<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/save-kpk.jpg" alt="BERUJUNG GUGATAN: Tulisan laser SAVE KPK terproyeksi di Gedung Merah Putih KPK saat aksi penolakan pelemahan KPK, Jakarta, Senin (28/6). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>BERUJUNG GUGATAN: Tulisan laser SAVE KPK terproyeksi di Gedung Merah Putih KPK saat aksi penolakan pelemahan KPK, Jakarta, Senin (28/6). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kritik menggunakan sinar laser ke gedung KPK oleh masyarakat sipil akhir Juni lalu berbuntut proses hukum. KPK melalui biro umum melaporkan aksi tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan. Lembaga antirasuah itu menilai ada potensi kesengajaan melakukan gangguan ketertiban dan kenyamanan operasional perkantoran dalam aksi tersebut.  Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri menyatakan, KPK merupakan objek vital nasional. Saat kejadian, petugas keamanan KPK dan pengamanan objek vital telah melarang dan mengingatkan pihak yang melakukan aksi itu. "Kegiatan itu (aksi laser) dilakukan di luar waktu yang ditentukan dan tidak ada izin dari aparat yang berwenang," kata Ali kemarin (20/7).  Penembakan laser ke gedung KPK pada 28 Juni tersebut belum pernah terjadi sebelumnya. Hal itu pun menarik perhatian publik. Dalam aksi tersebut, para aktivis menembakkan laser yang membentuk beberapa tulisan. Di antaranya, Save KPK dan Berani Jujur Pecat. Diduga, itu merupakan bentuk protes terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK.  Ali menuturkan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara tersebut kepada kepolisian. KPK, kata dia, berharap semua pihak senantiasa tertib dan menjaga kenyamanan lingkungan. ’’Kami serahkan sepenuhnya ke pihak Polres Jakarta Selatan untuk menindaklanjuti,’’ ungkapnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/06/10/2019/koalisi-save-kpk-ancam-jokowi-kalau-tidak-terbitkan-perppu/">Koalisi Save KPK Ancam Jokowi kalau Tidak Terbitkan Perppu</a>  Sementara itu, Asep Komaruddin, juru kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, tak habis pikir. Dia bingung dengan pelaporan KPK ke Polres Jaksel tersebut. Sebagai bagian dari masyarakat sipil yang melakukan aksi laser itu, Asep mengaku belum mendapat pemberitahuan apa pun terkait langkah KPK tersebut. ’’Kami agak bingung, yang dilaporkan terkait apanya? Kalau aktivitas laser itu, kan ada pernyataan Plt juru bicara KPK yang mengapresiasi (kritik lewat laser, Red),’’ ucapnya.

