<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/08/BAWASLU-08-106688775.jpg" alt="Anggota Bawaslu Totok Hariyono dalam Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Gelombang IV di Malang, Jawa Timur. (Foto: Humas Bawaslu RI)." width="100%">
<figcaption>Anggota Bawaslu Totok Hariyono dalam Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Gelombang IV di Malang, Jawa Timur. (Foto: Humas Bawaslu RI).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Anggota Bawaslu Totok Hariyono meminta pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap proses penyelesaian sengketa pemilu lalu. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi selama proses penyelesaian sengketa, serta mencari solusi yang efektif untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan penyelesaian sengketa di pemilihan mendatang.</p> <p>&ldquo;Kita harus terus berupaya untuk memperbaiki mekanisme penyelesaian sengketa, agar dapat memberikan keadilan yang cepat dan tepat bagi semua pihak yang terlibat," ujar Totok dalam Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Gelombang IV di Malang, Jawa Timur dikutip pada Kamis (8/8/2024).</p> <p>Ia juga mengingatkan akan pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme dalam setiap langkah penyelesaian sengketa, serta selalu berpedoman pada peraturan dan undang-undang yang berlaku.</p> <p>Selain itu, koordinator divisi hukum dan sengketa tersebut menambahkan bahwa dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi (MK) pada Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) lalu, Bawaslu dinilai terlalu formalistik dan legalistik. Maka Totok meminta jajaran pengawas untuk kembali membaca putusan MK</p> <p>"Itu adalah tamparan bagi kita untuk mengejar substantif dibanding legalistik,&rdquo; ungkapnya.</p> <p>Totok berharap melalui rapat ini, Bawaslu dapat terus meningkatkan kinerja dan kredibilitasnya sebagai lembaga pengawas pemilu yang independen dan terpercaya.</p> <p>"Mari kita komitmen untuk selalu melakukan perbaikan dan inovasi demi terciptanya pemilu yang adil dan demokratis," cetusnya.</p> <p>Terakhir pria kelahiran Malang itu berpesan, agar kawan-kawan divisi penyelesaian sengketa yang hadir sekarang ini adalah sebagai penanggung jawab dalam tahapan pencalonan pemilihan 2024, &ldquo;laksanakan dengan sebaik-baiknya, siapkan data-data yang dibutuhkan, dan catat bila ada hal penting,&rdquo; tutupnya.</p>

Bawaslu mengingatkan pentingnya evaluasi proses penyelesaian sengketa pemilu untuk mengidentifikasi tantangan penyelesaian sengketa.

Bawaslu Minta Evaluasi Proses Penyelesaian Sengketa Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/20/imagepsd-949817473.jpg" alt="Ketua DPR RI Puan Maharani. (Antaranews)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR RI Puan Maharani. (Antaranews)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua DPR Puan Maharani menyinggung sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-15 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4). Puan mengajak semua pihak menghormati proses dan hasil putusan MK atas sengketa hasil Pilpres 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab, putusan MK nantinya akan menjadi jalan menyempurnakan demokrasi di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penanganan perselisihan hasil pemilu yang sedang berlangsung saat ini di Mahkamah Konstitusi hendaknya menjadi jalan dalam menyempurnakan demokrasi di Indonesia, dalam memperteguh komitmen aparatur negara, partai politik, dan penyelenggara pemilu untuk menjadikan pemilu yang bermartabat sesuai dengan amanat konstitusi," kata Puan dalam rapat paripurna.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014516253/harvey-moeis-dijerat-pasal-pencucian-uang-sandra-dewi-bakal-jadi-tersangka">Harvey Moeis Dijerat Pasal Pencucian Uang, Sandra Dewi Bakal jadi Tersangka?</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua DPP PDI Perjuangan itu menyampaikan, tahapan pemungutan dan perhitungan suara Pemilu 2024 telah selesai dilaksanakan. Saat ini, sudah memasuki tahapan penanganan permohonan perselisihan hasil pemilu sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Indonesia adalah negara hukum, komitmen ini dibangun atas dasar kesadaran akan pentingnya nilai-nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar Puan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Puan, pemilu merupakan alat mewujudkan demokrasi yang diamanatkan oleh konstitusi agar dapat diselenggarakan secara langsung umum bebas rahasia jujur dan adil. Karena itu, kata Puan, semua peserta pemilu termasuk pasangan capres-cawapres memiliki kesadaran berdemokrasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setiap peserta pemilu, dituntut memiliki kesadaran nilai berdemokrasi, untuk juga berkomitmen melaksanakan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil," pungkas Puan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, saat ini sedang berlangsung sidang pembuktian sengketa hasil Pilpres 2024. Para pihak telah mengajukan alat bukti termasuk surat atau dokumen, saksi dan ahli dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024.</div>

Ketua DPR Puan Maharani menyinggung sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Rapat Paripurna DPR.

