<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/22/adahi-416255077.jpg" alt="Petugas Adahi sedang mengecek kambing yang akan dipotong. Kambing ini merupakan hasil dari pembayaran dam jemaah haji. (Adahi.org)" width="100%">
<figcaption>Petugas Adahi sedang mengecek kambing yang akan dipotong. Kambing ini merupakan hasil dari pembayaran dam jemaah haji. (Adahi.org)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pemerintah berkeinginan agar hewan denda atau dam haji Tamattu disembelih di Indonesia. Tujuannya untuk memberdayakan peternak dalam negeri. selain itu, dagingnya bisa untuk untuk memenuhi gizi masyarakat. Sayangnya, keinginan itu terbentur penolakan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).&nbsp; Penolakan MUI terhadap rencana penyembelihan hewan dam haji Tamattu di Indonesia, diumumkan pada Jumat (23/5). Penolakan tersebut merupakan respons MUI kepada Kementerian Agama (Kemenag), yang sebelumnya meminta dukungan untuk realisasi wacana dam haji Tamattu di tanah air. Dalam surat resmi bertanggal 20 Mei 2025/22 Dzulqa&rsquo;dah 1446 yang ditujukan kepada Menag Nasaruddin Umar, MUI menegaskan lima poin yang pada pokoknya mengapresiasi ikhtiar pemerintah dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan dam Tamattu untuk masyarakat di tanah air. Tetapi, wacana penyembelihan dan pembagian daging dam Tamattu di tanah air tetap tidak sejalan dengan Fatwa MUI 41/2011. Dalam fatwa itu, jelas dinyatakan keharaman penyembelihan daging dam Tamattu di luar tanah haram. Meski demikian, MUI tetap terbuka untuk melakukan telaah ulang atas ketentuan fatwa itu. Sepanjang ada hal baru yang secara syar&rsquo;i layak untuk dipertimbangkan dalam menetapkan hukum baru. Secara garis besar, berikut ini lima poin yang disampaikan MUI. Pertama Dewan Pimpinan MUI memberikan apresiasi atas ikhtiar pemerintah untuk memperbaiki tata kelola Dam Tamattu dalam penyelenggaraan haji, untuk mengoptimalkan layanan bagi jamaah haji. Saat ini, desain penyelenggaraan Ibadah haji yang diprogramkan Pemerintah merupakan Haji Tamattu dan mewajibkan adanya dam. Selama ini, dam tidak diatur sehingga menimbulkan kesulitan bagi sebagian jamaah. Bahkan ada yang terjebak penipuan dan penyimpangan. Walau demikian, pelaksanaannya harus tetap mengikuti ketentuan syariah. Poin kedua, terkait dengan rencana atau wacana penyembelihan hewan dan pembagian daging Dam Tamattu di tanah air. Berdasarkan Fatwa MUI 41/2011 tentang Penyembelihan Hewan Dam Atas Haji Tamattu&rsquo; Di Luar Tanah Haram, hukumnya tidak sah.