa penyetoran PNBP dari obligor/debitur ke kas negara, penyitaan dan penguasaan fisik aset, serta penyerahan aset kepada Kementerian/Lembaga/BUMN/<wbr />Pemda.</p> <p dir="ltr">Sampai akhir tahun ini, ada total estimasi aset Rp 35,1 triliun yang berhasil diperoleh Satgas BLBI. Total aset yang berhasil dikuasai seluas 43,54 ribu meter persegi. Dengan memperhitungkan target Satgas BLBI sebesar Rp 110,454 triliun, perolehan Satgas ini mencapai 31,87 persen.</p> <p dir="ltr">Rionald menjelaskan, perpanjangan masa tugas Satgas BLBI ditempuh dengan pertimbangan di antaranya masih terdapatnya potensi pengembalian hak Negara dari obligor/debitur yang memerlukan penanganan yang komprehensif.</p> <p dir="ltr">Dengan memperhitungkan target Satgas BLBI sebesar Rp 110,454 triliun, perolehan Satgas ini mencapai 31,87 persen. Dalam rangka penyelesaian dan pemulihan hak negara terkait BLBI, Satgas BLBI secara intensif melakukan penagihan kepada debitur/obligor.</p> <p dir="ltr">Lalu, pemblokiran/penyitaan/<wbr />penjualan barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain milik debitur/obligor, pemblokiran badan usaha, serta melakukan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap debitur/obligor.</p> <p dir="ltr">"Demikian juga terkait dengan aset properti dilakukan upaya penguasaan fisik maupun pengamanan yuridis serta penjualan untuk pemulihan hak negara," jelasnya.</p> <p dir="ltr">Dia memastikan, perpanjangan masa tugas Satgas BLBI ditempuh dengan pertimbangan di antaranya masih terdapatnya potensi pengembalian hak Negara dari obligor/debitur yang memerlukan penanganan yang komprehensif.</p> <p>"Selain itu, kolaborasi antarinstansi yang tergabung dalam Satgas BLBI telah terbangun dan terbukti mampu membentuk proses bisnis yang efektif untuk mendukung lipenyelesaian aset BLBI dengan kompleksitas permasalahan," tandasnya.</p>

Pemerintah secara resmi memperpanjang masa tugas Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI (Satgas BLBI) hingga Desember 2024.

Satgas BLBI Resmi Diperpanjang hingga Desember 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/17/sita-aset-blbi-2918747686.jpg" alt="Ilustrasi aset tanah disita Satgas (BLBI,Satgas BLBI)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aset tanah disita Satgas (BLBI,Satgas BLBI)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong>-Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) telah melakukan penguasaan fisik aset tanah dan bangunan melalui pemasangan plang pengamanan yang bertujuan untuk penyelesaian dan pemulihan hak negara dari dana BLBI.</p> <p>Satgas BLBI melakukan kegiatan penguasaan fisik berupa pemasangan plang atas Aset Properti Eks BPPN/eks BLBI berupa tanah seluas 85,84 hektare, yang terletak di Desa Bojong dan Desa Budi Mulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dengan estimasi nilai sebesar Rp 171.681.600.000 atau Rp 171.681 miliar (berdasarkan NJOP Tanah).</p> <p>"Aset tersebut berasal dari Barang Jaminan Diambil Alih (BJDA) eks debitur PT Pentabinangun Sejahtera/eks kreditur PT Bank Indonesia Raya (Bank Bira Tbk) BBKU," seperti dikutip dari siaran pers yang ditandatangani Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban, Selasa (17/10).</p> <p>Adapun saat ini, tanah tersebut merupakan aset negara yang dikelola oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan menjadi prioritas penanganan oleh Satgas BLBI.</p> <p>Penguasaan fisik aset properti eks BPPN/eks BLBI dilakukan oleh Tim Satgas BLBI bersama Kantor Wilayah DJKN Banten, KPKNL Tangerang II, dan didampingi pengamanan dari Tim Satgas Gakkum BLBI Bareskrim Polri.</p> <p>Terhadap aset-aset yang telah dilakukan penguasaan fisik ini, selanjutnya akan dilakukan optimalisasi pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Untuk tahap berikutnya, Satgas BLBI telah merencanakan tindakan penguasaan fisik atas aset properti yang tersebar di berbagai kota/kabupaten di Indonesia," tandasnya.</p> <p>Sebagai informasi, Satgas BLBI dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 jo. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2021. Hingga saat ini, Satgas BLBI telah melakukan serangkaian strategi, program, dan kegiatan guna pengembalian hak tagih kepada negara dengan upaya penagihan obligor/debitur dan penanganan aset properti yang dilakukan secara bertahap dan terukur. Salah satu upaya penanganan aset properti yang dilakukan adalah dengan memasang plang penyitaan. <strong>(*)</strong></p>

