<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/27/PLN-27-3126124113.jpg" alt="Ilustrasi pembangkit listrik panas bumi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembangkit listrik panas bumi. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT PLN (Persero) mencatat kenaikan jumlah pengguna listrik hijau atau Layanan Green as a Service (GEAS) Renewable Energy Certificate (REC) sebesar 117 persen atau mencapai 7.353 pelanggan hingga akhir 2024, dari sebelumnya sebanyak 3.378 pelanggan. Untuk diketahui, REC adalah salah satu instrumen produk hijau inovasi PLN untuk mempermudah pelanggan dalam mendapatkan pengakuan atas penggunaan energi baru terbarukan (EBT) yang transparan, akuntabel, dan diakui secara internasional. REC PLN memvalidasi bahwa produksi tenaga listrik per Megawatt hour (MWh) yang digunakan pelanggan berasal dari energi listrik hijau yang telah terverifikasi. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyampaikan, REC merupakan solusi bagi sektor industri dan bisnis untuk memperoleh listrik hijau yang andal dan terjangkau. Pasalnya, seiring perkembangan zaman, permintaan produk yang dihasilkan melalui energi bersih menjadi faktor penting dalam menjaga daya saing industri. &ldquo;Sebagai tulang punggung penyedia EBT nasional, PLN berkomitmen meningkatkan daya saing industri dengan menyediakan layanan listrik hijau yang 100 persen dipasok oleh pembangkit EBT kami melalui REC. Kami siap melayani kebutuhan listrik hijau untuk sektor bisnis dan industri dengan proses yang mudah dan cepat," kata Darmawan dalam keterangannya, Senin (27/1). Darmawan melanjutkan, sejak diluncurkan pada tahun 2020, penjualan REC terus mencatatkan pertumbuhan signifikan mencapai 10,99 Terawatt hour (TWh) hingga tahun 2024. Dari total penjualan tersebut, 49 persen dicapai pada tahun 2024 atau sebesar 5,38 TWh, meningkat dibanding tahun 2023 yang sebesar 3,54 TWh atau mampu tumbuh 52 persen. &ldquo;Hal ini tidak lepas dari semakin tingginya minat pelanggan khususnya sektor bisnis dan industri terhadap REC,&rdquo; lanjutnya. Ia juga mengungkapkan bahwa pelanggan REC terdiri dari perusahaan kenamaan. Seperti Nike, PT Cheil Jedang Indonesia, PT Asahimas Chemical, PT Agincourt Resources, PT Indah Klat Pulp &amp; Paper Tbk, PT Air Liquide Indonesia, PT South Pacific Viscose, PT Sorini Agro Asia Corporindo, PT Smelting, dan PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia. Lebih lanjut Darmawan, juga memprediksi bahwa ke depan minat pelanggan sektor industri dan bisnis akan semakin meningkat di tahun berikutnya. Darmawan memaparkan saat ini ada 8 pembangkit PLN yang telah menyuplai listrik hijau untuk pelanggan REC. &ldquo;Kedelapan pembangkit tersebut yakni Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang, PLTP Ulubelu, PLTP Lahendong, PLTP Ulumbu, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Cirata, PLTA Bakaru, PLTA Orya Genyem, dan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Lambur,&rdquo; pungkasnya. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

REC merupakan solusi bagi sektor industri dan bisnis untuk memperoleh listrik hijau yang andal dan terjangkau.

