<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/21/askomsi-3906577721.jpg" alt="Penghargaan ASKOMPSI Digital Leadership Government (ADLG) Award 2025 di Surabaya, Kamis (20/11). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Penghargaan ASKOMPSI Digital Leadership Government (ADLG) Award 2025 di Surabaya, Kamis (20/11). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua Asosiasi Dinas Kominfo Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI) Muhammad Faisal menegaskan, peran sentral Sekda dalam mengembangkan transformasi digital di daerah. Hal itu dikatakan dalam penghargaan bergengsi Asosiasi Dinas Kominfo Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI) Digital Leadership Government (ADLG) Award 2025 di Surabaya, Kamis (20/11). "ADLG Award ini mengapresiasi peran strategis Sekda sebagai koordinator transformasi digital di daerah," jelas Faisal dikutip Antara. Dia menyebut, proses penilaian dilakukan oleh ahli kompeten tanpa intervensi. Program ini juga terus membesar, dari hanya diikuti 76 Sekda di 2022, kini sudah diikuti 207 Sekda se-Indonesia. "Kami bangga. Juara 1 akan diundang ke Korea untuk studi pelaksanaan smart city," kata Faisal. Sebagai informasi, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim Adhy Karyono meraih penghargaan bergengsi ADLG Award 2025. Dalam penghargaan tersebut, Sekda Kabupaten Sidoarjo juga meraih posisi terbaik pertama kategori Kabupaten dan Sekda Kota Malang merebut posisi terbaik pertama kategori Kota serta Kota Blitar di posisi terbaik ketiga untuk kategori kota. "Penghargaan ini adalah bukti nyata. Transformasi digital di Jawa Timur sudah&nbsp;on the track," kata Sekdaprov Jatim Adhy Karyono usai menerima ADLG Award 2025 di Surabaya. Dia menekankan, digitalisasi bukan lagi sekadar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), tapi sudah bergerak menuju Pemerintahan Digital. "Penilaian menyatakan Sekda selaku penanggung jawab sudah menjalankan tugas dengan baik. Pelayanan publik dan administrasi birokrasi Jatim sudah digital dan berdampak," kata dia. Sekda Kabupaten Sidoarjo Fenny Apridawati meraih Terbaik Pertama Kategori Sekda Kabupaten. Sekda Kota Malang Erik Setyo Santoso meriah Terbaik Pertama Kategori Sekda Kota, serta Sekda Kota Blitar Priyo Suhartono meraih Terbaik Ketiga Kategori Sekda Kota. &rdquo;Ini cermin indeks digital untuk masyarakat Jatim sudah tinggi," kata Adhy. Kepala Dinas Kominfo Jatim Sherlita Ratna Dewi Agustin menyoroti urgensi transformasi. Tingkat penetrasi internet Indonesia 2025 diprediksi naik hingga 80,66 persen. "Ke depan, kita bersiap menuju Pemerintahan Digital. Bedanya, bukan cuma pengakuan pemerintah penyedia layanan, tapi pengakuan dari masyarakat yang menikmati layanan kita," jelas Sherlita. Dia menekankan, Sekda adalah koordinator kunci, memegang peran penting dalam harmonisasi kebijakan, integrasi data, dan kualitas layanan digital. "Keteladanan Sekda adalah kunci keberhasilan implementasi yang efektif. Ini sejalan dengan Perpres 95/2018 tentang SPBE dan Perpres 82/2003 tentang percepatan transformasi digital," ujar Sherlita.

Sekda punya peran sentral dalam mengembangkan transformasi digital di daerah. Sekda menjadi koordinator transformasi digital di daerah

