<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/30/pusat-perbelanjaan-Dery-Ridwansah-4JPG-2280933883.jpg" alt="Suasana pusat perbelanjaan mal ramai oleh pengunjung , Jakarta, Jumat (15/11/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Suasana pusat perbelanjaan mal ramai oleh pengunjung , Jakarta, Jumat (15/11/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Di sudut-sudut pusat keramaian, terdapat sebuah fenomena sosial baru yang meresahkan, dilabeli dengan istilah-istilah "rojali" (rombongan jarang beli). Fenomena ini, lebih dari sekadar lelucon, adalah cerminan dari tekanan ekonomi yang nyata. "Fenomena rojali memang belum tentu mencerminkan tentang kemiskinan, tetapi tentunya ini relevan juga sebagai gejala sosial dan bisa jadi ada untuk refresh atau tekanan ekonomi terutama kelas yang rentan," kata Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono beberapa waktu lalu.&nbsp;Data Survei Sosial Ekonomi (Susenas) Maret 2025 menunjukkan kelompok masyarakat kelas atas cenderung menahan konsumsi mereka. Praktisi Keuangan Keluarga &amp; Pendamping Keuangan Bisnis UMKM, Baratadewa Sakti P memberikan analisis atas fenomena ini, di laman Antara, Kamis (31/7). Menurutnya, perilaku "rojali" ini bukanlah kegagalan moral individu, melainkan gejala dari krisis sosio-ekonomi yang lebih dalam ketika budaya konsumtif akibat FOMO (fear of missing out/takut ketinggalan) dan jebakan predator digital seperti judi online (judol) serta pinjaman online (pinjol) ilegal yang saling berkelindan. Krisis ini menciptakan lingkaran setan utang dan keputusasaan, khususnya bagi generasi muda. Namun, di tengah tantangan ini, terdapat jalan keluar untuk membangun ketahanan finansial sejati, mengubah individu dari korban keadaan menjadi pribadi yang berdaya. Anatomi krisis ini berdiri di atas pilar-pilar yang saling menguatkan. Pertama adalah tekanan ekonomi yang terkonfirmasi oleh berbagai lembaga. Di tengah optimisme yang terjaga, data menunjukkan daya beli masyarakat tetap berada di bawah tekanan, mendorong perilaku belanja yang lebih hati-hati namun juga rentan terhadap iming-iming solusi instan. Ketika jalur konvensional menuju kemapanan terasa lambat, janji kemenangan kilat dari judol menjadi sirene yang mematikan. Pilar kedua adalah diskoneksi besar antara inklusi dan literasi keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara konsisten menunjukkan jurang yang lebar: akses masyarakat ke produk keuangan jauh melampaui pemahaman mereka akan risiko yang melekat. Dorongan masif untuk inklusi, tanpa diimbangi edukasi yang setara, secara tidak sengaja telah menciptakan populasi yang rentan, seolah diberi akses ke instrumen berisiko tinggi tanpa bekal pengetahuan yang cukup. Pilar ketiga adalah lingkaran setan adiktif antara judol dan pinjol. Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap fakta mencengangkan, ada jutaan pemain judol yang juga merupakan peminjam di luar sistem perbankan. Data kuartal I-2025, yang dikumpulkan oleh PPATK menunjukkan jumlah deposit yang dilakukan oleh pemain berusia 10-16 Tahun lebih dari Rp2,2 miliar. Usia 17-19 tahun mencapai Rp 47,9 miliar dan deposit yang tertinggi usia antara 31-40 tahun mencapai Rp 2,5 triliun. Sebanyak 71,6 persen masyarakat yang main judol berpenghasilan di bawah Rp5 juta dan memiliki pinjaman di luar pinjaman perbankan, koperasi, dan kartu kredit. Ini menunjukkan sebuah siklus destruktif: ketika modal pribadi habis untuk berjudi, pinjol ilegal menjadi "solusi" untuk terus mengejar kerugian. Dampak sosialnya sangat parah, mulai dari tekanan psikologis berat, konflik keluarga, hingga peningkatan tindak kriminalitas. Untuk memutus rantai ini, diperlukan pembangunan fondasi baru yang dimulai dari pergeseran paradigma fundamental, yaitu menolak mentalitas "uang mudah" dan merengkuh prinsip "berusaha dari yang baik", sebuah komitmen etis untuk terus berusaha memperbaiki diri dan mencari rezeki hanya dari cara-cara yang halal dan tidak merugikan orang lain. Prinsip ini adalah antitesis dari logika eksploitatif judol dan pinjol. Setelah kompas moral terpasang, langkah selanjutnya adalah menyediakan alternatif nyata yang memberdayakan. Rasa putus asa seringkali berakar dari perasaan tidak berdaya melihat peluang. Di sinilah metodologi "peta kekuatan diri", sebuah alat bantu