Dilaporkan KPK, Greenpeace Indonesia: Kami Bingung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Saut-Situmorang-Dan-Pegawai-KPK-Tolak-Revisi-UU-KPK-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Pegawai KPK menggelar aksi unjuk rasa, Jumat (6/9/2019). Mereka menolak revisi UU KPK dan menolak calon pimpinan KPK yang diduga bermasalah. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pegawai KPK menggelar aksi unjuk rasa, Jumat (6/9/2019). Mereka menolak revisi UU KPK dan menolak calon pimpinan KPK yang diduga bermasalah. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penolakan terhadap UU KPK hasil revisi terus disuarakan. Kemarin (6/10) sejumlah pihak yang tergabung dalam Koalisi Save KPK membuat pernyataan sikap. Yakni, menuntut presiden untuk menolak UU KPK hasil revisi dan segera menerbitkan perppu untuk membendung pemberlakuannya.  Juru bicara Koalisi Save KPK Kurnia Ramadhana menjelaskan, revisi UU KPK sejak awal bermasalah.  Pertama, bermasalah secara formil karena tidak masuk prolegnas prioritas 2019. ”Dalam proses pembahasannya tidak melaksanakan tahapan penyebarluasan dokumen terkait, termasuk draf RUU,” terang dia. Padahal, hal itu amanat UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.  Ditambah lagi, menihilkan partisipasi masyarakat saat pembahasan RUU. Pun demikian saat putusan akhir di sidang paripurna DPR. Sidang yang akhirnya menyetujui <a href="https://www.jawapos.com/nasional/07/10/2019/mayoritas-publik-setuju-presiden-terbitkan-perppu-kpk/">RUU KPK</a> menjadi UU itu diyakini tidak memenuhi kuorum sebagai syarat persetujuan UU. Semua hal itu menunjukkan bahwa revisi UU KPK memang dipaksakan.  Problem lain terdapat pada substansi. Cukup banyak pasal yang bermasalah. Misalnya, pembentukan dewan pengawas yang punya wewenang pro justitia. Juga pemberian wewenang KPK untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Ada juga aturan yang mencabut status pimpinan KPK sebagai penyidik dan penuntut.  Belum lagi, institusi KPK selaku pelaksana UU tidak dilibatkan dalam penyusunan regulasi anyar itu. ”Sehingga narasi penguatan yang selama ini digaungkan pemerintah dan DPR runtuh,” lanjut Kurnia.  Dia mengingatkan, penerbitan perppu merupakan wewenang konstitusional presiden. Dalam ihwal kegentingan memaksa, presiden berhak menerbitkan perppu. ”Seharusnya tidak ada pihak-pihak yang menyebutkan bahwa penerbitan perppu melanggar hukum,” tutur peneliti Indonesia Corruption Watch itu. Apalagi sampai mengancam hendak memakzulkan presiden.  Karena itu, Koalisi Save KPK menuntut jajaran pemerintah untuk mendukung penuh langkah presiden menerbitkan perppu. ”Kami juga menuntut presiden segera menerbitkan perppu tersebut,” tegasnya.

UU KPK Hasil Revisi Bermasalah sejak Awal Penyusunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Demo-Pegawai-KPK-Dery-1.jpg" alt="Gelombang penolakan atas UU KPK yang sudah revisi semakin kencang. Presiden Jokowi diminta tidak ragu terbitkan perppu KPK. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gelombang penolakan atas UU KPK yang sudah revisi semakin kencang. Presiden Jokowi diminta tidak ragu terbitkan perppu KPK. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Save KPK terus  mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK. Jika tidak segera menerbitkan perppu, mereka meminta penganugerahan Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) dicabut.  Alasan penting lainnya desakan untuk menerbitkan perppu KPK itu karena, Koalisi Save KPK menilai kinerja pemberantasan korupsi sedang dalam ancaman serius.  Kurnia Ramadhana, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) yang juga tergabung dalam Koalisi Save KPK menyebut, ada delapan poin dampak jika Jokowi tidak menerbitkan Perppu KPK. Salah satunya pihaknya meminta penganugerahan Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) dicabut dari Jokowi.  "Jangan lupa, Presiden Jokowi 2010 mendapatkan Bung Hatta Anti Corruption Award. Cabut saja kalau tidak dibuktikan itu," kata Kurnia di kantor Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta Pusat, Minggu (6/10).  Selain itu, efek dari tidak dikeluarkannya Perppu KPK akan berdampak pada melambatnya pendidikan kasus korupsi, presiden akan dicap ingkar janji, dan indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia akan turun.  Padahal janji kampanye Jokowi, lanjut Kurnia, adalah menguatkan kinerja pemberantasan korupsi. Namun narasi itu seperti hanya untuk meraup suara dalam Pemilu.  "Presiden telah mengkhianati amanah rakyat ketika pilpres 2019 (Jokowi telah berjanji menguatkan KPK)," tegas Kurnia.  Sementara itu, Direktur Jaringan dan Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Fajri Nursyamsi menuturkan, poin syarat penerbitan Perppu sudah terpenuhi. Menurutnya, UU KPK yang baru jika dibiarkan maka dengan sendirinya presiden akan membiarkan kejahatan korupsi semakin masif terjadi di Indonesia.  Oleh karena itu, Fajri menagih janji Jokowi untuk menguatkan kinerja pemberantasan korupsi. Sebab narasi yang digaungkan salah satunya memperkuat KPK.  "Pada kesempatan ini, Presiden harus juga harus membuktikan janji yang sempat diucapkan dan dituangkan dalam nawacita dan saat berkampanye beberapa waktu lalu. Jokowi kala itu berjanji jika kelak terpilih menjadi presiden akan memperkuat KPK," pungkasnya.

