<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/20/NdD6lxpuObsvn60lqlxKJEWADUILJ1B7idAtvhcr-2-3158146930.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi akan menerbitkan Surat Edaran penerapan jam malam. (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi akan menerbitkan Surat Edaran penerapan jam malam. (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Pembatasan jam malam bagi anak mulai diberlakukan di Kota Surabaya. Aturan ini tercantum dalam Surat Edaran (SE) Nomor 400.2.4/12681/436.7.8/2025, tertanggal Jumat, 20 Juni 2025. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan kebijakan ini adalah langkah konkret Pemerintah Kota (Pemkot) untuk menjaga dan melindungi anak. Dalam hal ini mereka yang berusia di bawah 18 tahun. &ldquo;Pembatasan ini bertujuan membatasi aktivitas anak di luar rumah pada malam hari, guna menghindarkan anak dari pergaulan bebas, miras, narkotika, dan kenakalan remaja lainnya," tutur Eri dalam surat edaran. Pemberlakuan jam malam anak di Surabaya dimulai pukul 22.00 WIB hingga 04.00 WIB. Selama jam malam, anak dilarang beraktivitas di luar rumah atau tempat tinggal, berkumpul di tempat umum tanpa pengawasan orang tua. "Anak dilarang melakukan aktivitas yang mengarah ke tindak kriminalitas, serta mengikuti komunitas yang berpotensi menimbulkan kenakalan remaja, seperti komunitas punk, gangster, balap liar, napza," imbuhnya. Wali Kota Eri Cahyadi berharap dengan pembatasan jam malam, anak-anak di Surabaya bisa berkonsentrasi pada pembelajaran mereka di sekolah dan bisa istirahat secara optimal. Pemkot Surabaya melakukan berbagai upaya agar aturan baru ini berhasil diterapkan. Termasuk menggandeng tokoh agama, tokoh pemuda, serta masyarakat untuk melakukan pengawasan dan pembinaan ramah anak. Upaya-upaya yang dilakukan, di antaranya, menghidupkan kembali program Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) atau Jogo Tonggo Suroboyo di masing-masing wilayah, dengan fokus pada perlindungan anak. Orang tua wajib berperan aktif sebagai garda terdepan dalam menerapkan 7 Karakter Anak Indonesia Hebat, yakni bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat.&nbsp; "Mereka (orang tua) juga wajib melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap penerapan jam malam, serta mencari tahu keberadaan anak jika berada di luar jangkauan pengawasan,&rdquo; terang Eri Cahyadi. Di era serba digital, bukan tidak mungkin anak akan kecanduan ponsel pintar. Oleh karena itu, orang tua diharapkan menerapkan gerakan 1 jam berkualitas tanpa gawai untuk meningkatkan kehangatan dalam keluarga. &ldquo;Dengan sinergi antara pemerintah, orang tua, dan masyarakat, diharapkan kebijakan jam malam dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang generasi penerus Surabaya,&rdquo; tukas Eri. (*)

Pembatasan jam malam bagi anak di Surabaya mulai berlaku, bertujuan untuk melindungi anak dari pergaulan bebas dan kriminalitas.

