Penerbit: PT Jawa Pos Grup MultimediaDirektur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti DewiAlamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.comRedaksi JawaPos.com :Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra Koordinator Liputan: Valentinus Bintang PradewoRedaksional: Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan. Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Dimas Ramadan Wicaksana, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nadia Hanum, Nanda Prayoga. Fotografer: Dery RidwansahKoordinator Daerah: JP Tangsel : Hendra Eka Syahputra JP Cirebon : Latu Ratri Mubyarsah JP Bogor. &nbsp; : Bayu PutraNon Redaksional: Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang,&nbsp; Zenna Atmaja. Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda Videografer: Satrio Maulana Maheswara Desain Grafis: Dimas Pradipta Media Sosial: Ane Herfira SEO &amp; Data Analis: Renda Eko Riyadi, Raffi Ahmad AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, M. Restu, Fitri Yuni Lestari.Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.Account Executive: Surabaya : Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani. Jakarta.&nbsp; &nbsp; : Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana

redaksi

privacy-policy

KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h2>Pedoman AI</h2><h3>Berikut adalah rangkuman Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik:&nbsp;</h3><ol><li>Peraturan ini mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai teknologi informatika yang memungkinkan perangkat digital untuk membaca, menulis, membuat gambar, suara, video, dan melakukan analisis. Prinsip dasarnya adalah karya jurnalistik yang dihasilkan dengan AI harus selalu berpedoman pada KEJ.</li><li>Penggunaan AI dalam jurnalistik wajib berada di bawah kendali manusia dari awal hingga akhir proses. Tanggung jawab penuh atas karya jurnalistik yang dihasilkan AI tetap berada di tangan perusahaan pers. Perusahaan pers diperbolehkan untuk memberikan keterangan dan menyebutkan sumber atau aplikasi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik.</li><li>Perusahaan pers wajib memeriksa akurasi dan memverifikasi data serta informasi, termasuk gambar, suara, dan video yang diperoleh melalui AI, dengan menggunakan teknologi yang tepat dan/atau konfirmasi kepada pihak yang berkompeten.</li><li>Karya jurnalistik yang dihasilkan AI dilarang mengandung unsur cabul, kebohongan, fitnah, sadisme, dan diskriminasi terkait SARA, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, kondisi ekonomi, maupun disabilitas.</li><li>Perusahaan pers diberikan kebebasan untuk menggunakan berbagai jenis aplikasi AI. Dalam hal publikasi, gambar rekayasa dan/atau personalisasi manusia (avatar) berbasis AI, baik bergerak maupun tidak, harus diberi keterangan yang jelas.</li><li>Personalisasi yang menyerupai figur tertentu harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan atau ahli warisnya. Karya jurnalistik berbasis suara yang dihasilkan AI juga harus diberi keterangan. Sulih suara dan sintesis suara dari figur personalisasi yang dibuat dengan AI harus mendapat persetujuan dari pemilik suara aslinya.</li><li>Perusahaan pers wajib menginformasikan secara terbuka apabila melakukan penyuntingan, ralat, atau perubahan pada karya jurnalistik yang dihasilkan AI. Setiap penggunaan AI yang berdampak signifikan terhadap karya jurnalistik harus dinyatakan secara eksplisit.</li><li>Terkait komersialisasi, iklan yang dihasilkan dengan AI dan dipublikasikan di perusahaan pers harus diberi keterangan atau penjelasan. Iklan programatik di media siber harus mematuhi ketentuan kode etik periklanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>Dalam hal perlindungan, teknologi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik harus dipastikan aman, andal, dan dapat dipercaya, serta sesuai dengan standar etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perusahaan pers wajib memastikan bahwa karya jurnalistik yang dihasilkan AI menghormati hak privasi.</li><li>Apabila terjadi sengketa terkait karya jurnalistik yang menggunakan AI, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang ada di Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Koreksi dan pencabutan karya jurnalistik yang menggunakan AI mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pers.</li></ol>

pedoman-konten-ai

Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h3>Tentang Kami</h3>JawaPos.com adalah portal berita digital milik PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital PT. JawaPos Group Multimedia, JawaPos.com mengembangkan Newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Andre Rizal Hanafi

Luciano Spalletti soroti mental Juventus setelah kalah dari Como. Tekanan di Serie A makin besar, peluang Liga Champions jadi sulit

Latu Ratri Mubyarsah

Luciano Spalletti Soroti Mental Juventus usai Tumbang dari Como: Sulit Bidik Liga Champions

R. Nurul Fitriana Putri

Airlangga minta AS pertahankan tarif 0 persen untuk komoditas unggulan Indonesia. Perjanjian dagang RI-AS berpotensi berubah.