Peran Sentral Sekda dalam Transformasi Digital Pemerintahan di Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG20220715153133.jpg" alt="Sekdaprov Jatim Adhy Karyono. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Sekdaprov Jatim Adhy Karyono. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono memenuhi panggilan kedua Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (PP LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (22/5). Itu terkait klarifikasi harta kekayaan yang dimilikinya. Sebelumnya, KPK telah memanggil Sekdaprov Adhy untuk mengklarifikasi harta kekayaan pada Senin (10/4). Panggilan kedua dijadwalkan pada Rabu (17/5) namun Sekdaprov Adhy berhalangan hadir. Barulah pada Senin (22/5), Sekdaprov Adhy memenuhi panggilan tersebut. &rdquo;Alhamdulillah, saya bisa memenuhi panggilan KPK untuk klarifikasi LHKPN. Minggu lalu saya berhalangan hadir karena kesibukan tugas di Jatim,&rdquo; ujar Adhy Karyono. &rdquo;Tentu saja sebagai abdi negara saya pasti bersikap kooperatif memenuhi panggilan tersebut. Karena memang tidak ada yang ditutupi,&rdquo; imbuh dia. Menurut Sekdaprov Adhy, klarifikasi harta kekayaan oleh KPK itu menjadi wujud keterbukaan bagi setiap pejabat negara bahwa harta kekayaannya diperoleh dengan cara yang baik dan benar. Sekaligus bisa menjadi pencegah isu-isu negatif dan keliru yang suatu saat bisa bergulir. Sekdaprov Adhy juga mengajak ASN lain, terutama di lingkungan Provinsi Jawa Timur agar selalu transparan dan akuntabel. Hal itu sesuai dengan core value ASN ber-AKHLAK (Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif). &rdquo;Salah satunya dengan cara melaporkan harta kekayaan kita secara berkala seperti ini,&rdquo; tutur Adhy Karyono. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diserahkan Sekdaprov Adhy juga telah di-upload dan bisa diakses publik melalui elhkpn.kpk.go.id. Bukti bahwa prinsip transparansi penyelenggara negara dijunjung tinggi. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa Sekdaprov Adhy memiliki total harta mencapai Rp 7,46 miliar per tanggal 29 Maret 2023 periodik tahun 2022. Dengan rincian total tanah dan bangunan senilai Rp 4,86 miliar yang terdiri atas dua bidang tanah dan bangunan tersebut berada di Jakarta Timur seluas 102 meter persegi/86 meter persegi dengan nilai Rp 1,3 miliar dan seluas 160 meter persegi/250 meter persegi dengan nilai Rp 1,8 miliar. Satu bidang tanah dan bangunan seluas 144 meter persegi/60 meter persegi di daerah Depok Jawa Barat senilai Rp 1,3 miliar. Terakhir tanah dan bangunan di Garut seluas 3.136 meter persegi/60 meter persegi senilai Rp 460 juta. Kemudian juga tercatat kendaraan roda empat, yakni Honda HR-V 2015 senilai Rp 140 juta. Harta bergerak lain senilai Rp 243 juta, surat berharga Rp 893 juta, kas dan setara kas Rp 1,81 miliar. Selain itu, Sekdaprov Adhy disebutkan juga memiliki utang Rp 484 juta.

Sekdaprov Jatim Adhy Karyono penuhi panggilan kedua Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK, Senin (22/5), untuk klarifikasi

Sekdaprov Jatim Penuhi Panggilan KPK Klarifikasi Harta Kekayaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/sekdaprov-APBD-jatim-2023.jpg" alt="Pengesahan Raperda APBD 2023 di Kantor DPRD Jatim Surabaya, Jumat (10/11). Biro Adpim Jatim/Antara" width="100%">
<figcaption>Pengesahan Raperda APBD 2023 di Kantor DPRD Jatim Surabaya, Jumat (10/11). Biro Adpim Jatim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Raperda APBD) Tahun 2023.  Sekretaris Daerah Pemprov (Sekdaprov) Jatim Adhy Karyono mengatakan, dalam Raperda APBD 2023 disahkan pendapatan daerah sebesar Rp 28,299 triliun dan belanja daerah Rp 30,570 triliun.  ”Sedangkan untuk pembiayaan dan sisi penerimaan sebesar Rp 1,908 triliun. Sisi pengeluaran Rp 636,882 miliar, sehingga pembiayaan netto sebesar Rp 1,271 triliun. Sisa lebih pembiayaan anggaran atau Silpa tahun berkenaan sebesar nol rupiah,” kata Adhy.  Menurut dia, pengesahan Raperda APBD Jatim 2023 tersebut ditetapkan bertepatan dengan Hari Pahlawan pada 10 November.  ”Tradisi pengesahan APBD tepat pada momen peringatan hari pahlawan ini telah dilewatkan selama tiga tahun. yakni 2019, 2020, dan 2021. Tidak hanya berhasil mengembalikan tradisi pengesahan di momentum Hari Pahlawan, seluruh proses pengesahan APBD telah berpedoman pada aturan yang berlaku,” ujar Adhy.  Dia menjelaskan, proses penyusunan APBD 2023 telah dimulai sejak akhir 2021, mulai dari identifikasi isu strategis dan analisis permasalahan pembangunan, musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dari desa, kecamatan, kabupaten hingga provinsi. Selain itu, konsultasi publik dengan berbagai pemangku kepentingan, serta penyelarasan dengan rencana kerja pemerintah.  ”Tim Anggaran Pemerintah Daerah aktif berkoordinasi saat pembahasan dengan Badan Anggaran DPRD Provinsi Jatim. Masukan-masukan yang telah diberikan berdasar hasil Rapat Badan Anggaran DPRD Jatim telah diterima dan diterapkan pada APBD 2023,” ucap Adhy Karyono.