PLN Catat Pengguna Listrik Hijau di Sektor Industri Naik 117 Persen hingga Akhir Tahun 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/DIALOG.jpg" alt="Dialog pubik RUU KUHP" width="100%">
<figcaption>Dialog pubik RUU KUHP</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus melakukan upaya menghadapi tantangan pembangunan ketenagakerjaan pasca pandemi COVID-19. Salah satunya melalui dialog interaktif yang mempertemukan 250 pencari kerja, wirausaha/pengusaha kecil dan menengah, pengusaha (industri) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, mewakili pemerintah .  "Saya meyakini sepenuhnya akan tercipta kolaborasi yang efektif baik antara Kemnaker dengan industri dan para pemangku kebijakan dapat terimplementasi secara nyata dalam bentuk program dan kegiatan bersama, " ujar Staf Khusus Menaker, Titik Masudah dalam arahan sekaligus membuka dialog interaktif Forum Komunikasi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (TKDN) bertajuk 'Kiat Bertahan Dalam Dunia Kerja Pasca Pandemi' di Jombang, Jawa Timur, Kamis (26/1/2023).  Disrupsi kondisi ketenegakerjaan akibat pandemi Covid-19, menunjukkan adanya tren peningkatan pada jumlah pekerja formal yang dirumahkan dan pekerja formal ter-PHK. Banyak pekerja informal terpukul, karena mengalami penurunan penghasilan dan mempengaruhi tingkat perekonomiannya.  "Melalui forum komunikasi interaksi ini kami mengharapkan adanya masukan, ide dan saran dari bapak dan ibu terhadap peluang dan tantangan dalam dunia kerja pasca pandemi di Kabupaten Jombang, " ujarnya.  Data BPS Agustus 2022 menunjukkan penduduk usia kerja di Indonesia sebanyak 208.54 juta dengan angkatan kerja sebesar 144.01 juta jiwa, dan jumlah pengangguran terbuka sebanyak 8.40 juta jiwa. Kondisi ini diperburuk adanya pandemi Covid-19 sejak Maret 2020 dan memberi dampak dalam pembangunan ketenagakerjaan.  "Tujuan pembangunan ketenagakerjaan sesuai Undang-Undang akan dapat terwujud apabila seluruh pemangku kepentingan terkait terus melakukan upaya-upaya konkrit dalam meningkatkan kolaborasi dan sinergitas dalam pembangunan ketenagakerjaan," katanya.  Dalam kesempatan sama, Direktur Bina Pengantar Kerja Kemnaker, Nora Kartika Setyaningrum mengatakan dialog interaktif bertujuan untuk membantu para pencari kerja dan wirausaha memperoleh informasi kegiatan usaha atau bisnis mandiri dalam mengenali produk baru, menentukan konsep dan proses produksi, serta menyusun strategi. Termasuk memasarkan dan mengatur permodalannya untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai lebih tinggi.  "Kami ingin, para pengusaha dan pelaku UKM yang ingin membentuk suatu usaha dapat memperoleh pengetahuan mengenai segala perizinannya,” ujar Nora.

Kemnaker Pertemukan Para Pencari Kerja dan Sektor Industri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/image-4.jpg" alt="Ilustrasi tawuran. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tawuran. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo berupaya memperluas lingkup industri via hilirisasi. Indonesia tak hanya memproduksi bahan mentah, namun juga memproduksi produk olahan dari bahan tersebut.  Contoh yang Luhut elaborasikan adalah industri nikel. Indonesia adalah produsen nikel terbesar dunia. Diharapkan hilirisasi industri itu akan memeratakan sentra perekonomian Indonesia agar tidak Jawa sentris.  ”Kita nanti harapannya dapat memiliki industri baterai dari nikel yang kita produksi untuk mobil listrik. Penguasaan industri dari hulu hingga hilir akan memperkecil defisit ekspor Indonesia. Selain itu selaras dengan semangat green energy,” kata Luhut ketika hadir di Leaders Talk Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Jumat (11/3).  Luhut menyebut, perekonomian Indonesia tetap tangguh sekalipun diterpa pagebluk Covid-19. Selain itu, perekonomian masih sejalan dengan realisasi visi Indonesia menjadi negara maju sebelum 2045.  Menurut Luhut, beberapa faktor dari ketahanan itu adalah tingginya tingkat vaksinasi juga memanfaatkan dinamika geopolitik untuk kepentingan nasional.  ”Diprediksikan rata-rata pertambahan produk domestik bruto (PDB) Indonesia hingga 2045 adalah 5,8 persen per tahun. Namun apabila Indonesia dapat menjawab problematika global dengan inovasi yang transformatif, Indonesia dapat mencapai PDB rata-rata 7,2 persen per tahun,” terang Luhut.  Luhut juga memaparkan, Indonesia akan memperkokoh infrastruktur serta program digitalisasi guna mewujudkan perekonomian yang lebih efisien. Ada beberapa sektor perekonomian yang akan ditransformasikan ke jagad digital. Yakni integrasi barang dan jasa dengan produk dalam negeri. Kedua, integrasi pengelolaan ESDM untuk optimalisasi pendapatan negara dan integrasi laju pelabuhan dalam negeri untuk optimalisasi perhubungan.  ”Kami juga akan membangun infrakstruktur kabel bawah laut yang menghubungkan Amerika Serikat ke Jakarta. Tak boleh lagi urat nadi internet kita lewat Singapura agar lebih efisien. Jangan mau bangsa kita dikerdilkan,” tutur Luhut.  Luhut menambahkan, sumber energi Indonesia harus perlahan transisi dari fossil-based fuel. Oleh karena itu, segala potensi energi terbarukan di Indonesia harus dimanfaatkan semaksimal mungkin.  Menurut dia, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan di sektor energi surya, panas bumi, air, hingga angin. Indonesia berkomitmen mencapai carbon net zero per 2060 atau lebih cepat.  ”Kita juga dianugerahi hutan dan mangrove yang besar dan mampu menyimpan karbon dalam jumlah banyak. Sektor itu dapat dimanfaatkan untuk penyimpanan yang berguna untuk perdagangan karbon,” tutur Luhut.

Luhut Sebut Indonesia Akan Mulai Olah Bahan Mentah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Masuk-Mal-Tunjukkan-Kartu-Vaksin-Covid-19-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Pengunjung saat melakukan scan QR code untuk mengakses kartu vaksin sebelum memasukin pusat perbelanjaan Mall Central Park, Jakarta, Kamis (12/8/2021). Pengelola Mall mewajibkan para pengunjung untuk menunjukkan sertifikat vaksinasi untuk syarat masuk pu" width="100%">
<figcaption>Pengunjung saat melakukan scan QR code untuk mengakses kartu vaksin sebelum memasukin pusat perbelanjaan Mall Central Park, Jakarta, Kamis (12/8/2021). Pengelola Mall mewajibkan para pengunjung untuk menunjukkan sertifikat vaksinasi untuk syarat masuk pu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Situasi Covid-19 secara nasional mulai membaik. Kondisi tersebut berimplikasi terhadap sektor bisnis.  Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, dengan telah berjalannya penerapan protokol kesehatan (prokes) dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi, maka terdapat beberapa penyesuaian aktivitas masyarakat.  “Oleh karena itu, berbagai penyesuaian terhadap aturan PPKM tetap dilakukan secara gradual berdasarkan hasil evaluasi terhadap uji coba yang dilakukan di beberapa sektor dengan menggunakan platform Pedulipindungi,” ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Senin (30/8).  Penyesuaian itu, kata Luhut, berdasar pada indeks komposit mobilitas yang terpantau. Di sana terdapat peningkatan mobilitas yang sangat cepat. Penurunan indeks komposit wilayah Jawa dan Bali saat ini sudah kurang dari 5 persen dibandingkan baseline.  Adapun bentuk penyesuaian terhadap adanya kondisi yang membaik terhadap Covid-19 adalah untuk dine di dalam mal. Kini untuk pelayanan makan di dalam restoran atau dine-in bisa diisi dengan kapasitas 50 persen. Kemudian untuk jam operasional mal diperpanjang menjadi jam 21.00.  Lalu dapat dilakukan uji coba terhadap 1.000 restoran di luar mal dan yang berada di ruang tertutup. Usaha restoran itu bisa beroperasi dengan 25 persen dari kapasitas. Ketentuan ini berlaku di Surabaya, Jakarta, Bandung dan Semarang.  Selanjutnya untuk industri atau pabrik, baik yang orientasi domestik (non esensial) maupun ekspor (esensial), dapat beroperasi 100 persen. Stafnya minimal dibagi 2 sif. Dengan catatan pabrik itu memiliki IOMKI, memperoleh rekomendasi Kemenperin, dan menggunakan QR Code PeduliLindungi.  “Untuk sektor kritikal akan diwajibkan menggunakan QR Code Peduli Lindungi mulai 7 September 2021,” tegas purnawirawan TNI-AD itu.  