&nbsp; Maka MUI belum dapat mendukung rencana pelaksanaan penyembelihan hewan dan pembagian daging Dam Tamattu di tanah air. MUI meminta agar rencana tersebut tidak dilanjutkan, baik untuk petugas haji maupun untuk jamaah haji Indonesia. Menurut MUI, wacana penyembelihan dam Tamattu di Indonesia tidak menjawab inti permasalahan. Bahkan berpotensi melahirkan masalah baru, baik aspek syar&rsquo;i maupun teknis. Poin ketiga, MUI sangat terbuka untuk melakukan telaah ulang atas fatwa sepanjang ada hal baru yang memang secara syar&rsquo;i dapat dijadikan pertimbangan untuk menetapkan hukum baru. Termasuk jika ada informasi penting dari Menag Nasaruddin Umar. MUI hingga kini masih menjadikan Fatwa MUI 41/2011 tentang Penyembelihan Hewan Dam Atas Haji Tamattu&rsquo; Di Luar Tanah Haram sebagai pedoman. Sampai ditemukan adanya illat (alasan) baru yang memungkinkan secara syar&rsquo;i dijadikan pertimbangan dalam i&rsquo;adatu al-nazhar (telaah ulang) atas fatwa yang telah ditetapkan. Poin yang keempat, Keputusan Menteri Agama (KMA) 437/2025 tentang Pedoman Tata Kelola Dam/Hadyu yang diterbitkan pada Tanggal 21 April 2025, secara prinsip merupakan langkah bagus untuk meningkatkan layanan bagi jamaah. Aturan tersebut juga dinilai mampu mencegah potensi terjadinya penipuan dan penyimpangan dalam pembayaran dam yang bisa merugikan jamaah. Namun, ketentuan pengaturan dalam KMA terkait penyembelihan Dam di Indonesia yang diatur dalam Bab III A poin 2 butir a, dinyatakan bertentangan dengan Fatwa MUI. Redaksional aturan itu berbunyi, "Ketua bertanggung jawab terhadap pengelolaan daging dam/hadyu yang disembelih di Indonesia dan di Arab Saudi.&rdquo;&nbsp; Berdasarkan KMA tersebut, ada rencana pewajiban petugas haji Indonesia untuk menyembelih dam Tamattu di tanah air sebagaimana disampaikan dalam Surat Menteri Agama.&nbsp; Poin selanjutnya berisi sejumlah rekomendasi dari MUI. Diantaranya pemerintah mengatur dan menertibkan pembayaran dam bagi jamaah haji Indonesia. Agar yang menjadi kewajiban jamaah haji terlayani optimal. Tidak seperti selama ini yang dibiarkan tidak terkoordinir. Pembayaran dam tidak harus dengan menyembelih sendiri, tetapi bisa dengan lewat lembaga. Kemudian pembayarannya dapat dikoordinisasikan secara kolektif oleh Pemerintah, bisa langsung oleh Kementerian, bisa juga bisa melalui Baznas. Hal ini mengacu pada Fatwa MUI 52/2014 tentang Pembayaran Dam atas Haji Tamattu dan Qiran Secara Kolektif. Sementara itu, penyembelihannya dilaksanakan di tanah haram, bisa bekerja sama dengan penyedia layanan yang diberikan izin resmi oleh Pemerintah Saudi atau dikelola Kemenag sendiri. Kemudian pengelolaan serta distribusi dagingnya dioptimalkan untuk kemaslahatan, baik di tanah haram maupun di luar tanah haram.

