<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/22/SD-ambruk-1213750984.png" alt="BELUM TERSENTUH PERBAIKAN: Kondisi ruang kelas SDN Waruberon yang atapnya rusak parah kemarin (21/9). Siswa sempat direlokasi sebelum bangunan ambruk." width="100%">
<figcaption>BELUM TERSENTUH PERBAIKAN: Kondisi ruang kelas SDN Waruberon yang atapnya rusak parah kemarin (21/9). Siswa sempat direlokasi sebelum bangunan ambruk.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sudah setahun atap dua ruang kelas di SDN Waruberon, Kecamatan Balongbendo, ambruk. Setahun pula siswa direlokasi ke perpustakaan dan musala. Meski sudah lama roboh, perbaikan baru dilakukan tahun depan. Titik Mulyaningsih, salah seorang guru, mengatakan, kerusakan bangunan kelas I dan II itu terlihat sejak tiga tahun lalu. Kondisinya semakin parah sampai akhirnya atapnya ambruk tahun lalu sehingga tidak bisa digunakan lagi. Karena itu, siswa belajar di perpustakaan dan musala sekolah. Namun, seluruh siswa masuk pagi. Sekolah tidak sampai menerapkan sistem sif dengan memasukkan siswa pada sore hari. &rsquo;&rsquo;Bangunan dua kelas itu sudah tidak bisa dipakai lagi karena atapnya rusak parah, sudah setahun ini tidak digunakan,&rsquo;&rsquo; katanya. Begitu mengetahui kondisi bangunan mengkhawatirkan, pihak sekolah memutuskan untuk tidak menggunakan ruang kelas tersebut. Pihaknya memasang pembatas dari bambu mengelilingi dua kelas yang rusak. &rsquo;&rsquo;Biar tidak ada siswa yang mendekat atau masuk. Takut kerobohan atap,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Pihaknya juga memasang tanda peringatan di papan tulis agar para siswa menghindari bangunan tersebut. Titik mengatakan, tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo sudah meninjau kondisi kerusakan di sana. &rsquo;&rsquo;Beberapa hari lalu sudah peninjauan lagi, tapi belum tahu perbaikannya kapan,&rsquo;&rsquo; katanya. Harapannya, perbaikan segera dilakukan agar siswa kembali nyaman belajar di kelas. Sarip, tukang kebun di sekolah tersebut, menambahkan, pihaknya selama ini sebatas menjaga agar tidak sampai ada siswa yang mendekat atau masuk ke area bangunan yang rusak. Meskipun hanya dua bangunan yang atapnya ambruk, rangkanya tersambung ke satu ruang kelas yang berada di sampingnya. &rsquo;&rsquo;Rangkanya gandeng, tapi kondisi bangunan kelasnya masih bagus,&rsquo;&rsquo; katanya. Harapannya, jika ada perbaikan, kelas yang berada di sampingnya juga ditinjau lagi apakah membahayakan dan membutuhkan perbaikan atau tidak. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/013009364/selamat-tinggal-stadion-gbt-persebaya-wajib-mencari-home-base-sementara-setelah-menjamu-arema-fc">Selamat Tinggal Stadion GBT, Persebaya Wajib Mencari Home Base Sementara Setelah Menjamu Arema FC</a> Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan, Sarana, dan Prasarana Dikbud Sidoarjo Heri Purwanto mengatakan, pihaknya sudah meninjau kondisi kelas yang ambruk. &rsquo;&rsquo;Tindak lanjutnya di rencana kerja 2024. Ini sudah didata dan diperbaiki pada 2024,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Pada tahun ini, tidak ada perbaikan. Sebab, bangunan itu akan diperbaiki total pada tahun depan. &rsquo;&rsquo;Karena itu, kelasnya dikosongkan,&rsquo;&rsquo; tandasnya.&nbsp;(uzi/c7/any)

Sudah setahun atap dua ruang kelas di SDN Waruberon, Kecamatan Balongbendo, ambruk. Setahun pula siswa direlokasi ke perpustakaan dan musala