Pekan ini pemerintah mulai melakukan perubahan kategori warna pada PeduliLindungi. Akan ditambahkan kategori warna hitam bagi orang yang teridentifikasi positif Covid atau kontak erat sehingga kita bisa lebih cepat dalam melakukan pencegahan terhadap penyebaran kasus.  “Jika orang-orang ini masih memaksa melakukan aktivitas di ruang publik, maka mereka akan langsung dievakuasi untuk isolasi atau karantina,” tegasnya.  Luhut menyebut, per 29 Agustus 2021, total masyarakat yang melakukan skrining dengan menggunakan PeduliLindungi di beberapa sektor publik seperti Pusat perbelanjaan, Industri, Olahraga dan lainnya telah mencapai 13,6 juta orang.  “Dari total 13,6 juta orang tersebut, terdapat 462 ribu orang yang masuk kategori merah, tidak diperkenankan masuk atau melakukan aktivitas oleh sistem,” pungkasnya.

Kapasitas Mal Boleh 50 Persen, Sektor Industri Beroperasi 100 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Bongkar-muat-peti-kemas-frizal.jpg" alt="GERBANG DAGANG: Bongkar muat peti kemas di Dermaga Nilam, Tanjung Perak, Surabaya. Perang dagang membuat ekspor dan impor tekstil terganggu. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>GERBANG DAGANG: Bongkar muat peti kemas di Dermaga Nilam, Tanjung Perak, Surabaya. Perang dagang membuat ekspor dan impor tekstil terganggu. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut sektor industri memberikan kontribusi dominan dalam ekspor Indonesia pada Mei 2021. Wakil menteri perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan, sektor industri menyumbang 77,30 persen dari total ekspor Indonesia sebesar USD 16,60 miliar.  Menurutnya, sektor-sektor yang memberikan sumbangan masih didominasi oleh industri besi dan baja, mesin dan elektronika, perhiasan, alas kaki, kertas dan pulp, pakaian. Bahkan, Indonesia terus melanjutkan trend surplus dalam neracara perdagangan.  “Hingga Mei 2021 tercatat surplus Indonesia sudah mencapai USD 10,17 miliar. Pada tahun 2020 secara total surplus Indonesia mencapai nilai USD 20 miliar. Ini artinya, capaian tahun 2020 bisa didapat lagi atau bahkan dilampaui,” ujarnya, dalam keterangannya, Jumat (9/7).  Sehingga, kata Jerry, kontribusi sektor Industri perlu diperkuat dan diintensifkan kepada produk industri yang padat teknologi. Ini berkaitan dengan transformasi ekonomi industri Indonesia yang arahnya untuk meningkatkan nilai tambah dan efisiensi dalam produksi.  “Kita harus terus dorong dan fasilitasi industri-industri yang padat teknologi dan menghasilkan produk berteknologi tinggi. Ini adalah sebuah keharusan, shifting adalah sebuah keharusan jika kita ingin memperkuat daya saing dan mengambil nilai tambah yang besar,” tuturnya.  Dengan demikian, semua kementerian, lembaga dan stakeholder harus meningkatkan sinergi dan kolaborasi. Kementerian perdagangan sendiri menurut Jerry bekerja keras dalam hal-hal yang berkaitan dengan sektor hilir seperti pembukaan akses pasar, fasilitasi pameran, pemasaran dan kelancaran supply chain serta standarisasi dan pengujian kualitas produk.  “Banyak yang bisa kita lakukan di Kementerian Perdagangan, namun pada intinya, kita memang harus berkolaborasi. Dengan itu kita optimis shifting produk dan industri bisa berjalan,” ucapnya.  Jerry mengatakan, generasi muda, baik para milenial dan generasi Z adalah aset sekaligus motor pendorong shifting tersebut. Pasalnya selain punya kapasitas keilmuan yang cukup, generasi muda Indonesia juga dikenal sangat kreatif dan penuh semangat.  Pihaknya berharap bahwa generasi muda terus mengembangkan inovasi dan berjejaring, baik dalam hal jaringan kerja maupun pemasaran dan permodalan. Ia yakin bahwa banyak program kementerian dan lembaga yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan produk-produk buatan mereka.  “Menurut saya, ini eranya anak-anak muda. Pola produksi dan industri sudah sangat berubah. Dulu para senior sangat mendominasi. Saat ini, semua orang bisa berperan penting. Bahkan banyak sektor dan industri yang justru dipimpin dan diarahkan anak-anak yang masih berusia belasan tahun. Artinya, siapapun punya peluang untuk memimpin saat ini,” pungkasnya.

