<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/02/pppk-kejaksaan-1499437507.jpg" alt="Kejaksaan Republik Indonesia (RI) secara resmi membuka lowongan kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi tenaga kesehatan. (dok. Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Kejaksaan Republik Indonesia (RI) secara resmi membuka lowongan kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi tenaga kesehatan. (dok. Jawapos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kejaksaan Republik Indonesia (RI) secara resmi membuka lowongan kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi tenaga kesehatan untuk total mencapai 1.609 formasi. Terdiri dari 1.448 formasi untuk umum dan 161 formasi khusus.&nbsp; Adapun nantinya, seluruh pelamar yang lulus dalam seleksi ini akan ditempatkan di sejumlah Rumah Sakit (RS) milik Kejaksaan RI. Meliputi, RS Adhyaksa Jakarta, RS Adhyaksa Banten dan RS Adhyaksa Jawa Timur.&nbsp; "Pengumuman pengadaan PPPK Kejaksaan RI Tahun 2025 mulai 1 Juli 2025 pukul 18.18 unduh pengumuman melalui https://s.id/rekrutmenpppkkejaksaan2025," bunyi pengumuman yang dikutip dari Instagram @biropegkejaksaan, Rabu (2/7).&nbsp; Jika berminat, pendaftaran dilakukan secara online melalui halaman website https://sscasn.bkn.go.id/ mulai hari ini, Rabu (2/7) hingga 24 Juli 2025 dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK)&nbsp;pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Keluarga (KK) untuk membuat akun pendaftaran.&nbsp; Mengutip &nbsp;pengumuman NOMOR : PENG - 4/C/Cp.2/07/2025 tentang Pelaksanaan Seleksi Pengadaan PPPK Kejaksaan RI Tahun 2025 ada dua kriteria pelamar yang dibuka, yakni Formasi Khusus bagi pelamar yang sudah memiliki pengalaman dan masih bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu, dibuka juga formasi umum bagi pelamar umum yang sesuai dengan persyaratan jabatan. Persyaratan PPPK Kejaksaan RI 2025&nbsp; - Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; - Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi sesuai batas usia pada jabatan yang akan dilamar; - Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih; - Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau pegawai Badan Usaha Milik Daerah); - &nbsp;Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; - Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; - Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan; - Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; - Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan; dan - Tidak terlibat dalam organisasi kemasyarakatan yang dinyatakan terlarang oleh pemerintah. Jadwal Seleksi PPPK Kejaksaan RI&nbsp; &bull; Pengumuman seleksi: 1 Juli 2025&ndash;8 Juli 2025 &bull; Pendaftaran seleksi: 2 Juli 2025&ndash;24 Juli 2025 &bull; Seleksi administrasi: 3 Juli 2025&ndash;4 Agustus 2025 &bull; Pengumuman hasil Seleksi Administrasi: 5 Agustus 2025&ndash;8 Agustus 2025 &bull; Masa sanggah: 9 Agustus 2025&ndash;11 Agustus 2025 &bull; Jawab sanggah: 10 Agustus 2025&ndash;17 Agustus 2025 &bull; Pengumuman pasca masa sanggah: 12 Agustus 2025&ndash;18 Agustus 2025 &bull; Penarikan data final: 19 Agustus 2025&ndash;20 Agustus 2025 &bull; Penjadwalan Seleksi Kompetensi: 21 Agustus 2025&ndash;24 Agustus 2025 &bull; Pengumuman jadwal Seleksi Kompetensi (lokasi, waktu, dan sesi ujian peserta): 25 Agustus 2025&ndash;1 September 2025 &bull; Pelaksanaan Seleksi Kompetensi: 2 September 2025&ndash;11 September 2025 &bull; Pengolahan nilai Seleksi Kompetensi: 12 September 2025&ndash;15 September 2025 &bull; Pengumuman hasil kelulusan Seleksi Kompetensi: 16 September 2025&ndash;18 September 2025 &bull; Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan: 19 September 2025&ndash;23 September 2025 &bull; Integrasi nilai Seleksi Kompetensi dan nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan: 24 September 2025&ndash;28 September 2025 &bull; Pengumuman hasil kelulusan: 29 September 2025&ndash;1 Oktober 2025 &bull; Pengisian DRH NI PPPK: 2 Oktober 2025&ndash;16 Oktober 2025 &bull; Usul Penetapan NI PPPK: 17 Oktober 2025&ndash;31 Oktober 2025.

Kejaksaan RI membuka lowongan PPPK untuk tenaga kesehatan dengan total 1.609 formasi. Pendaftaran dibuka hingga 24 Juli 2025.