Sudah Setahun Kelas di SDN Waruberon Sidoarjo Ambruk, Perbaikan Baru Tahun Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Sekolah-SMP-AMBRUK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - semua Siswa-siswi hingga para guru SMPN 2 Mayang mendadak heboh. Musabnya, setengah jam setelah siswa SMPN 2 Mayang masuk ruang kelas, tiba-tiba terdengar suara yang disusul getaran mirip gempa. Ternyata suara tersebut bersumber dari ruangan yang berada di paling ujung selatan deretan bangunan itu.  Sejumlah guru dan siswa yang berada di dalam kelas segera keluar. Mereka ingin mengetahui dari mana sumber suara itu berasal. Setelah melihat, ternyata bagian atap ruangan kelas VII C itu sudah ambruk.  Beberapa guru akhirnya menuju ke lokasi untuk memastikan apakah ada siswa yang menjadi korban atau tidak. Karena biasanya, sebelum jam pelajaran dimulai, ada beberapa siswa yang jalan-jalan di teras ruang kelas yang roboh tersebut.  Kepala SMPN 2 Mayang Edy Kuntoro mengatakan, ruang kelas yang ambruk itu sudah lama dikosongkan karena kerusakannya sudah cukup parah. Sejak pandemi Covid-19 atau dua tahun belakangan, kelas itu sudah tidak ditempati belajar lagi lantaran bagian atapnya mulai melengkung.  “Selama ruang kelas dikosongkan, siswa menempati perpustakaan sekolah. Sehingga insiden tersebut tidak sampai memakan korban,” katanya, Rabu (18/5). Kata dia, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 07.30 WIB.  Dia menduga, rangka atap ruang kelas yang ambruk ini tak kuasa menahan beban. Sebab, kayunya sudah lapuk. “Sepertinya tidak kuat menahan beban genting yang terpasang. Gentingnya karangpilang. Apalagi, beberapa pekan terakhir ini Mayang diguyur hujan cukup deras,” jelasnya.  Edy mengaku telah melaporkan peristiwa ini ke Dinas Pendidikan Jember. Dia pun berharap, dinas memprioritaskan perbaikan ruang kelas yang roboh tersebut agar bisa digunakan belajar kembali.

Miris! Setengah Jam Usai Siswa Masuk, Ruang Kelas SMP di Jember Ambruk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Pengadilan-NDTV-Representational.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengadilan Meksiko memvonis seorang bernama Juan Mario Velarde Gamez dengan hukuman penjara 208 tahun dalam kasus pidana pembunuhan 26 orang. Para korban, yang 19 di antaranya adalah anak-anak, tewas mengenaskan saat sebuah gedung sekolah roboh oleh gempa kuat yang mengguncang Mexico City pada 2017 silam, dikutip dari Antara.  Kantor jaksa agung Mexico City mengatakan, Juan yang merupakan direktur konstruksi pengembang gedung, telah menjamin keamanan struktur bangunan sekolah di Tlalpan, sebuah distrik di selatan ibu kota Meksiko, tanpa melakukan pengujian yang disyaratkan meski ada penyimpangan dalam pembangunan gedung tersebut.  Pengadilan juga memerintahkan Velarde untuk membayar 377.450 peso (sekitar Rp 276 juta) kepada setiap keluarga korban.  Jaksa penuntut mengatakan pada saat itu mereka telah membuka penyelidikan tentang kemungkinan adanya tindak kriminal yang dilakukan pemilik gedung dan pengawas swasta dalam peristiwa itu.  Hukuman itu dijatuhkan saat sebuah penyelidikan lain dilakukan terhadap ambruknya jembatan layang kereta api di Jalur 12 Mexico City yang juga menewaskan 26 orang. Jalur itu mengalami kerusakan parah akibat dihantam gempa yang sama, menurut data pemerintah.

