<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/13/JKT-1-MK-tolak-gugatan-usia-minimal-Capim-KPK-FED-1JPG-2392083833.jpg" alt="Novel Baswedan bersama Ketua IM 57+ Institute Praswad Nugraha dan mantan penyidik KPK Lakso Anindito memberikan keterangan usai sidang putusan tentang gugatan syarat usia calon pimpinan KPK di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (12/9/2024). (Fedri" width="100%">
<figcaption>Novel Baswedan bersama Ketua IM 57+ Institute Praswad Nugraha dan mantan penyidik KPK Lakso Anindito memberikan keterangan usai sidang putusan tentang gugatan syarat usia calon pimpinan KPK di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (12/9/2024). (Fedri</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Barisan mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tergabung dalam IM57+ Institute, menyesalkan tidak adanya representasi masyarakat dalam komposisi Pimpinan KPK periode 2024-2029. Sebab, lima pimpinan KPK yang terpilih mewakili institusi penegak hukum dan auditor.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hal tersebut menunjukan bahwa pemerintahan yang baru tidak memiliki komitmen yang kuat dalam mendorong reform KPK yang seharusnya menjadi kunci penting dalam pemberantasan korupsi," kata Ketua IM57+ Institute, Lakso Anindito kepada wartawan, Kamis (21/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bagaimana bisa semangat reform dibawa ketika pimpinan yang terpilih berasal dari berbagai instansi yang menjadi salah satu objek pengawasan KPK," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyebut, tidak ada komitmen DPR untuk melakukan reformasi KPK. Sebab, pmpinan KPK yang bermasalah masih dipilih dan menduduki urutan pertama.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Padahal semua sudah menyaksikan bagaimana kiprah pemberantasan korupsi selama Johanis Tanak berada di KPK. Selain potensi catatan etik, tidak ada gebrakan yang dilakukan Johanis Tanak dan bahkan memukul mundur instrumen utama inovasi KPK, yaitu OTT," tegas Lakso.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lakso menyebut, DPR tidak mempunyai komitmen serius untuk mengembalikan KPK seperti sediakala. Sebab, KPK merupakan tempat inovasi pemberantasan korupsi yang harus dibangun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk itu, indepedensi dapat dimanifestasikan melalui komitmen untuk tidak double loyalty dalam memimpin KPK," cetus Lakso.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya,&nbsp;Komisi III DPR RI menggelar voting untuk memilih 5 calon pimpinan (capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) periode 2024-2029.&nbsp;Voting ini dilakukan setelah Komisi III DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test Capim dan Dewas KPK, sejak Senin (18/11) hingga Kamis (21/11).&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Hasilnya, pimpin KPK yang terpilih di antaranya Setyo Budiyanto,&nbsp;Johanis Tanak, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Agus Joko Pramono. Berdasarkan hasil voting, Setyo Budiyanto terpilih menjadi Ketua KPK setelah meraih suara ketua terbanyak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/015338361/alasan-komisi-iii-dpr-tak-ada-perwakilan-perempuan-jadi-pimpinan-kpk-2024-2029">Alasan Komisi III DPR Tak Ada Perwakilan Perempuan jadi Pimpinan KPK 2024-2029</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setyo Budiyanto 46 suara sebagai anggota dan 45 suara sebagai ketua.&nbsp;Sementara, Johanis Tanak meraih 48 suara sebagai pimpinan dan dua suara sebagai ketua.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fitroh Rohcahyanto meraih 48 suara untuk pimpinan dan satu suara untuk ketua.&nbsp;Selanjutnya, Agus Joko Pramono meraih 38 sebagai pimpinan dan Ibnu Basuki Widodo meraih 32 suara sebagai pimpinan KPK.&nbsp;</div> </div>

Lakso menyebut, tidak ada komitmen DPR untuk melakukan reformasi KPK. Sebab, pmpinan KPK yang bermasalah masih dipilih

