<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/09/1000145278-3607374257.jpg" alt="Ilustrasi sekolah rusak di Kabupaten Tangerang. (ANTARA/Azmi Samsul Maarif)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sekolah rusak di Kabupaten Tangerang. (ANTARA/Azmi Samsul Maarif)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Tidak semua sekolah di Kabupaten Tangerang, Banten layak digunakan. Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Tangerang menyebut sebanyak 96 Sekolah Dasar Negeri (SDN) di wilayahnya rusak berat. "Yang mengalami kerusakan sebanyak 96 sekolah, tingkat sekolah dasar," kata Kabid SD Dispendik Kabupaten Tangerang&nbsp;Dilly Windu di Tangerang, Jumat (9/8) sebagaimana dilansir dari Antara. Dari total 743 SDN di Kabupaten Tangerang, kata dia, sebanyak 96 bangunan sekolah masuk kategori rusak berat. Untuk saat ini, hanya 2,6 persen atau sekitar 2&ndash;3 sekolah yang rusak tersebut bakal diperbaiki. "2,6 persen itu jadi fokus kami. Proses perbaikan akan dilakukan secara bertahap, karena anggaran yang kami pegang terbatas," ucap Dilly. Untuk mempercepat dan menambah kuota perbaikan sekolah, pihaknya kini tengah meminta dana bantuan corporate social responsibility (CSR) baik dari pusat maupun provinsi. "Itu pun tidak bisa semua. Paling CSR hanya bisa membantu dua sekolah, mungkin hanya bisa membantu lima sekolah, mungkin bantuan provinsi hanya bisa bantu tiga sekolah. Jadi proses perbaikan dilakukan secara bertahap," jelasnya. Menurut Dilly, hambatan utama dalam proses revitalisasi bangunan sekolah adalah kebutuhan yang tidak sebanding dengan ketersediaan anggaran. "Jumlah SDN banyak. Sementara jumlah dana yang ada tidak sebanding dengan jumlah sekolah, sehingga proses perbaikan harus dilakukan secara bertahap," ucapnya. Sementara itu Kadispendik Kabupaten Tangerang&nbsp;Dadan Gandana menyatakan, salah satu SDN yang akan dilakukan perbaikan tahun ini adalah SDN 1 Sukamulya, Kecamatan Cikupa. "Ada tiga ruang kelas yang rusak dan akan dilakukan perbaikan di tahun 2024 ini, " ujarnya.

Ada 96 bangunan SD Negeri di Kabupaten Tangerang yang rusak berat. namun, Pemkab Tangerang tahun ini hanya mampu memperbaiki 2,6 persen.

96 Bangunan SD Negeri Rusak Berat di Kabupaten Tangerang, Pemkab Tangerang Hanya Bisa Perbaiki 2,6 Persen Tahun Ini   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/SDN-TUBAN-KURANG-MURID.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Belakangan makin banyak sekolah dasar negeri (SDN) di kabupaten/kota Jatim kekurangan murid. Bahkan, tidak sedikit sekolah dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini, sama sekali tidak mendapatkan siswa alias nol pendaftar.  Fenomena itu antara lain ditemukan di Tuban, Bojonegoro, Lamongan, dan Gresik. Karena itu, tampaknya dinas pendidikan (dispendik) kabupaten setempat untuk menata ulang sekolah-sekolah. Apakah melakukan merger untuk efisiensi ataukah peningkatan kualitas.  Di Tuban, misalnya. Mengacu data PPDB Dispendik Tuban pada 2022, tercatat tiga SDN yang pendaftarnya satu anak. Yakni, SDN Sukolilo 1, Kelurahan Sukolilo, Kecamatan Tuban, SDN Ngimbang, Kecamatan Palang, dan SDN Kedungrejo 1, Kecamatan Kerek.  Lebih parah lagi, terdapat dua sekolah yang nol pendaftar hingga pekan pertama masuk sekolah. Yaitu, SDN Sotang, dan SDN Dasin 1. Kedua sekolah itu masuk di Kecamatan Tambakboyo, Tuban.  Kabid Pendidikan Sekolah Dasar Dispendik Tuban Ismail menyatakan, minimnya pendaftar di sejumlah SDN itu karena lulusan TK/RA pada tahun ini jumlahnya sangat minim. Hal itu seiring keberhasilan program keluarga berencana (KB). Dia menyebut, kondisi itu juga terjadi di daerah lain.  Meski banyak SDN yang kekurangan siswa, Ismail memastikan pemkab tidak akan bergegas melakukan merger. Upaya yang dilakukan sekarang ini adalah peningkatan kualitas pendidikan di semua SDN. Dia mengakui kualitas SDN yang belum merata.  ‘’Keinginan Mas Lindra (bupati Tuban, Red), tidak ada lagi sekolah yang dimerger dengan alasan kekurangan siswa. Justru kualitasnya yang harus ditingkatkan,’’ ujarnya kepada Jawa Pos Radar Tuban.  Pendidik yang juga Plt kepala Bidang PAUD dan Dikmas Dispendik Tuban ini mengungkapkan, selain lima sekolah tersebut. masih ada puluhan SDN lain yang jumlah siswanya tidak mencapai 10 orang. Padahal, untuk mencukupi satu rombongan belajar (rombel), dibutuhkan 28 siswa.  Sekolah-sekolah yang masih belum memenuhi pagu, lanjut Ismail, masih boleh menerima siswa. Soal sistem zonasi yang sudah berjalan tiga tahun, dia mengatakan masih disempurnakan. Dia menerangkan, zonasi adalah program pemerintah untuk memeratakan pendidikan agar tidak tersentral di kawasan kota saja.  Soal dampak zonasi yang membuat banyak orang tua siswa menyekolahkan anaknya ke SD swasta atau MI, menurut dia, hal tersebut adalah bagian dari proses pemerataan pendidikan.  Di Lamongan, juga tidak jauh beda. Dari laporan Jawa Pos Radar Lamongan, setidaknya ada tiga SDN yang mengalami krisis peserta didik. Ketiganya tidak mendapatkan siswa baru pada PPBD tahun ini. Ketiganya adalah SDN Ngujungrejo, Kecamatan Turi, SDN 1 Jegrek, dan SDN 2 Sidomulyo, Kecamatan Modo.  Di Bojonegoro, berdasar data PPDB 2022 seperti ditulis Jawa Pos Radar Bojonegoro, enam juga nol pendaftar. Keenam sekolah itu adalah SDN Clebung 1, Kecamatan Bubulan; SDN Piyak, Kecamatan Kanor; SDN Soko 3, Kecamatan Temayang; SDN Nglampin 5, Kecamatan Ngambon. Selain itu, SDN Siwalan 2, Kecamatan Sugihwaras, dan SDN Miyono 3, Kecamatan Sekar.