Divonis Bunuh 26 Orang, Pria Ini Dihukum 208 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/f-sdn-gentong-ambruk-2b-zubaidillah.jpg" alt="Tim BPBD Kota Pasuruan sedang melakukan penyisirian korban di ruang kelas SDN Gentong, Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, yang atapnya ambruk, Selasa (5/11/2019) pagi. Ambruknya atap empat ruang kelas di sekolah ini mengakibatkan satu" width="100%">
<figcaption>Tim BPBD Kota Pasuruan sedang melakukan penyisirian korban di ruang kelas SDN Gentong, Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, yang atapnya ambruk, Selasa (5/11/2019) pagi. Ambruknya atap empat ruang kelas di sekolah ini mengakibatkan satu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tiga ruangan kelas di SD 011 Bontang Utara, kondisinya mengkhawatirkan. Bangunan panggung yang sebagian besar berbahan kayu tersebut roboh. Tempat belajar kelas 4, 5, dan 6 di Pulau Gusung, Kelurahan Guntung itu, lantainya menempel ke tanah.  Guru SD 011 Bontang Utara, Ismail mengatakan, kondisi ini terjadi sejak Sabtu (22/5) lalu. Namun, kemiringan tiang penyangga sudah terlihat sejak 2019. “Konstruksi bangunan memang sudah bergeser sejak 2019. Tambah hari terus miring,” kata Ismail dikutip dari Kaltim Pos (Jawa Pos Group).  Menurut Ismail, kondisi ini akibat abrasi air laut. Lokasi sekolah memang berada di bibir daratan. Di area tersebut sering terempas ombak besar ketika pasang. Situasi juga tidak enak dipandang mata. Sebab, saat air pasang, banyak tumpukan sampah tersangkut di area sekolah itu.  Praktis, robohnya ruangan ini mengakibatkan lantai tergenang ketika air pasang tiba. Pihak sekolah pun telah bergerak cepat dengan menyelamatkan sarana kegiatan belajar-mengajar (KBM). Meski demikian, masih ada yang mengalami kerusakan.  “Kursi, meja, dan lemari sudah sebagian kami pindahkan. Tetapi, enam lemari dari serbuk kayu hancur. Sebagian buku juga rusak,” ucapnya.  Tak hanya itu, guru terpaksa menggelar proses KBM di teras kelas. Terhitung sejak akhir 2020 lalu. Karena kondisinya sudah semakin parah. Termasuk penggunaan balai pertemuan umum (BPU) milik kampung setempat.  Sesungguhnya, pihak sekolah telah mengajukan permohonan untuk relokasi bangunan sejak 2019. Mereka berkirim surat ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud). Lokasi yang dipilih di dekat pelabuhan Gusung. Setahun berselang pihak sekolah menjadi delegasi saat musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).  “Langsung ditanggapi oleh wali kota dan menjadi prioritas utama. Selanjutnya, turun tim dari Disdik melihat kondisi itu. Perencanaan dan gambarnya sudah ada,” sebutnya.  Lokasi itu dipandang sangat aman dan nyaman. Pasalnya, tidak langsung terkena arus ombak besar. Ditambah pemandangan akan terlihat indah ketika masuk kawasan Gusung karena langsung melihat bangunan sekolah. “Jadi, bisa menjadi ikon Gusung,” terangnya.  Akan tetapi kondisi keuangan daerah sedang tak sehat, apalagi masuk pandemi Covid-19. Sehingga rencana relokasi tertunda. Ismail memaparkan sekolah ini dibangun pada 2002. Mulanya hanya ada tiga ruang kelas dan ruang guru. Bersumber dari CSR salah satu perusahaan di Kota Taman.  Kemudian pembangunan dilanjutkan dengan sumber anggaran sama berupa tiga ruangan kelas tiga tahun kemudian.  Guru kelas dua ini memaparkan, renovasi sudah terjadi dua kali. Menyasar perbaikan tiang penyangga, atap, dan pengecatan dinding. Ia tidak mengetahui persis berapa nominal anggaran yang dikucurkan. Tetapi, itu bersumber dari APBD Bontang.  Dengan kondisi ini, pihak sekolah meminta agar proses pembangunan di tempat baru segera dimulai. Paling utama ialah bangunan ruangan kelas. Prasarana lainnya dapat menyusul. Berdasarkan gambar perencanaan nantinya dilengkapi enam ruangan kelas, ruang guru, perpustakaan, kantin, toilet, dan lapangan upacara.  “Berapa pun dibangun terlebih dahulu, karena kesulitan proses KBM. Kalau yang lainnya belum, biar saja dulu. Kalau bisa tahun ini. Alangkah baiknya keseluruhan,” pintanya.  Sementara Kepala Disdikbud Akhmad Suharto, membenarkan tahun 2020 sudah disiapkan perencanaan pembangunan sekolah baru. Kebutuhan anggaran mencapai Rp 5 miliar. “Tetapi, tidak muncul anggarannya hingga tahun ini,” kata pejabat yang akrab disapa Harto ini.  Menurutnya, proses kegiatan belajar-mengajar dalam waktu dekat akan memakai BPU Gusung. Bila BPU digunakan, maka dialihkan ke tiga gazebo di kawasan tersebut. “Namanya sementara tentu kondisinya tidak membuat nyaman. Tetapi, KBM harus tetap berjalan,” sebutnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/10/01/2020/34-tahun-tak-pernah-direhab-ruang-kelas-sdn-curahkalong-5-ambruk/">4 Tahun Tak Pernah Direhab, Ruang Kelas SDN Curahkalong 5 Ambruk</a>  Diketahui, sekolah ini memiliki 64 peserta didik. Terhitung dari kelas 1 sampai 6. Selama pandemi, KBM tetap dilaksanakan secara tatap muka. Pasalnya, adanya keterbatasan fasilitas jaringan di lokasi tersebut. Meski demikian protokol kesehatan tetap dipatuhi oleh seluruh komponen.