Koalisi Save KPK Ancam Jokowi kalau Tidak Terbitkan Perppu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/JKT-1-TES-PSIKOLOG-CAPIM-KPK-FED-1.jpg" alt="Peserta bersiap mengikuti tes psikologi seleksi calon pimpinan KPK, di Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara, Cilandak, Jakarta, Minggu (28/7/2019). Tes psikologi Capim KPK periode 2019-2023 tersebut diikuti 104 peserta. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Peserta bersiap mengikuti tes psikologi seleksi calon pimpinan KPK, di Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara, Cilandak, Jakarta, Minggu (28/7/2019). Tes psikologi Capim KPK periode 2019-2023 tersebut diikuti 104 peserta. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 40 orang calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengikuti tes profile asesment. Pansel Capim KPK akan mengumumkan 20 orang yang lulus tes tahap empat tersebut pada 23 Agustus 2019 mendatang.  Koalisi masyarakat sipil yang menamakan Save KPK Jawa Tengah (Jateng) menyoroti kepatuhan terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terhadap 40 Capim KPK tersebut. Menurut catatannya, ada 13 kandidat belum menyerahkan LHKPN.  "Ada 13 kandidat belum pernah menyetor data LHKPN. 27 Capim sudah menyetorkan LHKPN baik hanya satu kali atau bahkan sampai enam kali," kata Syukron Salam PSP Antikorupsi FH Unnes dalam keterangannya, Selasa (20/8).  Masih adanya capim yang belum mengumpulkan LHKPN, kata Syukron, itu menunjukkan ketidakpatuhan Undang -Undang. Padahal dalam UU KPK pasal 29 Nomor 30 tahun 2002 disebutkan bahwa pimpinan KPK harus mengumumkan kekayaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  "Hal ini diperkuat dengan Peraturan KPK No 06 tahun 2016 tentang tata cara pendaftaran, pengumuman dan pelaksanaan LHKPN," ucap Syukron.  Selain itu, lanjutnya, berbagai latar belakang yang dimiliki oleh calon pimpinan KPK, baik dari ASN, lembaga penegak hukum, maupun masyarakat sipil tentunya ada keterikatan-keterikatan dengan lembaga terdahulu. Karena itu, konflik kepentingan dengan lembaga atau pejabat elit lembaga sebelumnya juga perlu dipertanyakan.  Syukron berpandangan, untuk mendapatkan pimpinan KPK yang berintegritas setidaknya seluruh capim harus menyerahkan LHKPN. Hal ini merupakan alat ukur integritas penyelenggara negara, serta ketidakpatuhan terhadap kewajiban pelaporan ini merupakan bukti tidak dimilikinya integritas.  "Pansel wajib mencoret capim KPK yang tidak memenuhi syarat ini karena tidak sesuai ketentuan dalam Undang-Undang," harapnya.  Bahkan, capim KPK harus bebas dari konflik kepentingan dengan kinerja di KPK. Karena, jika ada capim masih terikat dengan lembaga lain, maka yang bersangkutan harus melakukan deklarasi ke publik untuk keluar dari tempatnya yang lama, itu sebagai bagian dari indepedensi.  "Capim juga harus bebas dari intervensi pejabat lembaga negara," pungkasnya.