Singgung Sengketa Pilpres di MK dalam Paripurna DPR, Puan: Jalan Menyempurnakan Demokrasi

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/15/NAJAMUDDIN-KHAIRUR-RIJAL-3753949998.png" alt="NAJAMUDDIN KHAIRUR RIJAL" width="100%">
<figcaption>NAJAMUDDIN KHAIRUR RIJAL</figcaption>
</figure> <p><strong>BOLA</strong>&nbsp;panas sengketa Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024 kini bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK). Setelah sidang pendahuluan untuk mendengarkan permohonan pemohon dan jawaban termohon serta pihak-pihak terkait, hari-hari ke depan kita akan menyaksikan pembuktian para pemohon.</p> <p>Sebagaimana diketahui, pasangan calon (paslon) 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD kompak mengajukan gugatan terkait dugaan kecurangan pemilu yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemerintah. Petitum yang diajukan adalah penyelenggaraan pemungutan suara ulang selambat-lambatnya 26 Juni 2024. Bedanya, paslon 01 meminta pilpres diulang tanpa partisipasi Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres). Sementara paslon 03 meminta paslon 02 didiskualifikasi sehingga pilpres ulang hanya dilaksanakan antara paslon 01 dan 03.</p> <p><strong>Dilema</strong></p> <p>Gugatan para pemohon ini menempatkan posisi MK dalam persimpangan dilema. Sebab, UUD 1945 Pasal 24C ayat (1) mengatur kewenangan MK salah satunya adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Tetapi, tuntutan para pemohon meminta MK melampaui kewenangan itu. MK diharapkan tidak hanya menjadi mahkamah kalkulator yang memutus perselisihan hasil pemilu terkait selisih jumlah suara. Tetapi, lebih dari itu, MK diminta mengambil peran yang lebih esensial berkaitan dengan kecurangan dalam proses atau tahapan pemilu.</p> <p>Karena itu, apa pun putusan MK nanti akan memiliki dampak yang signifikan pada stabilitas politik dan demokrasi Indonesia. Pada titik inilah, penting bagi MK meneguhkan kembali warisan atau legasi (legacy) putusan yang berkualitas dan berkeadilan. Apalagi, citra MK belakangan sedang terpuruk, terutama pasca putusan terkait batas usia calon presiden/wakil presiden yang memuluskan langkah Gibran untuk diusung sebagai kandidat wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Saat itu Ketua MK Anwar Usman ditengarai memiliki konflik kepentingan sebagai paman Gibran atau adik ipar Presiden Jokowi. Dia pun terbukti melanggar etik.</p> <p><strong>Harapan kepada MK</strong></p> <p>Para hakim MK harus menjunjung tinggi independensi dan imparsialitasnya dalam memutus sengketa pilpres, juga sengketa hasil pemilu lainnya yang sedang ditangani. Hal itu dapat dilakukan dengan memastikan bahwa para hakim MK tidak memiliki konflik kepentingan apa pun dan tidak tunduk pada tekanan politik dari pihak mana pun.</p> <p>Keputusan untuk tidak menyertakan hakim Anwar Usman (ipar Presiden Jokowi), yang mendapatkan sanksi etik, dalam sidang sengketa pilpres ini perlu diapresiasi sebagai usaha untuk membebaskan MK dari potensi konflik kepentingan. Namun, keikutsertaan hakim Arsul Sani yang merupakan politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam sidang sengketa pilpres punya potensi konflik kepentingan. MK perlu benar-benar memastikan bahwa semua hakim bekerja sebagai penjaga konstitusi (the guardian of constitution) tanpa kepentingan politik apa pun.</p> <p>Menjaga independensi dan integritas hakim MK merupakan kunci utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga ini. MK harus memastikan bahwa para hakimnya bebas dari intervensi politik dan pengaruh eksternal lainnya. Integritas hakim MK juga harus dijaga dengan menjunjung tinggi kode etik dan profesionalisme.</p> <p>Lebih dari itu, proses persidangan MK yang disiarkan secara langsung dan dapat disaksikan publik patut diapresiasi sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas MK. Melalui ini, publik dapat mengawal proses yang tengah berlangsung sekaligus yang terpenting adalah publik mendapatkan edukasi hukum yang berbobot dari berbagai sudut pandang hukum tata negara. Apalagi, sebagaimana diketahui, para pihak yang beperkara memiliki para advokat senior dan kondang yang selama ini pendapatnya banyak menjadi rujukan publik. Sebut saja Yusril Ihza Mahendra, Hotman Paris Hutapea, O.C. Kaligis, Otto Hasibuan, Todung Mulya Lubis, Refly Harun, Bambang Widjojanto, Maqdir Ismail, dan nama-nama besar lainnya.</p> <p class="class-paragraph">Selain itu, publik menanti putusan MK yang benar-benar didasarkan pada ketepatan dan kebenaran hukum. MK perlu memastikan hal itu dengan mencermati semua bukti dan argumen yang diajukan para pihak serta dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Putusan MK harus memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dan bagi seluruh rakyat Indonesia.</p> <p>Hal tersebut dapat dilakukan dengan putusan yang jelas, tegas, dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sinilah kebijaksanaan para hakim MK diuji dan integritasnya dipertaruhkan. Apalagi, putusan MK bersifat final dan mengikat sehingga putusan itu harus benar-benar mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak dan menjaga marwah konstitusi.</p> <p>Sebagai acuan kiranya MK perlu belajar dari pengalamannya dalam menangani sengketa pemilu pada tahun-tahun sebelumnya. Peran MK sebagai benteng penegakan hukum dan keadilan tidak boleh diragukan lagi. Sejak didirikan pada tahun 2003, MK telah memainkan peran vital dalam menjaga stabilitas politik dan demokrasi Indonesia melalui putusan-putusannya yang monumental. Selain itu, MK perlu mempertimbangkan perkembangan hukum dan politik terbaru yang dinamis. Menjalin komunikasi yang baik dan berimbang dengan semua pihak yang terlibat dalam proses pemilu juga perlu dilakukan MK.</p> <p>Dengan memberikan putusan yang berkualitas, para hakim MK akan dikenang sejarah dengan warisan putusan dan kebijaksanaannya. Putusan MK yang berkualitas dan berkeadilan nanti akan memperkuat kepercayaan publik terhadap MK dan sekaligus membangun legasi bagi masa depan demokrasi Indonesia. Sejalan dengan fungsi MK yang juga sebagai penjaga demokrasi (the guardian of democracy), benteng terakhir penjaga hukum dan konstitusi. Mari kita dukung MK dalam menjalankan tugasnya dengan penuh integritas dan profesionalisme demi terciptanya demokrasi yang bermartabat. Semoga.<strong>&nbsp;(*)</strong></p> <hr /> <p><em><strong>*) NAJAMUDDIN KHAIRUR RIJAL</strong>, Wakil Dekan I FISIP Universitas Muhammadiyah Malang</em></p>