Bayu Putra

Perjanjian Dagang RI–AS Potensial Berubah, Airlangga Minta Komoditas Unggulan Indonesia Tetap Kena Tarif 0 Persen

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/31/gibran-tinjau-pasar-ikn-1482795493.jpg" alt="Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau Pasar Sepaku di IKN, Kallimantan Timur, Rabu (31/12/2025). (ANTARA/Sekretariat Wakil Presiden)" /> &nbsp; JawaPos.com-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau Pasar Sepaku di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) Barat yang akan ditata ulang, serta pasar di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Kalimantan Timur, sebagai bagian dari perekonomian masyarakat. Usai meninjau fasilitas pendidikan di hunian aparatur sipil negara (ASN) IKN, Rabu, Gibran mengatakan Pasar Sepaku atau Pasar Rebo Sukaraja merupakan pasar tradisional yang memiliki peran strategis sebagai pusat ekonomi rakyat yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Kecamatan Sepaku. "Pembangunan Pasar Sepaku ini sangat istimewa karena dilakukan di tengah aktivitas dan kehidupan masyarakat. Kehadiran pasar ini kami harapkan benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat lokal seiring pembangunan IKN," kata Gibran, Rabu (31/12). Wapres menjelaskan bahwa untuk menata ulang Pasar Sepaku, proses menuju kontrak pekerjaannya membutuhkan waktu sedikit lebih lama. Hal itu untuk memastikan pembangunan berjalan dengan pendekatan yang humanis, menghormati ruang hidup warga, dan tetap menjaga keberlangsungan aktivitas para pedagang. Adapun penataan Pasar Sepaku yang juga dikenal dengan Pasar Rebo Sukaraja merupakan bagian dari paket pekerjaan Penataan Kawasan Sepaku. Penataan itu mencakup pembangunan dua bangunan pasar, penataan kawasan pasar, serta penataan koridor Sepaku sepanjang 1,5 kilometer. Proyek ini dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif setelah melalui proses rembuk warga. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Relokasi Pasar Sepaku, Roni Rosaji, menjelaskan bahwa pasar ini akan ditata secara menyeluruh, termasuk perbaikan fasad bangunan dengan material rotan sintetis, penataan signage, serta pengembangan kawasan pedestrian. Roni menjelaskan Pasar Sepaku memiliki 135 unit los dan kios, terdiri atas los basah dan los kering, serta dilengkapi fasilitas pendukung seperti ruang pengelola, ruang kesehatan, ruang pertemuan, TPS, dan area parkir. Selain meninjau Pasar Sepaku, Wapres juga meninjau pasar di KIPP IKN yang diharapkan menjadi penggerak aktivitas ekonomi lokal, memberikan ruang usaha yang layak bagi pelaku UMKM, serta memenuhi kebutuhan harian masyarakat di KIPP IKN. Pasar KIPP dibangun di atas lahan seluas 3.774 meter persegi dengan luas bangunan 3.959 meter persegi, terdiri atas tiga lantai. Pasar ini dilengkapi 22 unit los basah, 33 unit los kering, 11 kios, 6 unit pujasera, serta ruang pengelola dan ruang pertemuan. Pasar KIPP dirancang untuk melayani sekitar 200 pengunjung per hari, dengan pengaturan los basah yang terpisah antara area bersih dan area pengolahan, sehingga kebersihan dan sirkulasi pengunjung tetap terjaga. Dalam peninjauan tersebut, Wapres melihat langsung penataan zona los basah yang dibagi secara fungsional, mulai dari area pembersihan hingga area penjualan, guna memastikan standar higienitas pasar terpenuhi.