13 Kandidat Capim KPK Disebut Belum Lapor LHKPN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/rekor-ott-dan-trias-koruptika_m_161620.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>RIBUAN tahun lalu, di Athena, Yunani, para pemikir genius di muka bumi sudah mengembangkan sistem kehidupan bernegara yang kemudian dikenal dengan istilah trias politika. Caranya, membagi kekuasaan pada tangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tujuannya mulia, memisahkan kekuasaan dalam tiga poros utama agar tercipta keseimbangan, saling kontrol, dan menghindari tirani. Itulah intisari dari demokrasi yang dianut mayoritas negara di dunia saat ini. Negara kita tercinta, Indonesia, turut pula menganut sistem itu. Namun, sistem yang didesain sejak ribuan tahun lalu oleh pemikir-pemikir hebat Yunani, lalu disempurnakan oleh pemikir politik John Locke dan Montesquieu di abad ke-17 dan ke-18 tersebut nyatanya tak mudah dipraktikkan. Di era Orde Lama dan Orde Baru, sejarah mencatat kuatnya tirani eksekutif mengebiri peran legislatif dan yudikatif. Di era reformasi, distribusi kekuasaan lebih merata. Tapi, rupanya itu tidak menjamin terciptanya pengelolaan negara yang bebas dari penyimpangan. Korupsi masih saja merajalela. Ancaman penjara sepertinya tak mengendurkan nafsu koruptif para pemegang kuasa. Buktinya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seolah tak henti-henti membongkar tindak korupsi. Pelakunya merata, mulai eksekutif, legislatif, hingga yudikatif. Meminjam istilah pakar hukum Todung Mulya Lubis, tiga poros kekuatan trias politika itu kini sudah tercemar oleh racun yang mengubahnya menjadi trias koruptika. Pekan lalu, petaka trias koruptika itu muncul dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara dan seorang anggota DPR. Sebelumnya, bulan lalu, beberapa kepala daerah juga terjerat OTT KPK. Sebagai catatan, pada 2016, KPK melakukan OTT 17 kali. Itu adalah rekor tertinggi dalam sejarah KPK. Tahun ini, hingga awal Oktober saja, jumlah OTT KPK sudah mencapai 17 kali, menyamai rekor tahun lalu. Bukan tak mungkin rekor OTT itu pecah tahun ini. Tentu itu rekor yang membuat miris. Karena itu, harus segera diambil langkah strategis. Inisiatif untuk memiskinkan koruptor, mempermudah akses publik pada "whistle-blowing system", serta memperkuat pengawas internal harus benar-benar serius dilakukan. Jika tidak, petaka trias koruptika akan terus menggerogoti cita-cita luhur demokrasi.