SE Wali Kota Surabaya: Anak-anak di Surabaya Tak Boleh Keluar di Atas Jam 22.00, Begini Alasannya 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/04/Pengawasan-RHU-saat-Ramadan-2-691230464.jpg" alt="Satpol PP Kota Surabaya memberikan sanksi teguran kepada pengelola tempat biliar yang melanggar aturan dan tetap buka saat Ramadhan, Selasa (4/3). (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Satpol PP Kota Surabaya memberikan sanksi teguran kepada pengelola tempat biliar yang melanggar aturan dan tetap buka saat Ramadhan, Selasa (4/3). (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> &nbsp; <div class=""> <div id=":50x" class="ii gt"> <div id=":50w" class="a3s aiL "> <div dir="auto">JawaPos.com -&nbsp;Belum genap seminggu Ramadan berjalan, sudah ada Rumah Hiburan Umum (RHU) di Surabaya yang kedapatan melanggar aturan. Meski larangan sudah jelas, beberapa tempat hiburan tetap nekat beroperasi. Ketua Tim Kerja Penindakan Satpol PP Surabaya, Agnis Juistityas mengatakan bahwa pihaknya mendapat aduan masyarakat terkait tempat biliar dan panti pijat (spa) di kawasan Surabaya Selatan yang tetap buka. "Kami konfirmasi kepada Disbudporapar Surabaya terkait tempat biliar. Namun untuk panti pijat, dari pantauan petugas kami tidak ada aktivitas di sana,&rdquo; ujar Agnis di Surabaya, Selasa (4/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015721218/bersinergi-dengan-dprd-pemkab-sidoarjo-rangkai-visi-metropolitan-inklusif-hingga-14-program-prioritas">Bersinergi dengan DPRD, Pemkab Sidoarjo Rangkai Visi Metropolitan Inklusif hingga 14 Program Prioritas</a>&nbsp;&nbsp; Sebelumnya, Pemkot Surabaya telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 100.3.4/3322/436.8.6/2025 untuk menjaga ketertiban masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri 2025. Dalam surat edaran tersebut, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menginstruksikan pengelola rumah biliar yang beroperasi di Kota Pahlawan untuk menutup usahanya selama Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Kecuali tempat biliar yang menjadi tempat latihan olahraga bagi para atlet, diizinkan untuk tetap buka. Dengan syarat, mengantongi izin dari Pemkot Surabaya dan surat rekomendasi KONI dan POBSI. Masih dalam aturan yang sama, Wali Kota Eri juga meminta pengelola Rekreasi Hiburan Umum (RHU) untuk menutup dan menghentikan sementara kegiatan usahanya selama Ramadhan. RHU yang dimaksud adalah Diskotik, kelab malam, panti pijat, karaoke dewasa, karaoke keluarga, spa dan pub, serta rumah musik. Hal ini berlaku bagi RHU yang berada atau menjadi fasilitas hotel dan restoran.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015721197/bojan-hodak-optimistis-persib-kembali-ke-jalur-kemenangan-melawan-persik">Bojan Hodak Optimistis Persib Kembali ke Jalur Kemenangan Melawan Persik</a> Oleh karena itu, untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Kota Surabaya dalam menjalankan ibadah puasa, Satpol PP akan meningkatkan pengawasannya selama bulan Ramadhan. "Kami juga bekerjasama dengan Dinas Koperasi (Dinkopdag), Dinas Penanaman Modal (DPM-PTSP)untuk memantau perizinan tempat usaha. Terlebih tempat yang menjual minuman beralkoholnya," ucap Agnis. Dalam kasus ini, Satpol PP Kota Surabaya memberikan teguran kepada pengelola tempat biliar. Pemilik usaha juga menandatangani Berita Acara sebagai bentuk komitmen untuk mematuhi SE Wali Kota Surabaya.</div> </div> </div> </div>

Belum genap seminggu Ramadan berjalan, sudah ada Rumah Hiburan Umum (RHU) di Surabaya yang kedapatan melanggar aturan.

