<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/14/babe-haikal-dok-1334905238.jpg" alt="Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan. (Humas BPJPH)" width="100%">
<figcaption>Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan. (Humas BPJPH)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Efisiensi anggaran negara tidak berdampak pada sejumlah program vital. Termasuk diantaranya layanan sertifikasi halal gratis. Pemerintah tetap memberikan kuota sertifikasi halal gratis sebanyak satu juta lembar bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).&nbsp; Kepastian program layanan sertifikasi halal gratis itu disampaikan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan. Dia mengatakan program tersebut diberinama Sehati (sertifikasi halal gratis). Pelaku UMK bisa mendapatkan sertifikat halal gratis dengan pendampingan melalui skema self declare atau deklarasi halal mandiri. Pria yang akrab disapa Babe Haikal itu mengatakan, pembukaan kuota Sehati 2025 bagian strategi pemerintah medorong sertifikasi halal produk UMK. Agar semakin berdaya saing dan kompetitif di pasaran domestik maupun global.&nbsp; &ldquo;Alhamdulillah, mulai hari ini pegiat usaha mikro dan kecil sudah bisa kembali mendaftar produknya untuk disertifikasi halal secara gratis," katanya kemarin (13/4). Bagi UMK yang memenuhi kriteria sertifikasi halal self declare diminta bersegera memanfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya.&nbsp; Lewat program Sehati itu, bisa memberikan sejumlah keuntungan bagi pelaku UMK dalam proses sertifikasi halal. Diantaranya UMK memperoleh kemudahan karena mendapatkan pendampingan dari Pendamping Proses Produk Halal (P3H). Saat ini berjumlah 115.450 orang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.&nbsp; Berikutnya pelaku UMK juga tidak perlu mengeluarkan biaya sepeserpun dari proses pengajuan hingga memperoleh sertifikat halal. Mereka juga didampingi supaya lebih tertib administrasi dalam menjalankan usahanya. "Dan yang tak kalah penting, dengan mendapatkan sertifikat halal, maka produk UMK memiliki nilai tambah (added value) secara ekonomi," jelas Babe Haikal.&nbsp; Dengan bersertifikat halal itu, UMK di Indonesia menjadi lebih tertib halal. Upaya kunci untuk kita menjadi pusat halal dunia. Layanan sertifikasi halal gratis itu hanya untuk UMK. Sedangkan usaha menengah dan besar berlaku layanan sertifikasi halal reguler alias berbayar.&nbsp; Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Mamat Salamet Burhanuddin menjelaskan pembukaan kuota 1 juta sertifikat halal gratis dilakukan dalam beberapa tahap. "Sebelumnya telah kami buka kuota tanggal 19 Maret 2025 sebanyak 50 ribu sertifikat," tuturnya. Kemudian pada 11 April 2025 dibuka lagi sebanyak 470.000 sertifikat halal. Sisa kuota selebihnya akan kembali dibuka dan diinformasikan lebih lanjut. Sambil menunggu serapan kuota yang sedang dibuka.&nbsp; Untuk kuota tahap awal yang sebanyak 50 ribu, sudah terserap sekitar 93 persen. Prosesnya tetap melalui platform SiHalal yang baru saja diperbaharui. Upaya pembaharuan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan performanya. Supaya saat pelamar sertifikasi halal cukup banyak, sistem tidak down atau gangguan. (wan)&nbsp;

Pemerintah menyediakan satu juta kuota sertifikasi halal gratis untuk pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) melalui program Sehati.