Rekor OTT dan Trias Koruptika

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/kontroversi-putusan-praperadilan-setnov_m_160868.jpeg" alt="Kurnia Ramadhana" width="100%">
<figcaption>Kurnia Ramadhana</figcaption>
</figure>KPK kembali harus melewati ujian berat. Penetapan Setya Novanto, ketua DPR RI, sebagai tersangka kasus korupsi KTP elektronik (e-KTP) dinyatakan tidak sah dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (30/9). Putusan sidang praperadilan dengan hakim tunggal Cepi Iskandar tersebut menyatakan, KPK harus menghentikan penyidikan terhadap Setya Novanto (Setnov). Kemenangan Setnov di praperadilan pun menarik untuk dicermati, terutama menyoal objek yang dijadikan dasar gugatan, yakni penetapan tersangka. Objek tersebut hingga sekarang kerap dijadikan bahan perdebatan di antara akademisi hukum. Pasal 1 ayat (10) dan pasal 77 UU No 8 Tahun 1981 (KUHAP) menyebutkan bahwa objek praperadilan diatur secara limitatif, yakni pada: (1) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, (2) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Namun, konstelasi hukum berubah pasca permohonan praperadilan Budi Gunawan (BG), tersangka rekening gendut atau tidak wajar, dikabulkan dalam sidang di pengadilan negeri yang dipimpin hakim Sarpin pada Februari 2015. Hakim menganggap penetapan BG sebagai tersangka oleh KPK tidak sah secara hukum. Putusan itu sekaligus menjadi cikal bakal masuknya &rsquo;&rsquo;penetapan tersangka&rsquo;&rsquo; sebagai objek praperadilan. Lalu, putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan no 21/PUU-XII/2014. Akibat perluasan objek itu, para tersangka kasus korupsi secara bergantian mendaftarkan gugatan praperadilan atas status hukum yang diberikan oleh KPK. Dalam catatan KPK, sejak 2004 terdapat lebih dari 60 gugatan praperadilan yang diterima oleh lembaga antirasuah itu. Dengan diterimanya permohonan praperadilan Setnov, itu merupakan kali keenam KPK kalah dalam praperadilan. Namun, pertanyaan lebih lanjut, apakah itu mengartikan bahwa lembaga antirasuah tersebut telah keliru dalam menyangkakan seseorang terlibat dalam perkara korupsi? Tentu jawabannya adalah tidak. Sebab, pada dasarnya, upaya praperadilan hanya menyangkut aspek formal dari penanganan perkara, sama sekali tidak diperkenankan menyentuh wilayah materi perkara sebenarnya. Untuk membuktikan seseorang terlibat atau tidak dalam perkara korupsi itu menjadi ranah pengadilan, bukan praperadilan. Dalam putusan hakim Cepi Iskandar untuk pemohon Setnov, setidaknya ada dua catatan penting yang patut dikaji ulang. Pertama, penetapan Setnov sebagai tersangka harus dilakukan pada proses akhir penyidikan. Pemahaman itu sulit diterima. Dalam pasal 1 ayat (14) KUHAP disebutkan bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Tentu ranah perdebatan bukan pada proses awal atau akhir penyidikan, tetapi apakah KPK telah memiliki bukti permulaan untuk menjadikan Setnov sebagai tersangka. Kedua, barang bukti yang disita dalam penyidikan kasus Irman dan Sugiharto (terdakwa korupsi e-KTP sebelumnya) tidak bisa digunakan dalam kasus Setnov. Makna dari putusan itu diyakini akan merusak tatanan hukum Indonesia. Sudah menjadi barang tentu jika korupsi dilakukan secara bersama-sama, barang bukti untuk satu orang tersangka dapat digunakan untuk tersangka lainnya. Penegasan argumen itu bisa merujuk ke pasal 46 KUHAP. Dalam aturan tersebut, dijelaskan bahwa apabila perkara sudah diputus, benda yang disita dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain jika masih diperlukan. Selain itu, dalam amar putusan terdakwa Irman dan Sugiharto pun, dijelaskan bahwa barang bukti dikembalikan kepada penuntut umum untuk dapat digunakan dalam perkara yang lain. Sudah menjadi kewajiban KPK sebagai lembaga penegak hukum untuk patuh dan tunduk terhadap putusan hakim di pengadilan. Namun, langkah KPK tidak bisa hanya berhenti pada putusan tersebut. Ada perangkat hukum yang memungkinkan bagi KPK untuk memproses ulang penyidikan kasus Setnov, yaitu menggunakan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 4 Tahun 2016. Dalam pasal 2 ayat (3) telah jelas dikatakan bahwa putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru. Aturan tersebut menjadi angin segar bagi publik, setidaknya masih ada jalan bagi KPK untuk terus melanjutkan perkara e-KTP yang merugikan keuangan negara Rp 2,3 triliun. Selain itu, Komisi Yudisial (KY) pun harus segera mengambil tindakan. KY harus bisa menelusuri lebih dalam tentang perilaku hakim yang memimpin praperadilan Setnov, baik ketika di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Bukan tidak mungkin seorang hakim mendapat intervensi secara politik dari orang-orang yang sedang beperkara. Terakhir yang juga diharapkan berperan aktif adalah Badan Pengawas (Bawas) MA. Menurut Pasal 39 UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Itu mengartikan bahwa MA berwenang mempelajari dan menilai pertimbangan serta putusan hakim saat memutuskan sebuah perkara, termasuk praperadilan yang dimenangkan Setnov. Publik pun menantikan langkah tegas dari Bawas MA jika memang menemukan adanya kekeliruan dalam putusan tersebut. (*)