Masih Pilih Pimpinan KPK Bermasalah, Barisan Eks Pegawai Sebut DPR Tak Ada Komitmen Kembalikan Marwah Lembaga Antirasuah

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/24/capim-2088390170.jpg" alt="Pieter C Zulkifli, mantan anggota/Ketua Komisi III DPR RI, mendaftarkan diri sebagai capim KPK. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pieter C Zulkifli, mantan anggota/Ketua Komisi III DPR RI, mendaftarkan diri sebagai capim KPK. (istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> -&nbsp;Pieter C Zulkifli, mantan anggota/Ketua Komisi III DPR RI, yang sebelumnya memiliki latar belakang profesional, pernah memimpin Partai Demokrat di Jawa Timur dengan latar belakang pengalaman yang luas. Memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan lembaga penegak hukum, Pieter menyampaikan niatnya untuk mendaftar sebagai Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).</p> <p>Keputusan ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan mendalam terhadap kondisi KPK yang terus mengalami berbagi masalah internal dan terpaan skandal yang merusak citra lembaga antirasuah tersebut.</p> <p>"KPK adalah benteng terakhir rakyat dalam melawan korupsi, namun KPK tidak pernah keluar dari berbagai krisis berkepanjangan. Krisis ini menggerogoti marwah KPK melalui skandal dan konflik internal dan eksternal sehingga hubungan KPK dengan lintas lembaga negara kurang harmonis," kata Pieter, dikutip Selasa (23/7).</p> <p>Pieter menyoroti peristiwa-peristiwa penting seperti perseteruan "Cicak vs Buaya", insiden penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan, hingga kasus pemerasan pimpinan KPK yang telah merusak, tidak hanya reputasi KPK tetapi juga kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut.</p> <p>"Dengan berbagai prestasi dan pengalaman selama memimpin Komisi III DPR RI, dimana tugas sehari-hari berinteraksi dengan KPK, Kejaksaan Agung, Polri, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Menkopolhukam, Komisi Yudisial, ombusdman, hingga elite partai, dan kunjungan rutin diberbagai provinsi di Tanah Air, akhirnya saya berharap masih mendapat kesempatan untuk mengabdi pada bangsa dan negara," tutur Pieter.</p> <p>Menurutnya, masa depan KPK harus menjadi lembaga yang sejalan dan mendukung semua kebijakan negara. "KPK harus keluar dari jurang krisis dan berbagai persolan, KPK harus memiliki Integritas dan bisa dipercaya rakyat," tambahnya.</p> <p>Pieter menegaskan bahwa KPK membutuhkan pemimpin yang tidak hanya memiliki kompetensi, tapi mampu menciptakan sistem pemberantasan dan pencegahan korupsi. Para pemimpin KPK harus memiliki kemampuan untuk melakukan terobosan dan berani melakukan komunikasi politik lintas lembaga negara. Bisa mengelola konflik internal untuk menyamakan persepsi positif.</p> <p>Bagi Pieter,&nbsp;diperlukan langkah-langkah berani dan terukur untuk mengatasi masalah internal dan eksternal untyk menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap KPK. "Saya sangat berharap, Pansel KPK memiliki pemahaman mendalam teehadap berbagai persoalan yang menghambat KPK menjadi Lembaga yang sangat dipercaya," imbuhnya.</p> <p>Lebih lanjut, Pieter berpandangan, KPK membutuhkan figur-figur kepempinan yang tegas, berani tapi memiliki hati nurani, dan yang sepenuh hati mencintai kepentingan bangsa dan Negara.&nbsp;"Diperlukan langkah konkret dan terukur untuk membangun kembali komunikasi politik lintas lembaga penegak hukum, mengubur luka lama dengan komitmen untuk taat dan setia dengan perintah Konstitusi. KPK harus dipimpin dan dikelolah menjadi lembaga antirasuah yang kredibel, berintegritas, bisa dipercaya," pungkasnya.</p>

"KPK adalah benteng terakhir rakyat dalam melawan korupsi, namun KPK tidak pernah keluar dari berbagai krisis berkepanjangan," ujarnya.

