<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/03/bpjs-tk-126705531.jpg" alt="LPMK se-Surabaya gandeng BPJS Ketrnagaketjaan lindungi pekerja sektor informal. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>LPMK se-Surabaya gandeng BPJS Ketrnagaketjaan lindungi pekerja sektor informal. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Langkah progresif diambil Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) se-Surabaya dengan menjalin kerja sama bersama BPJS Ketenagakerjaan. Kolaborasi ini menyasar perlindungan bagi para pekerja sektor informal seperti tukang becak, pedagang kaki lima, buruh harian, ojek daring, hingga pekerja rumah tangga&mdash;kelompok yang selama ini rentan secara sosial maupun ekonomi. Kerja sama ini dijalankan melalui program Perisai (Penggerak Jaminan Sosial Indonesia), di mana kader-kader LPMK menjadi ujung tombak dalam mendata, mendampingi, dan mengedukasi warga terkait pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan. "Ini adalah bentuk inovasi sosial yang konkret. Kami ingin memastikan bahwa masyarakat kecil, terutama yang bekerja di sektor informal, juga mendapat perlindungan jika terjadi kecelakaan kerja, kematian, maupun jaminan hari tua," ujar Joko, Koordinator Seduluran LPMK Surabaya, Selasa (3/6). Menurut Joko, langkah ini bukan hanya tentang memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, tapi juga bagian dari strategi besar menekan kemiskinan struktural yang selama ini mengakar di kota-kota besar. &ldquo;Sinergi antara LPMK dan BPJS Ketenagakerjaan yang didukung oleh regulasi dari tingkat pusat hingga kota memiliki potensi besar dalam mengentaskan kemiskinan struktural. Pekerja nonformal yang dulunya rentan dan menjadi beban pemkot kini bisa lebih produktif dan mandiri karena merasa aman secara finansial,&rdquo; tegasnya. Ia menambahkan, perlindungan sosial menjadi fondasi penting bagi ketahanan ekonomi warga. Ketika para pekerja informal merasa terlindungi, mereka akan lebih percaya diri dalam bekerja dan berusaha, tanpa cemas akan risiko-risiko kerja yang bisa membuat mereka kehilangan penghasilan. Kerja sama ini juga diperkuat oleh sejumlah dasar hukum. Di tingkat pusat, UU Nomor 24 Tahun 2011 dan UU Nomor 40 Tahun 2004 mewajibkan perlindungan jaminan sosial bagi seluruh pekerja. Sementara di daerah, Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 49 Tahun 2021 dan Nomor 58 Tahun 2023 menegaskan peran LPMK dalam fasilitasi kesejahteraan masyarakat, termasuk perlindungan bagi pekerja bukan penerima upah (BPU). Dengan kolaborasi lintas sektor ini, Surabaya menjadi kota pertama di Indonesia yang mengintegrasikan peran LPMK dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Ini sekaligus menjadi hadiah ulang tahun bagi Kota Pahlawan, yang menunjukkan semangat arek Suroboyo dalam membangun kota yang inklusif, berdaya, dan sejahtera. &ldquo;Ini contoh nyata bagaimana gotong royong bisa menjadi solusi struktural bagi masalah kemiskinan. Harapannya, inovasi ini bisa menjadi model nasional,&rdquo; tutur Joko.

LPMK Surabaya bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja informal.

Surabaya jadi Kota Pertama, LPMK dan BPJS Ketenagakerjaan Perluas Jaminan Sosial, Lindungi Tukang Becak hingga PKL