Wakil Presiden Gibran meninjau Pasar Sepaku di wilayah IKN Barat yang akan ditata ulang, serta pasar di Kawasan Inti IKN

Wapres Gibran Tinjau Dua Pasar di Wilayah IKN, Harapkan Beri Mantfaat untuk Masyarakat

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/28/Screenshot_20240728_195132_YouTube-3217527150.jpg" alt="Caption: Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Ibu Negara Iriana mengajak para artis dan influencer ke Ibu Kota Nusantara (IKN), pada Minggu (28/7). (Youtube Sekretariat Presiden)" /> JawaPos.com - Pembangunan jalan tol di Ibu Kota Nusantara (IKN) belum selesai 100 persen. Kondisi itu tidak dipersoalkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia mengklaim jalan bebas hambatan itu sudah terasa nyaman dan mulus saat dilalui. Hal itu diungkapkan kepala negara setelah menjajal jalan tol yang yang terhubung ke Jembatan Pulau Balang menggunakan sepeda motor bersama artis dan para influencer. Adapun para artis dan para influencer itu mulai dari Raffi Ahmad hingga Atta Halilintar. "Tadi sudah kita coba jalan tol meskipun belum selesai 100 persen, tapi mulus dan nyaman," kata Jokowi saat meresmikan Jembatan Pulau Balang yang dipantau secara daring di Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/7). Menurut orang nomor satu di tanah air, saking nyamannya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyetir motor dengan kencang. "Menteri PUPR Pak Basuki yang menyebabkan tadi kita harus ngebut. Beliau di depan ngebut terus, kalau kita enggak ikutan ngebut, ketinggalan jauh," ujar Kepala Negara. Pada saat yang sama, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memastikan jalan tol di IKN bisa difungsikan untuk memperlancar pergerakan para tamu Upacara 17 Agustus 2024 mendatang di IKN Nusantara. "Seluruh jalan akses mulai dari jalan tol, jalan lingkar dan jalan sumbu kebangsaan disiapkan untuk mendukung kelancaran para peserta mengikuti upacara Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia," kata Menteri Basuki dalam keterangannya. Basuki menjelaskan, nantinya jalan tol akses IKN akan terhubung dengan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) tepatnya di KM 8 - Kariangau. Kemudian menuju Sepaku dan masuk ke IKN Nusantara yang membutuhkan waktu kira-kira 1 jam 30 menit.

- Pembangunan jalan tol di Ibu Kota Nusantara (IKN) belum selesai 100 persen. Kondisi itu tidak dipersoalkan oleh Presiden Jokowi.