Bola panas sengketa Pilpres 2024 kini bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK). hari-hari ke depan kita akan menyaksikan pembuktian para pemohon

Meneguhkan Legasi Mahkamah Konstitusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/19/JKT_Wisuda-Purna-Bakti-Hakim-MK_MIFTAHUL-HAYAT-02-2795728522.jpeg" alt="Sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi menghadiri Wisuda Purnabakti Hakim MK&nbsp;di Geding Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (18/1/2024)." width="100%">
<figcaption>Sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi menghadiri Wisuda Purnabakti Hakim MK&nbsp;di Geding Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (18/1/2024).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mahkamah Konstitusi (MK) bakal menggelar sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024, pada Rabu (27/3) besok. Sidang itu bakal diadili oleh delapan hakim MK.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seharusnya, sidang diadili oleh sembilan hakim konstitusi. Namun, Majelis Kehormatan MK (MKMK) memutuskan hakim konstitusi Anwar Usman melanggar kode etik berat. Sehingga tidak diperbolehkan untuk ikut mengadili dan memutuskan sengketa Pilpres 2024, yang dikhawatirkan menimbulkan konflik kepentingan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru bicara MK Fajar Laksono menjelaskan, jika putusan diambil lewat voting dan berakhir 4 vs 4. Fajar mengatakan, nantinya seluruh hakim bakal menggelar musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014485463/6-zodiak-ini-yang-paling-gas-diajak-bukber-tanpa-penolakan-apakah-kamu-termasuk-diantaranya">6 Zodiak ini yang Paling Gas Diajak Bukber Tanpa Penolakan, Apakah Kamu Termasuk Diantaranya?</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Fajar, jika musyawarah belum menghasilkan putusan apapun, maka putusan sidang dapat diambil berdasarkan suara terbanyak atau voting.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pertama dia harus musyawarah mufakat, jadi 8 orang itu, 8 hakim konstitusi musyawarah mufakat. Kalau tidak tercapai, cooling down dulu. Setelah cooling down, musyawarah mufakat dulu. Jadi, ada dikedepankan dua kali musyawarah mufakat," kata Fajar di Gedung MK, Jakarta, Selasa (26/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fajar mengutarakan, jika hasilnya tetap imbang alias 4 lawan 4, maka putusannya ialah pilihan di mana Ketua Sidang Pleno memberi suara. Ketua Sidang Pleno akan dipimpin langsung Ketua MK Suhartoyo. Hal itu sudah sesuai dengan undang-undang MK pasal 45 ayat 8.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Disitu di pasal 45 ayat 8, itu dikatakan dalam hal suara hakim itu sama banyak, maka yang menjadi putusan MK adalah suara di mana ketua sidang pleno berada, itu ketentuan undang-undang," ungkap Fajar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi enggak ada cerita putusan itu deadlock dengan 8 hakim konstitusi, pasti ada putusannya dan itu sudah diatur dalam undang-undang MK," imbuhnya.</div>

MK bakal menggelar sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024, pada Rabu (27/3) besok.