Kemendag Sebut Industri Masih Dominasi Ekspor Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/WhatsApp-Image-2020-12-08-at-19.23.50.jpeg" alt="BERUSAHA BANGKIT: Industri baja ringan berusaha bangkit di tengah pandemi dan berharap pada 2021 lebih baik lagi. (ARFI FOR JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>BERUSAHA BANGKIT: Industri baja ringan berusaha bangkit di tengah pandemi dan berharap pada 2021 lebih baik lagi. (ARFI FOR JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sektor industri menghadapi tantangan berat selama 2020. Wabah korona yang sudah terasa pada awal 2020 membuat industri dan <a href="https://www.jawapos.com/tag/manufaktur/">manufaktur</a> harus berpikir keras. Puncaknya, ketika kasus pertama covid-19 ditemukan di Ibu Kota Jakarta dan pemerintah menetapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).  Sekjen Asosiasi Roll Forming Indonesia (ARFI) Nicolas Kesuma menuturkan, sektor konstruksi, khususnya industri baja ringan sangat terpukul. Alasannya, pada 2019 industri baja ringan dihadapkan dengan gempuran impor baja ringan dari Tiongkok secara masif.  Pada awal 2020 sejatinya industri <a href="https://www.jawapos.com/tag/baja-ringan/">baja ringan</a> nasional bisa mendapatkan peluang. Sebab, Tiongkok sebagai produsen baja ringan terbesar dunia sedang terpukul ketika ditemukannya virus korona. Seluruh industrinya dihentikan. Sayangnya, industri dalam negeri tidak mampu memanfaatkan peluang itu.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/WhatsApp-Image-2020-12-08-at-19.23.15-750x500.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Sekjen Asosiasi Roll Forming Indonesia (ARFI) Nicolas Kesuma. (Dokumentasi pribadi)  "Suplai dan demand dalam negeri saat pandemi terganggu akibat pemberlakuan PSBB. Proyek-proyek infrastruktur sebagian besar terhenti. Pabrik banyak berhenti beroperasi. Dampaknya, perekonomian terpuruk," tutur Nicolas kepada wartawan pada Rabu (9/12).  Kondisi tersebut, imbuh Nicolas, lebih berat dibanding krisis moneter pada 1998 silam. “Tantangan di tahun 2020 ini sangat berat. Pengusaha mengaku tahun 2020 ini dengan efek pandemi lebih parah dari 1998 (krisis ekonomi-red),” terang Nicolas.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/08/12/2020/sri-mulyani-tak-bisa-hanya-andalkan-apbn-dunia-usaha-harus-bangkit/">Sri Mulyani: Tak Bisa Hanya Andalkan APBN, Dunia Usaha Harus Bangkit</a>  Bentuk beratnya tantangan yang dihadapi <a href="https://www.jawapos.com/tag/sektor-industri/">sektor industri</a> pada 2020 yakni ketika pemerintah sudah menggelontorkan stimulus ekonomi, pelaku usaha belum juga bisa bangkit. Tak ayal, pemerintah pun membentuk Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (Satgas PEN). Pelaku usaha melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan utilitas produksi.  Ternyata, kata Nicolas, bangkitnya ekonomi juga dipengaruhi faktor politik, ekonomi, sosial dan teknologi (PEST). Faktor itu dianggap sangat krusial bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Insiden-insiden yang dinilai berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di Ibu Kota,  bisa berdampak pada proses <a href="https://www.jawapos.com/tag/pemulihan-ekonomi/">pemulihan ekonomi</a> pada 2021. Semua itu harus dihindari.  “Stabilitas politik sangat krusial dalam pertumbuhan ekonomi. Di samping kita tetap optimistis dalam bidang usaha, stabilitas negara pun wajib didukung penuh khususnya kepada aparat TNI/Polri yang menjaga stabilitas NKRI dari ancaman pihak mana pun," terangnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=DQMeJHTxoSE