Pemprov dan DPRD Jatim Sahkan Raperda APBD 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/DPRD-Jatim-radar-surabaya.jpg" alt="DPRD Jatim - Radar SURABAYA" width="100%">
<figcaption>DPRD Jatim - Radar SURABAYA</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim dari Fraksi Gerindra Rohani Siswanto menyebut Sekdaprov Jatim Adhy Karyono ceroboh dalam mengelola anggaran.  ”Terkait dengan dana cadangan pilgub dan penyertaan modal, hanya satu komentar saya. Bapak Sekda paham aturan atau tidak?” tanya Rohani Siswanto, Senin (7/11).  Rohani menyebut, sebelum membuat dana cadangan dan penyertaan modal wajib membuat perda. ”Itu harus ditetapkan dulu perdanya, baru dianggarkan. Mekanisme dan tahap penganggarannya secara tegas diatur dalam PP 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, tertuang dalam pasal 78 dan 80,” papar Rohani Siswanto.  Tentang mekanisme dan tata cara penetapan perda, menurut dia, ada aturan dalam Permendagri 80/2015 jo Permendagri 120/2018 dan PP 12/2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota. Serta, Perda 13/2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.  ”Di situ diatur bagaimana mekanisme penetapan perda. Beda antara Raperda APBD dan non-APBD. Bedanya jauh. Ini merupakan kegagapan para pembantu gubernur,” ujar Rohani Siswanto.  ”Sedangkan terkait penganggaran dana cadangan, belanja tidak terduga (BTT) masuk komponen belanja dan dana cadangan masuk komponen pengeluaran pembiayaan, aturan mana yang dipakai model penganggaran begini. Ngawur ini,” ucap Rohani Siswanto.  Soal anggaran penyertaan modal untuk Askrida, lanjut dia, sudah melanggar PP 12/2019. ”Kok malah pakai istilah dicadangkan dulu di APBD. Aturan mana yang dipakai? Perda harus ditetapkan terlebih dulu, baru dianggarkan. Biro Hukum Setdaprov Jatim sebagai bagian dari eksekutif jangan diam saja soal tata aturan,” ujar Rohani Siswanto.  soal penambahan alokasi dana transfer dari pusat sebesar Rp 1,5 triliun, lanjut dia, DPRD Jatim paham terkait dana earmark yang sudah ditentukan penggunaannya. ”Tapi OPD yang ketempatan tidak ada yang memasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)-nya sewaktu rapat kerja dengan komisi-komisi. Sangat mungkin usul awal pada R-APBD juga ada program yang sama dengan earmark, sehingga dobel anggaran,” papar Rohani Siswanto.  Dia menduga, sangat mungkin OPD (organisasi perangkat daerah) yang ketempatan masih belum tahu kalau dapat alokasi earmark.  ”Buktinya tidak ada yang memasukkan dalam RKA-nya. Ujung-ujungnya pagu anggaran tidak sama dengan yang dibahas di komisi mitra kerja. Apa memang sengaja mau dihilangkan?” tutur Rohani Siswanto.  BPKAD Jatim, menurut dia, dalam rapat juga telah menyatakan penerimaan pembiayaan dari Silpa tahun berjalan adalah Rp 1,6 triliun dan pengeluaran pembiayaan untuk dana cadangan pilgub Rp 300 miliar. Hal itu masih sesuai dengan buku R-APBD.  ”Lho ini mau diubah untuk penerimaan dari Silpa jadi Rp 1,9 triliun dan dana cadangan pilgub menjadi Rp 600 miliar. Ini menyalahi hasil keputusan rapat. Dan, terkait dana transfer yang katanya dijabarkan secara rinci di Rapat Banggar pada 3 November. Saya punya bahan rapat Banggar 3 November lho, di sana hanya gelondongan tidak terperinci lho. Sekdaprov jangan ngeles,” kata Rohani Siswanto.  Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jatim Muhammad Fawait menambahkan, masih menjaga kemitraan dengan eksekutif. Apalagi, komitmen Fraksi Gerindra menjaga dan mengawal Gubernur Jatim sampai saat ini.  ”Hanya saja kami tidak mau gubernur dalam posisi bahaya oleh ulah bawahan. Kami menjalankan fungsi pengawasan, budgeting, dan sekaligus fungsi legislasi dengan akan menetapkan Perda tentang APBD. Kalau tidak diperhatikan, bisa saja kami akan bersurat resmi ke Kemendagri. Sekali lagi, Fraksi Gerindra akan menjaga dan mengawal gubernur. Yang membahayakan gubernur, tidak akan kami biarkan,” ucap Fawait.  Sebelumnya, Fawait mengungkapkan tiga kecerobohan sekdaprov. Salah satunya terkait Raperda Dana Cadangan Pilgub Jatim 2024 pada tahun ini Rp 300 miliar. Evaluasi Mendagri belum turun, tetapi paripurna DPRD Jatim bersama Gubernur Jatim telah mengesahkan.  Fawait mengingatkan Sekdaprov Adhy Karyono agar tidak serampangan dalam proses Raperda APBD (R-APBD) Jatim 2023. Menurut dia, ada beberapa kecerobohan dari sekdaprov yang bisa berdampak fatal pada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.  ”Kecerobohan di antaranya adalah sebelum pembahasan perubahan APBD 2022, ada pengesahan Raperda Dana Cadangan untuk Pilgub Jatim 2024 Rp 300 miliar. Raperda itu seharusnya disahkan, setelah evaluasi dari Mendagri turun. Evaluasi itu jadi penentu Raperda lanjut atau tidak. Tetapi, yang terjadi justru Raperda itu disahkan saat paripurna di DPRD Jatim, padahal evaluasi Mendagri belum turun. Dan, akhirnya tidak diperbolehkan Mendagri. Saya yakin Ibu Gubernur belum tahu perkara ini, dan ini jelas kecerobohan dari sekdaprov,” tegas Fawait, Jumat (4/11).  Sekdaprov Jatim Adhy Karyono menjawab tudingan kecerobohan dalam mengelola anggaran. Dia memberikan bantahan, Sabtu (5/11) malam.