Kontroversi Putusan Praperadilan Setnov

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/bahaya-laten-bagi-kpk_m_160595.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>TRAGEDI G 29 S/PPI (Gaduh 29 September/Praperadilan Indonesia) atas kasus Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) hanya salah satu di antara sekian bahaya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gaduh Setnov, mulai mengaku sakit hingga putusan praperadilan, meluputkan perhatian pada persoalan lain. Yakni, masa kerja Pansus Angket terhadap KPK diperpanjang sendiri oleh DPR selama 60 hari. Artinya, sejak 26 September, dalam dua bulan mendatang, KPK masih akan dibisingi suara DPR. Heran, hanya kepada KPK para wakil rakyat itu begitu galak. Tak pernah kepolisian dan kejaksaan dibegitukan. Sekalipun kita tahu bagaimana tingkat kepercayaan kepada dua lembaga tersebut. Bahkan, DPR sudah merestui (berikut menyiapkan anggarannya) pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Antikorupsi di Polri. Seandainya densus itu didirikan pada saat citra Polri trustful, publik pasti girang. Tapi, jelas tak ada gegap gempita menyambut densus itu, beda dengan saat pembentukan KPK dulu. Memang semua lembaga negara perlu diperkuat, caranya tentu dengan memperkuat kinerja dan tulus (bukan bulus) antikorupsi. &rdquo;Saya Indonesia, Saya Pancasila, dan Saya Antikorupsi.&rdquo; Kepercayaan sulit dibentuk hanya dengan memesra-mesrakan diri dengan kalangan DPR. KPK yang nyaris selalu disengiti DPR sejak didirikan pada 2002 justru masih menjadi lembaga yang termasuk paling dipercaya. Kerepotan KPK itu juga menenggelamkan kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan. Apalagi, sang penyidik dilaporkan atasannya di KPK, yang berasal dari Polri, untuk kasus pencemaran nama baik. Jelas kasus pencemaran tersebut direspons sigap, sedangkan kasus penyiraman air keras lebih sulit dilacak progresnya. Desakan pembentukan tim pencari fakta (TPF) independen juga ditampik Polri. Meski begitu, KPK harus terus optimistis menuntaskan korupsi kelas hiu seperti e-KTP. Dan kita yakin Setnov tak akan dilepaskan begitu saja. (Strategi berikutnya, perhitungkan dia mendadak &rdquo;sakit&rdquo; lagi ya&hellip;).