untuk mengenali potensi produktif alami seseorang, menjadi transformatif. Dengan mengenali apakah kekuatan dominan terletak pada daya cipta (kemampuan membuat produk atau layanan), Daya Hubung (kemampuan membangun relasi dan komunikasi), atau Daya Atur (kemampuan mengelola sistem dan data), seseorang dapat fokus mengembangkan talenta yang paling sesuai. Ini adalah jalan keluar proaktif yang mengubah narasi dari "tidak ada pilihan" menjadi "saya menciptakan peluang saya sendiri". Fondasi etika dan kesadaran diri ini harus dilengkapi dengan perisai praktis untuk menghadapi tekanan konsumtif sehari-hari. Kerangka kerja "5P+U", sebuah filter keputusan yang menguji pengeluaran berdasarkan lima pilar kepentingan dan urgensi, dapat menjadi alat yang kuat. Sebelum mengambil keputusan yang di antaranya adalah melakukan pengeluaran, seseorang diajak untuk mengevaluasi apakah hal tersebut penting, yang dinilai berdasarkan dampaknya terhadap lima Penjagaan Nilai fundamental (5P), yaitu Agama, Kehidupan (kesehatan dan keselamatan), Akal (pengetahuan), Keturunan (masa depan dan keluarga), dan Harta (aset produktif). Setelah itu, dievaluasi tingkat Keterdesakannya atau Urgensinya (U). Dengan filter ini, keputusan belanja tidak lagi didasarkan pada tekanan sosial atau fomo, melainkan pada prioritas nilai yang kokoh, melatih disiplin untuk mendasarkan konsumsi pada kemampuan nyata. Bagi mereka yang sudah terjerat, keputusasaan bisa melumpuhkan. Metodologi SNP, sebuah protokol tiga langkah untuk manajemen krisis personal yang terdiri dari Sadari, Nerima, dan Perbaiki, menawarkan jalan keluar yang terstruktur. Proses ini dimulai dengan keberanian untuk Sadari, atau mengakui masalah secara jujur dan berhenti menyangkal. Kemudian dilanjutkan dengan tahap Nerima, yakni menerima kenyataan pahit tanpa menyalahkan diri secara berlebihan agar energi bisa difokuskan pada solusi. Setelah berhasil berdamai dengan keadaan, tahap terakhir adalah Perbaiki, di mana semua energi dan fokus diarahkan untuk aksi nyata: menghentikan total akses ke judol dan pinjol, membangun rencana perbaikan, mencari sumber pendapatan halal, dan mengetatkan anggaran secara disiplin. Setelah menerapkan semua kerangka kerja tersebut, mungkin muncul sebuah pertanyaan: mengapa harus bersusah payah menempuh jalan yang benar jika hasilnya terasa lambat? Di sinilah pentingnya memahami "Hukum Keseimbangan" atau "Prinsip Keadilan Alam Semesta". Prinsip ini menyatakan bahwa setiap tindakan akan membawa konsekuensi yang setimpal. Keuntungan yang diraih dari cara tidak etis, seolah menjadi "utang" kepada alam semesta yang akan ditagih kembali melalui masalah tak terduga, mencabut keberkahan dari rezeki tersebut. Sebaliknya, ikhtiar terbaik yang dijalankan dengan integritas, meskipun hasilnya belum sepadan, akan menjadi "simpanan kebaikan". Simpanan ini akan kembali dalam bentuk yang seringkali tak terduga: loyalitas pelanggan, kesehatan, ketahanan bisnis saat krisis, dan yang terpenting, ketenangan batin yang tak ternilai. Menariknya, prinsip kuno ini selaras dengan temuan ilmiah modern. Sebuah studi di Journal of Behavioral and Experimental Economics oleh Juliane V. Wiese (2023) menemukan bahwa ketika seseorang diingatkan pada konsep karma, mereka cenderung berperilaku lebih jujur. Ini menunjukkan bahwa "Hukum Keseimbangan" bukan sekadar filosofi, melainkan mekanisme psikologis yang mendorong integritas dan memperkuat motivasi untuk terus "Berusaha dari yang Baik". Fenomena rojali dan maraknya korban judol-pinjol adalah alarm keras bagi bangsa. Solusinya tidak terletak pada bantuan sesaat, melainkan pada pembangunan kapasitas individu secara holistik. Kerangka yang dipaparkan menawarkan peta jalan terintegrasi untuk transformasi, dimulai dari revolusi etika, pemberdayaan diri, perisai disiplin, hingga protokol pemulihan krisis. Panggilan utamanya adalah untuk menolak janji palsu "uang mudah" dan memilih jalan terhormat dalam membangun kemakmuran sejati di atas fondasi integritas dan kompetensi diri. Inilah esensi transformasi dari pribadi yang terpinggirkan menjadi individu tangguh yang mampu menciptakan kehidupan dengan harta yang cukup, hati yang tenang, diri yang bermartabat, serta hidup berkah yang berkontribusi untuk kebaikan dan kebermanfaatan yang luas bagi keluarga dan masyarakat.