Banyak SDN di Jatim Nol Murid, Indikator Program KB Berhasil?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/BRIPDA-NUGRAHA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Polri kembali membuka pendaftaran calon anggota Polri. Proses pendaftaran tengah berjalan di Polres jajaran. Termasuk di lingkungan Polda Jatim. Selain melalui proses pendaftaran, Polda Jatim melalui Biro Sumber Daya Manusia (SDM) juga melakukan rekrutmen Polisi Santri.  Apa itu? Rekrutmen proaktif Bintara Polri yang berasal dari lulusan atau kalangan pondok pesantren (Ponpes). Terutama dari mereka yang mempunyai prestasi. ‘’Polda Jatim juga telah banyak merekrut anggota Polri dari berbagai kalangan, termasuk dari lulusan Pondok Pesantren,” kata Kepala Biro SDM Polda Jatim Kombespol Harry Kurniawan, Kamis (7/4).  Salah seorang contoh rektrutmen anggota Polri dari jalur Polisi Santri adalah Mohammad Alfian Masyruri. Dia adalah hafid Alquran, lulusan dari Ponpes Nurut Taqwa Cerme, Bondowoso. ’’Dia (Alfian) terpilih dan dinyatakan lulus menjadi calon Bintara Polri dalam proses rekrutmen Proaktif Polri yang telah dilaksanakan pada tahun ini,” ujar Harry.  Selain Alfian, lanjut dia, ada juga santri lulusan Ponpes Lirboyo Kediri. Saat ini, yang bersangkutan menjadi personil Biro SDM Polda Jatim. Namanya Bripda Nugraha. ‘’Selain aktif dan bertugas sebagai salah satu personil Biro SDM, ia juga aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan seperti mengaji, sebagai takmir masjid hingga menjadi muazin di Masjid Arif Nurul Huda, Mapolda Jatim,” ungkapnya.  Dia mengungkapkan, pihaknya akan terus melakukan rekruitmen proaktif untuk menyeleseksi para calon Bintara Polri. Mereka adalah yang memiliki kemampuan khusus dalam berbagai bidang. Harapannya, SDM Polri unggul menuju Police 4.0 yang presisi.  Sementara itu, menurut Kabag Dalpers Biro SDM Polda Jatim AKBP Nanang Haryono menambahkan, saat ini Polri sudah membuka pendaftaran untuk i calon anggota Polri. Jadwal pendaftaran dan verifikasi yang dilaksankan di masing-masing Polres, untuk Taruna/i Akpol 2022 mulai 30 Maret sampai 18 April 2022. Adapun Bintara Polri 2022 mulai 31 Maret sampai11 April 2022.  Infornasi lebih jelas, lanjut dia, bisa diakses di <a href="https://penerimaan.polri.go.id">https://penerimaan.polri.go.id</a>.  Para pendaftar calon anggota Polri bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin.  Nanang menegaskan, penerimaan anggota Polri mulai pendaftaran hingga pengumuman kelulusan menggunakan prinsip bersih, transparan, akuntabel dan humanis (Betah). ‘’Dengan pengawasan yang ketat baik dari pihak internal Polri maupun pihak eksternal serta orang tua calon anggota,’’ ujar mantan Kapolres Tuban itu.  Dia menambahkan, kemampuan pribadi dan juga prestasi pendaftar sangat berperan dan diperhitungkan dalam proses pendaftaran penerimaan anggota Polri. ‘’Percaya dengan kemampuan diri dan doa restu orang tua, serta jangan percaya dengan pihak-pihak yang menjanjikan bisa menjamin kelulusan atau praktik KKN, joki ataupun calo,’’ pungkasnya.

Buka Pendaftaran Calon Anggota Polri, Juga Rekrut Polisi Santri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#SDN

Berita Terkini

96 Bangunan SD Negeri Rusak Berat di Kabupaten Tangerang, Pemkab Tangerang Hanya Bisa Perbaiki 2,6 Persen Tahun Ini

Banyak SDN di Jatim Nol Murid, Indikator Program KB Berhasil?

Buka Pendaftaran Calon Anggota Polri, Juga Rekrut Polisi Santri

Download Aplikasi JawaPos.com