Kejaksaan RI Buka Lowongan Kerja PPPK Tenaga Kesehatan untuk 1.609 Formasi, Cek Syarat dan Jadwal Lengkapnya!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/29/seleksi-3718480381.jpg" alt="ILUSTRASI Seleksi PPPK 2025. (Jawapos)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Seleksi PPPK 2025. (Jawapos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Seleksi kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II masih berlangsung di sejumlah provinsi di tanah air hingga 16 Mei 2025 mendatang. Adapun mekanisme seleksi kompetensi PPPK Tahap II ini tidak berbeda dengan yang sudah dilakukan pada Tahap I, yakni sama-sama menggunakan standar berbasis Computer Assisted Test atau CAT BKN sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2024 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode CAT BKN. Untuk diketahui, pelaksanaan ujian CAT BKN dilakukan dengan berorientasi pada sistem digital sehingga pelamar dapat langsung mengetahui memenuhi Nilai Ambang Batas atau tidak, sesaat setelah mengerjakan seluruh soal. Tidak hanya itu, bahkan masyarakat umum kapan pun dan di mana pun tanpa datang ke lokasi ujian juga dapat memantau skor peserta ujian melalui layanan Live Score yang tersedia di tayangan kanal Youtube BKN. Live Score seleksi PPPK Tahap II dapat dicek melalui akun Youtube Official CAT untuk pantauan skor di Tilok BKN Pusat, dan masing-masing official Youtube Kantor Regional dan UPT BKN se-Indonesia sesuai wilayah masing-masing tilok. Lebih rinci, berikut ini daftar Link live Score Seleksi Kompetensi PPPK Tahap II, pada Selasa, 29 April 2025: 1. &nbsp;Live Score Seleksi Kompetensi PPPK Tahap II &nbsp;di BKN Pusat https://www.youtube.com/@officialcatbkn/streams 2. Live Score Seleksi PPPK Tahap II di Kanreg III BKN Bandung https://www.youtube.com/watch?v=FHr7RevpZm4 3. Live Score Seleksi Kompetensi PPPK Tahap II di BKN Bengkulu https://www.youtube.com/watch?v=7eXvk-7VvhE 4. &nbsp;Live Score Seleksi Kompetensi PPPK Tahap II di BKN Serang https://www.youtube.com/watch?v=N0ws7ZWm3cU 5. Live Score Seleksi Kompetensi PPPK Tahap II di BKN Palembang https://www.youtube.com/@CATKANREGVIIBKNPALEMBANG/streams 6. Live Score Seleksi Kompetensi PPPK Tahap II di BKN Banyuwangi https://www.youtube.com/watch?v=KJysAHZJzYM 7. Live Score Seleksi Kompetensi PPPK Tahap II di BKN Surabaya https://www.youtube.com/watch?v=Wr-h4O95mjo 8. Live Score Seleksi Kompetensi PPPK Tahap II di BKN Ternate https://www.youtube.com/watch?v=b57LTAM2taM 9. Live Score Seleksi Kompetensi PPPK Tahap II di BKN Medan https://www.youtube.com/watch?v=yatGH5LI0Pw 10. Live Score Seleksi Kompetensi PPPK Tahap II di BKN XI Manado https://www.youtube.com/watch?v=BAGksAHYmAU

Seleksi kompetensi PPPK Tahap II berlangsung hingga 2025, masyarakat dapat memantau live score ujian secara online.