Stabilitas Politik dan Kamtibmas Ibu Kota Pengaruhi Pemulihan Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kerugian-indofarma-membengkak-hingga-1665-persen_m_199614.jpeg" alt="Ilustrasi industri farmasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi industri farmasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian Dody Widodo, menegaskan perekonomian Indonesia khususnya di sektor industri mampu menjadi penopang ekonomi nasional dari hantaman pandemi Covid-19. Sebab, beberapa sektor industri justru mengalami peningkatan di atas 10 persen.  “Meskipun sebagian besar berada dinilai minus, namun beberapa di antaranya, bahkan industri kimia, farmasi dan obat tradisional tercatat tumbuh 14,96 persen selama triwulan III,” ujarnya dalam keterangannya, Kamis (19/11).  Selanjutnya, industri lain yang mengalami peningkatan walaupun di angka yang lebih kecil adalah industri logam sebesar 5,19 persen dan industri pengolahan seperti jasa reparasi, pemasangan mesin dan peralatan sebesar 1,15 persen. “Industri makanan dan minuman sebenarnya di awal pandemi juga tumbuh baik, namun di triwulan III mengalami penurunan,” katanya.  Sementara, Purchasing Managers Index (PMI), indikator ekonomi yang diperoleh dari survei bulanan perusahaan sektor swasta menyatakan, meskipun sempat terpuruk, namun secara keseluruhan kondisi Indonesia masih lebih kokoh di banding negara lain di tingkat ASEAN  “Alhamdulillah meskipun sempat jatuh, Indonesia pelan-pelan mulai meningkat, khususnya di bulan Agustus yang menyentuh angka 50,8. Meskipun sempat turun lagi di September dan Oktober,” kata Dody.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/19/11/2020/ini-pemicu-kinerja-perdagangan-kembali-surplus/">Ini Pemicu Kinerja Perdagangan Kembali Surplus</a>  Hal ini, kata Dody, menunjukkan sektor industri dalam negeri walau masih dalam ancaman wabah virus Covid-19, perlahan tapi pasti menunjukan perbaikan. “Diharapkan beberapa bulan ke depan, sektor manufaktur akan bergerak dengan cepat,” katanya.  Secara umum, pihaknya berkomitmen untuk terus mendorong operasional sektor industri nasional, khususnya di tengah pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini. Kemenperin juga terus berkoordinasi dengan daerah untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan industri yang masih beroperasi.  Sejumlah pelaku usaha menyambut baik kebijakan strategis yang dijalankan, khususnya dalam mendukung aktivitas sektor industri. Hal ini sebagai upaya memacu pertumbuhan ekonomi nasional di tengah masa pandemi Covid-19. Salah satunya datang dari kalangan industri farmasi yang menganggap program-program sektor industri sangat mendukung sektor ini terus beroperasi dan berproduksi.  Bahkan, kinerjanya mampu positif di tengah tekanan dampak pandemi Covid-19. Pada triwulan I tahun 2020, industri kimia, farmasi dan obat tradisional mampu tumbuh paling gemilang sebesar 5,59 persen.  Distribusi produk, khususnya ke daerah-daerah yang menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) juga dapat terus berlangsung karena didukung oleh pemerintah sehingga dapat berjalan dengan lancar.  “Artinya data yang tersaji memang menunjukan ada sektor yang mengalami peningkatan meskipun di tengah pandemi. Ini modal dan harus terus didorong,” tutupnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=f1Ma2rguM-Q

Sektor Industri Topang Perekonomian Saat Pandemi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/ARIF-SATRIA.jpg" alt="Ketua Forum Rektor yang juga Rektor Institut Petanian Bogor (IPB) Arif Satria" width="100%">