Sejuta Kuota Sertifikasi Halal Gratis Sudah Bisa Diakses UMK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/30/sumsel-3572988570.jpg" alt="Pemprov Sumsel siapkan 1.000 sertifikasi halal gratis bagi UMKM." width="100%">
<figcaption>Pemprov Sumsel siapkan 1.000 sertifikasi halal gratis bagi UMKM.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) telah menyiapkan kuota sebanyak 1.000 sertifikasi halal secara gratis bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengan (UMKM) di Provinsi Sumsel. Hal ini disampaikan Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni usai menghadiri Syariah Festival Sriwijaya 2024 di Palembang Indah Mall, Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (28/3). "Kami mengimbau pelaku UMKM untuk tidak melewatkan kesempatan ini dan segera melengkapi persyaratan pendaftaran sertifikasi halal secara gratis melalui Dinas Koperasi &amp; UKM Provinsi Sumsel. Pemberian sertifikat halal pada produk makanan dan minuman sangat penting, agar konsumen muslim terlindungi terhadap produk yang tidak halal," kata Fatoni. Fatoni menyebut Sertifikasi Halal saat ini sudah menjadi kebutuhan para pelaku usaha dalam memproduksi makanan dan minuman. Terlebih, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak kedua di dunia dengan 86,7 persen populasi beragama muslim. Sementara itu, di Provinsi Sumsel sendiri berdasarkan data pada tahun 2022 menunjukkan bahwa sebanyak 94,24&nbsp;persen dari total penduduk merupakan muslim. Menurut Fatoni, dengan banyaknya populasi umat muslim di Provinsi Sumsel sudah sewajarnya daerah ini mendukung pengembangan ekonomi syariah, mencakup sektor keuangan, fashion, kuliner, pariwisata dan lainnya. Dalam upaya pengembangan ekonomi syariah, para pelaku UMKM dan pondok pesantren dapat menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan berbasis syariah guna mendukung terwujudnya ekosistem halal value chain berdaya saing tinggi. "Pemprov Sumsel mengapresiasi inisiatif, komitmen dan peran nyata Bank Indonesia beserta Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah yang secara konsisten dan berkesinambungan terus melakukan upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, baik di pusat maupun di Provinsi Sumsel. Salah satunya melalui kegiatan yang Syariah Festival Sriwijaya dalam rangka Road to Festival Ekonomi Syariah Sumatera 2024," ucap Fatoni. Dalam rangka mendukung terwujudnya ekosistem halal yang berdaya saing tinggi tersebut, tentunya diperlukan integrasi dan kolaborasi dari setiap elemen pendukung ekonomi syariah. Oleh karena itu, koordinasi para pemangku kebijakan, dukungan regulasi dan insentif pemerintah guna mengembangkan industri halal untuk mensuplai kebutuhan halal lifestyle masyarakat sangat diperlukan. "Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi momentum akselerasi pertumbuhan ekonomi syariah di Provinsi Sumatera Selatan. Ke depan, kami berharap Pemerintah Provinsi Sumsel dapat terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Bank Indonesia, perbankan syariah, instansi, lembaga terkait, akademisi, praktisi, serta penggiat ekonomi dan keuangan syariah untuk terus mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Sumatera Selatan," ujar Fatoni. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel Ricky P. Gozali dalam laporannya mengatakan untuk terus konsisten dalam menampilkan dan mempromosikan produk maupun kegiatan terkait ekonomi syariah di Provinsi Sumsel. Sebagaimana diketahui Syariah Festival Sriwijaya akan berlangsung pada tanggal 28-30 Maret mendatang dengan mengusung tema 'Penguatan Ekonomi dan Keuangan Syariah Melalui Pengembangan Ekonomi dan Industri Halal'. "Rangkaian kegiatan Safari 2024 ini akan diisi oleh berbagai kegiatan yang menarik antara lain meliputi perlombaan, seminar, sertifikasi dan konsultasi produk halal, kemudian juga Expo dan produk layanan keuangan syariah, UMKM hingga fasilitas matching bisnis dengan berbagai kegiatan," kata Ricky. Turut hadir sejumlah pejabat, di antaranya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Zulkarnain, Ketua Kadin Sumsel Affandi Udjie dan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Muhammad Latif.

"Kami mengimbau pelaku UMKM untuk tidak melewatkan kesempatan ini dan segera melengkapi persyaratan pendaftaran sertifikasi halal gratis".

Kabar Gembira bagi UMKM di Sumsel, Pemprov Siapkan 1.000 Sertifikasi Halal Gratis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/WhatsApp-Image-2022-03-12-at-12.13.57.jpeg" alt="Foto: Logo Label Halal Indonesia (foto: Dok Kementerian Agama)" width="100%">
<figcaption>Foto: Logo Label Halal Indonesia (foto: Dok Kementerian Agama)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) terus mengejar sertifikasi halal terhadap produk yang beredar di pasaran. Sesuai Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pada 17 Oktober 2024 mendatang akan diterapkan kewajiban sertifikasi halal untuk tiga jenis produk, salah satunya makan dan minuman.  Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag membuka pendaftaran Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) 2023 untuk 1 juta kuota bagi pelaku usaha mikro kecil (UMK). "Silakan ini dimanfaatkan oleh seluruh pelaku usaha. Jangan sampai ketinggalan," ungkap Kepala BPJPH M. Aqil Irham, di Jakarta, Senin (20/3).  Aqil menuturkan, BPJPH juga membuka pendaftaran sertifikasi halal gratis serentak di 1.000 titik se-Indonesia. Ini bagian dari Kampanye Wajib Sertifikasi Halal yang dilaksanakan hari ini.  "Saya memantau melalui zoom live report. Alhamdulillah kampanye ini mendapat sambutan yang cukup antusias. Baik yang dilaksanakan di pasar-pasar tradisional, maupun tempat keramaian lainnya," ujar Aqil.  Adapun persyaratan Sertifikasi Halal Gratis ini, sesuai Keputusan Kepala BPJPH nomor 150 tahun 2022, sebagai berikut:  1. produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya; 2. proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana; 3. memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB); 4. memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp500 juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri; 5. memiliki lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat dan alat proses produk tidak halal; 6. memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari 7 (tujuh) hari, atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait; 7. produk yang dihasilkan berupa barang sebagaimana rincian jenis produk dalam lampiran keputusan ini; 8. bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya; 9. tidak menggunakan bahan berbahaya; 10. telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal; 11. jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal; 12. menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik); 13. proses pengawetan produk sederhana dan tidak menggunakan kombinasi lebih dari satu metode pengawetan; 14. bersedia melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan mandiri secara online melalui SIHALAL.  Untuk dapat melakukan pendaftaran sertifikasi halal, pelaku usaha perlu melakukan tahapan sebagai berikut: 1. Membuat akun melalui ptsp.halal.go.id. 2. Mempersiapkan data permohonan sertifikasi halal dan memilih Pendamping Proses Produk Halal (PPH). 3. Melengkapi data permohonan bersama Pendamping PPH. 4. Mengajukan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha melalui SIHALAL.