Link Live Score Seleksi Kompetensi PPPK Tahap II, Cek Di Sini!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/rekrutmen-pppk-dibagi-2-tahap-150-ribu-formasi-tersedia-untuk-honorer_m_.jpg" alt="ILUSTRASI PPPK (Bagas Bimantara/Jawa Pos Radar Madiun)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI PPPK (Bagas Bimantara/Jawa Pos Radar Madiun)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pendaftaran &nbsp;seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap II akan ditutup Rabu (15/1). Jelang masa penutupan, pemerintah memperluas kriteria calon pelamar agar dapat menampung honorer yang masih belum tertampung menjadi pegawai aparatur sipil negara (ASN). Hal ini lantaran masih ada sekitar 216.719 pegawai non-ASN yang sudah terdata di database Badan Kepegawaian Negara (BKN), tapi belum mendaftar di portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN). Padahal, UU ASN sudah tak memperbolehkan adanya pegawai honorer di instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Selain itu, pengangkatan ASN harus dilakukan melalui seleksi resmi. Saat ini, sudah ada Keputusan Menteri PANRB 15/2025 tentang kriteria pelamar tambahan pada seleksi PPPK.&nbsp;Aturan itu diklaim bisa mengoptimalkan penataan tenaga non-ASN yang sudah terdaftar dalam database BKN. Plt Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja menjelaskan, ada beberapa kriteria pelamar tambahan yang diatur dalam keputusan tersebut. Meliputi pelamar yang tidak memenuhi syarat (TMS) seleksi administrasi pengadaan PPPK tahap I, pelamar TMS seleksi administrasi pengadaan CPNS, dan pelamar yang belum melamar seleksi pengadaan ASN. Lalu pelamar yang memenuhi syarat atau MS seleksi administrasi namun tidak mengikuti seleksi kompetensi pengadaan PPPK tahap I. Terakhir, pelamar yang MS seleksi administrasi namun tidak mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024. Ketentuan terbaru ini berlaku untuk peserta yang melamar seleksi PPPK tahap II di instansi tempat bekerja sesuai pangkalan data atau database BKN. Lalu melamar pada jabatan sesuai kualifikasi pendidikan dan jabatan yang diduduki saat ini. &ldquo;Jadi tidak perlu khawatir bagi teman-teman yang belum terakomodir di sini. Sebab di dalam kriteria tambahannya selain yang TMS di seleksi PPPK tahap 1 maupun CPNS, kita ada tambahan juga bagi mereka yang tidak mengikuti seleksi kompetensi pengadaan PPPK tahap I. Jadi kalau ada mereka sudah daftar tapi enggak bisa, sekarang oleh BKN dibuka,&rdquo; ujar Aba, Selasa (14/1). Aba juga mengingatkan bahwa kelima kriteria itu tidak boleh diartikan mereka yang tidak lolos seleksi bisa ikut lagi. Yang sudah pernah ikut seleksi namun tidak lolos, tak boleh mendaftar pada seleksi PPPK tahap II ini. Sebab, dalam aturannya, peserta hanya diperbolehkan sekali mengikuti seleksi. Kendati demikian, Aba memastikan bahwa mereka yang tak lolos tetap bisa diangkat menjadi PPPK. Namun, bukan PPPK penuh, melainkan paro waktu. Ini juga berlaku bagi pelamar seleksi PPPK tahap I namun tak ada keterangan R/L. Padahal masuk dalam R3. Hal ini lantaran keterbatasan formasi di posisi yang dilamar. &ldquo;Jadi tidak perlu khawatir tidak lolos ya. Dia tetap bisa diangkat menjadi PPPK, jadi tidak harus mendaftar ke periode 2,&rdquo; paparnya. Dia memastikan, meski berstatus paro waktu, mereka bakal mendapat upah sesuai ketersediaan anggaran pemerintah. Upah diberikan minimal sama dengan besaran yang diterima ketika menjadi honorer atau non-ASN, atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di wilayah itu. Kemudian, masa perjanjian kerja PPPK paro waktu ditetapkan setiap satu tahun sekali dan tercantum dalam perjanjian kerja sampai dengan diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Artinya, ini berlaku hanya untuk sementara.&nbsp;Untuk bisa diangkat sebagai PPPK penuh waktu, mereka harus berpredikat kinerja minimal baik. &ldquo;Jadi artinya teman-teman yang sudah jadi paro waktu itu bisa jadi PPPK tanpa seleksi,&rdquo; paparnya. Nantinya pun tak perlu lagi mengusulkan nomor identitas ASN karena nomor identitas ASN sudah melekat saat menjadi PPPK paro waktu. Dalam kesempatan yang sama, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh mengimbau agar gubernur, bupati, walikota dan jajarannya mendorong tenaga non ASN yang sudah terdaftar dalam database BKN untuk mendaftar seleksi PPPK tahap II. Sekaligus menyosialisasikan tambahan kriteria yang ada. Tujuannya untuk membantu para tenaga non ASN yang sudah bekerja di instansi tersebut bisa diangkat menjadi abdi negara. &ldquo;Tolong dicermati, bahwa tanggal 15 Januari besok hari terakhir, karena masih ada ribuan yang harusnya mendaftar tapi belum mendaftar. Kami mohon diblasting, agar mereka bisa mendapat nomor induk dan tidak berkurang pendapatannya,&rdquo; paparnya. Saat ini, lanjut Zudan, ada sekitar 1,78 juta pegawai honorer yang perlu diselesaikan penataannya. Dari jumlah itu, sampai 13 Januari 2025 masih terdapat 216.719 non-ASN yang sudah terdata tapi belum mendaftar seleksi CASN. Selain itu, ada 12.506 tenaga non ASN terdaftar database BKN namun belum dilakukan rekonfirmasi oleh instansi terkait. Seperti di Papua Barat, Deli Serdang, Jayawijaya, Merauke, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tanah Toraja, Biak Numfor, Tolikara, dan Nduga. Juga 104.815 tenaga non ASN yang sudah terdata tapi status konfirmasi jabatan tampungnya ditolak oleh instansi yang didaftar. Alasannya antara lain meninggal dunia, memasuki batas usia pensiun, hingga sudah menjadi ASN. Karena itu, para kepala daerah hingga kepala instansi terkait diminta untuk segera mengecek tenaga non ASN yang sudah terdaftar di database BKN. Selain mengonfirmasi data mereka, diharapkan para instansi turut menyosialisasikan aturan seleksi PPPK tahap II ini.

Pendaftaran  seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap II akan ditutup Rabu (15/1).

