<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Museum-Sumpah-Pemuda-Dery-Ridwansah-4-2.jpg" alt="Suasana Museum Sumpah Pemuda di Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (28/10). Museum sumpah pemuda masih melakukan penutupan sementara untuk kunjungan masyarakat umum. Dari tahunke tahun museum ini ramai dikunjungi warga pada peringatan sumpah pemuda 28 Okto" width="100%">
<figcaption>Suasana Museum Sumpah Pemuda di Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (28/10). Museum sumpah pemuda masih melakukan penutupan sementara untuk kunjungan masyarakat umum. Dari tahunke tahun museum ini ramai dikunjungi warga pada peringatan sumpah pemuda 28 Okto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Sesditjen Kebudayaan Kemendikbudristek), Fitra Arda,  meresmikan Tata Pamer Pameran Tetap Museum Sumpah Pemuda di Jl. Kramat Raya No. 106, Jakarta Pusat, pada Senin (21/3/2022).  ’’Museum adalah aset bangsa kita yang sepatutnya terus dikembangkan dan dilestarikan. Melalui museum, masyarakat akan lebih mengenal identitasnya sebagai orang Indonesia, khususnya generasi muda,” ungkapnya.  Dia menambahkan, Tata Pamer Pameran Tetap Museum Sumpah Pemuda yang baru diluncurkan ini diharapkan bisa semakin melestarikan nilai-nilai Sejarah Sumpah Pemuda. Masyarakat menjadi lebih terhibur, sering berkunjung, dan lebih mudah memahami Sejarah Sumpah Pemuda.  Selain itu. Dia juga berharap Tata Pamer Pameran Tetap yang baru ini ke depannya  kolaborasi bersama berbagai komunitas agar museum tidak hanya sebagai tempar untuk menyimpan, namun dengan tata pamer saat ini akan menghadirkan museum sebagai ruang yang digemari dan menarik untuk dihadiri.  Museum Sumpah Pemuda dituntut untuk mampu mengemas informasi sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat, terutama pengunjung museum yang berkembang mengikuti kemajuan zaman. Untuk itu perlu adanya revitalisasi dalam tata pameran tetap sehingga bisa lebih diminati oleh pengunjung.  Dengan dilakukannya revitalisasi museum, sajian momen sejarah menjadi lebih menarik, atraktif, dinamis, dan interaktif untuk memberikan kesan menyenangkan dan bangga sehingga menumbuhkan semangat nasionalisme pada generasi muda Indonesia.  Jika berkunjung ke dalam museum, pengunjung akan dihadirkan cerita pergerakan pemuda Indonesia dari masa ke masa dengan berbagai macam dukungan teknologi. Seperti saat pertama masuk ke ruang pengenalan, terdapat monitor interaktif untuk mengetahui informasi umum antara lain denah, video profil, dan timelipse revitalisasi.  Lalu selanjutnya di ruang Pemuda berjuang dalam Organisasi, ada buku interaktif yang menyajikan informasi ketika pengunjung menyentuh foto-foto dan membuka lembaran buku tersebut. Yang menjadi ruangan utama dari Museum Sumpah Pemuda adalah ruang 4 atau ruang Pemuda bersatu dalam Sumpah Pemuda.  Di ruangan itu ada layar immersive yang menampikan video peristiwa kejadian di dalam ruang kongres pemuda kedua dan diperdengarkannya lagu Indonesia Raya. Pengunjung juga bisa mendengarkan lagu Indonesia Raya mulai dari versi keroncong hingga aransemen oleh Addie MS melalui holobox interaktif dan memainkan virtual orkestra konduktur di Ruang Indonesia Raya.  Di ruangan terakhir terdapat ruang Harapan, yang mana pengunjung bisa menyampaikan kesan dan pesan melalui monitor interaktif. Semua perangkat digital di Museum Sumpah Pemuda tersentralisasi pengendaliannya menggunakan aplikasi Museum Management System.  Museum Sumpah Pemuda melaksanakan proses Revitalisasi Tata Pameran Tetap mulai 23 Oktober hingga 31 Desember 2021. Kedepannya, Museum Sumpah Pemuda akan dibuka untuk umum mulai Selasa (22/3)–Minggu (27/3) pukul 09.00–15.00 WIB. (*)