<figcaption>Ketua Forum Rektor yang juga Rektor Institut Petanian Bogor (IPB) Arif Satria</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI), Arif Satria mengungkapkan perlu adanya forum mediasi antara perguruan tinggi dengan dunia industri. Hal ini dilakukan mengingat banyaknya kasus di mana inovasi-inovasi perguruan tinggi sengaja dimatikan oleh para pelaku industri.  Bukan itu saja, kata dia banyak juga keluhan dari dunia industri akan lemahnya inovasi yang berasal dari perguruan tinggi. Maka dari itu, perlu ada wadah menampung aspirasi dunia industri.  “Untuk memediasi adanya konflik perguruan tinggi dan industri tersebut, kita memerlukan sebuah lembaga yang berfungsi memediasi konflik antar perguruan tinggi dengan dunia industri tersebut,” ungkap dia dalam keterangan tertulis, Jumat (16/10).  Selain munculnya gagasan lembaga mediator perguruan tinggi-inovasi, Arif juga menyampaikan delapan strategi lainnya untuk pengembangan inovasi dan kerjasama industri. Pertama, perlunya sinergi program kerjasama riset dan inovasi antar lembaga riset pemerintah, lembaga riset swasta, perguruan tinggi dan dunia usaha.  "Kedua, implementasi teknologi baru melalui pilot plant. Ketiga, perlunya insentif bagi industri yang R&amp;D nya bekerjasama dengan perguruan tinggi, seperti tax deduction," ujarnya.  Rektor Institut Pertanian Bogor ini juga menambahkan bahwa perlu adanya pemberian insentif kepada unit R&amp;D dan peneliti yang produknya komersial di industri. Lalu, perlunya audit teknologi yang dinilai tidak laik untuk industri.  "Keenam, perlunya mendorong pusat-pusat inovasi pada wilayah pusat pertumbuhan industri. Ketujuh, perlunya asuransi inovasi. Kedelapan, pembentukan Science Techno Park di daerah untuk mendorong pengembangan teknologi dan inovasi di setiap daerah," pungkas dia.

Mediator Sangat Dibutuhkan Atasi Gap Perguruan Tinggi dengan Industri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Agus-Gumiwang-Raka-Denny.jpg" alt="Agus Gumiwang di Istana Negara, Selasa (22/10). (Raka Denny/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Agus Gumiwang di Istana Negara, Selasa (22/10). (Raka Denny/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah optimistis kehadiran UU Omnibus Law Cipta Kerja berdampak positif terhadap dunia industri manufaktur dan tenaga kerja Tanah Air.  Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengklaim UU Cipta Kerja memberikan jaminan terhadap sektor ketenagakerjaan. Sebab, sektor manufaktur sangat bergantung dari sektor tenaga kerja.  "Kalau sektor tenaga kerja baik tentu sektor industri manufaktur akan baik. Begitu juga sebaliknya," ujar Agus Gumiwang dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (7/10).  Menurut Agus, UU Cipta Kerja selain mendorong produktivitas juga meningkatkan daya saing produk industri manufaktur Indonesia. Pada akhirnya kualitas produk-produk Indonesia dapat bersaing secara global.  Agus menyebut, UU Cipta Kerja terdapat sekitar 16 pasal yang berkaitan langsung kepada sektor industri. Nanti untuk pelaksanaannya, bakal disusun rancangan peraturan pemerintah (RPP) untuk mengimplementasikan beleid tersebut.