Bahaya Laten bagi KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/siapa-mau-bela-kpk_m_156429.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>LAGU lama itu kembali nyaring terdengar. Ingat-ingat saja. Setiap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut kasus korupsi yang melibatkan nama-nama besar, serangan masif pasti datang bertubi-tubi. Dulu ada kisah cicak vs buaya dan kriminalisasi pimpinan KPK ketika KPK mengusut kasus yang melibatkan petinggi kepolisian. Kali ini, ketika megakorupsi e-KTP yang diduga melibatkan rombongan politikus dibongkar, lagu lama pun kembali diputar. Bahkan kali ini lebih masif dan sadis. Novel Baswedan, penyidik senior yang menjadi ikon garangnya KPK, diserang secara keji. Wajahnya disiram air keras hingga matanya terancam buta. Bukan hanya itu. Novel kini juga dipolisikan atasan dan rekannya sesama penyidik KPK dengan tuduhan pencemaran nama baik. Novel tidak sendiri. Ketua KPK Agus Rahardjo pun menjadi sasaran. Dia juga dipolisikan. Namun, serangan tak berhenti pada sosok-sosok kunci di KPK. Lembaga antirasuah yang selalu menduduki peringkat tertinggi dalam survei kepercayaan publik itu juga terus dibombardir. Meski dibungkus dengan kemasan seolah ingin memperbaiki KPK, publik sudah mafhum bahwa keberadaan dan sepak terjang Pansus Angket KPK di DPR menjadi bukti kuat betapa upaya pelemahan KPK itu benar-benar nyata. Seolah tak puas dengan upaya melemahkan KPK, kini beberapa anggota DPR menyuarakan usul untuk membekukan KPK. Usul yang sungguh sulit dicerna akal sehat. Berbagai manuver itu sejatinya hanya membuka lebih lebar mata publik bahwa serangan ke KPK benar-benar menyasar semua sendinya. Banyak yang berharap Presiden Jokowi selaku kepala negara bisa mengambil peran yang lebih tegas untuk membela KPK. Banyak yang berharap presiden benar-benar mewujudkan janji-janji kampanyenya. Namun, kalau harapan itu sulit terlaksana, satu-satunya yang bisa diharapkan membela KPK adalah publik, civil society. Karena itu, tekanan publik kepada eksekutif dan anggota legislatif harus lebih kuat. Hanya soliditas dan dukungan masif publiklah yang bisa memelihara asa agar gerakan antikorupsi tak padam di tengah jalan. Jadi, ayo bela KPK!

Siapa Mau Bela KPK?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/kpk-tetaplah-fokus_m_155248.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>KPK tak pernah bekerja tenang sejak awal rezim ini. Namun, kali ini &rsquo;&rsquo;krisis KPK&rsquo;&rsquo; terasa lebih berat. Persoalan tak hanya datang dari luar, tapi juga dari dalam. Salah satu tulang punggung KPK, yakni Direktur Penyidikan Aris Budiman, memolisikan salah satu penyidik KPK, Novel Baswedan. Alangkah berat badai ke KPK. Kasus penyiraman air keras Novel Baswedan tak kunjung terkuak. Sementara pansus DPR makin merangsek, membongkar segala &rsquo;&rsquo;aurat&rsquo;&rsquo; KPK (pernahkah DPR seberani itu melakukan kepada kejaksaan atau kepolisian?). &rsquo;&rsquo;Pandawa lima&rsquo;&rsquo; pimpinan KPK memang harus cari solusi. Tapi jangan kehilangan fokus. Segera tuntaskan megakorupsi e-KTP yang diduga kuat melibatkan banyak orang di Senayan. Tak perlu terbelokkan oleh manuver-manuver yang memang bisa mengganggu konsentrasi. Percepat proses pemejahijauan Setya Novanto, ketua DPR, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Juga kebut kasus orang-orang DPR lain yang disebut-sebut dalam dakwaan awal kasus e-KTP. Biar saja manuver-manuver di Senayan diakrobatkan. Tak perlu diambil pusing. Sudah lama suara-suara agar mengutamakan kepentingan pemberantasan korupsi tak didengar. Kesolidan sikap pimpinan KPK akan membuat lembaga ini tetap bisa bekerja dengan tegar. Kalau dipikir, bukan kali ini KPK &rsquo;&rsquo;dibeginikan&rsquo;&rsquo;. Bedanya, di era sebelumnya, pimpinan negara relatif cepat turun tangan untuk melindungi KPK. Kali ini KPK harus lebih banyak mengandalkan kinerja dan independensinya agar masyarakat antikorupsi tetap mendukung. Rakyat perlu mencatat, siapa yang melancarkan kelicikan anti-KPK. Mungkin mereka tak malu, tetapi siapa tahu bisa dihukum saat pemilu. Sebab, sebagian orang-orang terpilih itu ternyata lebih banyak mewakili kepentingan piciknya sendiri. Ketimbang menyuarakan amanat penderitaan rakyat yang kini susah payah di berbagai lapangan kehidupan.

