<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/24/Satpol-PP-1-390571854.jpg" alt="Ilustrasi - Para personel Satpol PP Kota Surabaya mengikuti gelaran apel di balai kota setempat. ANTARA/HO-Diskominfo Surabaya" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi - Para personel Satpol PP Kota Surabaya mengikuti gelaran apel di balai kota setempat. ANTARA/HO-Diskominfo Surabaya</figcaption>
</figure> <div id=":4i0" class="ii gt"> <div id=":4i1" class="a3s aiL "> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> JawaPos.com&nbsp;- Dalam rangka menjaga ketertiban dan ketenangan masyarakat menjelang peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) XXVIII, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya telah mengumumkan peningkatan pengawasan di seluruh kota sebagai langkah preventif. Melansir ANTARA, menurut Irna Pawanti, Kepala Bidang Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Satpol PP Surabaya, pengawasan dilakukan oleh tiga tim berbeda, yaitu Jatisuro, Jolodoro, dan patroli kota. Irna menjelaskan bahwa penjagaan dilakukan dari pagi hingga malam hari dengan tujuan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya masalah sosial. "Penjagaan kami terapkan mulai pagi sampai malam hari, tujuannya untuk mengantisipasi adanya penyandang masalah kesejahteraan sosial," kata Irna. Tim Jatisuro bertugas melakukan pengawasan di 137 titik lampu lalu lintas, sementara Tim Jolodoro melakukan sterilisasi di seluruh pedestrian Kota Surabaya menggunakan sepeda angin. "Jolodoro petugas kami yang berjaga di pedestrian menggunakan sepeda angin," ucapnya. Sementara tim patroli kota akan melakukan penjagaan menyeluruh di seluruh wilayah Kota Surabaya untuk memastikan keamanan. "Kami upayakan jangan sampai mengganggu para tamu saat peringatan Hari Otoda 2024 ini. Kami berupaya mencegah dengan pengamanan lebih ketat," tuturnya. Satpol PP Kota Surabaya telah menetapkan beberapa lokasi sebagai fokus utama pengamanan, termasuk Balai Kota Surabaya, Mangrove, Siola, Tugu Pahlawan, dan Rumah Lahir Bung Karno Surabaya. Irna menegaskan bahwa para tamu akan melakukan tur kota, sehingga pengawasan diperketat di titik-titik tersebut dengan personel ditempatkan sepanjang jalur menuju lokasi tujuan. "Para tamu akan melakukan tur kota, sehingga kami perketat di titik itu, personel ditempatkan di sepanjang jalan hingga lokasi tujuan," ucapnya. Irna menyatakan keyakinannya bahwa langkah-langkah yang diambil akan mendukung kelancaran peringatan Hari Otoda XXVIII di Balai Kota Surabaya dan berharap para tamu akan meninggalkan kesan bahwa Surabaya adalah kota yang aman dan nyaman untuk dikunjungi. "Para tamu dapat kembali ke kota mereka masing-masing dengan membawa kesan dan kenangan, bahwa Surabaya kota yang aman dan nyaman," tutur dia. </div> </div> </div> </div> ***

Satpol PP Kota Surabaya telah mengumumkan peningkatan pengawasan di seluruh kota sebagai langkah preventif.