Satgas BLBI melakukan kegiatan penguasaan fisik berupa pemasangan plang atas Aset Properti Eks BPPN/eks BLBI

Satgas BLBI Sita Aset Tanah Senilai Rp 171,68 Miliar di Provinsi Banten

<div id=":7kg" class="ii gt"> <div id=":7kh" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <p dir="ltr"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/08/7-1685901343.jpg" alt="Satgas BLBI melakukan kegiatan penguasaan fisik berupa pemasangan plang atas Aset Properti eks BPPN/eks BLBI di Jawa Barat berupa tanah dengan luas keseluruhan 44.435 m2 di 3 kabupaten dan 1 kota." width="100%">
<figcaption>Satgas BLBI melakukan kegiatan penguasaan fisik berupa pemasangan plang atas Aset Properti eks BPPN/eks BLBI di Jawa Barat berupa tanah dengan luas keseluruhan 44.435 m2 di 3 kabupaten dan 1 kota.</figcaption>
</figure> </p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com -</strong> Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) telah melakukan penyitaan terhadap aset tanah di Jawa Barat senilai Rp 150 miliar. Hal ini dilakukan dengan pemasangan plang pengamanan yang bertujuan untuk penyelesaian&nbsp;dan pemulihan hak negara dari dana BLBI oleh Satgas BLBI.</p> <p dir="ltr">Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban mengatakan aset tersebut merupakan aset negara yang dikelola oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan menjadi prioritas penanganan oleh Satgas BLBI dengan perkiraan nilai total Rp150 miliar.</p> <p dir="ltr">"Satgas BLBI melakukan kegiatan penguasaan fisik berupa pemasangan plang atas Aset Properti eks BPPN/eks BLBI di Jawa Barat berupa tanah dengan luas keseluruhan 44.435 m2 yang tersebar di 3 (tiga) kabupaten dan 1 (satu) kota," kata Rionald dalam keterangan tertulis, Jumat (8/9).</p> <strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/012947150/momen-bahagia-barito-putera-ketika-dua-pemain-asingnya-dipanggil-membela-timnas-di-fifa-matchday">Momen Bahagia Barito Putera Ketika Dua Pemain Asingnya Dipanggil Membela Timnas di FIFA Matchday</a></strong><br /> <p dir="ltr">Dia menjelaskan, penyitaan ini dilakukan sesuai dengan tugas dari Satgas BLBI yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 jo. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2021. Satgas BLBI telah melakukan serangkaian strategi, program, dan kegiatan guna pengembalian hak tagih kepada negara dengan upaya penagihan obligor/debitur dan penanganan aset properti yang dilakukan secara bertahap dan terukur.</p> <p dir="ltr">Salah satu upaya penanganan aset properti yang dilakukan adalah penguasaan fisik aset tanah dan bangunan melalui pemasangan plang pengamanan yang bertujuan untuk penyelesaian dan pemulihan hak negara dari dana BLBI oleh Satgas BLBI.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Lebih lengkap, berikut ini sejumlah aset yang disita Satgas BLBI di Jawa Barat:</p> <strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/012947142/pemuda-muhammadiyah-nilai-uji-materi-batas-usia-capres-35-tahun-akan-lahirkan-pemimpin-muda">Pemuda Muhammadiyah Nilai Uji Materi Batas Usia Capres 35 Tahun Akan Lahirkan Pemimpin Muda</a></strong><br /> <p dir="ltr">1. 1 (satu) bidang tanah seluas 14.370 m2 yang terletak di Jalan Leuwi Gajah No. 135, Desa Batujajar, Cimahi sesuai SHM 13, 91 dan 92 yang berasal dari Bank Pesona (BBKU) dengan perkiraan nilai sebesar Rp75.000.000.000,00.</p> <p dir="ltr">2. 1 (satu) bidang tanah seluas 21.160 m2 yang terletak di Jalan Raya Kosambi No. 52, Desa Pancawati, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat sesuai dengan Akta Jual Beli No. 144/24/JB/Klari/1992 yang berasal dari Hendrik Wijaya/Bank Tata dengan perkiraan nilai Rp53.000.000.000,00.</p> <p dir="ltr">3. 1 (satu) bidang tanah seluas 2.280 m2 yang terletak di Jalan Bukit Golf Hijau Kavling 159, Desa Cijayanti, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sesuai SHGB 1914/Cijayanti dengan perkiraan nilai sebesar Rp11.000.000.000,00.</p> <p dir="ltr">4. 1 (satu) bidang tanah seluas 6.625 m2 yang terletak di Jalan Kampung Bebek Bumi Pangkalan Indah RT 02 RW 07, Kelurahan Kedunghalang, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor sesuai SHM 472/Kedunghalang yang berasal dari Bank Niaga (BTO) dengan perkiraan nilai sebesar Rp11.000.000.000,00.</p> </div> </div> </div>