Fenomena Rojali mencerminkan tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat, dengan solusi untuk membangun ketahanan finansial.

Bukan untuk Ditertawakan, Fenomena "Rojali" adalah Cerminan dari Beratnya Tekanan Ekonomi Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/17/JKT_Daya-Beli-Lesu_SALMAN-TOYIBI_JAWA-POS-4-882217703.jpg" alt="ILUSTRASI. Pengunjung berbelanja di salah satu gerak ritel modern di kawasan Depok, Jawa Barat, Minggu (16/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Pengunjung berbelanja di salah satu gerak ritel modern di kawasan Depok, Jawa Barat, Minggu (16/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah mencanangkan beberapa program untuk mendorong konsumsi masyarakat khususnya terkait belanja ritel. Salah satunya adalah Belanja di Indonesia Aja (BINA) yang bertujuan untuk mendorong masyarakat dan instansi pemerintah agar mengutamakan belanja produk lokal dalam kegiatan belanja barang dan jasa. Seberapa efisien program tersebut dapat mendorong kinerja pelaku usaha di sektor ritel? Berikut komentar mereka. "Program BINA dimaksudkan menjadi salah satu solusi di tengah low season tahun ini yang panjang. Namun demikian, untuk mengatasi masalah daya beli masyarakat tidak akan bisa jika hanya mengandalkan program BINA dan program lainnya yang sejenis. Pemerintah harus segera mengambil langkah strategis dan memberikan berbagai stimulus yang berdampak langsung terhadap peningkatan daya beli masyarakat yang telah berlangsung cukup lama yang mana saat ini ditambah lagi dengan beban atas dampak global," ujar&nbsp;Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja. "Kami mengandalkan program BINA untuk meningkatkan konsumsi domestik di tengah pelemahan daya beli. Program ini diharapkan dapat menjaga sekaligus memperkuat sektor konsumsi domestik, mengingat konsumsi berkontribusi merupakan penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berharap pemerintah tidak membuat aturan-aturan yang tidak produktif dan mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional," kata&nbsp;Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Belanja Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah. "Rata-rata penjualan retail dalam satu tahun bisa mencapai omzet kurang lebih Rp424 triliun. Program-program seperti Harbolnas, BINA, Epic Sale, didorong untuk mengundang masyarakat untuk belanja lebih giat lagi," komentar&nbsp;Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Aprindo) Solihin.

Pemerintah mencanangkan program BINA untuk mendorong konsumsi masyarakat dan mendukung sektor ritel di tengah tantangan ekonomi.