Melihat Sajian Sejarah Bangsa yang Atraktif di Museum Sumpah Pemuda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/WhatsApp-Image-2020-09-27-at-16.39.33.jpg" alt="SRI MARGANA" width="100%">
<figcaption>SRI MARGANA</figcaption>
</figure>George Orwell dalam 1984 menulis, who controls the past controls the future (siapa yang menguasai masa lalu akan menguasai masa depan).  ---  HERBERT Butterfield menguatkan dengan mengatakan bahwa kita harus mempelajari masa lalu karena sudah begitu banyak peristiwa buruk yang terjadi. Penelitian sejarah yang akurat dapat membebaskan masyarakat dari ikatan masa lampau yang buruk itu. Belajar sejarah juga membantu membebaskan tirani yang dihasilkan karena pengetahuan yang tidak benar tentang masa lampau.  Pernyataan itu mengandung pengertian bahwa tirani lahir karena penulisan dan pemahaman sejarah yang tidak akurat. Sebaliknya, penulisan sejarah yang benar sering kali menjadi ancaman bagi kekuasaan yang tiran. Bahkan, Gustavson mengatakan bahwa sejarah adalah the most dangerous product bagi kekuasaan yang tiran.  Sejarah, Negara, dan Masyarakat  Tidak ada negara di dunia ini yang dapat survive tanpa sejarah. Baik oleh rezim yang tiran maupun demokratis, sejarah selalu dibutuhkan untuk mendidik warga negara menjadi good citizens. Namun, kesadaran pentingnya sejarah tidak hanya tumbuh dari penguasa, tetapi juga pada masyarakat. Sejarah yang benar berfungsi untuk mengontrol lahirnya kekuasaan absolut. Di sinilah sering terjadi tarik-menarik antara kekuasaan dan masyarakat dalam penulisan sejarah.  Di Indonesia, sejak masa kolonial hingga merdeka telah mengalami berbagai praktik rezim yang berbeda-beda dalam menyajikan sejarah sebagai komponen penting melahirkan good citizens. Di masa kolonial, negara menghadirkan sejarah sebagai komponen membangun kesadaran tentang ’’kewarganegaraan Hindia-Belanda’’. Peran bangsa Eropa ditonjolkan sebagai penemu sekaligus pembebas penduduk Nusantara dari manusia tunasejarah menjadi manusia bersejarah dan membawa mereka dari uncivilized menjadi civilized society. Para agen kolonial menganggap kolonialisme adalah ’’pembebasan’’ pribumi dari tuna peradaban.  Dalam historiografi kolonialsentris ini penduduk pribumi juga dituliskan, tetapi mereka digambarkan hanya mampu membangun peradaban tinggi dengan direction (bimbingan) bangsa India yang Hindu dan Buddha, bangsa Timur Tengah yang Islam, serta Barat yang Kristen.  Pribumi hanyalah pekerja-pekerja kasar yang diperbudak mewujudkan desain-desain peradaban asing yang dibangun di Nusantara dan selanjutnya menjadi pewaris dari kebudayaan India, China, Timur Tengah, dan Barat itu. Sementara itu, karya-karya asli pribumi dalam ribuan naskah dan manuskrip dihakimi secara akademik sebagai false, ahistoris, mistis, mitologis, irasional.  Bagi murid-murid pribumi yang mendapat kesempatan di sekolah-sekolah kolonial, historiografi kolonial dibaca sebagai delegitimasi peradaban pribumi sehingga melahirkan semangat perlawanan antikolonial. Tahun 1957, gerakan untuk melakukan dekolonisasi historiografi dimulai di Jogjakarta. Para ahli sejarah Indonesia berkumpul di UGM untuk melahirkan historiografi Indonesia-sentris, sejarah nasional yang ditulis oleh bangsa sendiri dengan perspektifnya sendiri.  Sayangnya, enam jilid buku sejarah nasional yang dianggap mewakili perspektif bangsa sendiri ini baru dapat direalisasikan di masa-masa awal rezim Orde Baru yang lahir setelah tragedi nasional yang memilukan tahun 1965. Sehingga kepentingan rezim yang baru telah memengaruhi substansi sejarah yang dicita-citakan sejak 1957 itu.  Benang Kusut  Sejak reformasi sebenarnya ada angin baru untuk menghadirkan pelajaran sejarah seperti yang diidealkan Orwell dan Butterfield di atas, yaitu sejarah yang benar sebagai pengontrol tirani. Namun, di saat publik mewacanakan demokratisasi penulisan sejarah, negara masih melahirkan kurikulum 2013 yang masih enggan dengan tafsir baru historiografi.  