Jelang Hari Otoda, Satpol PP Perketat Pengawasan di Wilayah Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/1660199582508.jpg" alt="Ilustrasi Satpol PP." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Satpol PP.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Bupati Situbondo Karna Suswandi menonaktifkan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Buchari. Penonaktifan itu karena Kasatpol PP diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS yang memberikan pernyataan tidak menutup aktivitas di beberapa tempat bekas lokalisasi pada Ramadan.  ”Per Rabu (29/3), Kepala Satpol PP dan Kabid Ketertiban Umum saya bebas tugaskan sementara, sambil menunggu hasil pemeriksaan mengenai pelanggaran disiplin,” kata Bung Karna, sapaan Bupati Karna Suswandi seperti dilansir dari Antara di Situbondo.  Buchari diduga melakukan pelanggaran disiplin berat karena ditengarai telah memberikan pernyataan bahwa Satpol PP tidak menertibkan praktik prostitusi di bekas lokalisasi Gunung Sampan (Desa Kotakan). Dia hanya memberikan imbauan para pekerja seks komersial atau PSK untuk salat tarawih.  Saat ini, menurut bupati, Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Sebab, melakukan pelanggaran disiplin PNS kategori berat dengan membuat pernyataan yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai penegak peraturan daerah.  ”Kemungkinan yang bersangkutan mendapatkan sanksi berat. Karena itulah saya bebas tugaskan yang bersangkutan sementara waktu untuk memperlancar pemeriksaan,” ucap Karna Suswandi.  Menonaktifkan Kepala Satpol PP itu berdasar PP Nomor 94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada pasal 31 yang menyatakan bahwa untuk memperlancar kepentingan pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran dan dimungkinkan mendapat sanksi, akan dibebastugaskan sementara.  Bupati menambahkan, keputusan yang diambil adalah untuk menertibkan berbagai tugas yang diemban masing-masing pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). Dan menilai kepala Satpol PP lalai dengan tugas pokok dan fungsinya.  ”Kami sudah menduga terjadi pelanggaran atau kelalaian dari yang bersangkutan karena tidak melakukan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengaman perda di Kabupaten Situbondo,” ujar Karna Suswandi.  Sejak pertama kali memasuki puasa Ramadan, para pekerja seks komersial di tempat bekas lokalisasi diharuskan mengikuti salat tarawih bersama, sesuai imbauan dari Satuan Polisi Pamong Praja setempat.

Bupati Situbondo Menonaktifkan Kepala Satpol PP Langgar Disiplin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/pol-pp.jpg" alt="Petugas gabungan melakukan razia ke sejumlah rumah kos di Kota Madiun, Senin (13/2). Diskominfo Kota Madiun/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas gabungan melakukan razia ke sejumlah rumah kos di Kota Madiun, Senin (13/2). Diskominfo Kota Madiun/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Madiun menggelar razia ke sejumlah rumah kos. Petugas mendapati empat pasangan di luar nikah yang berada di dalam kamar tertutup.  Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Satpol PP dan Damkar Kota Madiun Gamal Arfan Afandi mengatakan, empat pasangan bukan suami istri tersebut dianggap melanggar Perda Kota Madiun Nomor 8/2010 tentang perubahan atas Perda Nomor 4/2006 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.  ”Kami sita kartu identitasnya dan akan kami lakukan pemanggilan serta pembinaan,” ujar Gamal seperti dilansir dari Antara di Madiun, Senin (13/2).  Menurut dia, razia dilakukan di rumah kos Jalan Bali, Jalan Sriti, dan dua rumah kos di Jalan Sikatan Gang Merak. Dari setiap lokasi tersebut, petugas mengamankan masing-masing satu pasang.  ”Usia pasangan yang diamankan bervariasi. Mulai dari masih pelajar hingga pekerja,” ujar Gamal Arfan Afandi.  Petugas gabungan dari Satpol PP dan Damkar Kota Madiun, Dinas Perhubungan, TNI, dan Polri, lanjut dia, memanggil pemilik rumah kos untuk dilakukan pembinaan. Pemilik kos juga harus ikut bertanggung jawab.  ”Sebagian di antaranya sudah dua kali kami amankan pasangan bukan suami istri di dalam satu kamar. Kalau sampai tiga kali, akan ada sanksi tegas untuk pemilik kos,” tutur Gamal Arfan Afandi.  Gamal berpesan kepada masyarakat yang memiliki usaha kos untuk lebih selektif saat memilih penyewa. Juga, ikut memantau penyewa agar tidak melakukan tindakan melanggar aturan selama di kamar.  ”Karena hal kecil saja bisa memengaruhi masyarakat di sekitarnya. Sebaiknya semua ikut menjaga diri,” ucap Gamal Arfan Afandi.  Gamal menambahkan, kegiatan razia serupa akan terus dilaksanakan. Dengan begitu, keamanan dan ketertiban Kota Madiun semakin terjaga. Utamanya menjelang Ramadan.  Razia juga dilakukan untuk mencegah keberadaan rumah kos yang meresahkan masyarakat. Sebab, dihuni pasangan di luar nikah.  ”Razia juga dilakukan sebagai upaya penertiban penyakit masyarakat. Saya imbau, masyarakat untuk melaporkan kepada petugas jika ada pelanggaran di sekitarnya,” papar Gamal Arfan Afandi.