Prihatin KPK Selalu Ruwet dengan Persoalan Internal dan Skandal, Pieter Zulkifli Daftar jadi Capim

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/23/ramadana-icw-2317827493.jpg" alt="Peneliti ICW Kurnia Ramadhana." width="100%">
<figcaption>Peneliti ICW Kurnia Ramadhana.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta panitia seleksi calon pimpinan dan dewan pengawas (Pansel Capim dan Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk&nbsp;meletakkan nilai integritas dalam proses seleksi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyatakan, salah satu yang dapat digunakan oleh Pansel untuk menguji integritas calon dengan melihat kepatuhan LHKPN, khususnya bagi pendaftar dari kalangan penyelenggara negara aktif maupun mantan penyelenggara negara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, bila ditemukan calon yang tak patuh LHKPN, baik tidak melapor atau terlambat, mestinya langsung digugurkan, bahkan sejak proses seleksi administrasi," kata Kurnia kepada wartawan, Senin (3/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia pun meminta,&nbsp;Pansel dapat menjamin proses seleksi memenuhi nilai transparansi dan akuntabilitas sebagaimana tercermin dalam Pasal 31 UU KPK. Setiap perkembangan pada setiap tahapan seleksi mutlak harus disampaikan kepada masyarakat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Pansel harus berpijak pada prinsip&nbsp;<em>meaningful participation&nbsp;</em>selama proses seleksi berlangsung. Hal ini yang luput dan diabaikan oleh Pansel bentukan Presiden tahun 2019 lalu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pasal 30 ayat (6) UU KPK secara tegas menyebutkan bahwa masyarakat berhak untuk memberikan tanggapan atas kinerja Pansel," tegas Kurnia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pansel juga mesti mencermati adanya potensi afiliasi kandidat dengan warna politik tertentu. Ia pun menekankan,&nbsp;Pansel harus aktif dalam mencari dan mengajak figur-figur berintegritas, kompeten, dan independen untuk mendaftar sebagai calon Komisioner dan Dewan Pengawas KPK.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014716969/icw-minta-pansel-tak-lagi-loloskan-pelanggar-etik-seperti-firli-bahuri-pada-2019">ICW Minta Pansel Tak Lagi Loloskan Pelanggar Etik Seperti Firli Bahuri pada 2019</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebab, saat ini.bukan hal mudah untuk mendorong masyarakat yang memenuhi nilai-nilai ideal mendaftar sebagai pemimpin dan pengawas di lembaga antirasuah itu," tukas Kurnia.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">Tim panitia seleksi (Pansel) sebelumnya resmi membuka pendaftaran calon pimpinan (capim) dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029. Pendaftaran dibuka sejak 26 Juni sampai dengan 15 juli 2024. Pansel mempersilakan seluruh warga negara Indonesia mendaftarkan diri sebagai capim maupun dewas KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pendaftaran akan dimulai pada tanggal 26 Juni sampai dengan 15 Juli 2024," ucap Ketua Pansel Capim dan Dewas KPK, Muhammad Yusuf Ateh dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (31/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yusuf menyatakan, semua warga negara Indonesia bisa mendaftarkan diri menjadi calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Informasi lebih lanjut mengenai persyarakatan dan tata cara pendaftaran dapat dilihat melalui laman&nbsp;<a href="http://kpk.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://kpk.go.id/&amp;source=gmail&amp;ust=1717460302372000&amp;usg=AOvVaw1EdluVdLmqL4VVGKE_7-zC">KPK.go.id</a>&nbsp;dan laman resmi Kementerian Sekretariat Negara,&nbsp;<a href="http://setneg.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://setneg.go.id/&amp;source=gmail&amp;ust=1717460302372000&amp;usg=AOvVaw0ZzAPGW4HNKNr14ZbaPkTg">setneg.go.id</a>," ujar dia.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Jadi, bila ditemukan calon yang tak patuh LHKPN, baik tidak melapor atau terlambat, mestinya langsung digugurkan