<div id="m#msg-f:1818023586857457598" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/10/1000165009-3208839601.jpg" alt="Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hasan berada di sebuah warung Tegal (warteg) di Jakarta. (Humas BPJPH)" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hasan berada di sebuah warung Tegal (warteg) di Jakarta. (Humas BPJPH)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1818023586857457598-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terus kampanye kewajiban sertifikasi halal. Khususnya di kelompok usaha mikro dan kecil (UMK). Diantaranya adalah para pengusaha warung Tegal (warteg) yang banyak berdiri di Jakarta dan sekitarnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Secara khusus Kepala BPJPH Haikal Hassan sosialisasi kewajiban sertifikasi halal bersama Komunitas Warung Nusantara (Kowantara) dan Koperasi Warung Cipta Niaga Mandiri (Kowartami). Di hadapan sekitar seratus pemilik usaha warteg, Haikal mengatakan sertifikasi halal tidak semata memenuhi aturan agama Islam saja.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi teman-teman, ini kalau wartegnya sudah bersertifikat halal, maka akan punya nilai tambah," kata Haikal kemarin (9/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, warteg yang memiliki sertifikat halal, akan berbeda dari rumah makan lainnya. Khususnya dengan rumah makan yang tidak punya sertifikat halalnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pria yang akrab disapa Haikal itu menekankan bahwa sertifikat halal akan menjadi daya tarik bagi pelaku usaha makanan minuman. Sebab memberikan rasa aman dan nyaman bagi pembeli yang datang ke warteg.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Para pembeli di warteg yang sudah ada label halal BPJPH dipasang di warungnya udah nggak usah resah dan ragu lagi deh," katanya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena semua makanan dan minuman yang dijual di warung itu sudah pasti halal. Jadi, berpotensi semakin banyak lagi tuh pembelinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia juga menyampaikan usaha warteg masuk salam kategori UMK. Sehingga bisa mendapatkan layanan sertifikasi halal gratis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Biaya gratis, bagi pelaku UMK tidak ada bayar apapun. Kalau ada pungutan biaya berarti itu penyelewengan," tegas Babe Haikal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Haikal menekankan bahwa sertifikasi halal untuk industri makanan dan minuman bagi kelompok UMK harus dikawal. Pasalnya produk sejenis dari luar negeri, juga sudah banyak yang memiliki sertifikat halal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/015397993/perdana-kunjungi-icbp-bpjph-dorong-produk-dalam-negeri-kompetitif-di-tengah-gempuran-impor-impor-berlabel-halal">Perdana Kunjungi ICBP, BPJPH Dorong Produk Dalam Negeri Kompetitif di Tengah Gempuran Impor-impor Berlabel Halal</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jangan sampai produk UMK lokal kalah bersaing, gara-gara produk asing sudah punya sertifikat halal.&nbsp;Bagi pengusaha kategori UMK, pemerintah membuka skema deklarasi halal mandiri (self declare).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Skema ini gratis alias tidak dipungut biaya. Prosesnya juga tidak terlalu rumit. Karena tidak perlu sampai pengecekan produk di laboratorium.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selama barang atau bahan yang digunakan untuk produksi sudah bersertifikat halal. Misalnya UMK ayam goreng kaki lima, ayamnya dari rumah potong yang sudah bersertifikat halal. Kemudian minyak goreng dan tepung yang digunakan juga sudah berlabel halal.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Kowantara Mukroni mengapresiasi sikap Babe Haikal bersedia menemui dan berbincang dengan pemilik warteg. Khususnya untuk memberikan arahan tentang kemudahan dalam melakukan sertifikasi halal. Dia mengatakan akan menindaklanjuti arahan-arahan dari Babe Haikal dengan melakukan pendataan dan konsultasi instensif dengan BPJPH.</div> </div> </div> </div> </div>

Dia juga menyampaikan usaha warteg masuk salam kategori UMK. Sehingga bisa mendapatkan layanan sertifikasi halal gratis.