Fraksi Gerindra DPRD Jatim Sebut Sekdaprov Banyak Ngeles Soal Anggaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG-20220720-WA0023.jpg" alt="Heru Tjahjono. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Heru Tjahjono. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Nama Heru Tjahjono, mantan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur (Jatim) muncul di survei elektabilitas calon yang berpotensi menjadi Pilgub 2024.  Hasil itu disampaikan Lembaga survei Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) yang merilis hasil pada Rabu (20/7). Incumbent Khofifah Indar Parawansa masih unggul jauh dari nama lain.  Beberapa nama ketua parpol di Jatim mulai bergeliat dan muncul di elektabilitas cagub Jatim 2024. Di antaranya Emil Dardak yang saat ini menjabat sebagai Wagub Jatim dan Ketua Demokrat Jatim.  Kemudian, Ketua PDIP Jatim Kusnadi, Ketua Gerindra Jatim Anwar Sadad, Ketua Golkar Jatim M. Sarmuji, Ketua PKB Jatim Abdul Halim Iskandar, dan Ketua PPP Jatim Mundjidah Wahab.  Nama mantan Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono dan Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang juga Sekjen PBNU juga muncul. Keduanya merupakan sosok yang cukup dikenal di Provinsi Jatim.  ”Saat ini, elektabilitas Khofifah Indar Parawansa masih dominan, belum ada calon atau nama lain yang mendekati elektabilitas Khofifah. Untuk saat ini belum terkejar. Yang menarik adalah munculnya nama Heru Tjahjono, mantan Sekdaprov Jatim. Heru banyak disebut responden di wilayah Mataraman. Beliau pernah menjadi Bupati Tulungagung dua periode,” papar Baihaki Sirajt, direktur ARCI pada Rabu (20/7).  Menurut Baihaki, meski Khofifah memiliki elektabilitas tertinggi, tetap saja angkanya belum aman. Alhasil, muncul beberapa nama baru.  ”Ya masih ada potensi calon lain kalau serius digarap wilayah Jatim. Tapi angka Khofifah juga belum sepenuhnya aman, meski selisihnya dengan nama atau calon lain jauh,” ujar Baihaki Sirajt.  Pilihan warga pada ketua parpol di Jatim masih kecil. Dia menyarankan parpol untuk bekerja lebih keras sehingga dapat menaikkan elektabilitas mereka.  Saat dikonfirmasi, Heru Tjahjono mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada masyarakat. ”Terima kasih atas kepercayaannya,” ujar Heru, mantan Bupati Tulungangung selama 2 periode itu.  Survei ARCI ini dilakukan pada 25 Juni–10 Juli. ARCI menggunakan metodologi multistage random sampling dengan 1.200 responden. Survei ini memiliki margin of eror kurang lebih 2,8 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.  Berikut hasil survei ARCI elektabilitas calon yang berpotensi mengikuti Pilgub Jatim 2024: <ol> 	<li>Khofifah Indar Parawansa: 31,25 persen</li> 	<li>Emil Elestianto Dardak: 10,91 persen</li> 	<li>Tri Rismaharini: 7,09 persen</li> 	<li>Saifullah Yusuf: 6,50 persen</li> 	<li>Anwar Sadad: 5,25 persen</li> 	<li>Abdul Halim Iskandar: 5,08 persen</li> 	<li>Bambang DH: 4,41 persen</li> 	<li>Azwar Anas: 3,75 persen</li> 	<li>Sarmuji: 3,42 persen</li> 	<li>Puti Soekarno: 2,91 persen</li> 	<li>Kusnadi: 2,71 persen</li> 	<li>Thoriqul Haq: 2,42 persen</li> 	<li>Heru Tjahjono: 2,25 persen</li> 	<li>Irwan Setiawan: 2,08 persen</li> 	<li>Fadhil Muzaki: 1,8 persen</li> 	<li>Masfuk: 0,91 persen</li> 	<li>Mundjidah Wahab: 0,8 persen</li> </ol> Tidak menjawab: 6,42 persen