Pemerintah Luncurkan Program BINA untuk Dukung Belanja Ritel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/1669203726131.jpg" alt="Ilustrasi rak penjualan rokok di supermarket." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rak penjualan rokok di supermarket.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang telah disahkan Presiden Jokowi. Para pelaku usaha mengkritisi hal ini dengan menyebut pemerintah&nbsp;abai terhadap komitmen dan upaya yang telah dijalankan oleh pelaku usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku sebelumnya, yaitu tidak menjual produk tembakau kepada anak-anak di bawah umur. Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (Keris), Ali Mahsun Atmo, menyatakan selama ini pelaku ekonomi rakyat telah menyadari pentingnya penjualan produk tembakau hanya untuk konsumen dewasa, mengacu pada PP Nomor 109 Tahun 2012.&nbsp;"Kami mendeklarasikan bersama 27 organisasi lainnya bahwa rokok itu bukan untuk anak-anak, pelaku ekonomi rakyat telah mematuhi peraturan pemerintah yang berlaku. Untuk menurunkan jumlah konsumsi rokok, pemerintah itu harusnya melakukan edukasi, bukan dengan melarang menjual rokok,"&nbsp;kata Ali Mahsun dalam keterangannya, Kamis (5/9). Ali menambahkan bahwa PP 28/2024 memiliki dampak serius yang dapat mengancam penghidupan ekonomi rakyat sampai mempersempit lapangan kerja yang semestinya menjadi fokus perlindungan pemerintah. Selain itu, ia berpendapat pelarangan ini justru tidak menyasar pada target utamanya, yaitu anak-anak. Regulasi baru itu justru menurutnya berpotensi memunculklan modus dan oknum baru yang menjadikan peraturan ini sebagai pungutan liar bagi jutaan pelaku ekonomi rakyat. Di kesempatan terpisah, Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Koperasi Ritel Indonesia (Akrindo), Anang Zunaedi, mengatakan pedagang ritel dan koperasi telah menjalankan penjualan produk tembakau sesuai aturan yang berlaku sebelumnya. Salah satunya adalah pembatasan usia jual beli pada anak-anak di bawah umur dan penempatan produk tembakau di display belakang kasir guna menyeleksi konsumen atau calon konsumen yang ingin membeli produk tembakau secara langsung. Anang juga mengaku selama ini belum pernah mendapatkan edukasi untuk pelarangan penjualan produk tembakau ke anak di bawah umur dari instansi terkait, yaitu Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Justru, pihaknya bersama anggota Akrindo lainnya memperoleh edukasi tersebut dari pelaku industri. "Justru kami mendapatkan materi edukasi dari pihak industri, salah satunya penempelan stiker batasan usia untuk penjualan produk tembakau, bukan dari pihak kesehatan. Kami juga belum pernah diajak sosialisasi oleh Kemenkes, sampai PP ini disahkan pun tidak pernah diajak duduk bareng. Kami sudah beberapa kali mengirim surat untuk bahas dari RPP Kesehatan sampai sekarang disahkan pun tidak pernah diundang," keluhnya. Selain itu, Anang juga menyoroti tidak efektifnya upaya yang dilakukan Kemenkes, salah satunya hotline quit smoking karena sangat minum edukasi di lapangan. "Saya lihat memang tidak efektif karena minimnya edukasi dari Kemenkes atau dinas sosial terkait," ungkapnya. Hal ini membuktikan kurangnya inisiatif pelibatan pemangku kepentingan terhadap efektivitas dari kebijakan yang dijalankan pemerintah. Maka, Anang menegaskan dibandingkan membatasi pergerakan dan membatasi pelaku usaha rakyat yang telah menjalankan aturan dengan baik, semestinya Kemenkes memaksimalkan edukasi dan gerakan kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak secara menyeluruh. "Aturan ini akan menekan omzet kawan-kawan UMKM setidaknya 50 persen. Oleh karena itu, kami dari Akrindo menolak dan akan terus menyuarakan supaya PP 28/2024 ini bisa dibatalkan," pungkasnya.

Ali Mahsun menambahkan bahwa PP 28/2024 memiliki dampak serius yang dapat mengancam penghidupan ekonomi rakyat.