Tak Patuhi SE Wali Kota Eri Cahyadi! Tempat Hiburan di Surabaya Diadukan Warga karena Tetap Buka Saat Ramadan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/pedagang-PGS-di-swab_1.jpg" alt="Ilustrasi tes usap di Pusat Grosir Surabaya (PGS). Humas Pemkot Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tes usap di Pusat Grosir Surabaya (PGS). Humas Pemkot Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Jawa Timur menyatakan keberatan dengan Surat Edaran (SE) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Dalam surat edaran itu, karyawan atau pegawai yang masuk Kota Pahlawan diminta hasil tes usap PCR  dalam 3x24 jam.  ”Aturan ini justru bisa memperlambat percepatan dan pemulihan ekonomi, khususnya di Surabaya,” ujar Koordinator Wilayah Timur 1 Aprindo Jawa Timur April Wahyu Widarti seperti dilansir dari Antara.  Dia memperkirakan pekerja di seluruh Jatim yang masuk ke Surabaya mencapai 35 ribu. Dengan aturan tes usap akan timbul biaya, sehingga pengeluaran karyawan atau pengusaha naik.  ”Sedangkan kenaikan cost jika tidak disertai kenaikan sales atau penjualan dampaknya pasti minus. Jika hal ini terus terjadi kerugian yang ditanggung perusahaan makin tinggi,” jelas April.  Dampak terdekat, kata April, adalah pemutusan hubungan kerja, sehingga menambah angka pengangguran di Jatim. Dia berharap agar Pemkot Surabaya mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut dan jika tetap memegang aturan itu perlu menyediakan pengadaan pos cek tes usap gratis yang bisa dimanfaatkan pekerja, khususnya retailer.  ”Ritel lokal saat ini di wilayah Jatim beberapa sudah ada yang berhenti operasi, karena terkendala biaya operasional, jadi diharapkan tidak menambah beban tersebut,” ucap April Wahyu Widarti.  Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengeluarkan SE No.443/6744/436.8.4/2021 pada Jumat (18/6) tentang antisipasi penyebaran Covid-19 akibat mobilitas perjalanan pekerja atau karyawan keluar masuk Kota Surabaya. Dalam SE tersebut, ditegaskan bahwa industri diimbau meminta hasil tes usap PCR karyawan atau pegawai 3x24 jam.

Aprindo Jatim Keberatan Aturan Tes Usap Bagi Pekerja Masuk Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/antigen-Jembatan-Suramadu-11.jpeg" alt="Seorang warga menjalani rapid test antigen di kaki Jembatan Suramadu sisi Kota Surabaya, Selasa (8/6). Humas Pemkot Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Seorang warga menjalani rapid test antigen di kaki Jembatan Suramadu sisi Kota Surabaya, Selasa (8/6). Humas Pemkot Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur Adik Dwi Putranto memprotes Surat Edaran (SE) Wali Kota Surabaya yang meminta hasil swab PCR bagi pekerja luar kota yang masuk Kota Pahlawan. Sebab, hal itu akan menjadi beban karyawan dan perusahaan.  ”Iya kalau jadi beban karyawan atau pengusaha sangat berat. Bisa dihitung umpamanya tidak ada fasilitas swab PCR gratis dari pemerintah, satu orang perlu biaya sekitar 1 juta untuk masuk Surabaya,” kata Adik seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Sabtu (19/6).  Menurut dia, kewajiban itu bisa menjadi beban industri apabila biayanya dibebankan pada pengusaha. Sebab, selama ini kalangan industri atau pengusaha telah banyak merugi akibat Covid-19.  Menurut dia, banyak industri di Jatim yang terpaksa merumahkan karyawan karena kondisi ekonomi tidak memungkinkan. Selain itu, SE tersebut bisa mengganggu aktivitas serta menghambat perputaran ekonomi di Kota Pahlawan tersebut.  Adik meminta Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bijak. Salah satunya dengan menerapkan penyekatan seperti di Suramadu. Sehingga, efektif dalam menekan penyebaran Covid-19.  ”Harusnya, pemkot koordinasi dengan Pemkab Gresik dan Sidoarjo untuk mengatasi ke luar masuk karyawan ke Surabaya. Orang yang bekerja di Surabaya juga cukup banyak,” ujar Adik Dwi Putranto.  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengeluarkan SE Nomor 443/6744/436.8.4/2021 tentang antisipasi penyebaran Covid-19 akibat mobilitas perjalanan pekerja atau karyawan keluar masuk kota Surabaya. Dalam SE tersebut, ditegaskan bahwa industri diimbau meminta hasil tes swab PCR karyawan atau pegawai 3x24 jam.