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/07/10/2020/mendagri-tito-klaim-uu-cipta-kerja-permudah-masyarakat-buka-usaha/">Mendagri Tito Klaim UU Cipta Kerja Permudah Masyarakat Buka Usaha</a>  Adapun RPP itu terdapat lima hal yang diatur sekaligus. Pertama, kemudahan untuk mendapat bahan baku dan bahan penolong. Kedua, pembinaan dan pengawasan lembaga penilaian kesesuaian. Ketiga, berkaitan dengan industri strategis. Keempat, berkaitan dengan peran serta masyarakat dalam pembangunan industri. Kelima, tata cara pengawasan dan pengendalian usaha industri dan usaha kawasan industri.  "Ini semua sekali lagi upaya pemerintah untuk melakukan percepatan-percepatan," tutupnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=FdA-q0gwFTQ&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Kalau Tenaga Kerja Baik Tentu Industri Akan Baik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/20200826_15-1.jpg" alt="Salah satu pasien terkonfirmasi potitif tiba di tempat isolasi Covid-19 Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, di Badan Pelayanan Kesehatan Cikarang Utara, Rabu (26/8). Pradita Kurniawan Syah/Antara" width="100%">
<figcaption>Salah satu pasien terkonfirmasi potitif tiba di tempat isolasi Covid-19 Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, di Badan Pelayanan Kesehatan Cikarang Utara, Rabu (26/8). Pradita Kurniawan Syah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mencatat, sedikitnya ada 30 perusahaan yang melaporkan temuan kasus positif Covid-19 karyawannya. Sehingga, menimbulkan klaster baru di sektor industri.  ”Ada 30 lebih perusahaan yang mengonfirmasi karyawannya positif. Itu tersebar di seluruh Kabupaten Bekasi,” kata Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Nur Hidayah seperti diansir dari Antara di Badan Pelayanan Kesehatan Cikarang Utara.  Nur menyebut, salah satu klaster dengan jumlah kasus terbesar terjadi di PT LG Electronic Indonesia. Berdasar data Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Bekasi, jumlah karyawan yang terkonfirmasi positif bertambah empat menjadi total 242 orang.  Dia menganggap kondisi itu masih terkendali meski jumlah klasternya tergolong tinggi. Sebab, jumlah karyawan yang terkonfirmasi positif Covid-19 di setiap perusahaan cenderung tidak signifikan. ”Angka masih kisaran satu–dua kasus di perusahaan. Hanya memang ini tentu perlu ditekan,” ujar Nur.  Berdasar hasil peninjauan di sejumlah perusahaan, kata dia, protokol kesehatan sebenarnya telah diterapkan. Namun, masih terdapat sejumlah celah yang menjadi klaster baru seperti kerumunan di kantin saat jam istirahat serta penggunaan alat makan yang bersamaan.  ”Sebagai contoh LG itu protokolnya bagus, safety-nya bagus, K3-nya juga bagus. Tapi ternyata sebagus apapun menerapkan protokol kesehatan tapi kalau celahnya tidak ditutup jadi seperti ini. Dari analisis kami, di LG ada beberapa hal yang masih terakses bersama, misalnya peralatan makan atau saat berkumpul di kantin. Pokoknya aktivitas yang mengharuskan melepaskan masker,” ucap Nur.  Selain aktivitas di kantin, potensi persebaran Covid-19 lainnya terjadi saat pergerakan karyawan khususnya dari rumah ke tempat kerja. Di Kabupaten Bekasi terdapat sedikitnya 4.000 pabrik dengan jumlah pekerja mencapai 1,5 juta orang. Jumlah pekerja itu tiap hari bergerak karena tidak sedikit yang berdomisili di luar Kabupaten Bekasi.  ”Ada 1,5 juta pekerja Kabupaten Bekasi yang semuanya tidak tinggal di Kabupaten Bekasi, tapi juga di Kota Bekasi dan Jakarta. Setiap pergerakan pekerja itu berpotensi. Ke depan kami harus menekan potensi sumber persebaran,” kata Nur Hidayah.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=YTwNg4Oty40

Ada 30 Perusahaan di Bekasi Laporkan Kasus Covid-19

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sektor industri

Berita Terkini