Peritel Jengah Soroti PP Kesehatan, Pemerintah Dinilai Asal Bikin Regulasi Produk Tembakau tapi Malas Edukasi

<div id="m#msg-f:1796718203644580596" class="mail-message expanded"> <div class="mail-message-header spacer"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/19/Screenshot_2024-04-19-07-36-21-023_comgoogleandroidgm-edit-827633661.jpg" alt="Menko Perekonomian Airlangga Hartarto" width="100%">
<figcaption>Menko Perekonomian Airlangga Hartarto</figcaption>
</figure> &nbsp;</div> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> &nbsp; JawaPos.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap sektor ritel bisa menjadi tulang punggung perekonomian di tengah ketidakpastian global. Salah satunya eskalasi tensi geopolitik di Timur Tengah. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014554250/prabowo-imbau-para-pendukungnya-tak-turun-ke-jalan-gelar-aksi-di-depan-mk">Prabowo Imbau Para Pendukungnya Tak Turun ke Jalan Gelar Aksi di Depan MK</a> Menurutnya, sektor ritel memiliki kontribusi signifikan bagi capaian pertumbuhan ekonomi tersebut yakni sektor perdagangan dengan besaran hingga 12,96 persen terhadap PDB. Pada sisi&nbsp;demand,&nbsp;pertumbuhan ekonomi juga didorong oleh kontribusi aspek konsumsi dan investasi. Bahkan, dengan struktur perekonomian yang didominasi konsumsi, peran sektor ritel sangat esensial bagi pertumbuhan ekonomi nasional dengan pelaku usaha yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan penyerapan tenaga kerja yang optimal. "Sektor ritel dapat berperan sebagai tulang punggung perekonomian nasional, terlebih pembelian barang produksi dalam negeri dapat menjadi salah satu penunjang perekonomian nasional selama ketidakpastian yang tinggi saat ini," kata Airlangga Hartarto dalam acara Pengukuhan Pengurus Himpunan dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) Masa Bakti 2024-2026, pada Kamis (18/4). Selain itu, Menko Airlangga juga berharap agar sektor ritel dapat dibentuk sebagai ritel&nbsp;modern&nbsp;yang juga menjadi salah satu&nbsp;outlet&nbsp;untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan menjadi&nbsp;window&nbsp;kenaikan harga, sehingga retail&nbsp;modern&nbsp;dapat berperan untuk menjaga stabilitas harga. Selanjutnya, dengan tingginya jumlah masyarakat yang juga memiliki usaha ritel, Menko Airlangga menghimbau agar dapat dilakukan pemberdayaan terhadap pelaku usaha retail dari masyarakat tersebut. "Dengan dilakukannya pemberdayaan diharapkan dapat meningkatkan akses distribusi logistik dan&nbsp;level playing field&nbsp;dengan pasar modern," jelas Airlangga. Lebih lanjut, Airlangga optimistis bahwa sektor ritel mampu resilien meskipun dihadapkan dengan kompleksitas ketidakpastian. Pasalnya, meski pandemi Covid-19 sempat menghadang, tetapi perekonomian nasional terbukti mampu memiliki resiliensi dengan mencatatkan pertumbuhan yang positif mencapai 5,05 persen (yoy) pada tahun 2023. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014554007/pakar-hukum-bilang-hakim-mk-dalam-fase-kkrusial-putuskan-sengketa-pilpres">Pakar Hukum Bilang Hakim MK dalam Fase kKrusial Putuskan Sengketa Pilpres</a> "Torehan pertumbuhan ekonomi tersebut juga diiringi dengan level inflasi yang terjaga dan didukung dengan peningkatan sejumlah&nbsp;leading indicator&nbsp;perekonomian seperti Neraca Perdagangan, Cadangan Devisa, Indeks Keyakinan Konsumen, hingga&nbsp;Purchasing Managers Index," paparnya. (*)</div> </div> </div> </div>

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap sektor ritel bisa menjadi tulang punggung perekonomian