Biar Tambah Laris, Babe Haikal Ajak Pengusaha Warteg Urus Sertifikasi Halal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/WhatsApp-Image-2020-08-30-at-13.32.31.jpeg" alt="Yandizar Erisma Sembiring, pemilik toko SRC Yandi, Bogor, saat mendekorasi toko kelontong miliknya dengan hiasan bernuansa merah putih (30/8). (Istimewa for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Yandizar Erisma Sembiring, pemilik toko SRC Yandi, Bogor, saat mendekorasi toko kelontong miliknya dengan hiasan bernuansa merah putih (30/8). (Istimewa for JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT SRC Indonesia Sembilan (SRCIS) berkolaborasi dengan PT Bank Nationalnobu Tbk. (Nobu Bank) mempermudah akses permodalan untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) toko kelontong. Kolaborasi itu dilakukan PT SRCIS dengan PT Nobu Bank melalui program kredit untuk pengusaha kuat (KRUPUK) yang diinisiasi oleh Nobu Bank untuk meningkatkan dan mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia. Chief Operating Officer Nobu Bank Steve Marciano Joe mengatakan bahwa dengan adanya program KRUPUK, para pelaku UMKM khususnya toko kelontong SRC, dapat mengakses pembiayaan yang lebih mudah dan sesuai dengan kebutuhan. "Tidak hanya untuk memperkuat modal usaha dan meningkatkan daya saing, tapi program ini juga dapat memperluas jangkauan bisnis sehingga membuka peluang untuk tumbuh lebih berkelanjutan," kata Steve dikutip Senin (18/11). KRUPUK adalah langkah inovatif untuk mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia, yang hadir sebagai alternatif solusi dalam memberikan dukungan finansial. "Kami harap, kerja sama ini bisa memperkuat ekosistem SRC dan UMKM di Indonesia sehingga nantinya bisa lebih berdaya untuk berkontribusi pada perekonomian nasional," ujar Steve. Produk KRUPUK ini sama halnya dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang peranannya ditujukan untuk memberikan sumber permodalan kepada pelaku usaha kecil. "Program ini menjadi alternatif bagi pelaku UMKM khususnya Toko SRC yang belum berhasil mendapatkan KUR. Kami optimis dapat memberikan layanan perbankan yang optimal kepada seluruh anggota SRC yang membutuhkan," tutur Steve. Program ini adalah kelanjutan dari kolaborasi SRCIS dan NOBU Bank yang telah terjalin sejak tahun 2022. Kolaborasi tersebut berangkat dari kesamaan visi kedua pihak dalam pemberdayaan UMKM, utamanya dalam hal literasi keuangan digital inklusif. Dalam dua tahun terakhir, kerja sama SRCIS dan NOBU Bank berawal dari penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) NOBU Bank melalui ekosistem digital AYO by SRC senilai lebih dari Rp68 miliar kepada sekitar 1.100 toko kelontong binaan SRCIS (Toko SRC) dan toko grosir Mitra SRC di seluruh Indonesia. Kini, kehadiran Program KRUPUK diharapkan dapat memberi manfaat yang lebih besar dengan berbagai kemudahan yang diberikan, khususnya dalam pengajuan permodalan usaha bagi para pelaku UMKM. Deputi I Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan memaparkan bahwa UMKM merupakan salah satu penopang ekonomi nasional. Hingga 2024, jumlah pelaku UMKM mencapai 99 persen dari total unit usaha di Indonesia. Dari jumlah tersebut, UMKM mampu berkontribusi hingga 60,51 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional serta dapat menyerap hampir 97 persen dari total tenaga kerja di Indonesia.&nbsp;"Kami selalu mengapresiasi kehadiran program yang ditujukan untuk mendorong pertumbuhan UMKM. Harapannya, kolaborasi antara SRCIS dengan Nobu Bank ini dapat terus melebarkan kesempatan dan memperkuat daya saing UMKM di Indonesia agar mampu tumbuh dan berkembang lebih pesat," kata Ferry. Peran penting UMKM dalam perekonomian Indonesia juga berarti sektor ini berperan vital dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, khususnya di tengah tantangan ekonomi global. "Kolaborasi ini harus menjadi contoh bagi semua pihak. Hadirnya program KRUPUK menunjukan upaya dorongan graduasi UMKM agar terjadi pemerataan kesempatan permodalan diluar penyaluran KUR dengan menghadirkan kualitas produk yang sama kompetitif," ujarnya. Direktur PT SRCIS&nbsp;Romulus Sutanto mengatakan, program KRUPUK memberikan dukungan yang penting dalam upaya pihaknya mendorong UMKM toko kelontong di Indonesia naik kelas. Program KRUPUK yang menyediakan sumber pendanaan diharapkan dapat membantu meningkatkan daya saing Toko-toko SRC. Sebab, pendanaan tersebut dapat mendukung para pemilik Toko SRC dalam mengembangkan usahanya, mulai dari peningkatan kapasitas usaha, pengembangan produk, hingga perbaikan infrastruktur yang dimiliki. Romulus menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan bentuk inovasi dan komitmen SRCIS dalam meningkatkan pembinaan dan pendampingan bagi UMKM toko kelontong yang telah dijalankan selama 16 tahun melalui program Sampoerna Retail Community (SRC). Sebagai bagian dari komitmen mengembangkan UMKM, SRCIS terbuka atas kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk untuk memperluas akses permodalan bagi toko kelontong.&nbsp;"Kerja sama kami dalam program KRUPUK bersama Nobu Bank ini merupakan wujud dari komitmen kami dalam mendorong pertumbuhan UMKM toko kelontong dan mewujudkan UMKM berdaya saing dari sisi perluasan akses permodalan," kata Romulus. Dia berharap toko-toko kelontong anggota SRC dapat memanfaatkan kemudahan akses permodalan ini dalam membangun pondasi bisnis yang kuat maupun mengembangkan usahanya. Selain itu, dapat menjangkau seluruh jaringan SRC yang kini telah beranggotakan lebih dari 250.000 toko kelontong yang aktif berkolaborasi dengan 6.300 toko grosir Mitra SRC di seluruh Indonesia. Romulus menegaskan dengan perkembangan industri retail yang ada saat ini, toko kelontong diharapkan dapat beradaptasi cepat dengan perubahan dan berinovasi agar dapat terus berkembang. Kemudahan akses terhadap permodalan memiliki peran penting untuk mengakselerasi perkembangan. "Kami selalu mendukung toko kelontong untuk maju menjadi lebih baik melalui inovasi-inovasi yang kami hadirkan. Semangat inovasi ini juga yang ingin kami tanamkan pada toko-toko kelontong anggota SRC. Toko SRC harus memiliki nilai tambah dan dapat beradaptasi terhadap perubahan," kata Romulus.