8 Hakim Bakal Adili Sidang Sengketa Pilpres, MK Akan Putuskan Voting 4 vs 4

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/21/JKT_Pelantikan-komisioner-KPU-provinsi-dan-kabupaten_kota_MIFTAHUL-HAYAT-02-3786456106.jpeg" alt="Ketua KPU Hasyim Asyari memimpin pelantikan anggota KPU provinsi dan kabupaten/kota di Jakarta, Selasa (20/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Ketua KPU Hasyim Asyari memimpin pelantikan anggota KPU provinsi dan kabupaten/kota di Jakarta, Selasa (20/2/2024).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memastikan, telah siap untuk menghadapi perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Kesiapan itu dilakukan dengan menggandeng tim pengacara untuk menghadapi seluruh gugatan sengketa Pemilu di MK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami juga sudah menyiapkan sejumlah advokat yang nanti akan menjadi kuasa hukum KPU dalam persidangan-persidangan di Mahkamah Konstitusi," kata Ketua KPU RI Hasyim Asyari di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Minggu (24/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasyim tak menjelaskan secara rinci sejumlah pengacara yang ditunjuk untuk menghadapi sengketa Pemilu 2024. Ia hanya menyebut, KPU RI akan menyiapkan tim pengacara dalam menghadapi setiap sengketa Pemilu yang diajukan dari para peserta Pemilu 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014478054/ramai-kritik-soal-alur-lapor-barang-bawaan-sebelum-ke-luar-negeri-di-medsos-stafsus-kemenkeu-minta-maaf">Ramai Kritik Soal Alur Lapor Barang Bawaan Sebelum ke Luar Negeri di Medsos, Stafsus Kemenkeu Minta Maaf</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Maksud saya, nanti ada tim yang menangani partai apa, nanti partai itu kan sengketanya ada pemilu DPR RI, pemilu DPRD provinsi, pemilu DPRD kabupaten kota, jadi pembagiannya lebih memudahkan kalau klasternya atau pembagiannya adalah pembagian per partai," ucap Hasyim.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Hasyim, pihaknya akan mengumpulkan seluruh ketua/koordinator dan anggota divisi hukum untuk bersiap menghadapi sengketa Pemilu di MK. Berdasarkan data MKRI.id, sebanyak 273 perkara telah didaftarkan, rinciannya dua gugatan hasil Pilpres 2024, 259 gugatan hasil Pileg DPR/DPRD 2024 dan 12 gugatan terkait hasil Pileg DPD RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setelah rapat koordinasi ini, nanti teman-teman provinsi, kabupaten, dan kota bisa menyiapkan masalahnya apa. Kemudian, yang kedua, alat bukti yang harus disiapkan apa. Kemudian membuat catatan kronologis mulai dari kegiatan penyiapan logistik, pemungutan suara di TPS (Tempat Pemungutan Suara) masing-masing, kemudian rekapitulasi berjenjang di kecamatan kabupaten/kota sampai provinsi," tegas Hasyim.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua MK Suhartoyo sebelumnya mengatakan, jumlah permohonan sengketa Pemilu 2024, baik sengketa hasil Pilpres maupun maupun sengketa Pileg, kali ini lebih banyak dibandingkan PHPU pada 2019. Jumlah ini sedikit lebih banyak dari permohonan PHPU pada 2019, karena saat itu MK menerima 262 perkara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kalau secara jumlah masih banyak yang sekarang. Dulu kan 262, ini prediksinya bisa lebih,&rdquo; ucap Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta, Minggu (24/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Suhartoyo menuturkan, jumlah permohonan PHPU 2024 masih dapat berubah, karena petugas masih melakukan proses verifikasi terhadap berkas permohonan yang masuk. Nomor Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) telah diterima pemohon setelah berkas permohonan diverifikasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, petugas akan menginput permohonan di laman&nbsp;<a href="http://mkri.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://mkri.id&amp;source=gmail&amp;ust=1711375664454000&amp;usg=AOvVaw3026GAjUn1fePETA4QWe7m">mkri.id</a>&nbsp;berdasarkan AP3 yang diterbitkan. Menurutnya, PHPU Pileg, MK menerima permohonan dari partai politik (parpol) maupun calon legislatif (caleg) itu sendiri atau perseorangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jumlah akan meningkat, karena yang perseorangan nanti akan dikeluarkan (dari permohonan yang diajukan partai). Karena kan pengajuan permohonan itu bisa partai, bisa perorangan, Peraturan MK-nya kan begitu,&rdquo; ucap Suhartoyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Permohonan sengketa Pilpres didaftarkan kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, pada Jumat (22/3). Serta, kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD, pada Sabtu (23/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain pihak capres-cawapres, partai politik juga turut menggugat hasil Pileg 2024. Mereka di antaranya Partai NasDem, Partai Garuda, Partai Hanura, Partai Perindo, PAN, Partai Adil Sejahtera Aceh, PBB, dan Partai Demokrat.</div>

KPU RI memastikan, telah siap untuk menghadapi perselisihan hasil pemilihan umum atau sengketa hasil Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi.