Bangunan SD 011 Bontang Utara Ambruk, Siswa Belajar Diteras Kelas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/sd-ambruk.jpg" alt="RUSAK PARAH: Sejak dibangun 1986, ruang kelas SDN Curahkalong 5, Kecamatan Bangsalsari, ini tak pernah mendapat perbaikan. (Jumai/Jawa Pos Radar Jember)" width="100%">
<figcaption>RUSAK PARAH: Sejak dibangun 1986, ruang kelas SDN Curahkalong 5, Kecamatan Bangsalsari, ini tak pernah mendapat perbaikan. (Jumai/Jawa Pos Radar Jember)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Insiden ruang kelas yang ambruk di SDN Curahkalong 5, Kecamatan Bangsalsari, dua hari lalu (8/1) kembali mengejutkan publik. Sebab, peristiwa itu merupakan kali ketiga di Jember sepanjang dua bulan terakhir.  Jawa Pos Radar Jember mendatangi sekolah yang ambruk tersebut. Kondisi bangunannya terlihat cukup memprihatinkan. Beberapa kayunya sudah lapuk. Tiang penyangga teras di bagian depan kelas juga sudah tak kuat menahan beban.  ”Memang ruang kelas yang ambruk itu sudah setahun dikosongi. Kondisinya sudah sangat parah,” ujar Kepala SDN Curahkalong 5 Wahyoko.  Untung, terang dia, saat petaka itu terjadi sekitar pukul 13.30, siswa sudah pulang sekolah. Karena itu, lanjut Wahyoko, tak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.  Menurut dia, sejak bangunan itu berdiri 1986, khusus ruang kelas itu memang tak pernah mendapat perbaikan. Padahal, lima ruang kelas lain, termasuk ruang guru, sudah pernah direhab.  Jadi, ujar dia, selama tiga dekade lebih, ruang kelas yang ambruk itu tak pernah sekali pun direnovasi. “Hanya ada satu ruang kelas, yakni kelas III, yang kondisinya cukup parah dan memprihatinkan,” terang Wahyoko.  Sementara itu, siswa kelas III yang jumlahnya 23 anak terpaksa menempati kelas yang sama dengan siswa kelas I. Pihak sekolah mengatur jadwal kegiatan belajar-mengajar (KBM) mereka secara bergantian. Kelas I masuk pagi, sedangkan kelas III masuk siang.  ”Siswa kelas III ini masuk setelah siswa kelas satu pulang pada pukul 10.15. Karena tak ada ruang kelas lain yang bisa ditempati,” ujar Wahyoko.  Ruang kelas yang ambruk tersebut juga berdekatan dengan ruang perpustakaan, unit kegiatan siswa (UKS), dan gudang. Dengan demikian, ketika ruang kelas itu ambruk, ruangan di sebelahnya juga terdampak. Beberapa atapnya menjadi bocor.  ”Sebenarnya ruang perpustakaan ini direhab bersamaan dengan ruang kelas IV, V, VI, dan ruang guru,” ungkapnya.  Wahyoko mengaku, sebenarnya pihak sekolah sudah mengajukan permohonan rehab ke pemerintah kabupaten melalui dinas pendidikan sejak ruang kelas itu dikosongi. Bahkan, pihak sekolah juga pernah mendapat kabar kalau ruang kelas III bakal diperbaiki.  ”Tapi, setelah dicek, SDN Curahkalong 5 ternyata tidak mendapat bantuan rehab,” tuturnya.  Berkurangnya ruang kelas di sekolah setempat juga berdampak terhadap para tenaga pengajar. Guru di SDN Curahkalong 5 harus pulang lebih sore. Sebab, mereka harus menunggu siswa kelas III selesai mengikuti KBM.  ”Kami hanya berharap pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Jember, bisa melakukan perbaikan ruang kelas yang ambruk ini,” harap Wahyoko.  Hingga kemarin (9/1), reruntuhan bangunan tampak belum dibersihkan. Puing kayu dan genting terlihat berserakan. Kondisi itu cukup membahayakan. Terlebih tak ada papan peringatan atau rambu larangan semacam garis polisi. Padahal, ada sejumlah siswa yang bermain tak jauh dari bangunan yang ambruk tersebut.