Empat Pasangan di Luar Nikah Kena Razia Satpol PP Kota Madiun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/94111-news-satpol-pp-sidak-empa_1.jpg" alt="Satuan Pol PP Kota Pekanbaru melakukan razia di tempat hiburan malam guna meminimalisir keberadaan atau aktivitas LGBT di sebuah klub malam. Satpol PP/Antara" width="100%">
<figcaption>Satuan Pol PP Kota Pekanbaru melakukan razia di tempat hiburan malam guna meminimalisir keberadaan atau aktivitas LGBT di sebuah klub malam. Satpol PP/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru gencar melakukan inspeksi mendadak (sidak) di tempat hiburan malam. Itu dilakukan guna meminimalisir keberadaan atau aktivitas kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) yang meresahkan warga di Ibu Kota Provinsi Riau itu.  Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Zulfahmi Adrian menyampaikan, sidak juga dilakukan sebagai upaya penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Serta Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum.  ”Kami sekaligus juga mengingatkan ke pengelola hiburan malam agar mematuhi aturan berlaku. Jika melanggar akan diberi sanksi tegas,” kata Zulfahmi Adrian seperti dilansir dari Antara.  Perda dimaksud adalah tempat hiburan malam hanya diizinkan beroperasi hingga pukul 22.00 WIB. Sementara untuk izin keramaian diberikan hingga pukul 00.00 WIB.  ”Makanya kita ingatkan agar jangan melebihi batas. Kita minta mereka jangan melewati dari jam itu. Ke depan kita tentu akan terus melakukan pengawasan,” tutur Zulfahmi Adrian.  Aktivitas LGBT mendapat perhatian serius dari Pj Walikota Pekanbaru Muflihun. Dia mengaku banyak menerima laporan warga terkait keberadaan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di daerah berjuluk Kota Bertuah tersebut.  Sebelumnya sempat viral beredar isi ceramah seorang dai yang menyebutkan LGBT marak di Pekanbaru. Sehingga, pemerintah setempat diminta tegas memberantas berbagai hal negatif tersebut demi perkembangan positif generasi selanjutnya.  Beberapa hari sebelumnya, tim Satpol PP Pekanbaru merazia empat hiburan malam yang disidak yakni New Paragon KTV Pool &amp; Cafe di Jalan Sultan Syarif Qasim, Embassy Pekanbaru di Jalan Tengku Zainal Abidin, MP Club di Jalan Tengku Zainal Abidin, serta Angel Wings Pekanbaru di Jalan Jenderal Sudirman.  ”Dari empat tempat yang kita datangi, tidak ada aktivitas yang mengarah ke sana (LGBT). Begitu juga dengan narkoba, tidak ada kita temukan,” ungkap Zulfahmi Adrian.  Namun demikian, dia menambahkan, pihaknya tetap mengimbau pengelola hiburan malam untuk sama-sama mencegah kegiatan yang melanggar norma asusila khususnya LGBT.