Nama Heru Tjahjono, Mantan Sekdaprov Muncul di Bursa Pilgub Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG20220715153133.jpg" alt="Sekdaprov Jatim Adhy Karyono. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Sekdaprov Jatim Adhy Karyono. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Jawa Timur resmi melantik Adhy Karyono menjadi Sekretaris Daerah Provinsi Jatim di Gedung Negara Grahadi, Jumat (15/7).  Adhy Karyono terpilih berdasar penilaian akhir dari Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (JPTM) setelah melewati seluruh tahap seleksi. Mulai dari seleksi administrasi, assessment, penulisan makalah, wawancara, dan rekam jejak.  Adhy Karyono dilantik berdasar Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2022 yang ditetapkan pada 24 Juni 2022.  Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa berpesan kepada Adhy untuk memperhatikan beberapa hal. Di antaranya mengombinasikan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) tahun ini dengan tahun 2023.  ”RAPBD 2023 harus nyambung dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Harus dilihat lagi supaya bersinergi dengan seluruh pihak,” ucap Khofifah.  Khofifah tak hanya meminta Adhy bekerja sama dengan organisasi perangkat daerah (OPD), namun juga dengan organisasi eksternal.  ”Harus ada sinergitas orkestrasi. Bukan hanya dengan OPD pemprov, tapi juga bupati/wali kota, DPRD, forkopimda utama, dan lainnya. Lalu instansi vertikal, perguruan tinggi, serta tokoh agama,” papar Khofifah.  Dia juga meminta Adhy bekerja sama dengan pesantren, NU (Nahdlatul Ulama), serta Muhammadiyah. ”Ini akan jadi referensi kecepatan pembangunan,” tambah Khofifah.  Khofifah menambahkan, Sekdaprov sudah ditunggu tugas merampungkan dan merumuskan P-APBD yang harus segera dibahas bersama DPRD Jatim.  Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Adhy Karyono menegaskan, akan senantiasa bekerja dan menjalankan amanah sebaik-baiknya. Sesuai petunjuk dan arahan dari Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur.  ”Saya siap menjalankan amanah. Saya akan bekerja dengan sebaiknya,” tutur Adhy usai acara pengambilan sumpah jabatan.