MUI tolak rencana pemerintah sembelih kambing dam haji Tamattu di Indonesia, mengacu fatwa yang melarang penyembelihan di luar tanah haram.

Pemerintah Mau Sembelih Kambing Dam Haji Tamattu di Indonesia, Ditolak MUI karena Dianggap Tidak Sah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/22/adahi-416255077.jpg" alt="Petugas Adahi sedang mengecek kambing yang akan dipotong. Kambing ini merupakan hasil dari pembayaran dam jemaah haji. (Adahi.org)" width="100%">
<figcaption>Petugas Adahi sedang mengecek kambing yang akan dipotong. Kambing ini merupakan hasil dari pembayaran dam jemaah haji. (Adahi.org)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Mendekati Idul Adha, Kota Makkah semakin dipadati jamaah asal Indonesia yang akan melaksanakan haji. Bagi yang sudah melakukan umrah wajib, mereka banyak yang menanggalkan ihram sampai nanti menjelang wukuf atau disebut haji tamattu. Haji jenis ini mewajibkan jamaah membayar dam berupa satu ekor kambing atau domba.&nbsp; Pada tahun-tahun sebelumnya, jamaah banyak yang berkunjung ke rumah potong hewan (RPH) di Kota Makkah. Tujuannya untuk melihat sekaligus memastikan hewan dam mereka disembelih. Tahun ini, aktivitas berkunjung ke rumah penjagalan di Kota Makkah sudah tidak bisa dilakukan lagi oleh para jamaah.&nbsp; Penyebabnya, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi menerbitkan edaran yang melarang jamaah haji melakukan kunjungan atau penyembelihan Dam atau Hadyu serta kurban secara langsung di RPH yang ada di Kota Makkah dan sekitarnya. Ketua PPIH Arab Saudi Muchlis M. Hanafi mengatakan larangan itu sejalan dengan ketentuan dalam Ta'limatul Hajj atay kebijakan penyelenggaraan haji oleh Saudi.&nbsp; Dalam Ta'limatul Hajj itu ditegaskan bahwa jamaah yang membayar Dam di Arab Saudi dilakukan melalui lembaga Adahi atau lewat pemasaran resmi dari Adahi seperti kantor pos, Bank Ar-Rajhi, atau lainnya. &ldquo;Bekerja sama dengan pihak-pihak yang tidak berizin resmi dianggap sebagai pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi,&rdquo; tegas Muchlis di Makkah pada Rabu (21/5) malam.&nbsp; Selain Al-Adahi, sebagai alternatif jamaah juga dapat membayar Dam atau Hadyu melalui Baznas. Kemenag telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) 437/2025 Tentang Pedoman Tata Kelola Dam atau Hadyu. Regulasi ini ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah 162/2025 tentang Harga dan Rekening Pembayaran Dam atau Hadyu Tahun 2025. &ldquo;Jamaah haji dapat melakukan pembayaran Dam/Hadyu melalui Baznas dengan Nomor Rekening 5005115180 Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), sebesar 570 SR atau sebesar minimal Rp. 2.520.000,&rdquo; paparnya. Setelah membayar Dam, jamaah selanjutnya mengkonfirmasi pembayaran tersebut ke nomor layanan Baznas di 081188821818. Sementara itu, pemerintah Indonesia kembali memfasilitasi penyaluran kurban untuk masyarakat Gaza, yang terancam krisis pangan akibat blokade panjang Israel. Layanan kurban untuk masyarakat Gaza, Palestina itu diselenggarakan oleh Baznas lewat program Kurban Berkah Baznas. Pimpinan Baznas Bidang Pengumpulan Rizaludin Kurniawan mengatakan bantuan kurban itu untuk disalurkan kepada warga Palestina yang tengah menghadapi krisis kemanusiaan berkepanjangan akibat agresi militer dan blokade. Program itu merupakan bagian dari komitmen mereka dalam memperluas manfaat kurban ke wilayah-wilayah yang terdampak konflik dan rawan pangan. &ldquo;Kami ingin memastikan bahwa daging kurban dari masyarakat Indonesia bisa menjadi simbol kepedulian dan kekuatan persaudaraan lintas batas negara,&rdquo; ujar Rizaludin.&nbsp; Rizaludin menegaskan, mereka akan memastikan distribusi hewan kurban berjalan aman dan tepat sasaran. Daging kurban itu akan dibagikan kepada keluarga miskin serta pengungsi yang sangat membutuhkan di Palestina. Dia menjelaskan, masyarakat Indonesia dapat berpartisipasi dalam program ini melalui kanal digital resmi Baznas. Laporan distribusi akan dibuka untuk publik, termasuk dokumentasi visual dari proses penyembelihan dan penyaluran. "Laporan ini sebagai wujud transparansi dan tanggung jawab," jelasnya. Lewat Kurban Berkah Baznas itu, mereka ingin menunjukkan bahwa Indonesia hadir tidak hanya dengan doa. Tetapi juga dengan bantuan kemanusiaan yang sampai ke tempat mereka di Gaza.&nbsp; Rizaludin mengajak seluruh masyarakat Indonesia, khususnya calon mudohi untuk menunaikan ibadah kurban melalui mereka. Karena berkurban yang terbaik sesuai syariah dan sepenuhnya untuk kemaslahatan umat. Untuk ikut berkurban bagi masyarakat Gaza, harga kambing dipatok Rp 7,2 juta. Kemudian untuk domba Rp 9,7 juta. Lalu sapi Rp 56,7 juta satu ekor. &nbsp;

Kemenag melarang jamaah haji menyembelih hewan dam di RPH Makkah. Pembayaran dam dapat dilakukan melalui Baznas dan lembaga resmi lainnya.

Jelang Idul Adha, Kemenag Ingatkan Jamaah Haji Dilarang Sembelih Hewan Dam di Penjagalan di Makkah

Sembelih

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Sembelih

Berita Terkini

Pemerintah Mau Sembelih Kambing Dam Haji Tamattu di Indonesia, Ditolak MUI karena Dianggap Tidak Sah

Jelang Idul Adha, Kemenag Ingatkan Jamaah Haji Dilarang Sembelih Hewan Dam di Penjagalan di Makkah

Download Aplikasi JawaPos.com