Satgas BLBI telah melakukan penyitaan terhadap aset tanah di Jawa Barat senilai Rp 150 miliar dengan luas keseluruhan 44.435 m2.

Satgas BLBI Sita Aset Tanah di Jawa Barat Senilai Rp 150 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/24/Pemerintah-Dukung-Konsep-Hunian-TOD-Salman-Toyibi-4-2029545222.jpg" alt="ILUSTRASI Salah satu proyek apartemen." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Salah satu proyek apartemen.</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Keuangan melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) saat ini menyewakan 158 unit apartemen dengan harga mulai dari Rp 4 jutaan. Apartemen ini merupakan hasil sitaan dari obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Total aset kelolaan LMAN berupa apartemen <em>so far</em> 158 unit. Pasti bingung kan, kok bisa LMAN punya aset apartemen? Ini adalah aset sitaan zaman dulu ada yang namanya BLBI. Jadi ini adalah aset-aset milik zaman dulu yang dikelola oleh pemerintah dan sekarang dikelola LMAN," kata Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan LMAN, Candra Giri Artanto dalam Taklimat Media di Kantor LMAN Jakarta, Senin (28/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia merinci, dari ratusan unit apartemen yang dikelola LMAN sebanyak 50 unit sudah disewakan, sementara 27 unit lainnya siap dipasarkan. Sementara sisanya masih dalam <em>ready to market</em>, proses konstruksi atau perbaikan, kemudian terdapat unit yang masih belum dilakukan perbaikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang <em>ready</em> sekarang tinggal 20. Nanti setiap tahun meningkat, kan ketika kita menerima apartemen itu dalam kondisi <em>underutilized,</em> belum diapa-apain, rusak dan sebagainya. Kita perbaiki setiap tahun, nanti kalau sudah, baru kita pasarkan," rincinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Candra mengatakan seluruh unit apartemen yang siap dipasarkan dapat dilihat melalui marketplace milik LMAN, yakni&nbsp;<a href="https://aesia.kemenkeu.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://aesia.kemenkeu.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1693322454411000&amp;usg=AOvVaw0uHcn30dWfgruc04on7ngX">aesia.kemenkeu.go.id</a>. LMAN memastikan bahwa apartemen yang disewakan mayoritas sudah dilengkapi dengan perabotan alias <em>fully furnished</em>.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Candra menyebut, unit apartemen yang lumayan banyak dikelola LMAN, yakni beradai di Apartemen Puri Casablanca. Setiap unitnya bahkan berbeda-beda tipe, ada yang 2 kamar dan 3 kamar. Terkait harganya, Candra mengklaim murah karena disewakan berkisar dari Rp 80-120 juta/tahun. Bahkan, sejumlah unit apartemen yang disewakan dengan harga miring tersedia di apartemen Kelapa Gading.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau mau yang lebih irit lagi di Kelapa Gading itu harga sewa apartemen berkisar Rp 4,5-7,5 juta/bulan," pungkasnya.</div>

Dari ratusan unit apartemen yang dikelola LMAN sebanyak 50 unit sudah disewakan, sementara 27 unit lainnya siap dipasarkan.