Banyak PR untuk Adhy Karyono, Sekdaprov Jatim yang Dilantik Hari Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/1647249241216.jpg" alt="Ilustrasi Gedung Negara Grahadi Surabaya. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung Negara Grahadi Surabaya. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Bursa jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur (Sekdaprov Jatim) masih bergulir. Besok, Selasa (15/3) hingga Kamis (18/3), seleksi lanjutan akan digelar.  Seleksi lanjutan itu akan diikuti delapan orang yang mendaftar. Mereka sampai tahap itu setelah lolos verifikasi administrasi.  Bakal calon sekdaprov di antaranya Adhi Karyono. Dia merupakan pejabat Kemensos. Kemudian Benny Sampirwanto, asisten I Sekdaprov Jatim. Ada juga Bobby Soeimarsono yang merupakan kepala BPKAD Jatim. Lalu Indah Wahyuni, kepala BKD Jatim.  Selanjutnya Jumadi, kepala Dishut Jatim. Kemudian Mohammad Yasin yang sebelumnya merupakan kepala Bappeda Jatim. Ketujuh Mokhammad Sodiq Triwidiyanto, Sekda Kabupaten Ngawi. Dan terakhir Nucholis, kepala Dinas ESDM Jatim.  Dari nama-nama tersebut, enam di antaranya merupakan pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Lalu, satu pejabat eselon dua dari Kabupaten Ngawi. Serta seorang lagi dari pejabat Kementerian Sosial RI.  Sekretaris Pansel Sekdaprov Jawa Timur Aries Agung Paewai mengatakan, tes berlangsung tiga hari. Materi tes beragam. Mulai dari tes tulis, wawancara, hingga tes psikologi.  ”Pelaksanaannya bersamaan. Tes dilaksanakan di kantor Badan Kepegawaian Nasional,” kata Aries Agung ketika dihubungi pada Senin (14/3).  Aries yang juga kepala BPSDM Jatim, itu menjelaskan, pelaksanaan tes tidak berseling. Artinya, materi hari pertama dijalani semua peserta. Berbeda pada assessment yang pernah digelar pemprov. Ada pembagian kelompok dalam menjalani tes. ”Ini semua sama dan berbarengan,’’ ungkap Aries Agung.  Delapan nama yang muncul itu merupakan hasil verifikasi dan rapat panitia seleksi (pansel) terbuka pada Sabtu (12/3). Sebenarnya, ada sembilan orang yang mendaftar. Namun satu orang dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi.  Dari delapan nama tersebut, ada satu yang cukup menonjol. Yakni Jumadi, yang sekarang menjabat kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur. Dia pernah menjadi penjabat (Pj) sementara Sekdaprov Jawa Timur.  Saat ini, jabatan sekdaprov ditempati Wahid Wahyudi. Dia berposisi sebagai PK. Status definitifnya adalah kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur. Dia tidak ikut mendaftarkan diri.  Aries menjelaskan sesuai aturan, Wahid Wahyudi tidak memenuhi syarat. Pada surat keputusan pengangkatannya sebagai Pj Sekdaprov menyatakan dirinya ditunjuk untuk menyelenggarakan proses penjaringan sekdaprov.  ”Jadi tidak bisa mendaftar, tugas utamanya menyelesaikan tugas utama sekdaprov,’’ jelas Aries.  Selain itu, persyaratan usia, Wahid Wahyudi sudah tidak memenuhi syarat. Sesuai aturan, usia maksimal bakal calon sekdaprov adalah 58 tahun.  Aries menegaskan aturan usia sangat ketat. ”Kurang atau lebih sehari dari batasan usia, tidak diperbolehkan,’’ tegas Aries.  Aries meyakini proses seleksi dilaksanakan sesuai jadwal. Dasarnya, proses seleksi awal berjalan dengan baik. Tidak molor. Tahap selanjutnya diperkirakan juga bakal sama. ’’Kami berharap, kelancaran ini berlangsung hingga akhir,’’ ucap Aries.  Terpisah, Wahid Wahyudi mengatakan, fokus melaksanakan tugas sekdaprov. Langkah tersebut sesuai instruksi dan aturan yang ditetapkan.  Terkait seleksi dan asesmen bakal calon sekda definitif, dia menyerahkan kepada tim. ”Ada tim dari BKD dan panitia tersendiri yang menangani itu,’’ ungkap Wahid.