Airlangga Berharap Sektor Ritel Jadi Tulang Punggung Ekonomi Nasional di Tengah Ketidakpastian Global 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/AEON-MALL-2.jpg" alt="Ilustrasi antrean konsumen di sebuah mall saat pandemi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi antrean konsumen di sebuah mall saat pandemi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Mulai pulihnya perekonomian seiring dengan terkendalinya pandemi Covid-19 memberi optimisme kalangan dunia usaha, termasuk sektor penjualan ritel. Perusahaan ritel asal Jepang, lewat anak usahanya PT AEON Indonesia berencana mengembangan 10 pusat bisnis baru di wilayah Jabodetabek hingga 2025  Penambahan sejumlah toko baru bagian dari strategi AEON dalam memenuhi kebutuhan pelanggan di wilayah pinggir kota Jakarta. Takahiro Osugi, selaku Presiden Direktur PT AEON Indonesia mengatakan “hal ini merupakan upaya kami untuk lebih dekat dengan pelanggan, mendukung investasi, dan memperluas penyerapan tenaga kerja di daerah sekitar AEON Store.”  Saat ini, perusahaan retail asal Jepang ini telah memiliki 4 toko ritel yang telah beroperasi di sejumlah wilayah.  “Selama ini AEON Store buka di dalam AEON Mall saja, namun pada tahun 2023 ini AEON Store akan buka sebagai tenant dari Mall lain di Alam Sutera dan Cibubur, sedangkan di tahun 2024-2025, kami akan buka di Bekasi, Cikarang dan Jababeka. Ini merupakan langkah strategis AEON Store untuk memperkenalkan konsep baru yang menyelaraskan perubahan gaya hidup masyarakat pasca pandemi,” kata Osugi.  Ke depan AEON Store akan konsisten berupaya menyediakan produk-produk yang telah dikenal oleh masyarakat Indonesia serta produk-produk buatan Jepang yang disesuaikan dengan selera pasar Indonesia untuk dapat memuaskan masyarakat yang berada di wilayah jangkauan AEON Store.  Pilihan produk utama yang dihadirkan adalah produk makanan, produk kesehatan dan kosmetik. Produk import TOPVALU sebagai home brand AEON, Tasmania Beef dan berbagai produk lokal berbahan organik juga akan hadir sebagai pelengkap kebutuhan pelanggan. Semua produk yang dihadirkan juga telah mengikuti standar Jepang dalam hal sanitasi produk dan pelayanan.  AEON Store juga memiliki aplikasi member AEON Point dimana member bisa mendapatkan harga spesial untuk produk tertentu dan mengumpulkan poin yang bisa ditukarkan dengan e-Voucher belanja AEON Store.  “Rencana kedepannya, kami juga akan lebih fokus mengembangkan platform belanja online lainnya sehingga produk kami akan lebih mudah dijangkau masyarakat di seluruh Indonesia,” pungkas Takahiro Osugi.

Optimisme Covid-19 Terkendali, Ekspansi Buka 10 Gerai Baru Hingga 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/thumb_82_0_kinerja.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kinerja ekonomi riil Surabaya masih menguat. Hal tersebut juga tecermin dari hasil survei penjualan eceran (SPE) November 2022. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur (Jatim) Budi Hanoto mengatakan, indeks penjualan riil (IPR) di Surabaya mencapai 415,1 poin. Angka itu naik 1,5 persen dibandingkan Oktober sebesar 408,9 poin.  "Peningkatan penjualan eceran di Surabaya didorong kelompok makanan-minuman (mamin) dan tembakau yang naik 2,1 persen MtM (month-to-month). Serta, kelompok peralatan informasi dan komunikasi yang tumbuh 0,5 persen MtM," katanya.  Selama November lalu, penjualan beberapa sektor mengalami kontraksi. Peralatan rumah tangga anjlok 5,7 persen MtM. Kelompok suku cadang dan aksesori juga turun 2,2 persen.  "Secara tahunan, kinerja penjualan selama November tumbuh 6,1 persen," ungkapnya.  Budi menambahkan, kinerja penjualan eceran Desember 2022 seharusnya tetap bisa meningkat. Proyeksi tersebut disebabkan siklus akhir tahun yang bertepatan dengan hari besar keagamaan nasional (HBKN) Natal serta periode libur akhir tahun. Selama periode tersebut, penjualan eceran biasanya meningkat.  Sebelumnya, Direktur Utama PT Siantar Top Tbk (STTP) Armin mengatakan, kinerja penjualan mamin masih tumbuh.  Tantangan terbesar, lanjut dia, justru bahan baku dan energi. Untuk menangani kondisi itu, perseroan harus perlahan beralih ke segmen menengah ke atas. Meski, sampai saat ini kontributor terbesar masih kelompok menengah ke bawah.