Hari Terakhir Pendaftaran Seleksi PPPK Tahap II, Pemerintah Perluas Kriteria Pelamar, Tampung Honorer yang Belum Ikut Seleksi CPNS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/24/IMG20241224112752-1-1978492217.jpg" alt="Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini memastikan bahwa honorer yang dinyatakan tidak lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) periode I dan periode III bakal dijadikan pegawai paruh waktu. Hal ini disampaikan Rini bersamaan dengan hasil seleksi PPPK periode I yang diumumkan hari ini, Selasa (24/12). "Kepada para non-ASN yang terdata, tadi tapi tidak ada formasinya. Nanti kita akan masukkan ke dalam mekanisme paruh waktu," kata Rini saat ditemui di kantornya. Lebih lanjut, Rini mengatakan bahwa formasi yang dibuka saat seleksi PPPK memang terbatas. Sehingga jumlahnya tidak sesuai dengan total honorer yang telah terdata oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Ia juga menyebut, terkait formasi PPPK sendiri memang bukan diusulkan oleh pemerintah pusat secara langsung. Melainkan disesuaikan dengan kebutuhan instansi/lembaga masing-masing baik di daerah hingga pusat. "Yang mengusulkan dari instansinya, karena kebutuhan dari instansi yang masing-masing ternyata mereka mengusulkan tidak sejumlah yang di dalam datanya," jelasnya. Rini mengungkapkan pemerintah sebenarnya telah menyediakan kuota hingga 1,7 juta formasi untuk seleksi PPPK. Namun, jumlah formasi yang diusulkan oleh instansi hanya mencapai 1,017 juta.&nbsp; Ia juga memastikan bahwa tenaga honorer yang telah masuk dalam database ASN, tetap akan mendapatkan perhatian pemerintah. Hal ini sebagai bentuk upaya pemerintah dalam memberikan ruang kerja bagi tenaga non-ASN yang telah lama berkontribusi dalam pelayanan publik. Sebagai langkah konkret, Rini menyatakan ia telah mengeluarkan surat kepada seluruh instansi pemerintah agar tetap menyediakan anggaran sementara bagi tenaga honorer yang terdata dan saat ini sedang mengikuti proses seleksi.&nbsp; "Kalau memang tidak ada formasinya tapi dia masuk data ASN maka dia akan kita masukkan ke dalam paru-waktu. Makanya kemarin saya mengeluarkan surat supaya instansi pemerintah untuk sementara waktu untuk tetap menyediakan anggaran untuk mereka yang sekarang lagi tes ini, yang terdata," pungkas Rini. &nbsp;

Hal ini disampaikan Rini bersamaan dengan hasil seleksi PPPK periode I yang diumumkan hari ini, Selasa (24/12).