Kadin Jatim Protes SE Wali Kota Terkait Swab PCR Masuk Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/image-1.jpg" alt="Stadion GBT. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Stadion GBT. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berupaya mengurangi dan menanggulangi persebaran virus Covid-19. Tidak hanya warga, upaya itu dilakukan kepada staf di lingkungan Pemkot Surabaya.  Untuk itu, wali kota telah menerbitkan surat edaran (SE) pada Senin (24/8) tentang pencegahan persebaran Covid-19 di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Dalam surat edaran tersebut, terdapat beberapa poin di antaranya seluruh staf wajib melaksanakan protokol kesehatan dalam bekerja di kantor seperti cek suhu, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Selain itu, staf diharapkan melakukan penyemprotan lingkungan tempat kerja dengan disinfektan setiap pagi dan sore hari.  Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara mengataan, dalam surat edaran itu juga mengatur jadwal staf untuk melaksanakan tugas kedinasan di kantor dan tugas kedinasan di rumah secara bergantian. Selain itu, staf yang berdomisili di luar kota diperintahkan melaksanakan tugas kedinasan di rumah.  ”Staf juga diminta membersihkan diri dan mengganti pakaian ketika sampai di kantor dan sebelum pulang ke rumah serta tidak menggunakan barang ataupun perlengkapan kantor milik orang lain. Disarankan juga seluruh staf untuk membawa bekal dari rumah atau tidak makan di luar kantor,” terang Febriadhitya Prajatara pada Selasa (25/8).  Menurut Febriadhitya Prajatara , surat edaran tersebut diterbitkan berdasar hasil analisis tim satuan tugas (Satgas) atas munculnya beberapa kejadian Covid-19 di lingkungan Pemkot Surabaya.  ”Ya jadi memang kan setelah tim satgas melakukan analisa kepada beberapa kejadian confrim positif. Terutama terjadi di OPD itu kan ada beberapa analisis jadi sesuai yang di surat edaran,” kata Febri saat ditemui di kantornya.  ”Oleh karena itu surat edaran diterbitkan. Salah satunya adalah ketika sampai di kantor untuk ganti pakaian, membersihkan diri begitu juga ketika hendak pulang ke rumah,” tambah Febriadhitya Prajatara.  Febri menjelaskan, dikeluarkannya surat edaran itu bertujuan untuk melakukan antisipasi terhadap penyebaran Covid-19.  ”Kita kan tidak tahu, karena menurut para ahli pandemi virus ini bisa menyebar melalui udara. Ini sebagai langkah antisipasi saja untuk kita saling menjaga,” ujar Febriadhitya Prajatara.  Dia menambahkan, pemkot juga melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatikan (Dinkominfo) Kota Surabaya untuk menyiapkan aplikasi khusus monitoring kinerja staf yang melakukan WFH. ”Aplikasi ini untuk memantau kinerja karyawan atau staf Pemkot yang melakukan WFH. Jadi tidak bisa main-main,” terang Febriadhitya Prajatara.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=-I_SJV3H7I8

Terbitkan SE, Risma Cegah Persebaran Covid-19 di Lingkungan Pemkot

SE Wali Kota Surabaya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#SE Wali Kota Surabaya

Berita Terkini

SE Wali Kota Surabaya: Anak-anak di Surabaya Tak Boleh Keluar di Atas Jam 22.00, Begini Alasannya

Tak Patuhi SE Wali Kota Eri Cahyadi! Tempat Hiburan di Surabaya Diadukan Warga karena Tetap Buka Saat Ramadan

Aprindo Jatim Keberatan Aturan Tes Usap Bagi Pekerja Masuk Surabaya

Kadin Jatim Protes SE Wali Kota Terkait Swab PCR Masuk Surabaya

Terbitkan SE, Risma Cegah Persebaran Covid-19 di Lingkungan Pemkot

Download Aplikasi JawaPos.com