Satpol PP Pekanbaru Gencar Berantas LGBT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/1660199582508.jpg" alt="Ilustrasi Satpol PP." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Satpol PP.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang menegaskan akan terus melakukan penyisiran terhadap perumahan-perumahan yang tidak berizin. Petugas akan menyasar wilayah-wilayah pinggiran, seperti Mijen, Gunungpati, hingga ke arah Ungaran, Kabupaten Semarang.  Kepala Satpol PP Kota Semarang Fajar Purwoto menyebutkan, banyak siasat yang dilakukan developer atau pengembang dalam membangun perumahan seolah-olah sudah memenuhi persyaratan perizinan, padahal belum.  ”Saat ini, banyak developer nakal menyiasatinya dengan jual kavling siap bangun. Namun yang berizin hanya satu rumah. Padahal kalau kavling 20 rumah ya harusnya ajukan izin semuanya,” ujar Fajar Purwoto seperti dilansir dari Antara.  Dia menjelaskan, jika dalam penyisiran yang dilakukan Satpol PP Kota Semarang menemukan bangunan yang melanggar atau belum berizin, akan langsung dilakukan penyegelan dengan memberikan garis polisi (police line). Ketegasan dalam penindakan perumahan berkaitan dengan perizinan sangat diperlukan karena berdampak terhadap lingkungan, seperti banjir karena tanah dibangun menyalahi tata ruang.  ”Kemarin ada dua longsor di perumahan Gunungpati. Satu proses KRK (keterangan rencana kota), satunya belum. Kami lihat di (Perumahan) Dinar Indah Meteseh juga terjadi banjir seperti itu,” papar Fajar.  Fajar berharap ketegasan serupa juga dilakukan Dinas Penataan Ruang dengan memberikan penindakan, berupa teguran hingga rekomendasi penyegelan terhadap bangunan yang melanggar aturan.  ”Jangan sampai kami (satpol) turun dikira cari-cari. Kami diserang terus oleh masyarakat. Masa IMB (Izin Mendirikan Bangunan) belum ada tapi masih bisa bangun,” tutur Fajar.  Tak hanya itu, Fajar juga mengharapkan keaktifan dari lurah dan camat selaku pemangku wilayah memantau dan memberi tahu pengembang mengenai daerah larangan dibangun. Seperti bantaran sungai, lahan hijau, atau daerah rawan longsor.  ”Apabila lurah dan camat aktif dalam mengontrol dan mengawasi wilayah yang diampunya, diyakini tidak akan ada penertiban karena tidak ada pengembang perumahan yang melakukan pelanggaran,” ucap Fajar.

Satpol PP Semarang Terus Sisir Perumahan Tak Berizin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG-20221220-WA0001.jpg" alt="Satpol PP Sulsel melakukan penertiban aset IBKH di Sudiang Makassar yang selama ini dikuasai pihak lain. Pemprov Sulsel/Antara" width="100%">
<figcaption>Satpol PP Sulsel melakukan penertiban aset IBKH di Sudiang Makassar yang selama ini dikuasai pihak lain. Pemprov Sulsel/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sulawesi Selatan melakukan penertiban aset pemerintah yang dikuasai pihak lain di sekitar lokasi Instalasi Kebun Benih Hortikultura (IKBH) Sudiang. Lokasinya di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.  Puluhan anggota Satpol PP Sulsel bersama aparat kepolisian dan TNI melakukan negosiasi. Warga yang menempati tempat itu sejak lama akhirnya rela meninggalkan lokasi tersebut.  Plt Kasatpol PP Sulsel Andi Rijaya mengatakan, penertiban itu dilakukan atas petunjuk Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman untuk mengembalikan seluruh aset Pemprov Sulsel yang tidak sesuai peruntukan. ”Hari ini (20/12), kami turun sebagai tindak lanjut atas rapat sejumlah stakeholder. Ini harga mati kita harus serahkan kembali ke pemprov dalam hal ini Dinas Pertanian Sulsel,” ujar Andi Rijaya.  IKBH tersebut adalah aset milik Pemprov Sulsel yang dikuasai pihak yang tidak memiliki alas hak untuk lokasi tersebut. Anggota Satpol PP Sulsel dengan cara humanis memberikan penjelasan atas penertiban itu kepada warga yang menempati lahan tersebut alias tidak sesuai peruntukannya.  ”Setelah sekian lama dikuasai saat ini kami ambil kembali. Dan ini petunjuk Bapak Gubernur, untuk tetap kami jaga pasca penertiban,” ujar Andi Rijaya.  Sebelumnya, Satpol PP Sulsel telah melakukan pengembalian batas lahan di lokasi yang diperkirakan memiliki luas enam hektare tersebut untuk memperjelas batas-batas lahan yang merupakan aset Pemprov Sulsel.  ”Persoalan sertifikat tidak ada masalah, kan sudah sah, kemudian sudah kita menangkan di Mahkamah Agung. Cuma ini persoalan lokasi saja, dan yang bisa menentukan lokasi itu hanya Badan Pertanahan Nasional,” ujar Andi Rijaya.