Menteri PANRB Pastikan Honorer Tak Lulus Seleksi PPPK Bakal Dijadikan Pegawai Paruh Waktu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/23/mendiknas-505113251.jpg" alt="Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&rsquo;ti dalam bincang santai bersama media di Kantor Kemendikdasmen, Rabu (23/10). (mia/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&rsquo;ti dalam bincang santai bersama media di Kantor Kemendikdasmen, Rabu (23/10). (mia/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kasus Supriyani, guru SDN Baito, Konawe Selatan mendapat perhatian Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&rsquo;ti. Dia memastikan sudah berkoordinasi dengan Kapolri terkait kasus tersebut. &ldquo;Tadi saya ketemu dengan Pak Kapolri secara langsung dan sudah disampaikan keputusan akhirnya,&rdquo; ungkapnya dalam bincang santai bersama media di Kantor Kemendikdasmen, Rabu (23/10). Diakuinya, kasus ini sejatinya berada di ranah penegak hukum bukan dalam tupoksinya. Namun, karena peristiwanya terjadi di satuan pendidikan dan melibatkan guru maka turut menjadi perhatiannya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015231379/jago-mendeteksi-bak-cenayang-ini-5-zodiak-yang-selalu-tahu-apa-yang-anda-sembunyikan">Jago Mendeteksi Bak Cenayang, Ini 5 Zodiak yang Selalu Tahu Apa yang Anda Sembunyikan</a>&nbsp; Saat ini, dari penjelasan Kapolri, kata dia, Pengadilan Negeri (PN) Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanan Supriyani. Meski begitu, proses hukum terhadap Supriyani akan tetap dilanjutkan. besok (24/10) persidangan Supriyani akan dilaksanakan memenuhi yuridis formal. &ldquo;Ketua PN Andoolo menyambut baik usulan Wakil Kepala Polda Sultra untuk memberikan keputusan vonis sesuai dengan rasa keadilan masyarakat berdasarkan perdamaian yang sudah disepakati kedua belah pihak,&rdquo; paparnya. Diakuinya, kasus seperti ini kerap berulang. Hal ini pun menjadi bagian dari tantangan pihaknya untuk memastikan lembaga pendidikan menjadi tempat yang menyenangkan, terbebas dari segala macam bentuk tekanan baik psikologis maupun fisik. Sehingga semua anak dapat belajar dengan aman dan nyaman. Oleh sebab itu, dia berencana untuk melakukan pertemuan lebih lanjut dengan Kapolri untuk membahas masalah ini. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015231363/presiden-prabowo-bakal-evaluasi-kinerja-menteri-dan-wakil-menteri-tiap-6-bulan-sekali">Presiden Prabowo Bakal Evaluasi Kinerja Menteri dan Wakil Menteri Tiap 6 Bulan Sekali</a>&nbsp; Di sisi lain, Sekjen PP MUhammadiyah ini menyebut, akan membantu Supriyani yang tengah mendaftar seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Menurutnya, ini bagian dari komitmen pihaknya untuk memastikan para guru-guru dapat mengajar dengan baik. &ldquo;Insyaallah kami akan bantu afirmasi untuk beliau dapat diterima sebagai guru PPPK,&rdquo; tegasnya. &nbsp; Sementara itu, Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi mengapresiasi respon cepat Polri sehubungan dengan penahanan guru honorer Supriyani ini. Termasuk, pihak PN Andoolo atas dikabulkannya permohonan PGRI untuk penangguhan penahanan Supriyani. &ldquo;PGRI meminta agar yang bersangkutan dibebaskan dari segala tuntutan hukum, mengingat sebagai guru saat menjalankan profesinya tidak akan berniat menganiaya atau menyakiti anak didiknya,&rdquo; tegasnya. Dia pun berharap, aparat kepolisian dapat melakukan upaya penyelesaian restorative justice dan berkoordinasi dengan PGRI setempat apabila terdapat tindakan guru yang dianggap melanggar hukum. Sehingga nantinya, dapat dilakukan penegakan kode etik guru sesuai MOU Polri dengan PGRI tentang Perlindungan Hukum bagi Profesi Guru. Kemudian, terkait keikutsertaan Suryani dalam seleksi PPPK dan Pendidikan Profesi Guru (PPG), PGRI memohon agar Supriyani dapat mengikuti proses tersebut tanpa ada catatan dari pihak kepolisian.&nbsp; &nbsp; Untuk diketahui, Supriyani, guru honorer SDN 4 Baito di Kabupaten Konawe Selatan dituduh menganiaya siswanya berinisial D (6). Siswa ini ternyata anak dari anggota Polsek Baito.&nbsp; Berawal dari tuduhan itu, Supriyani dilaporkan oleh orang tua D ke Polsek Baito pada Kamis (26/4) atas dugaan kekerasan terhadap siswanya. Proses hukum dan mediasi pun terus bergulir hingga dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke kejaksaan atau P21. Kasus tersebut kemudian viral usai pihak kejaksaan melakukan penahanan terhadap Supriyani di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kendari, pada Rabu (16/10).

Kasus Supriyani, guru SDN Baito, Konawe Selatan mendapat perhatian Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti.

Mendikdasmen Beri Afirmasi untuk Guru Supriyani pada Seleksi PPPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/CPNS-Surabaya.jpg" alt="FOKUS: Foto seleksi kompetensi dasar (SKD) calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2020 di Gelanggang Remaja Surabaya. Pemkot melaporkan jumlah tenaga kontrak ke pemerintah pusat. (Dimas Maulana/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>FOKUS: Foto seleksi kompetensi dasar (SKD) calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2020 di Gelanggang Remaja Surabaya. Pemkot melaporkan jumlah tenaga kontrak ke pemerintah pusat. (Dimas Maulana/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Animo masyarakat untuk mendaftar calon pegawai negeri sipil (CPNS) tetap tinggi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas menuturkan, jumlah pendaftar CPNS 2024 menembus 4 juta orang. &rsquo;&rsquo;Sistem penerimaan yang kita buka untuk formasi fresh graduate itu hanya sekitar 249 ribu. Tetapi, yang mendaftar itu sampai 4 juta,&rsquo;&rsquo; ujar Anas di Kemenko Perekonomian, Jakarta, kemarin (3/10). Anas menyebut hal itu buah dari upaya reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah di segala lini. Dia menjelaskan, sistem rekrutmen PNS telah menggunakan sistem computer assisted test (CAT) untuk mendapatkan lulusan yang memenuhi standar kompetensi. Sistem tersebut digunakan dalam seleksi CPNS sejak 2013. Dengan berbasis sistem CAT dan real time, Anas menyebut tak ada lagi kecurangan dalam proses rekrutmen CPNS. &rsquo;&rsquo;Tidak ada lagi titipan, tidak ada lagi istilah orang dalam,&rsquo;&rsquo; jelas mantan bupati Banyuwangi tersebut. Anas juga menjelaskan, target untuk menyelesaikan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) adalah Desember 2024. Total ada 1,7 juta tenaga honorer yang harus ditangani dari 2,3 juta yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Untuk tahun ini, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta beberapa instansi lain telah mengusulkan formasi sebanyak 1,2 juta. Terpisah, Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN Aris Windianto menyebutkan, kelompok pelamar prioritas (P1) dipastikan bakal terfasilitasi di seleksi PPPK 2024. Mereka masuk di level kelompok pertama. (dee/mia/c7/bay)

Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas menuturkan jumlah pendaftar CPNS 2024 menembus 4 juta orang. Jumlah yang disediakan hanya 249 ribu.