"Kami selalu mengapresiasi kehadiran program yang ditujukan untuk mendorong pertumbuhan UMKM," kata Deputi Kemenko Perekonomian, Ferry.

Nobu Bank dan SRCIS Permudah Akses Permodalan UMKM Toko Kelontong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/06/JKT_INDEKS-PEMBANGUNAN-MANUSIA-JAKARTA-NAIK_HANUNG-HAMBARA_24042024-6-3847933449.jpg" alt="Ilustrasi pekerja di Jakarta. (Hanung Hambara/Jawa Pos Koran)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pekerja di Jakarta. (Hanung Hambara/Jawa Pos Koran)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mendorong agar pemerintah lebih serius untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Dia menyebut, jumlah pekerja di Indonesia saat ini mencapai 142,1 juta. Ironisnya 54,6 persen di antaranya hanya lulusan SMP ke bawah.&nbsp; Hal ini, ujar Said, menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja kita terserap di sektor informal. Dengan demikian, Indonesia belum mendapatkan manfaat maksimal dari bonus demografi. "Indeks Pembangunan manusia kita masih peringkat 6 ASEAN, di bawah Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand dan Vietnam," tegas Said. Selain itu, angka prevalensi stunting balita Indonesia masih mencapai 21 persen. Padahal, merekalah masa depan Indonesia. Karena itu, menurut Said afirmasi untuk memperbaiki kualitas SDM sebagai daya saing utama harus jadi perhatian utama ke depan. Said juga menekankan agar kebijakan fiskal mampu mendorong penguatan program infrastruktur. Terutama infrastruktur yang menopang program-program strategis.&nbsp; "Dengan demikian belanja infrastruktur bisa lebih fokus. Apalagi kita tidak memiliki ruang fiskal yang longgar. Karena tergerus berbagai kewajiban mandatory, subsidi, dan kewajiban pembayaran bunga dan pokok utang," pungkasnya.

Ketua Banggar DPR mendorong peningkatan kualitas SDM, karena Indeks Pembangunan Manusia Indonesia masih di peringkat 6 ASEAN.