ICW Minta Pansel Coret Kandidat Capim dan Dewas KPK yang Tak Patuh LHKPN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/LAODE-SYARIF-DAN-BASARIA-KPK-JAWAPOSCOM.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) menggelar tes psikologi untuk 104 kandidat yang sebelumnya lolos uji kompetensi. Tes digelar di Gedung Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara, di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Minggu (28/7).<br /> <br /> Diketahui tiga pimpinan KPK atau Capim petahana yakni Basaria Panjaitan, Laode M Syarief dan Alexander Marwata mengikuti seleksi tahap ketiga tersebut. Ditemui di lokasi, Basaria mengaku tidak ada persiapan khusus untuk menghadapi tes psikologi hari ini. Pasalnya, ia mengaku sudah terbiasa dengan tes semacam ini.<br /> <br /> "Tes psikologi hal biasa dan sering diadakan juga di KPK juga. Setiap kita naik pangkat, seperti jadi direktur atau apa kan selalu pakai assessment," ucap Basaria.<br /> <br /> Perempuan pertama yang terpilih sebagai komisioner lembaga antirasuah ini pun mengaku optimistis jika dirinya bakal lolos ke tahap selanjutnya. Basaria tidak akan ragu untuk kembali memegang tampuk pimpinan KPK periode 2019-2023.<br /> <br /> "Optimis dari awal. Kita sudah pertimbangkan, kalau ragu jangan melangkah," ujar Basaria.<br /> <br /> Senada dengan Basaria, Laode M Syarief mengaku tidak ada persiapan khusus untuk mengikuti uji seleksi psikotes. Menurutnya, jawaban pada psikotes akan dia isi secara jujur.<br /> <br /> "Enggak ada persiapan khusus, biasa saja, kan sudah pernah dulu. Psikotes itu tidak usah dipelajari, dijawab saja secara jujur," terang Laode.<br /> <br />  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/YENTI-GARNASIH-JAWA-POS-640x480.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>  <em>Ketua Pansel Capim KPK Yenti Ganarsih Yenti Garnasih (ketiga dari kiri) (Dok.Miftahulhayat/Jawa Pos)</em><br /> <br /> Sementara itu, Ketua Pansel Capim KPK Yenti Ganarsih menyampaikan, 104 kandidat Capim KPK akan menjalankan psikotes selama enam jam. Pansel telah menyampaikan kepada seluruh kandidat untuk mempersiapkan seleksi tahap tiga tersebut.<br /> <br /> "Jadi nanti mereka sudah di sampaikan ada tes kejiwaan dan tes kepribadian, ada lembar-lembar yang boleh diisi semuanya, boleh juga 10 karena menurut perhitungan yang mengisi semuanya hanya Albert Einsten saja. Tapi kalau tes kepribadian semua harus diisi," ungkap Yenti.<br /> <br /> Pakar hukum Universitas Trisakti ini menyebut tidak ada target khusus dalam menyeleksi pada tahap tiga kali ini. Namun Yenti mengharapkan ada 50 peserta yang lulus pada seleksi tahap ketiga kali ini.<br /> <br /> "Saya berharap semoga bisa diatas 50 orang, jadi supaya nanti ada tahap selanjutnya kita masih ada sedia orang," tutur Yenti.<br /> <br /> Yenti pun menyebut, masih ada lima proses seleksi yang harus dilakukan oleh kandidat Capim KPK. Mereka harus selalu menyiapkan diri untuk mengikuti setiap proses tahapannya.<br /> <br /> "Ada profile assesment, tes wawancara, tes kesehatan, tes jasmani, greating individual masih beberapa tes lagi," urai Yenti.<br /> <br /> Lebih jauh, Yenti menyebut untuk kandidat yang tidak hadir pada seleksi tahap tiga atau terlambat maksimal 15 menit maka dia akan gugur dengan sendirinya.<br /> <br /> "Memang mereka harus ikut semua tahapan, ada satu saja yang tidak ikut langsung digugurkan," tukas Yenti<br /> <br /> Untuk diketahui, dari 104 peserta yang dinyatakan lolos uji kompetensi, 9 di antaranya adalah anggota Polri, 3 orang pensiunan Polri, 7 hakim, 2 mantan hakim, 4 jaksa, serta 2 pensiunan jaksa. Sementara itu, ada pula dari unsur KPK sebanyak 14 orang, dosen 19 orang, advokat 11 orang, hingga auditor 4 orang.