34 Tahun Tak Pernah Direhab, Ruang Kelas SDN Curahkalong 5 Ambruk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Danis-Hidayat-Sumadilaga.jpg" alt="Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danis Hidayat Sumadilaga. (Dok. Pribadi)" width="100%">
<figcaption>Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danis Hidayat Sumadilaga. (Dok. Pribadi)</figcaption>
</figure>KASUS sekolah ambruk di Pasuruan, Jawa Timur, adalah salah satu contoh pembangunan fasilitas publik yang kurang cermat. Semua panduan dan aturan sudah ada, tinggal pelaksanaannya yang harus diawasi dengan ketat. Berikut wawancara wartawan Jawa Pos Taufiqurrahman dengan Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danis Hidayat Sumadilaga.  ---  Sejauh ini bagaimana assessment Kementerian PUPR terhadap kasus di Pasuruan?  Laporannya sudah masuk di meja saya. Ya, intinya, ada kegagalan kuda-kuda atap menahan beban material genting yang terlalu berat. Temboknya juga retak-retak. Hipotesisnya begitu.  Adakah faktor eksternal sebagai penyebab? Gempa, misalnya, atau guncangan lain.  Kemungkinan tidak ada.  Bagaimana agar kejadian itu tidak terulang?  Sebenarnya, panduan membangun fasilitas publik seperti sekolah sudah lengkap. Tinggal pelaksanaannya. Empat tahapan harus dilakukan dengan benar. Satu perencanaan. Meliputi desain dan sebagainya.  Yang kedua, proses pengadaan juga harus sesuai prosedur. Material dan sebagainya. Ketiga, pelaksanaan harus benar-benar sesuai spesifikasi. Kemudian, keempat, yang tidak kalah penting, adalah pengawasan terus-menerus. Pengawasan dibutuhkan agar pelaksanaan sesuai rencana.  Setujukah kalau semua pekerjaan fasilitas publik ditangani Kementerian PUPR?  Sebenarnya bisa saja. Cuma, kan jadinya berat. Bukan apa-apa. Sekarang itu kan sudah jelas wewenangnya. SD dan SMP itu di kabupaten/kota, SMA di provinsi, dan perguruan tinggi di pusat. PUPR hanya fokus pada yang ditugaskan oleh presiden untuk memperbaiki sekolah-sekolah di tempat terpencil. Daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Biar tidak ambruk.  Tapi, bukankah setiap tahun jumlah paket pekerjaan bertambah?  Benar. Tahun ini kami mengerjakan sekitar 1.900 paket gedung sekolah dan madrasah. Kami harapkan selesai 1.100 pada Desember akhir tahun ini. Dalam lima tahun ke depan sekitar 5.000 paket. Setahun seribuan paket. Sebagian besar gedung SD.  Bagaimana nasib SDN Gentong, Pasuruan, selanjutnya?  Dari rapat koordinasi, Kementerian PUPR ditugaskan untuk membangun kelas sementara sejumlah empat lokal. Lokasinya deket-deket situ saja. Sedang koordinasi dengan pemda setempat untuk lokasi lahannya. Paling sebulan selesai.  Apakah Kementerian PUPR bakal merehab secara permanen?  Belum. Masih didiskusikan.