Kinerja Eceran Surabaya Tertopang Mamin dan Tembakau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/thumb_31_81_sasar_pasar.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemain bisnis fesyen yang mengandalkan pasar domestik masih optimistis tahun ini. Pelaku usaha pun makin ekspansif seiring PPKM dicabut.  CEO Kami, produsen dan jaringan ritel fesyen, Istafiana Candarini mengatakan bahwa tren penjualan pakaian dan aksesori masih kuat. Tahun lalu, jaringannya mencatatkan pertumbuhan sales 40 persen.  "Yang lesu sebenarnya industri fesyen yang mengandalkan pasar luar negeri. Kalau kami sendiri yang mengandalkan domestik justru mengalami pertumbuhan yang menggembirakan," kata Istafiana di Surabaya akhir pekan lalu.  Hal itulah yang akhirnya membuat minat ekspansi peritel fesyen meningkat. Setelah menambah gerai pertama 2023 di Surabaya, perseroan bakal menambah 3–4 cabang lagi.  Rencana tersebut jauh meningkat dibandingkan ekspansinya selama dua tahun belakangan. Pada periode tersebut, pihaknya hanya menambah 1–2 cabang per tahun.  Istafiana optimistis antusiasme belanja masyarakat Indonesia masih tumbuh tahun ini. Apalagi, dengan PPKM yang baru dicabut pemerintah, masyarakat bakal membutuhkan pakaian lebih banyak lagi.  "Saya sebagai rekanan pastinya ingin menjadi market leader di segmen modest fashion," ungkap Nafisah Nadiya, pemilik cabang Surabaya.  Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur Andromeda Qomariah mengatakan, industri fesyen merupakan salah satu tulang punggung ekonomi kreatif di Jatim.  Kontribusi ekonomi dari industri tersebut cukup signifikan. Nilai ekspornya pada periode Januari–Juli 2022 mencapai USD 308 juta. Lima negara pasar utama ekspornya adalah Jepang, AS, Korea Selatan, Vietnam, dan Malaysia.

Pelaku Usaha Fesyen Makin Ekspansif Seiring Berakhirnya PPKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Screen-Shot-2019-07-28-at-18.18.25.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perbankan semakin aktif menggenjot pertumbuhan di segmen ritel. Salah satunya pada bisnis kartu kredit. Sejalan dengan potensi belanja masyarakat yang diproyeksi meningkat tahun ini.  Selain itu, Bank Indonesia (BI) memperpanjang masa berlaku kebijakan batas minimum pembayaran pemegang kartu kredit sebesar 5 persen dari total tagihan resmi sampai 30 Juni 2023. SVP Credit Card Group Bank Mandiri Erin Young menjelaskan, kebijakan tersebut bakal menggairahkan bisnis kartu kredit pada tahun ini. Apalagi, relaksasi itu berlaku secara inklusif.  "Beberapa sektor potensial memiliki ruang untuk tumbuh. Yakni makanan/minuman, travel, dan utilities. Ditambah, dengan pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada akhir tahun lalu oleh pemerintah," ujar Erin, Jumat.  Volume transaksi kartu kredit Bank Mandiri tumbuh di atas 32 persen year-on-year (YoY) per akhir Desember 2022. Begitu pula jumlah transaksi yang meningkat sepanjang tahun lalu sebesar 43 juta transaksi. Peningkatan tersebut menunjukkan jumlah transaksi sudah kembali ke kondisi normal sebelum pandemi.  Hal itu didorong oleh peningkatan transaksi card present dampak mobilitas masyarakat yang sudah kembali normal. "Transaksi dari travel related merchant seperti airlines, hotel, restoran, dan online travel agent juga meningkat signifikan. Begitu juga transaksi internasional," imbuhnya.

Perpanjangan Minimum Pembayaran Gairahkan Bisnis Kartu Kredit

sektor ritel

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sektor ritel

Berita Terkini