Saat Basaria dan Laode Syarief Optimistis Lolos Dua Periode Pimpin KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/JKT1-KPK-Di-DPR-eca1.jpg" alt="Laode Muhammad Syarief bersama Ketua KPK Agus Rahardjo saat RDP di DPR. (Hendra Eka/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Laode Muhammad Syarief bersama Ketua KPK Agus Rahardjo saat RDP di DPR. (Hendra Eka/Jawa Pos)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan ikut mencoba peruntungan sebagai calon pimpinan KPK periode 2019-2023. Pahala telah mendaftarkan dirinya ke Sekretariat Pansel KPK di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta sekitar pukul 08.40 WIB.<br /> <br /> Selain Pahala, penasihat KPK periode 2017-2021 Mohammad Tsani Annafari juga ikut mendaftar sebagai capim KPK jilid V. Menurutnya, mengikuti proses seleksi Capim KPK atas dorongan pegawai KPK dan ingin memajukan lembaga antirasuah.<br /> <br /> "Ini akumulasi dari aspirasi temen-temen, dari pegawai, pimpinan, dan saya harus menghormati dorongan itu. Yang kedua juga ini sebenarnya bentuk kecintaan kita kepada KPK, karena memang kita kalau bisa memberikan yang terbaik untuk KPK, itu yang kita lakukan," kata Tsani di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (4/7).<br /> <br /> Ketika ditanya mengenai tantangan yang dihadapi akan dihadapi oleh KPK, kata Tsani, masalah KPK pada dasarnya sama dari waktu ke waktu yaitu melawan koruptor. Hal yang membedakan adalah siapa koruptor yang dihadapi pada zamannya.<br /> <br /> "Mudah-mudahan ke depan semakin sedikit koruptor, semakin banyak kegiatan pencegahan yang bisa kita lakukan. Sehingga KPK bisa maksimal memberikan pertumbuhan ekonomi untuk kemajuan bangsa dan tentu saja kita bisa menjadi bangsa bermartabat di mata internasional karena CPI (corruption perception index) kita tidak buruk," tegas Tsani.<br /> <br /> Selain Deputi Pencegahan dan Penasihat KPK, sebelumnya dua pimpinan KPK periode 2015-2019 lebih dahulu memasukkan berkas pendaftaran bursa pimpinan KPK. Namun, hingga kini belum diketahui siapa dua sosok pimpinan KPK tersebut.<br /> <br /> Juru Bicara KPK Febri Diansyah meyakini, Presiden Joko Widodo melalui panitia seleksi (Pansel) KPK tidak akan memilih calon pimpinan KPK 2019-2023 yang bermasalah. Capim KPK tersebut akan diseleksi secara ketat.<br /> <br /> "Kami percaya Presiden melalui pansel tak akan membiarkan KPK dilemahkan dari dalam, karena ada calon-calon yang tidak berintegritas misalnya," ungkap Febri.

Deputi Pencegahan dan Penasihat Ikut Seleksi Pimpinan KPK