Danis Hidayat: Sudah Ada Panduan Membangun, Tinggal Pelaksanaannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Menko-PMK-Muhadjir-Effendy-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat pertemuan konsolidasi dengan tujuh menteri dan sembilan kepala lembaga di bawah lingkup koordinasi Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (31/10/2019). Adapun konsolidasi" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat pertemuan konsolidasi dengan tujuh menteri dan sembilan kepala lembaga di bawah lingkup koordinasi Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (31/10/2019). Adapun konsolidasi</figcaption>
</figure>MENTERI Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy berharap kasus sekolah ambruk di Kota Pasuruan tidak terulang. Apalagi, sejak empat tahun terakhir, proyek fisik di sekolah telah didampingi tim ahli. Berikut wawancara Muhadjir dengan wartawan Jawa Pos M. Hilmi Setiawan di Kantor Wakil Presiden kemarin (14/11).  ---  Dari peninjauan ke SDN Gentong di Kota Pasuruan yang ambruk, apa perkembangan penanganan saat ini?  Jadi, nanti untuk mempercepat proses belajar-mengajar, dibikin sekolah darurat. Seperti di daerah bencana. Yang itu sangat layak untuk kegiatan belajar-mengajar. Dengan demikian, revitalisasi total gedung yang roboh itu tidak harus terburu-buru. Lahannya sudah ada di lapangan yang hanya berjarak 100 meter dari lokasi sebelumnya.  Presiden Joko Widodo meminta ada percepatan penanganan sekolah rusak.  Bagaimana implementasi di lapangan?  Program rehabilitasi sekolah rusak selalu dilakukan. Jumlah sekolah mencapai 216 ribu unit. Yang penting sebetulnya jumlah anggaran yang tersedia. Anggaran untuk sekolah-sekolah rusak itu selalu kami validasi. Selalu kami update. Dan pasti setiap tahun ada yang rusak di antara 216 ribu sekolah itu.  Bagaimana kelanjutan program rehabilitasi sekolah rusak ke depan?  Ada skema yang ditangani Kementerian PUPR, yaitu revitalisasi total. Bukan hanya bangunan fisik kelasnya, melainkan termasuk infrastrukturnya. Mulai halaman, sanitasi lingkungan, drainase, dan seterusnya, itu akan diganti.  Selama ini, pembangunan sekolah, baik itu unit sekolah baru maupun ruang kelas baru, indikatornya itu sekian kelas. Padahal, sekolah bukan hanya kelas. Perlu ada kamar mandi, WC, lapangan, saluran air, dan pagar. Anggarannya selalu diasumsikan melalui bantuan operasional sekolah. Padahal, dalam praktiknya, bantuan operasional sekolah habis untuk menggaji guru honorer.  Terhadap proyek renovasi sekolah supaya berjalan baik, bagaimana responsnya?  Mulai empat tahun terakhir, untuk pembangunan sekolah yang pelaksanaannya swakelola itu, ada tim pedamping. Baik itu yang dananya melalui pemerintah pusat maupun dari dana alokasi khusus (DAK), itu ada tim pendamping.  Secara teknis, seperti apa pendampingan itu?  Proyek di SD tersebut didampingi tim dari SMK jurusan konstruksi. Guru dari SMK itu ditugasi membuat rancang bangun dan mengawasi pengerjaan. Tim yang melakukan pengawasan itu harus bersertifikat.  Kemudian, untuk bangunan SMP dan SMA, harus didampingi tim dari perguruan tinggi yang punya fakultas teknik sipil. Dosen dari fakultas teknik sipil yang melakukan pendampingan bertugas sejak perancangan dan pengawasan. Dosennya juga harus bersertifikat. Jadi, kalau ada kejadian seperti itu (sekolah ambruk), kita sudah tahu (yang bertanggung jawab).