Pendaftar CPNS Capai 4 Juta Orang, BKN Fasilitasi Kelompok Prioritas dalam Seleksi PPPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/ASN-Honorer-PNS.jpg" alt="BELUM ASN: Guru honorer berdemo agar segera diangkat menjadi PNS di Surabaya. (Dite Surendra/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BELUM ASN: Guru honorer berdemo agar segera diangkat menjadi PNS di Surabaya. (Dite Surendra/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Guru honorer yang masuk kategori pelamar prioritas (P1) tak perlu khawatir tersisih pada seleksi ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2024. Sebab, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbudristek Nunuk Suryani memastikan, P1 masih masuk list utama dalam seleksi PPPK 2024. Hal itu merujuk pada Kepmen PAN-RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional (JF) Guru di Instansi Daerah TA 2024. Dalam keputusan tersebut, disampaikan empat prioritas guru yang dapat mengikuti seleksi. Yakni, P1, guru eks THK II, guru non-ASN di instansi daerah, dan lulusan pendidikan profesi guru (PPG). P1 merupakan peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF guru pada 2021 di instansi daerah. Mereka belum pernah dinyatakan lulus seleksi PPPK JF guru periode sebelumnya. Sementara itu, guru eks THK II adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data eks THK II pada BKN dan aktif mengajar di instansi pemerintah. Lalu, guru non-ASN PPPK di instansi daerah merupakan pegawai yang terdaftar dalam database tenaga non-ASN PPPK pada BKN yang aktif mengajar pada instansi pemerintah dan sekolah negeri yang terdaftar di data pokok pendidikan (dapodik) Kemendikbudristek. Selain itu, pegawai tersebut harus aktif mengajar minimal dua tahun atau empat semester terus-menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar. Kemudian, lulusan PPG adalah calon guru yang telah mengikuti PPG yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG Kemendikbudristek. &rdquo;Kami tentu sangat mengapresiasi Kemen PAN-RB karena telah mengakomodasi usulan kami saat rapat sebelumnya bahwa P1 tetap menjadi pelamar prioritas. Ini kabar gembira untuk kami di Ditjen GTK maupun calon pelamar seleksi ASN PPPK guru 2024,&rdquo; tutur Nunuk. Dia juga mengapresiasi Kemen PAN-RB yang tetap menggunakan data dapodik dan data lulusan PPG pada Kemendikbudristek sebagai acuan untuk pelamar. Kepmen PAN-RB 348/2024 juga mengatur ketentuan pelamar dari sekolah swasta. Yakni, pelamar hanyalah P1 yang telah lulus passing grade seleksi guru PPPK 2021. Itu pun harus disertai persetujuan dari ketua yayasan. Hal ini berdasar pertimbangan Kemen PAN-RB terkait banyaknya keluhan dari yayasan yang kehilangan guru-guru terbaiknya karena pindah tugas ke sekolah negeri sesuai pengangkatan ASN PPPK. Saat ini Ditjen GTK terus melakukan koordinasi terkait penyelenggaraan seleksi ASN PPPK guru 2024 dengan Kemen PAN-RB maupun dengan anggota Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) 2024 lainnya. &rdquo;Kami masih menunggu kebijakan dari Kemen PAN-RB terkait perincian penyelenggaraan. Kami juga mulai melakukan sosialisasi kepada calon pelamar seleksi ASN PPPK guru 2024 yang memenuhi kriteria untuk bersiap-siap mendaftar,&rdquo; ungkapnya. (mia/c19/oni)

Guru honorer yang masuk kategori pelamar prioritas (P1) tak perlu khawatir tersisih pada seleksi ASN PPPK 2024.