KPK, Tetaplah Fokus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/novel-baswedan-saya-ingin-segera-kembali-ke-kpk_m_145894.jpeg" alt="BELUM PULIH: Novel Baswedan saat diwawancarai di Masjid Al-Falah Singapura Jumat (12/7)." width="100%">
<figcaption>BELUM PULIH: Novel Baswedan saat diwawancarai di Masjid Al-Falah Singapura Jumat (12/7).</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Kondisi mata kiri penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan yang belum kunjung pulih mengundang empati banyak pihak. Mayoritas mengkhawatirkan Novel tidak bisa beraktivitas kembali di KPK untuk menangani kasus korupsi.  Di tengah kecemasan publik tersebut, Novel menegaskan komitmennya dalam obrolan bersama wartawan Jawa Pos Agus Dwi Prasetyo dan Imam Husein di Singapura Jumat (21/7). Wawancara dilakukan di Singapura, di sela-sela pengobatan Novel pascateror air keras di Singapore General Hospital.  Selamat siang, Pak Novel? Bagaimana kondisi Anda? Selamat siang, Mas. Alhamdulillah, sekarang sudah membaik.  Apa yang Anda rasakan dengan kondisi mata kiri seperti itu? Kalau melihat itu (mata kiri), kan ada yang (warna) putih. Itu adalah bagian yang mati. Tidak bisa bergerak lagi. Sampai sekarang belum bisa bergerak lagi. Tapi, insya Allah besok berubah, kita nggak tahu. Allah yang tahu.  Mengapa bisa separah itu? Ketika diserang waktu itu (11 April 2017), mata saya selaputnya rusak dua-duanya. Mata kiri 95 persen lebih malahan (kadar kerusakannya). Mata kanan 60 persen. Karena itu, organ yang rusak itulah yang sekarang dipulihkan. Ternyata, yang kiri dalam proses pemulihan tidak bisa maksimal karena ada sel-sel yang telanjur mati.  Kabarnya, tim dokter berencana melakukan dua kali operasi lagi untuk memulihkan mata kiri Anda. Kapan yang pertama dilaksanakan? Barangkali bulan depan, tapi saya nggak tahu pastinya. Setiap hari dilihat dokter. Bisa jadi ketika progresnya bagus, operasi bisa dibatalkan. Tapi, paling besar kemungkinannya ya tetap operasi.  Seperti apa operasi yang akan dilakukan? Namanya operasi artifisial (transplantasi kornea). Nanti kornea diganti dengan plastik. Jadi, seperti buatan. Kalau pencangkokan mata, risikonya besar.  Sekarang lebih sering pergi ke masjid setelah kondisi Anda relatif membaik? Saya selalu pergi ke masjid. Orang yang buta saja oleh Rasulullah diperintahkan pergi ke masjid. Kenapa saya tidak?  Beberapa hari terakhir, foto Anda yang menunjukkan kondisi mata setelah 100 hari penyerangan viral di media sosial (medsos). Itu inisiatif siapa? Hahaha... Yang pakai baju hitam itu ya? Itu untuk memenuhi kepentingan media. Kalau kami di sini (Singapura, Red), media nggak bisa menemui saya. Dari humas (KPK), sesekali saya disuruh foto untuk diberikan ke media.  Banyak orang yang mendoakan Anda lekas sembuh. Bagaimana tanggapan Anda? Saya berterima kasih kepada semua pihak yang mendukung saya.  Apakah Anda sudah sangat kangen dengan rutinitas pekerjaan di KPK? Iya. Setelah pulih, saya ingin segera kembali.&nbsp;

Novel Baswedan: Saya Ingin Segera Kembali ke KPK

save kpk

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#save kpk

Berita Terkini