KPU Siapkan Tim Pengacara untuk Hadapi Seluruh Gugatan Sengketa Pemilu 2024 di MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/JKT_PENGAMANAN-GEDUNG-MK-JELANG-SIDANG-PUTUSAN-PHPU_MIFTAHULHAYAT-1.jpg" alt="JKT_PENGAMANAN GEDUNG MK JELANG SIDANG PUTUSAN PHPU_MIFTAHULHAYAT (1)" width="100%">
<figcaption>JKT_PENGAMANAN GEDUNG MK JELANG SIDANG PUTUSAN PHPU_MIFTAHULHAYAT (1)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil pemilihan presiden 2024 yang menunjukkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenangnya, tim hukum nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar resmi mendaftarkan gugatan hasil pilpres tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).</p> <p>Uniknya, dalam gugatan tersebut, pihaknya meminta agar Pilpres 2024 diulang tanpa mengikutsertakan cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka.</p> <p>Merespon hal tersebut, komunikolog politik dan hukum nasional Tamil Selvan mengatakan gugatan dugaan kecurangan ke MK baik dari kubu paslon 01 Anies Baswedan &ndash; Muhaimin Iskandar maupun kubu paslon 03 Ganjar Pranowo &ndash; Mahfud MD sekedar dagelan atau lelucon politik.</p> <p>Menurutnya, gugatan tersebut pesimis dapat dikabulkan MK khususnya dari kubu Anies &ndash; Muhaimin yang meminta Pilpres 2024 dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) tanpa melibatkan Gibran Rakabuming Raka sebagai wapres terpilih dari Prabowo Subianto, hal itu dinilai tidak masuk akal dan mengada-ngada</p> <p>&ldquo;Pernyataan tim hukum Anies yang meminta agar pemilu dilakukan ulang tanpa cawapres dari paslon 02, saya kira mereka tidak paham UU Pemilu, dan statement saya, tim hukum Anies-Muhaimin ini sedang "berstandup komedi" di ruang publik,&rdquo; kata Tamil Selvan saat dihubungi, Jumat (22/03/2024).</p> <p>Tamil menambahkan jika yang dipermasalahkan sejak awal oleh pihak 01 dan 03 terhadap lolosnya Gibran sebagai cawapres, seharusnya sejak awal mereka melakukan walk out atau keluar sebagai peserta pemilu sebagai bentuk protes sehingga tahapan Pilpres 2024 dibatalkan karena dinilai ada pelanggaran.</p> <p>&ldquo;Kalau memang mereka merasa diterimanya pendaftaran Gibran sebagai cawapres itu tidak sah, seharusnya mereka melakukan walk out pada saat itu, sehingga tahapan pemilu bisa berhenti. Lalu dilakukan Angket oleh DPR pada saat itu. Bukan sekarang, ketika pemilunya sudah usai, dan mereka kalah lalu teriak-teriak bahwa tahapannya bermasalah. Pertanyaannya tahapan bermasalah, kok malah ikut,&rdquo; ucapnya.</p> <p>Atas dasar itu, Tamil menilai pernyataan tim hukum 01 maupun 03 yang melontarkan dugaan kecurangan adalah bagian dari propaganda politik semata di ruang publik.</p> <p>&ldquo;Jadi saya menilai upaya paslon 01 dan 03 ini hanya membuat propaganda di ruang publik. Tapi kita lihat saja prosesnya di MK nanti, dan saya mengajak semua pihak untuk menghormati proses yang ada,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Dikatakan Tamil, hasil pengumuman pilpres oleh KPU bahwa Prabowo-Gibran menang dalam pemilu dengan suara unggul di 36 provinsi merupakan bukti kehendak rakyat kepada mereka.</p> <p>Bahkan, beberapa basis suara PDIP berbalik menjadi lumbung suara Prabowo-Gibran, artinya masyarakat menginginkan Prabowo dan Gibran menjadi presiden dan wakil presiden berikutnya.</p> <p>&ldquo;Saya kira itu adalah kehendak rakyat. Jadi artinya, suka atau tidak suka, memang rakyat menghendaki Prabowo, bukan Ganjar atau Anies. Persoalan bahwa Ganjar dan Anies tidak setuju dengan kemenangan Prabowo, saya kira itu hak konstitusi mereka yang harus mereka buktikan dengan cara yang konstitusi pula, bukan dengan mengumbar isu di ruang publik yang mencerminkan ketidakdewasaan dalam berdemokrasi dan berpolitik,&rdquo; ungkapnya.</p> <p class="class-paragraph">Lanjut Tamil menyampaikan jika fokus atau objek gugatan bukan pada selisih suara yang jaraknya sangat jauh dan sulit dibantah, ia juga meyakini kemungkinan besar gugatan itu akan gugur karena yang diributkan adalah terkait permasalahan di luar pencoblosan pemilu.</p> <p>&ldquo;Saya menyoroti pernyataan paslon Anies maupun Ganjar yang semuanya bicara kecurangan pada pra pencoblosan, artinya mereka sepakat bahwa proses pencoblosan di TPS tidak mengalami kecurangan. Kalau narasi yang dibawa saat ini, bahwa ada proses-proses sebelum pemilihan yang dianggap curang, saya kira itu narasi cengeng yang dikeluarkan oleh pihak yang kalah,&rdquo; paparnya.</p> <p>&ldquo;Kalau memang sejak awal mereka mengetahui curang, mengapa mereka tidak walkout sehingga pemilu ini bisa ditunda, dan kecurigaan mereka bisa diperiksa? Ini setelah proses selesai, baru meributkan awal proses yang sama-sama mereka jalani. Jadi saya lihat ini hanya bentuk "kecengengan" politik,&rdquo; pungkasnya.</p>

Dalam gugatan tersebut, pihaknya meminta agar Pilpres 2024 diulang tanpa mengikutsertakan cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka.