Dirjen GTK Nyatakan Guru Honorer P1 Dapat Prioritas pada Seleksi ASN PPPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/10/IMG-20231110-WA0010-1238878047.jpg" alt="Pelamar CPNS dan PPPK saat menunggu sesi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi PPPK." width="100%">
<figcaption>Pelamar CPNS dan PPPK saat menunggu sesi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi PPPK.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Proses seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2024 direncanakan mulai bulan depan. Kabar baiknya, tak ada ambang batas nilai atau passing grade bagi para pelamar untuk bisa lulus seleksi. Dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, Rabu (28/8), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan tiga peraturan dalam upaya penyelesaian tenaga non-ASN saat ini. Ketiganya yakni, Keputusan Menteri PANRB (KepmenPANRB) No. 347/2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK T.A 2024; KepmenPANRB No. 349/2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai PPPK untuk JF Kesehatan; dan KepmenPANRB No. 348/2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK untuk JF Guru di Instansi Daerah. Dalam regulasi tersebut, khususnya KepmenPANRB No. 347/2024, tidak ada penetapan passing grade untuk penentuan kelulusan honorer sebagai peserta seleksi PPPK 2024. &rdquo;Penentuan kelulusannya berdasarkan peringkat terbaik,&rdquo; ujarnya. Artinya, pelamar tak perlu mencapai nilai tertentu untuk bisa dinyatakan lolos seleksi. Selain soal tak adanya passing grade, dalam regulasi-regulasi tersebut, terdapat beberapa pokok pengaturan lain. Seperti, aturan soal pelamar melebihi jumlah formasi hingga pengisian formasi. Untuk pengisian formasi ini diprioritaskan pertama untuk guru lulus tahun 2021 dan D-IV bidan pendidik tahun 2023. Lalu, Eks THK-II, non-ASN yang terdaftar di database non-ASN BKN dan aktif mengajar di instansi pemerintah, guru yang aktif mengajar di sekolah negeri dan tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Terakhir, lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG). &rdquo;Nantinya, bagi pelamar yang terdata sebagai tenaga non-ASN pada database BKN yang belum mendapat peringkat terbaik dan belum sesuai dengan lowongan formasi, dapat diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu,&rdquo; jelasnya. Sebagai informasi, pada pengadaan PPPK tahun 2024 pemerintah menyiapkan formasi PPPK untuk pelamar tenaga non-ASN sebanyak 1.031.554 formasi. Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menekankan, bahwa penyelesaian permasalahan tenaga non-ASN harus menjadi atensi khusus. Karenanya, political will dan kolaborasi lintas sektor menjadi penting dalam penataan tenaga non-ASN ini. Tak terkecuali soal penyelesaian RPP manajemen ASN. &rdquo;Komisi II DPR RI akan terus mengawal penyelesaiannya agar segera rampung,&rdquo; pungkasnya.

Proses seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2024 direncanakan mulai bulan depan.

Tak Ada Ambang Batas untuk Seleksi PPPK 2024, Dibuka September-Oktober 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/14/2582682025-885530856.jpg" alt="Simak informasi terbaru CPNS 2023 terkait dengan nilai ambang batas atau passing grade SKD. (Instagram/@bkngoidofficial)" width="100%">
<figcaption>Simak informasi terbaru CPNS 2023 terkait dengan nilai ambang batas atau passing grade SKD. (Instagram/@bkngoidofficial)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah memang telah mengumumkan akan membuka seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) selama tiga kali dalam setahun. Namun, bukan berarti mereka yang gagal pada tes pertama bisa ikut lagi di tes kedua dan ketiga. Sebab, mereka hanya bisa mengikuti seleksi itu sekali dalam setahun. Jika gagal dan ingin ikut tes lagi, harus menunggu tahun berikutnya. Hal itu ditekankan oleh Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto. &rdquo;Pelamar hanya bisa mendaftar satu. Nggak boleh kalau ini (seleksi tahap pertama, Red) nggak lulus, terus daftar di tahap selanjutnya. Itu nggak boleh,&rdquo; tegasnya. Dengan sistem tersebut, hajatan tahunan itu pun sama dengan sebelumnya. Mereka yang tak lolos seleksi tahun ini harus menunggu tahun depan untuk bisa ikut tes kembali. Padahal, sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyebut, rekrutmen tiga kali dalam satu tahun itu dilakukan agar tak perlu menunggu siklus ritual tahunan untuk mengisi kekosongan kursi ASN. Haryomo menyampaikan, seleksi CASN 2024 yang digelar dalam tiga tahap itu akan diawali dengan pendaftaran sekolah kedinasan. Rencananya, pendaftaran dibuka pada April 2024. Disusul tahap kedua pada Juni 2024. Untuk yang itu, fokusnya ada pada seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk instansi pusat. Sedangkan tahap ketiga digelar September 2024 untuk seleksi CPNS dan PPPK di instansi pemerintah daerah. &rdquo;Insya Allah, akhir Mei akan kita umumkan. Di bulan Juni kita lakukan seleksi untuk formasi di luar kedinasan atau formasi umum,&rdquo; paparnya. Saat ini pihaknya masih meminta perincian formasi yang dibutuhkan setiap instansi. Apabila seluruh perincian rampung, dilanjutkan proses verifikasi dan validasi oleh BKN. Kemudian, usulan tersebut diajukan ke Kemen PAN-RB untuk mendapat persetujuan dari menteri PAN-RB. Setelah itu, baru diumumkan secara resmi. Pada seleksi tahun ini, berdasar kebutuhan yang ada, pemerintah berencana membuka formasi untuk CASN sebanyak 2,3 juta formasi. Dari jumlah tersebut, kebutuhan untuk CPNS mencapai 690.822 orang yang akan diutamakan bagi fresh graduate. Sementara itu, untuk PPPK dialokasikan sebanyak 1,6 juta formasi. Detailnya, untuk instansi pusat, pemerintah membutuhkan 429.183 ASN baru dengan perincian 207.247 CPNS dan 221.936 PPPK. Sedangkan formasi untuk instansi daerah sebanyak 1.867.333 yang terdiri atas 483.575 formasi CPNS dan 1.383.758 PPPK. Adapun formasi sekolah kedinasan sebanyak 6.027 siswa. Pada bagian lain, pembahasan rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang manajemen ASN masih terus bergulir. Salah satunya mengenai jabatan non-manajerial yang sedang dibedah pasal demi pasal antara Kemen PAN-RB dan instansi terkait. Harapannya, RPP itu bisa membuat kerja ASN lebih fleksibel, tetapi tetap berfokus pada capaian organisasi dan tegas terhadap aturan yang berlaku. Plt Deputi Bidang SDM Aparatur Kemen PAN-RB Aba Subagja menjelaskan, jabatan non-manajerial merupakan bentuk simplifikasi pada ASN. Nanti jabatan ASN hanya terbagi atas jabatan manajerial dan non-manajerial. Jabatan manajerial terdiri atas jabatan pimpinan tinggi (JPT), administrator, dan pengawas. Sedangkan, jabatan non-manajerial terdiri atas jabatan fungsional dan pelaksana. &rdquo;Birokrasi yang sederhana memang menjadi fokus utama dalam penyusunan UU ASN dan RPP manajemen ASN,&rdquo; ungkapnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014380930/pemerintah-rekrut-cpns-dan-pppk-tahun-2024-kemenag-usulkan-250-ribu-formasi-guru-madrasah">Pemerintah Rekrut CPNS dan PPPK Tahun 2024, Kemenag Usulkan 250 Ribu Formasi Guru Madrasah</a> Selain itu, lanjut dia, pengelolaan kinerja ASN juga dibahas dalam RPP tersebut. Evaluasi kinerja pegawai nanti mengacu pada capaian organisasi. Pengelolaan kinerja menekankan pada dialog kinerja pimpinan dengan pegawai serta sebagai dasar pengembangan karier dan pemberian penghargaan. &rdquo;RPP ini juga mencantumkan sistem penghargaan dan pengakuan terhadap kinerja ASN,&rdquo; katanya. Termasuk, memberi kemudahan akses belajar bagi ASN, terutama dalam pengembangan karier berbasis mobilitas talenta. (mia/c6/oni)