Pelajaran sejarah lebih ditujukan untuk pembentukan karakter dan identitas, bukan sebagai pencarian kebenaran melawan tirani. Yang dihadirkan justru glorifikasi masa lalu rezim feodalistik lama daripada mencari lesson dari dampak buruk perilaku rezim-rezim yang tiran, korup, dan feodalistik. Semangat reformasi tiba-tiba lenyap dalam pembelajaran sejarah.  Sebenarnya ada persoalan yang lebih mendasar dari hiruk pikuk di masyarakat dan media tentang draf kurikulum 2020 yang menempatkan pelajaran sejarah sekadar mata pelajaran pilihan, yaitu soal kontrol kekuasaan terhadap penulisan dan pembelajaran sejarah. Kurikulum sejarah masih diproduksi melalui prosedur yang birokratis, kurang menghargai transparansi, dan cenderung mendahulukan kepentingan kekuasaan. Permasalahan ini ditemukan dalam produksi bahan pembelajaran sejarah dari hulu hingga hilir.  Puskurbuk adalah pelaksana teknis atau lembaga yang diserahi tugas pengadaan kurikulum nasional, namun pembuat kurikulum tetaplah individu yang ditunjuk atas ’’rekomendasi’’ penguasa. Prosesnya pun tidak transparan karena tidak melibatkan masyarakat akademik dalam menentukan kualifikasinya.  Kurikulum adalah kerangka besar yang menentukan bentuk dan substansi subjek pembelajaran, sedangkan substansi pembelajaran dimanifestasikan dalam buku pelajaran. Idealnya, antara si pembuat kurikulum dan penulis buku pelajaran harus ada pemahaman yang sama. Dalam praktiknya hal ini tidak terjadi, bahkan yang sering ditemukan perbedaan tafsir antara si pembuat kurikulum dan si penulis buku pelajaran.  Penentuan penulisan buku pelajaran juga tidak transparan karena hanya dilakukan dengan penunjukan langsung. Sialnya, penunjukan ini tidak selalu menghasilkan buku sejarah yang berkualitas, bahkan orang yang ditunjuk sama sekali gagal menyelesaikan tugasnya. Sehingga untuk menyelesaikannya harus dilemparkan dari satu penulis ke penulis yang lain.  Sudah terlihat di masyarakat bagaimana jadinya ketika bangunan kurikulum yang dihasilkan dengan proses yang sedemikian sampai di hilir. Berbagai keluhan dan kebingungan dari guru sebagai ujung tombak yang bertugas mengimplementasikan pembelajaran sejarah di sekolah-sekolah itu menjadi cerminan adanya benang kusut birokratisasi produksi kurikulum ini. Tidak heran jika siswa-siswa sekolah spontan menjawab bahwa pembelajaran sejarah di sekolah monoton dan membosankan.  Kurikulum Sejarah Disederhanakan atau Diperbaiki?  Berkaitan dengan draf kurikulum sejarah baru 2020 yang telah beredar, hendaknya digunakan konsep atau istilah yang tepat sehingga tidak menimbulkan multitafsir dan membingungkan masyarakat. Misalnya, konsep yang dipakai adalah ’’penyederhanaan’’ kurikulum, namun substansinya ’’penghilangan’’ atau ’’peminggiran’’ mata pelajaran tertentu.  Kurikulum sejarah 2013 memang harus ’’diperbaiki’’ dan disesuaikan dengan perubahan-perubahan tentang cara pandang generasi baru tentang sejarah dan teknologi pembelajaran yang berkembang pesat saat ini. Debirokratisasi dan transparansi produksi kurikulum mutlak dilakukan dengan melibatkan masyarakat akademik yang lebih luas dan kompeten di bidangnya. Metode pembelajaran sejarah yang inovatif dan kreatif dengan pemanfaatan teknologi mutakhir menjadi kebutuhan yang mendesak agar sejarah tidak hadir secara monoton dan membosankan bagi siswa. (*)  <hr />  SRI MARGANA, Penulis adalah dosen sejarah FIB UGM.  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=HHjHFnAwYxA

Kekuasaan dan Benang Kusut Pembelajaran Sejarah Bangsa

Sejarah Bangsa

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Sejarah Bangsa

Berita Terkini

Melihat Sajian Sejarah Bangsa yang Atraktif di Museum Sumpah Pemuda

Kekuasaan dan Benang Kusut Pembelajaran Sejarah Bangsa

Download Aplikasi JawaPos.com