Minta Pemilu Diulang Tanpa Gibran, Pengamat Sebut Tidak Sesuai dengan Undang-Undang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/11/JKT_KAMPANYE-GANJAR-DI-SEMARANG_MIFTAHUL-HAYAT-04-2784882344.jpeg" alt="Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyapa para pendukungnya saat kampanye akbar&nbsp;di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (10/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyapa para pendukungnya saat kampanye akbar&nbsp;di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (10/2/2024).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengingatkan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menunjukkan kredibilitasnya dalam menghadapi sengketa Pemilu 2024. Ganjar mengaku sudah menyiapkam berbagai bukti dugaan kecurangan pemilu yang akan disampaikan Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya kira ini momentum yang sangat bagus kepada majelis hakim yang nanti ada di MK untuk menunjukkan kredibilitasnya. Kami sudah menyiapkan tim hukum untuk kita segera mendaftarkan, apakah besok atau Sabtu, untuk segera kita menyampaikan seluruh yang ada, yang kami persiapkan untuk menjadi pertimbangan hakim konstitusi nantinya," kata Ganjar di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyebut, banyak masyarakat meragukan kredibilitas MK saat putusan batas usia capres-cawapres. Karena itu, Ganjar berharap sengketa Pemilu 2024 dapat berjalan sesuai dengan demokrasi yang baik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/finance/014467173/bank-dki-raih-penghargaan-pada-best-bumd-award-2024">Bank DKI Raih Penghargaan pada Best BUMD Award 2024</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Maka setelah pengumuman tadi malam, tim Ganjar-Mahfud sudah bersepakat kalaulah semuanya ini harus diluruskan agar demokrasi bisa berjalan dengan baik, maka benteng terakhirnya adalah Mahkamah Konstitusi," ucap Ganjar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setelah dulu ada putusan MKMK, setelah juga kita melihat penyelenggara mendapatkan hukuman etik, maka tentu saja kita harus mengembalikan kredibilitas demokrasi kita menjadi jauh lebih baik," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebelumnya,&nbsp;KPU RI resmi menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih untuk periode 2024-2029. Hal ini disampaikan Ketua KPU RI Hasyim Asyari dalam rapat pleno penetapan hasil Pemilu 2024 di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menetapkan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara nasional dalam Pemilu 2024," ungkap Ketua KPU Hasyim Asyari membacakan hasil penetapan Pemilu 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasyim menjelaskan, pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar meraih 96.214.691 suara. Sementara, pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meraih 40.971.906 suara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan, pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD meraih 27.040.878 suara. Dalam hal ini, pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran meraih suara tertinggi pada Pilpres 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menetapkan hasil Pemilihan umum presiden dan wakil presiden berdasarkan berita acara nomor 218/PL.01.08.-BA/05/2024 dalam Pemilihan Umum Tahun 2024," ujar Hasyim.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024, Prabowo-Gibran menang pada 36 provinsi. Disusul, Anies-Muhaimin menang di dua provinsi yakni Aceh dan Sumatera Barat. Sementara, Ganjar-Mahfud menelan kekalahan.</div> </div>

Ganjar Pranowo mengingatkan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menunjukkan kredibilitasnya dalam menghadapi sengketa Pemilu 2024.