Pemerintah memang telah mengumumkan akan membuka seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) selama tiga kali dalam setahun.

Pemerintah Buka Seleksi CPNS Tiga Kali Setahun, tapi Pelamar Hanya Boleh Daftar Sekali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/16/nadiem-1096561315.jpg" alt="Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim." width="100%">
<figcaption>Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menyampaikan telah menyiapkan sebanyak 419.146 formasi guru dalam Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini disampaikan Nadiem Makarim dalam sambutannya di acara Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan ASN Tahun Anggaran 2024 di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Kamis (14/3). "Pelaksanaan seleksi guru ASN PPPK merupakan wujud komitmen Kemendikbudristek dalam menjalankan arahan Presiden Joko Widodo dalam mengalokasikan 2,3 juta formasi ASN, di mana pada tahun 2024 masih terdapat 419.146 formasi guru ASN PPPK," kata Nadiem Makarim.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menjelaskan, Kemendikbudristek senantiasa mendorong pemenuhan kebutuhan guru ASN PPPK di sekolah negeri. Sampai dengan 2023, Kemendikbudristek telah meluluskan 774.999 guru ASN PPPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nadiem juga memastikan bahwa kebijakan ini akan terus dilakukan pada tahun 2024 dalam rangka pemenuhan kebutuhan guru ASN di Sekolah Negeri melalui seleksi guru ASN PPPK. Utamanya dalam upaya untuk mewujudkan cita-cita gerakan Merdeka Belajar, yakni meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, kami akan meneruskan kebijakan perekrutan guru ASN PPPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada tahun ini, kami akan melanjutkan pemenuhan kebutuhan guru ASN di sekolah negeri melalui Seleksi Guru ASN PPPK. Adapun kuota yang perlu dipenuhi tahun ini adalah sebanyak 419.146 guru ASN PPPK sehingga target 1 juta guru Insya Allah dapat terpenuhi,&rdquo; jelas Mendikbudristek.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan yang sama, Mendikbudristek juga menyampaikan kebutuhan usulan formasi PPPK untuk Tenaga Administrasi Sekolah dan Pengawas Sekolah. Untuk tahun ini, terdapat 18.729 (delapan belas ribu tujuh ratus dua puluh sembilan) formasi Pengawas Sekolah Jenjang Ahli Muda yang dapat dipenuhi melalui dalam seleksi PPPK.</div>

"Pelaksanaan seleksi guru ASN PPPK merupakan wujud komitmen Kemendikbudristek dalam menjalankan arahan Presiden Joko Widodo," kata Nadiem.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#seleksi pppk

Berita Terkini