Besok, Seleksi Lanjutan Bakal Calon Sekdaprov Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/IMG20220112173820.jpg" alt="Pj Sekdaprov Jatim Wahid Wahyudi (kiri) menemui Wagub Jatim Emil Dardak (tengah) dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Pj Sekdaprov Jatim Wahid Wahyudi (kiri) menemui Wagub Jatim Emil Dardak (tengah) dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wahid Wahyudi dilantik menjadi Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. Wahid dilantik menggantikan Heru Tjahjono yang menjadi Pelaksana Harian (Plh) Sekdaprov Jatim sejak Maret 2021.  Pelantikan itu dilakukan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (12/1). Dalam acara pelantikan itu, Khofifah berpesan untuk segera tancap gas menyiapkan RAPBD 2023.  ”Seluruh hal yang memungkinkan disinergikan ya dilakukan. Termasuk di dalamnya Pak Plh Sekdaprov Jatim (Heru). Beliau masih menjadi bagian dari Pemprov Jatim sebagai Analis Kebijakan. Bapak ini punggawa birokrasi. Mohon beri masukan bagi anggota,” kata Khofifah usai pelantikan.  Khofifah juga memuji Heru yang merupakan mantan Bupati Tulungagung dua periode, pada 2003–2008 dan 2008–2013. Khofifah menyebut provinsi lain susah mendapatkan Sekdaprov yang jadi bupati 2 kali.  ”Jadi seluruh energi positif yang Bapak miliki mudah-mudahan tidak berkurang supaya beri kerja produktif Pemprov Jatim,” tutur Khofifah.  Wahid mengaku bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh pihak atas pelantikan sebagai Pj Sekdaprov Jatim. Dia akan tancap gas dalam masa 3 bulan menjabat.  ”Sore ini (12/1), saya secara resmi menjabat sebagai penjabat Sekdaprov Jatim. Kami akan berupaya bekerja sebaik-baiknya mohon dukungan dari semua pihak untuk menyukseskan program yang dicanangkan Bu Gubernur,” ucap Wahid.  Pembangunan perekonomian menjadi fokus Wahid selama menjabat. Terlebih setelah Khofifah menegaskan bahwa RAPBD 2023 wajib diperhatikan.  ”Jatim ini provinsi yang sangat strategis. Sebab, Indonesia bagian timur, yang sering disampaikan Ibu Gubernur, 70 persen lebih barang dan kebutuhan pokok dipasok dari Jatim,” ujar Wahid.  Wahid juga menyebut, sentral aktivitas masyarakat Indonesia timur berasal dari Jatim. Jumlah penduduk Jatim ditambah provinsi di Indonesia timur mencapai 34,6 persen.  ”Artinya 1/3 lebih penduduk Indonesia sentralnya ekonomi ada di Jatim. Apalagi nanti ada rencana Presiden Jokowi memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kaltim. Aktivitas di Kaltim dan wilayah sekitar akan meningkat luar biasa. Kebutuhan pokok dipasok dari Jatim sehingga ke depan aktivitas perekonomian di Jatim meningkat. Pembangunan ekonomi akan meningkat,” papar Wahid.

Kadispendik Jatim Dilantik Jadi Pj Sekdaprov

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/1641973265290.jpg" alt="Ilustrasi Gedung Negara Grahadi Surabaya. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung Negara Grahadi Surabaya. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur dilantik hari ini, Rabu (12/1). Pelantikan Pj Sekdaprov Jatim itu akhirnya dilakukan setelah jabatan tersebut kosong selama hampir satu tahun.  Berdasar informasi di internal Biro Administrasi Pimpinan, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wahid Wahyudi akan mengisi posisi tersebut.  Sesuai dengan Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri, surat keputusan terbit lima hari setelah surat persetujuan ditetapkan. Surat yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terbit 4 Januari. Artinya, gubernur harus melantik pada 9 Januari.  Namun 9 Januari bertepatan dengan hari libur. Lalu, pada Senin (10/1), Gubernur Khofifah meninjau bencana banjir bandang di Kabupaten Jember. Kemarin (11/1), mantan Menteri Sosial itu menjalani rangkaian kunjungan kerja di wilayah Malang Raya. Hari ini (12/1), gubernur dikabarkan baru akan melantik Pj yang disetujui menteri dalam negeri.  Surat Mendagri Nomor X.821.4/01/SJ menyebut Wahid Wahyudi sebagai pejabat tunggal yang disetujui sebagai Pj Sekdaprov Jawa Timur. Dia akan menggantikan Heru Tjahjono yang kini menjadi pelaksana harian pada jabatan tersebut. Selanjutnya, Wahid memiliki pekerjaan rumah selain kegiatan rutin di lingkungan birokrasi.  Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur Freddy Poernomo mengatakan, Wahid sebagai Sekdaprov Jatim akan membantu Gubernur. ”Dia akan membantu gubernur serta panitia pelaksana melakukan assessment untuk pemilihan sekda definitif,’’ terang Freddy.  Sesuai aturan, Pj sekdaprov Jawa Timur bisa atau menjadi bagian dari panitia pelaksana. Panpel akan melakukan penjaringan, lalu assessment, dan menentukan tiga nama. Mereka yang terpilih akan dikonsultasikan ke legislatif.  ”Setelah itu diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri,’’ jelas Freddy.  Sebelumnya, pelaksana harian (Plh) Sekdaprov Jawa Timur Heru Tjahjono mengungkapkan, tugasnya untuk mendampingi gubernur sudah selesai. Yakni penyusunan anggaran, pengisian jabatan kosong, serta penyederhanaan birokrasi.  Heru menjelaskan, Pj Sekda akan memiliki tugas penyelenggaraan seleksi terbuka (selter). Mantan Bupati Tulungagung dua perioda itu yakin, Wahid Wahyudi bisa melaksanakannya. Prosesnya akan netral, sebab dia tidak bisa maju mencalonkan diri sebagai sekdaprov.  ”Proses ini diperkirakan butuh waktu tiga bulan,’’ ucap Heru.  Pj Sekdaprov memiliki waktu tiga bulan. Waktu tersebut diyakini cukup untuk menyelesaikan tugas. Karena itu, Wahid harus segera tancap has dalam menjaring dan menyeleksi calon sekdaprov definitif.  Heru berpesan agar penggantinya segera melaksanakan tugas pokok serta fungsi (tupoksi). Nama-nama calon sekdaprov definitif harus segera ditetapkan dan diusulkan.