Muhadjir Effendy: Guru SMK & Dosen Kini Dampingi Proyek Fisik Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Dede-Yusuf-Eca.jpg" alt="Dede Yusuf. (Hendra Eka/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Dede Yusuf. (Hendra Eka/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>Komisi X DPR (membidangi pendidikan) mengaku pusing dalam melaksanakan pengawasan terhadap proyek pembangunan sekolah. Sebab, proyek tersebut selama ini tidak ditangani Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Berikut wawancara wartawan Jawa Pos Khafidlul Ulum dengan Wakil Ketua Komisi X Dede Yusuf di Jakarta kemarin (13/11).  ---  Apakah proyek pembangunan sekolah rusak sudah dibahas di komisi X?  Jujur, kami baru tahu kalau sejak 2018 anggaran proyek pembangunan sekolah tidak lagi di Kemendikbud, tapi ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Jadi, pembahasan dan pengawasannya tidak di komisi pendidikan, tetapi di komisi V (membidangi proyek infrastruktur). Sekarang kami tidak tahu. Kami betul-betul buta terkait proyek bangunan sekolah.  Apa usul komisi X untuk menyelesaikan persoalan tersebut?  Kami mengusulkan agar proyek pembangunan sekolah diserahkan lagi ke Kemendikbud. Kami memahami bahwa menjelang dan saat pilpres, banyak pembangunan proyek infrastruktur yang dilakukan pemerintah. Fokus pemerintah memang ke sana. Sekarang pilpres sudah selesai sehingga bisa dikembalikan ke Kemendikbud. Jika diserahkan ke PUPR, Kemendikbud (akan) lepas tangan. PUPR sudah terlalu banyak menangani proyek, mulai jalan tol, jembatan, bandara, pelabuhan, hingga banyak proyek lainnya.  Apa dampaknya jika proyek sekolah diserahkan ke Kementerian PUPR?  Akan banyak pembangunan yang tidak tepat sasaran. Selain itu, tidak sesuai dengan kebutuhan dalam kegiatan belajar-mengajar. Agar tepat sasaran, proyek harus ditangani kementerian yang selama ini menangani pendidikan. Proyek itu bukan semata-mata perbaikan kelas, tapi bagaimana proyek itu sesuai dengan kebutuhan proses belajar-mengajar. Saya sudah pernah sampaikan masalah itu ke Mendikbud. Beliau setuju kalau proyek pembangunan dikembalikan ke Kemendikbud.  Apakah komisi X pernah membahas permasalahan kewenangan proyek pembangunan bangunan sekolah itu dengan komisi V?  Kami belum pernah membahasnya dengan komisi V. Saya rasa, pertemuan (antar-pimpinan komisi) itu sangat penting dilakukan. Selama ini komisi V setuju jika proyek itu diserahkan lagi ke Kemendikbud dan komisi X yang akan melaksanakan tugas pengawasan. Sudah terlalu banyak proyek yang diawasi komisi V. Mereka juga keberatan jika harus ditambah dengan pengawasan proyek bangunan sekolah.  Seperti apa evaluasi proyek sekolah selama ini?  Masih banyak (bangunan) sekolah yang tidak bagus. Semua butuh perbaikan. Kemendikbud-lah yang tahu secara detail, apa saja (bangunan) yang diperlukan dan harus diperbaiki. Pemerintah pusat hanya membantu perbaikan sekolah rusak, bukan membangun sekolah baru. Namun, jika ada daerah yang tidak mampu membangun sekolah baru, mereka bisa mengajukannya.

Dede Yusuf: Selaraskan Infrastruktur dengan Kegiatan Belajar-Mengajar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/yenny-sucipto-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>Solusi dasar untuk mencegah ambruknya bangunan sekolah memang memperketat pengawasan anggaran. Namun, menurut Direktur Eksekutif Lembaga untuk Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran (Letraa) Yenny Sucipto, bisa juga memperbesar kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Berikut obrolan wartawan Jawa Pos Taufiqurrahman dengan Yenny kemarin (12/11).  ---  Masih ada saja anggaran pendidikan yang dikepras untuk mengurangi kualitas fasilitas pendidikan.  Bagaimana tanggapan Anda?  Skema dana pendidikan untuk infrastruktur, khususnya sekolah dasar (SD), memang sudah didesentralisasikan ke daerah dalam bentuk dana perimbangan melalui DAK (dana alokasi khusus). Hanya, selama ini bentuk evaluasi pelaksanaan program lebih diarahkan pada penyerapan anggaran. Belum menyasar pada kualitas program atau proyek yang telah berjalan.  Siapa yang wajib memperbaikinya?  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai pembina dan pengawas pemda seharusnya duduk bersama Kemendikbud khusus bicara soal membangun sistem pengawasan dalam perencanaan, pembangunan, dan kualitas infrastruktur pendidikan.  Perlukah melibatkan KPK?  Tidak hanya menggandeng penegak hukum, tapi bisa juga mengefektifkan lembaga-lembaga pengawas di bawah Kemendagri seperti inspektorat. Selama ini inspektorat belum efektif. Kalau diawasi betul, markup dalam pembangunan oleh panitia pengerjaan maupun pihak ketiga bisa dihindarkan.  Perlukah pelaksanaan pembangunan fisik pendidikan diserahkan ke lembaga lain. Misalnya, Kementerian PUPR yang sudah terbukti kualitasnya.  Bisa saja. Secara fiskal masih desentralisasi. Namun, secara implementasi proyek dikapitalisasikan ke Kementerian PUPR.  Apakah sudah ada skema yang sejenis dan berhasil?  Sepertinya belum ada. Sebab, ketika sudah didesentralisasikan, sudah menjadi kewenangan daerah. Pusat hanya mengarahkan melalui juklak dan juknis. Beberapa sektor pembangunan seperti perumahan rakyat, irigasi, jembatan, dan jalan memang didesentralisasikan. Namun, kalau semua sentralistis, bakal menyalahi konsep otonomi daerah yang desentralistis.