Bestie! Ratusan Apartemen Sitaan BLBI Disewakan Nih, Harganya Mulai Rp 4 Jutaan, Ada yang Fully Furnished

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/01/WhatsApp-Image-2023-07-01-at-180720-1748145780.jpeg" alt="Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad (kiri) dalam diskusi publik tentang kinerja Satgas BLBI yang diadakan Indonesian Journalist of Law di Jakarta, Sabtu (1/7)." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad (kiri) dalam diskusi publik tentang kinerja Satgas BLBI yang diadakan Indonesian Journalist of Law di Jakarta, Sabtu (1/7).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) kerja lebih efektif lagi. Satgas itu diminta untuk mengoptimalkan penagihan kepada obligor nakal.</p> <p>Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad menilai Satgas BLBI bertindak standar ganda dalam menangani obligor nakal. Dia menyoroti sikap Satgas BLBI terhadap pemilik Bank Tamara, yaitu Lidia Muchtar dan Atang Latief. Kedua orang itu merupakan penerima bantuan likuidasi BI sekitar 25 tahun lalu. Hingga kini keduanyabelum memenuhi kewajibannya kepada negara.</p> <p>&ldquo;Kepada orang yang tidak menerima BLBI, Satgas justru tegas. Tapi, kepada pemilik Bank Tamara yakni Lidia Muchtar dan Atang Latief tindakan Satgas tidak terukur, padahal mereka terima BLBI,&rdquo; tutur Kamrussamad dalam sebuah diskusi publik tentang kinerja Satgas BLBI yang diadakan Indonesian Journalist of Law di Jakarta, Sabtu (1/7).</p> <p>Di samping itu, sambung politikus Partai Gerindra tersebut, kinerja Satgas BLBI selama masa kerjanya tidak efektif. Dalam laporan Satgas BLBI ke Komisi XI DPR, kewajiban obligor yang berhasil ditagih hanya sekitar Rp 30,65 triliun hingga akhir Mei lalu. Realisasi tersebut setara dengan sekitar 27,75 persen dari target Rp 110,45 triliun.</p> <p>Oleh karena itu, Kamrussamad mendorong Satgas BLBI di sisa waktu masa kerjanya untuk segera bergerak cepat melakukan tindakan tegas. Di antaranya menyita aset-aset para obligor yang memenuhi kewajibannya kepada negara. Tindakan tegas lainnya, kepada para obligor nakal itu yakni dengan menghentikan pelayanan negara kepada tiga turunan dari penerima langsung BLBI.</p> <p>&ldquo;Anak, cucu, hingga cicit dari penerima BLBI, lihat dokumennya. Mereka kan punya NPWP, NIK dan dokumen lainnya lalu diumumkan ke publik agar mereka punya good will untuk membayar kewajiban," ujar Kamrussamad.</p> <p>Peneliti ekonomi dari Indef Nailul Huda menambahkan, berdasarkan hitungannya, ada sekitar Rp 81,6 triliun yang belum tertagih. Hal itu berdampak kepada ekonomi (PDB) yang hilang sekitar Rp 125 triliun.</p> <p>Masih merujuk catatan Huda, pendapatan masyarakat juga hilang sekitar Rp 124 triliun dan penerimaan pajak tidak langsung hilang sekitar Rp 340 miliar serta tenaga kerja tidak terserap 1,37 juta jiwa.</p> <p>&ldquo;Sementara dari tunggakan Bank Tamara yang belum disetorkan, dampak ekonominya (PDB) hilang sebesar Rp 594,9 miliar, pendapatan masyarakat Rp 531 miliar, penerimaan pajak tidak langsung Rp 1,4 miliar dan tenaga kerja tidak terserap sekitar 5.820 jiwa,&rdquo; kata Huda.</p> <p>Sementara itu pada Selasa (6/6) lalu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Satgas BLBI telah berhasil mengamankan aset dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dengan jumlah aset seluas 3.980,62 hektar dan estimasi nilai sebesar Rp 30,659 triliun hingga 30 Mei 2023.<br /> <br />Ani--begitu Sri Mulyani disapa mengatakan, total aset BLBI yang harus dikejar negara sebesar Rp 110,45 triliun. Menkeu meminta Satgas BLBI untuk terus menagih seluruh utang atau setidaknya mencapai target 50 persen sebelum berakhirnya masa tugas Satgas BLBI pada Desember 2023.<br /> <br />"Sebelum penutupan BLBI ini kalau bisa masih bisa digas. Biasanya menjelang finish itu gasnya lebih kencang. Jadi mohon Pak Mahfud supaya tetap nyabetin ini semua satgasnya supaya tetap bisa mendapatkan," ujar Ani dalam acara Serah Terima Aset Eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia di Gedung Djuanda Kemenkeu, Jakarta pada Selasa (6/6).</p>

Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) kerja lebih efektif lagi.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Satgas BLBI

Berita Terkini