Ganjar Ingatkan MK Tunjukkan Kredibilitas saat Sidang Sengketa Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/11/JKT_KAMPANYE-GANJAR-DI-SEMARANG_MIFTAHUL-HAYAT-29-2844993949.jpeg" alt="Capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD saat kampanye akbar&nbsp;di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (10/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD saat kampanye akbar&nbsp;di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (10/2/2024).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Pasangan Calon (paslon) nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD (Ganjar-Mahfud) memastikan, akan mengajukan gugatan hasil perselisihan pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Rencananya, gugatan itu akan didaftarkan pada Minggu, 24 Maret 2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami sudah siap dengan permohonan kami, dengan bukti-bukti, dengan saksi-saksi, dengan fakta, dengan ahli-ahli yang akan kami ajukan. Mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada kami, kepada semua pemohon untuk menyampaikan isi permohonannya dengan semua argumentasinya," kata Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis kepada wartawan, Kamis (21/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Todung meminta, MK tidak membatasi pemeriksaan gugatan atau permohonan hanya pada persoalan sengketa atau perbedaan perolehan suara. Sebab hal itu tidak akan menyelesaikan persoalan dari penyelenggaraan Pemilu 2024 yang kental dengan nuansa kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/014466290/harga-emas-antam-meroket-tembus-rp-1219000-per-gram-hari-ini">Harga Emas Antam Meroket Tembus Rp 1.219.000 Per Gram Hari Ini</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau MK membatasi hanya pada perbedaan perolehan suara, maka MK menjadi Mahkamah Kalkulator, dan itu tidak akan menyelesaikan persoalan," ujar Todung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut dia, persoalan Pemilu 2024 bukan hanya pada pelaksanaan pemungutan suara dan hasil rekapitulasi suara, tetapi pada seluruh tahapan bahkan di masa kampanye.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, perlu ada penyelidikan apakah ada intervensi kekuasaan, politisasi bansos dan kriminalisasi terhadap kepala desa hingga kepala daerah, bahkan pengerahan terhadap pemilih untuk memilih paslon tertentu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nah, inilah yang membuat saya cemas dan khawatir kalau masalah semacam ini tidak dipersoalkan. Saya sebagai deputi hukum dari paslon 3, Ganjar-Mahfud, sering ikut kampanye ke beberapa tempat, saya tidak pernah percaya Ganjar-Mahfud tidak bisa menang di Bali, padahal itu stronghold-nya PDI Perjuangan, kenapa bisa kalah di Jateng, juga di Sulawesi Utara, dan NTT. Unbelievable," ungkap Todung.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Todung mengatakan, semua pihak harus membuka mata bahwa ada sesuatu yang salah dengan Pemilu 2024. Sehingga perlu ada tindakan untuk mengoreksi kesalahan tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, buat saya, there is something wrong with the election. Bukan kita menolak pemilu, tapi kita ingin memperbaiki dan mengoreksi kesalahan-kesalahan dalam proses pemilu," tutur Todung&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menjelaskan, setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil rekapitulasi suara Pemilu 2024, maka semua pihak memiliki waktu 3 hari untuk menyiapkan permohonan untuk diajukan ke MK.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita ada waktu 3 hari dan setelah itu kita akan menyiapkan semuanya dan mungkin tanggal 24 Maret 2024, kita akan ke MK. Setelah itu, kita akan tunggu panggilan dari MK kapan sidangnya, dan mungkin 25 Maret atau 26 Maret sudah ada sidang," ujar Todung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Todung menyampaikan, setidaknya ada 30 saksi yang akan diajukan. Meski demikian, tergantung MK akan menerima berapa saksi untuk dimintai keterangan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita siapkan sekitar 30 saksi, kita punya saksi ahli ada 10, tergantung kepada MK nanti akan menerima berapa saksi," ucap Todung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait saksi Kapolda yang akan dihadirkan sebagai saksi sebagaimana disebut Wakil Deputi Hukum TPN Henry Yosodinigrat, Todung mengatakan hal itu masih dalam pertimbangan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya enggak mau menyebutkan siapa ya, yang pasti saya kecewa Kapolri melarang Kapolda menjadi saksi," ujar Todung.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menyampaikan, sebenarnya TPN Ganjar-Mahfud menerima banyak laporan, namun ada pihak-pihak yang tidak bersedia menjadi saksi karena ketakutan, padahal menyaksikan atau mengalami kecurangan Pemilu 2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita punya saksi, tapi banyak juga saksi yang ketakutan, tidak berani padahal mereka menyaksikan dan mengalami. Ini yang saya enggak ngerti takut kenapa, tapi pasti ada aura kekuasaan di atas yang begitu hebat," pungkas Todung.</div>

TPN Pasangan Calon (paslon) nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD (Ganjar-Mahfud) memastikan, akan mengajukan gugatan hasil PHPU ke MK.

Bakal Daftarkan Gugatan Sengketa Pemilu ke MK, TPN Ganjar-Mahfud Siapkan 30 Saksi