Yenny Sucipto: Serahkan Pelaksanaan Proyek ke Kementerian PUPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Didik-Suhardi.jpg" alt="Sekjen Kemendikbud Didik Suhardi. (Dok. Pribadi)" width="100%">
<figcaption>Sekjen Kemendikbud Didik Suhardi. (Dok. Pribadi)</figcaption>
</figure> Mengurus sistem pendidikan tanah air bukan hanya tugas pemerintah pusat. Mulai siswa, guru, gedung sekolah, hingga fasilitas penunjang pendidikan lainnya. Dibutuhkan peran pemda, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Sebab, mereka yang paling tahu data, fakta, dan kebutuhan lapangan. Berikut obrolan wartawan&nbsp;Jawa Pos&nbsp;Agas Putra Hartanto&nbsp;bersama Sekjen Kemendikbud Didik Suhardi kemarin (11/11). --- Apa respons Anda begitu tahu kabar empat ruang kelas SDN Gentong Pasuruan ambruk pada Selasa (5/11)? Tentu sedih dan ikut berduka begitu mendengar info tersebut. Ditambah kejadian itu menimbulkan dua korban jiwa. Seorang guru dan siswa yang tertimpa reruntuhan bangunan kelas. Kejadian tersebut mengingatkan kami bahwa keamanan murid dan guru sangat utama. Apa upaya Kemendikbud dalam membantu pembangunan kembali gedung sekolah tersebut? Pembangunan kembali empat ruang kelas SDN Gentong Pasuruan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah (pemda). Sebab, dana untuk pendidikan diserahkan dari pusat ke daerah sejak awal masa anggaran tahunan. Pemda punya DAK (dana alokasi khusus) maupun dana dari APBN yang sudah ditransfer ke daerah. Ada juga anggaran dari Kementerian PUPR untuk rehabilitasi dan pembangunan sarana pendidikan. Harapannya, itu menjadi salah satu yang bisa dipakai untuk menyelesaikan itu. Bagaimana skema pengajuan permohonan? Ya, kepala sekolah mengajukan ke pemerintah daerah. Karena ini tingkatnya SD (sekolah dasar), wewenangnya Pemkab Pasuruan. Pasti dibantu. Ada isu dana pendidikan dipangkas sana - sini oleh oknum pejabat SKPD. Bagaimana Kemendikbud menjamin dana tersebut tidak dipangkas ? Itu sudah urusan hukum. Tidak ada toleransi. Kalau ada sekolah yang dibangun di bawah standar spesifikasi atau kasus pungli begitu akan diurus oleh Inspektorat Pendidikan di daerah. Tentu Inspektorat Jenderal Kemendikbud juga akan terus memantau dan mengawal. Di sisi lain, data harus benar. Pemda harus membuat prioritas yang benar. Kalau prioritasnya salah, yang repot kita. Kalau ada sekolah yang dibangun di bawah standar spesifikasi, lapor ke inspektorat daerah. Mereka ikut memantau kondisi seperti itu. Kita juga akan pantau daerah. Data pokok pendidikan (dapodik) menjadi acuan untuk menyalurkan dana bantuan. Namun, tidak sedikit sekolah yang sampai sekarang dananya belum turun dari pemda. Masalahnya di mana? Memang persoalannya di daerah pendataannya belum akurat. Sehingga persoalan pendataan ini harus diteliti lagi. Karena urusan data ini yang paling serius lho. Oleh karena itu, kami akan minta dapodik diperkuat. Kemudian diverifikasi. Sehingga data-data tersebut bisa digunakan sebagai acuan. Termasuk program rehabilitasi itu. <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 235px; top: 566.656px;">&nbsp;</div>

Mengurus sistem pendidikan tanah air bukan hanya tugas pemerintah pusat. Mulai siswa, guru, gedung sekolah, hingga fasilitas penunjang pendi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sekolah ambruk

Berita Terkini