Satpol PP Sulsel Tertibkan Aset IKBH Sudiang yang Dikuasai Pihak Lain

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG-20220914-WA0077.jpg" alt="Rapat Satpol PP Bali terkait petisi kebisingan Canggu di Denpasar, Rabu (14/9). Ni Putu Putri Muliantari/Antara" width="100%">
<figcaption>Rapat Satpol PP Bali terkait petisi kebisingan Canggu di Denpasar, Rabu (14/9). Ni Putu Putri Muliantari/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP Bali menetapkan sejumlah aturan, usai rapat bersama organisasi perangkat daerah (OPD) dan pihak-pihak terkait di Denpasar, Rabu (14/9). Rapat tersebut menanggapi petisi soal kebisingan di Canggu. Petisi End Extreme Noise in Canggu tersebut muncul akibat keresahan terhadap keberadaan bar, kelab pantai, dan kelab malam yang mengganggu kehidupan sehari-hari warga setempat. ”Satu, batasan desibel suara itu 70 dB di outdoor. Dua, batasan waktu buka maksimal pukul 01.00 wita, itu maksimal kafe dan segala macam,” kata Kepala Satpol PP Bali I Dewa Nyoman Rai Dharmadi seperti dilansir dari Antara di Denpasar, Rabu (14/9). Selama ini, Dharmadi mengatakan, rata-rata kebisingan suara di kelab pantai atau beach club kawasan Canggu dan Berawa pada malam hari mencapai 82-85 dB. Selanjutnya, para pelaku usaha, masyarakat, dan aparat setempat diharapkan berpartisipasi dalam proses pengawasan kelab-kelab tersebut. ”Konsistensi masyarakat, pelaku usaha, juga kami selaku aparat penegak peraturan dalam melakukan pengawasan bersama-sama, tetap mengingatkan masyarakat sekitar jangan sampai melampaui batas-batas yang sudah kita sepakati,” jelas I Dewa Nyoman Rai Dharmadi. Satpol PP Bali akan menggelar sosialisasi dengan tidak hanya mendatangi lokasi-lokasi usaha hiburan malam, melainkan juga menegakkan sanksi bagi kelab yang melanggar ketentuan tersebut. ”Penegakan adalah bagian terakhir yang bisa kami lakukan bilamana ada pengusaha yang masih melanggar atau berpura-pura tidak tahu, padahal sudah kami berikan sosialisasi,” tegas I Dewa Nyoman Rai Dharmadi. Sementara itu, pihak Fins Beach Club, sebagai salah satu usaha hiburan malam di kawasan Canggu dan Berawa, menerima aturan yang ditetapkan akibat petisi kebisingan tersebut. "Ini adalah hal yang membangun. Jadi, kami tumbuh pasti akan ada banyak yang melihat pertumbuhan kami dan kami juga harus peduli dengan lingkungan dan aturan. Aturan itu dibuat sebagai rambu-rambu dan membatasi kami,” kata Facilities Director Fins Beach Club I Wayan Wirawan di Denpasar. Menurut Wirawan, aturan untuk mengurangi kebisingan di Canggu itu tak memberatkan.  Dia mengaku selama ini, Fins Beach Club mengikuti aturan berlaku, seperti waktu tutup yaitu pukul 01.00 wita. ”Dari awal sudah kami perhitungkan apa yang harus kami lakukan, membatasi. Kami juga tidak semena-mena untuk berusaha, kami pasti memperhatikan lingkungan dan masyarakat sekitar dan aturan pemerintah,” ujar Wirawan. Petisi kebisingan Canggu muncul di situs Change.org yang ditulis P. Dian. Petisi tersebut ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Gubernur Bali Wayan Koster, dan sejumlah instansi terkait. Hingga Rabu (14/9), tercatat setidaknya 7.937 orang telah menandatangani petisi dengan tuntutan agar menghentikan kebisingan yang mengganggu masyarakat sekitar pada malam hari.

Satpol PP Bali Tetapkan Aturan Kurangi Kebisingan Canggu