Dorong Peningkatan Kualitas SDM, Ketua Banggar: Indeks Pembangunan Manusia Kita Masih Peringkat 6 ASEAN   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Muhadjir.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial dari negara tanpa terkecuali. Hal itu pun telah diamanatkan dalam undang-undang, yakni jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.  Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta pemerintah daerah (pemda) untuk memperluas jangkauan program jaminan sosial, khususnya ketenagakerjaan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.  Muhadjir menerangkan, pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan dan regulasi untuk mendukung perluasan kepesertaan jaminan sosial bagi seluruh pekerja. Salah satunya adalah Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.  "Inpres ini telah menugaskan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendorong Gubernur dan Bupati/Wali Kota mengoptimalkan jangkauan peserta jaminan sosial ketenagakerjaan," ujar dia secara daring, Kamis (11/11).  Dengan adanya Inpres tersebut, Menko Muhadjir meminta jajaran pemerintah pusat dan pemda dapat bersinergi mengoptimalkan jangkauan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk seluruh kalangan pekerja.  "Termasuk Non Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayahnya menjadi peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dengan terbitnya Inpres ini, tentu saja harus kita sikapi bahwa Bapak Presiden ingin memastikan setiap pekerja yang berada dalam wilayah kerja Gubernur, Bupati, Wali kota terlindungi melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan," imbuh Muhadjir.  Untuk memperkuat pelaksanaan Inpres 2/2021, Kemendagri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2022, yang menegaskan kewajiban pemerintah daerah untuk mengalokasikan APBD dan mendaftarkan pekerja non ASN pada program jaminan sosial ketenagakerjaan.  Peraturan Menteri Dalam Negeri ini juga sudah dilengkapi dengan Surat Edaran Nomor 842.2/5193/SJ/ Tentang Implementasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Pemerintah Daerah. Muhadjir meminta, dengan adanya penegasan aturan itu, pemerintah daerah bisa semakin berkomitmen dan fokus memperluas jangkauan kepesertaan untuk seluruh kalangan pekerja.  "Aturan itu menegaskan kepada Pemerintah Daerah agar semua pekerja baik di sektor formal maupun informal terlindungi oleh program jaminan sosial ketenagakerjaan," pungkasnya.

Pemda Diminta Beri BPJS Ketenagakerjaan untuk Sektor Informal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/BPJS-KESEHATAN_MIFTAHULHAYAT-10.jpg" alt="Warga meunggu pelayanan di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jakarta Pusat, di kawasan Matraman, Jakarta, Selasa (5/11/2019). BPJS Kesehatan mengakui sejumlah Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja mulai menu" width="100%">
<figcaption>Warga meunggu pelayanan di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jakarta Pusat, di kawasan Matraman, Jakarta, Selasa (5/11/2019). BPJS Kesehatan mengakui sejumlah Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja mulai menu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pandemi Covid-19 memberi dampak yang luar biasa terhadap perekonomian. Nasib ribuan pekerja yang perusahaannya terdampak Covid-19 menjadi tak menentu.  Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta, agar paket stimulus penanganan Covid-19 diberikan kepada perusahaan yang memiliki komitmen untuk tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). "Saya ingatkan juga agar berbagai paket stimulus ekonomi ini diberikan kepada perusahaan yang memiliki komitmen untuk tak melakukan PHK. Ini penting," ujarnya dalam video conference, Kamis (30/4).  Sementara itu, bagi para pekerja sektor formal yang jumlahnya mencapai 56 juta orang, Jokowi juga meminta ada dukungan ekonomi. Misalnya relaksasi pembayaran iuran BPJS, keringanan pembayaran kredit atau pinjaman.  "Tolong diikuti pelaksanaannya betul-betul tepat sasaran," ucapnya.  Sedangkan bagi para pekerja sektor informal, Jokowi berharap jaring pengaman sosial yang sudah disiapkan bisa betul-betul menjaring mereka. Jumlah pekerja yang berada di sektor informal tercatat mencapai 70,5 juta.  "Bagi pekerja informasi yang masuk kategori miskin dan kelompok rentan miskin pastikan mereka mendapatkan bantuan sosial baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah," imbuhnya.  Disamping itu, Jokowi juga meminta kepada kementerian untuk memperbanyak program padat karya tunai, sehingga ada penyerapan tenaga kerja. "Saya minta Kemenkes, Kementerian PUPR, Kementerian BUMN dan kementerian-kementerian lain agar memperbanyak program padat karya tunai. Sehingga ada penyerapan tenaga kerja di situ," katanya.  Ia juga menambahkan, agar pekerja migran baik yang telah pulang ke tanah air maupun yang masih bekerja di luar negeri dapat menerima bantuan berupa paket sembako. "Sehingga mereka betul-betul pada posisi terlindungi dan kita juga telah mengirim paket sembako untuk pekerja kita yang berada di Malaysia saya minta ini agar terus diteruskan," pungkasnya.

Jokowi Minta Karyawan Formal Diliburkan Bayar Iuran BPJS

sektor informal

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sektor informal