<div id=":1ht" class="ii gt"> <div id=":1hu" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/17/ilustrasi-pemilu-2024-4292953433.jpg" alt="Ilustrasi Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Masa rekapitulasi manual penghitungan suara Pemilu atau Pilpres 2024 sudah hampir rampung. Rencananya rekapitulasi nasional ditetapkan pada 20 Maret depan. Pihak-pihak yang merasa keberatan dengan hasil pemilu, bisa mengajukan gugatan atau jalur hukum. Sebaliknya jangan terus menyebar berita bohong atau hoaks.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pesan tersebut disampaikan R. Haidar Alwi selaku pendiri Haidar Alwi Institute (HAI). Haidar mengatakan sampai saat ini, masih ada pihak-pihak yang merasa kalah, malah menyebarkan berita bohong. Diantara yang dia sorot adalah pernyataan Henry Yosodiningrat, selaku Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Haidar menyebutkan bahwa Henry mengatakan penyebab kekalahan Ganjar di Jawa Tengah yang disebut kandang Banteng, diduga karena adanya dugaan mobilisasi massa. Yaitu mobilisasi untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Dugaan mobilisasi massa itu terjadi di Kabupaten Sragen, sehingga partisipasi pemilih di sana hanya sekitar 30 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mau mengajukan hak angket di DPR ya silakan saja. Atau mau menghadirkan Kapolda sebagai saksi di MK juga monggo," tuturnya Jumat (15/3). Tetapi, kata dia, tidak perlulah sebar-sebar berita bohong. Sebagai seorang guru besar, Henry seharusnya bisa memberikan edukasi bagi masyarakat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Haidar menilai apa yang disampaikan Henry itu, sama sekali tidak benar dan tidak berdasarkan data yang kredibel. Untuk menguji pernyataan Henry, Haidar melakukan penghitungan menggunakan data KPU. Dia mengatakan jumlah DPT Kabupaten Sragen 2024 yaitu 760.294 orang atau suara. Kemudian jumlah suara sah dan tidak sah Pilpres 644.274 suara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan jumlah DPT Provinsi Jawa Tengah 2024 yaitu 28.289.413 suara. Jumlah suara sah dan tidak sah Pilpres 23.475.811 suara. "Hasilnya, partisipasi pemilih di Kabupaten Sragen 2024 yakni 84,74 persen," katanya. Kemudian di Jawa Tengah, partisipasinya sebesar 82,98 persen.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi angka yang 30 persen Henry itu dapatnya dari mana," singgung Haidar. Untuk itu Haidar berpesan agar masyarakat tidak menelan mentah-mentah setiap informasi sekalipun disampaikan oleh siapapun. Khususnya pihak yang merasa kalah dalam Pemilu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut dia di penghujung masa penghitungan suara ini, jadi waktu krusial. Karena sekarang banyak pihak-pihak yang mencoba mengadu domba rakyat dengan pemerintah. Termasuk juga adu domba dengan aparat penegak hukum, penyelenggara pemilu. Bahkan mengorbankan rakyat kita sendiri untuk mendapatkan bargaining politik.&nbsp;</div> </div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> </div> <div id=":1hf" class="hq gt">&nbsp;</div>

"Mau mengajukan hak angket di DPR ya silakan saja. Atau mau menghadirkan Kapolda sebagai saksi di MK juga monggo," tuturnya Jumat (15/3).

Keberatan Hasil Pemilu Dijamin Konstitusi, Jangan Diikuti Penyebaran Berita Bohong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/ini-kabar-gembira-bagi-calon-kepala-daerah-yang-keok-di-pilkada-2018_m_142080.jpeg" alt="Logo KPU" width="100%">
<figcaption>Logo KPU</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong>&nbsp;Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membentuk tim penyelesaian sengketa/perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).</p> <p>Anggota KPU RI Mochammad Afifuddin menjelaskan, persiapan KPU untuk antisipasi sengketa Pemilu 2024 di MK ini adalah untuk pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres) dan pemilu anggota legislatif (pileg).</p> <p>KPU telah melakukan persiapan untuk penyelesaian sengketa/perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di MK dengan menyiapkan tim internal dan eksternal.</p> <p>"⁠Tim dari KPU terdiri atas tim internal di jajaran KPU dari tingkat pusat sampai kabupaten/kota dan tim eksternal, yaitu kuasa hukum (lawyer), kata Afif yang dilansir dari ANTARA, Kamis (7/3).</p> <p>Untuk manajemen penanganan perkara PHPU di MK, sambung Afif, akan menyusun prosedur operasional standar (SOP) internal.</p> <p>Afif mengatakan KPU menyiapkan skema penanganan PHPU di MK dengan melakukan gelar perkara terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon.</p> <p>Sedangkan untuk permasalahan hukum yang terjadi di tingkat kabupaten/kota dan provinsi, sampai ke level kejadian-kejadian di TPS, KPU melakukan identifikasi dan inventarisasi.</p> <p>Adapun untuk waktu pengajuan permohonan ke MK untuk pilpres, batas waktunya paling lama 3 hari setelah pengumuman hasil suara oleh KPU.</p> <p>Sedangkan untuk Pileg, paling lama 3x24 jam sejak pengumuman perolehan suara oleh KPU.</p> <p>Sebelumnya MK sudah melakukan simulasi akbar dukungan penanganan perkara PHPU 2024 yang diikuti oleh Gugus Tugas Penanganan Perkara PHPU Tahun 2024 di aula lantai dasar dan area lobi Gedung 1, 2, dan 3 MK, Jakarta pada Rabu 6 Maret kemarin.</p> <p class="class-paragraph">Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan MK Fajar Laksono dalam keterangan resminya mengatakan, simulasi akbar PHPU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Anggota DPR, pemilu anggota DPRD, dan Pemilu Anggota DPD RI berlangsung sesuai tahapan, mulai dari pra registrasi, pasca registrasi, dan pasca putusan.</p> <p>"MK sedang dan telah menyiapkan regulasi, sarana dan prasarana, anggaran, SDM (gugus tugas) koordinasi pengamanan, dan akan melakukan simulasi final penanganan perkara pada pekan pertama Maret," tutup Fajar.</p>

KPU telah melakukan persiapan untuk penyelesaian sengketa/perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di MK.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sengketa pemilu

Berita Terkini