Jalan Tol di IKN Belum Selesai 100 Persen, Jokowi Klaim Sudah Mulus dan Nyaman

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/tanah_untuk.jpg" alt="POLA PENDEKATAN: Permukiman warga di Kelurahan Sepaku. (IMAM HUSEIN/JAWA POS)" /> Perlunya Melibatkan Suku Sekitar dalam Proyek IKN Nusantara  Suku Balik, suku asli kawasan Ibu Kota Negara Nusantara, siap mendukung penuh proyek strategis nasional itu. Tapi, selama ini mereka merasa masih sering terpinggirkan.  ILHAM WANCOKO, Penajam Paser Utara  ---  SIKAP Suku Balik terhadap proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebenarnya jelas: mendukung penuh. Bahkan Sibukdin, sang kepala adat, menegaskan, siapa pun yang mengganggu akan berhadapan dengan suku yang dia pimpin tersebut.  ”Kami hanya meminta hak kepemilikan tanah suku kami diperjelas,” katanya kepada Jawa Pos yang menemuinya di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, beberapa waktu lalu.  Suku Balik merupakan suku asli penghuni Sepaku, kawasan di PPU yang tengah digarap menjadi IKN. Jumlahnya sekitar 100 kepala keluarga. Tapi, kalau di keseluruhan Kalimantan, bisa mencapai ribuan.  Sibukdin menuturkan, pada zaman kerajaan, Suku Balik mengabdi kepada Kerajaan Kutai Kertanegara. ”Saat itu sudah ada batas-batas wilayah yang ditempati Suku Balik dengan suku lainnya,” ujarnya.  Berbatasan dengan Suku Kutai, ada sebuah tempat bernama Gunung Parung yang menjadi batasnya. Berbatasan dengan Suku Paser, ada Sungai Tunan. ”Suku Balik bukan Suku Paser. Berbeda suku,” tuturnya.  Dulu saat Suku Balik hidup di hutan, ada lima gua yang menjadi penghidupan. Yakni, Gua Tembinus, Bekayas, Belatat, Gua Parung, dan Liang Tulus. Di gua-gua itulah Suku Balik mengambil sarang burung walet hitam. ”Kami ambil sarang hitam itu, tukar beras,” jelasnya.  Suku Balik pun tidak mengenal sayur-sayuran, seperti wortel dan sebagainya. Semua sayuran merupakan tanaman liar di hutan. Dagingnya hasil berburu kijang, rusa, atau kelinci. ”Kijang namanya payau di sini,” urainya.  Yati Dahlia, warga Suku Balik, juga berharap Suku Balik bisa lebih dilibatkan dalam IKN. ”Jangan sampai mereka kehilangan tanah dan sekaligus tidak punya pekerjaan karena tidak dipekerjakan di IKN Nusantara,” katanya.  Mereka, misalnya, bisa dilibatkan dalam perlindungan kawasan hutan sekitar IKN. Apalagi calon ibu kota baru itu dirancang agar ramah lingkungan.  Namun, yang terjadi sekarang, ada sejumlah warga Suku Balik yang justru mengaku tanahnya diserobot pihak tertentu. Misalnya, Medan, ayah Yati Dahlia, yang memiliki kebun berjarak 6 meter dari wilayah IKN.  Tanah Sibukdin juga terkena proyek bendungan untuk mendukung proyek strategis nasional tersebut. Dibanderol per meternya Rp 100 ribu, harga itu memang lebih tinggi dari nilai jual objek pajak (NJOP) tanah tersebut. ”Tapi, tidak bisa untuk membeli tanah kembali di sekitar sini,” tuturnya.  <img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/tanah_untuk_1.jpg" alt="Photo" /> POLA PENDEKATAN: Sibukdin di Kampung Sepaku Lama, Kelurahan Sepaku, Kabupaten Paser Penajam Utara. (IMAM HUSEIN/JAWA POS)  Sebab, kini harga tanah di Sepaku naik berlipat-lipat. Paling rendah saat ini harganya Rp 500 ribu per meter bila posisi tanah di dalam. Kalau di pinggir jalan, harganya bisa Rp 1 juta per meter.  Sibukdin juga merasa Suku Balik masih terpinggirkan dalam pembangunan IKN. Dalam berbagai acara, justru suku lain yang diundang dan didatangkan. ”Padahal, Suku Balik pemilik asli tanah di lokasi yang sekarang akan dibangun IKN,” jelas Sibukdin.  Sekali lagi, Sibukdin menyebut sukunya siap mendukung IKN. Dia meyakini proyek itu nantinya untuk kesejahteraan rakyat.  James Riady, direktur eksekutif Lippo Group, dalam wawancara terpisah dengan Jawa Pos juga menyebut proyek IKN akan memajukan perekonomian Indonesia di masa mendatang sekaligus bakal berimbas terhadap penciptaan pembangunan yang merata dan inklusif. ”Dengan total populasi hingga 280 juta, ekonomi nasional kita semakin maju dan merata. Ini adalah kekuatan baru yang menjamin pertumbuhan berkelanjutan hingga nanti,” ungkapnya.  Menurut Sibukdin, kalau suku sekitar IKN seperti Suku Balik bisa dilibatkan, tentu itu akan lebih mendukung proyek tersebut. Kearifan-kearifan lokal juga jadi lebih terjaga.  ”Kami juga tidak meminta macam-macam, cukup tanah Suku Balik diperjelas dan sertifikat diberikan,” katanya.

Tanah untuk Bendungan di Atas NJOP, tapi Cari Lahan Pengganti Susah

sepaku

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sepaku

Berita Terkini

Wapres Gibran Tinjau Dua Pasar di Wilayah IKN, Harapkan Beri Mantfaat untuk Masyarakat

Jalan Tol di IKN Belum Selesai 100 Persen, Jokowi Klaim Sudah Mulus dan Nyaman

Tanah untuk Bendungan di Atas NJOP, tapi Cari Lahan Pengganti Susah

Download Aplikasi JawaPos.com