Usai Kosong Setahun, Sekdaprov Jatim Dilantik Hari Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/1641785285031.jpg" alt="Ilustrasi Gedung Negara Grahadi Surabaya. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung Negara Grahadi Surabaya. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur saat ini masih kosong sejak Maret 2021. Heru Tjahjono merupakan pejabat terakhir yang menempati posisi tersebut. Masa jabatannya selesai karena purnatugas.  Namun sebelum itu, Heru yang pernah dua periode menjabat Bupati Tulungagung itu, mengajukan diri sebagai fungsional. Otomatis, masa purna tugasnya mundur.  Kekosongan itu seharusnya diisi dengan penjabat atau Pj yang diusulkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Beredar kabar Kepala Dinas Pendidikan Wahid Wahyudi merupakan sosok yang akan menempati posisi tersebut.  Kabar itu muncul setelah surat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri beredar di masyarakat. Surat Nomor X.821.4/01/SJ itu menyatakan persetujuan atas usul nama Wahid Wahyudi. Lembaran yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu tertanggal 4 Januari 2022.  Surat tersebut mulai menimbulkan pertanyaan kapan pergantian posisi dari Plh Sekdaprov Jawa Timur Heru Tjahjono ke Wahid Wahyudi dilaksanakan. Termasuk kapan pelantikan digelar.  Ketika dikonfirmasi, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur Indah Wahyuni menyatakan, surat tersebut merupakan persetujuan atas usul. ”Jadi belum ada pelantikan,’’ kata Indah pada Senin (10/1).  Indah menyebut, surat persetujuan itu akan ditindaklanjuti dengan surat keputusan gubernur. Sesuai aturan, seharusnya surat keputusan itu akan muncul sekitar 5 hari setelah surat persetujuan diterima.  ”Nah itu nanti kewenangan gubernur,’’ ucap Indah.  Wahid Wahyudi sebelumnya merupakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdaprov Jawa Timur. Lelaki asal Lamongan itu juga pernah menjabat Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur.  Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menunjuk Heru sebagai pelaksana harian (Plh) Sekdaprov Jawa Timur. Penunjukan itu menuai kritik dari berbagai pihak. Sebab Plh ditetapkan apabila pejabat definitif mengalami halangan sementara. Yakni seperti sakit atau izin cuti.  Pada kasus tersebut, pejabat definitif tidak berhalangan sementara. Masa jabatan Heru Tjahjono selesai idealnya dipilih penjabat sementara.  Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur Freddy Poernomo mengatakan, penunjukkan Heru Tjahjono sebagai pelaksana harian kurang sesuai dengan konstitusi. ”Aturan menetapkan penggantinya adalah Pj atau Plt, bukan Plh,’’ kata Freddy.  Dia menjelaskan, Plh ditetapkan apabila pejabat definitif masih ada. Kenyataannya, pejabat definitif saat ini tidak ada. Karena itu, penunjukkan Heru sebagai Plh merupakan keputusan yang cacat hukum.  ”Kami hanya melihat pada proses penunjukkan, bukan siapa yang ditunjuk,’’ imbuh Freddy.  Selama ini, lanjut dia, dewan tidak memiliki wewenang terkait subjek yang diusulkan gubernur. Karena itu, nama-nama yang ditunjuk sebagai penjabat Sekdaprov Jawa Timur berasal dari gubernur.  ”Legislatif hanya mengawal proses pengusulan dan pelantikan. Tidak ada intervensi sama sekali,’’ ucap Freddy.  Penunjukkan Heru sebagai Plh Sekdaprov Jawa Timur sempat ramai saat pengesahan perubahan anggaran keuangan APBD Jawa Timur. Legislatif menanyakan posisi dan keabsahan Plh tersebut.  Penjelasan dari Kementerian Dalam Negeri menyatakan posisi Heru sebagai Plh sah dan tidak ada masalah. Setelah ada jaminan dari Kementerian Dalam Negeri, penyusunan anggaran tersebut dilanjutkan kembali.

Beredar Kabar Kadispendik Akan Isi Jabatan Sekdaprov Jatim yang Kosong

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sekdaprov jatim

Berita Terkini