Ada 1 Juta Kuota Sertifikasi Halal Gratis, Ini Syarat Pendaftarannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Logo-Halal-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lebih dari 20 ribu penyuluh agama Islam dari 34 provinsi mengikuti Pelatihan Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) secara daring. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Muhammad Aqil Irham mengatakan, pelatihan ini merupakan upaya mengakselerasi pencapaian satu juta Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) 2023.  "Pelatihan ini sengaja dibuat serentak dan massal. Ini salah satu terobosan yang kita lakukan, guna mendongkrak capaian satu juta sertifikasi halal gratis," ujar Aqil, di Jakarta, Jumat (10/2).  "Selesai mengikuti pelatihan ini, para penyuluh agama bersama Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal dan BPJPH dapat langsung terjun untuk mendampingi pelaku UMK," imbuhnya.  Aqil menambahkan, pihaknya ke depan akan terus mengupayakan peningkatan layanan jaminan produk halal. Termasuk di dalamnya pembinaan bagi calon pendamping proses produk halal.  "Pelatihan yang kita laksanakan kali ini merupakan pilot project. Kita berharap, ini menjadi cara yang efektif dan efisien untuk mencetak pendamping proses produk halal," jelasnya.  Aqil mengapresiasi Satuan Tugas (Satgas) Layanan Halal dari 34 Provinsi yang telah turut mendukung terlaksananya pelatihan ini. "Terima kasih atas peran serta Satgas Halal dari 34 provinsi, yang sejak beberapa hari lalu telah membantu memfasilitasi para penyuluh agama yang hadir hari ini," ujarnya.  Sementara itu, Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan BPJPH Dzikro mengatakan, Pelatihan Pendampingan Proses Produk Halal kali ini menggunakan kombinasi tiga metode daring. "Kita menggunakan pertemuan melalui Zoom dipadukan dengan live streaming Youtube, serta metode Massive Open Online Course (MOOC) melalui aplikasi SiHALAL," papar Dzikro.  Sedangkan materi pelatihan disampaikan menggunakan metode ceramah, belajar mandiri, serta praktik pendampingan. Untuk menunjang pelatihan, BPJPH juga telah menyiapkan video-video tutorial yang dapat disimak berulang-ulang oleh para peserta.  Peserta akan diberikan pengetahuan terkait Kebijakan dan Regulasi JPH, Pendampingan PPH dan Pendamping PPH, Ketentuan syariat Islam terkait JPH Teori, Pengetahuan Bahan, Jenis Produk dan KBLI, Proses Produk Halal, Verifikasi validasi dan manual SJPH, dan Digitalisasi dan Dokumentasi Pendampingan.  "Kita juga melakukan pre test dan post test untuk menguji apakah peserta bisa menguasai materi pelatihan yang disampaikan," pungkas Dzikro.

Kejar Sertifikasi Halal, Puluhan Ribu Penyuluh Agama Ikuti Pelatihan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Signify_Masjid-Raya-Sumbar_01.jpg" alt="Masjid Mahligai Minang dengan sentuhan teknologi pencahayaan terkini dari Signify. (Signify/Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Masjid Mahligai Minang dengan sentuhan teknologi pencahayaan terkini dari Signify. (Signify/Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelayanan pengurusan sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha kecil dan mikro di Sumatera Barat (Sumbar) dilayani di Masjid Raya Sumbar.  Dikutip dari Antara, upaya pelayanan sertifikasi halal dilakukan secara serentak di setiap kantor wilayah Kementerian Agama (Kemenag). Untuk di Sumbar, pelayanan terdapat di Pojok Halal yang berlokasi di Masjid Raya Sumbar.  Kepala Kanwil Kemenag Sumbar Helmi menuturkan, bagi pelaku UKM yang ingin difasilitasi sertifikasi halal dapat mengunjungi Pojok Informasi Halal yang ada di Masjid Raya Sumbar, Jalan Khatib Sulaiman, Padang.  Helmi mengatakan, kewajiban sertifikasi halal tahap I berlangsung hingga 17 Oktober 2024. Pada kesempatan emas itu, bagi pelaku usaha yang inign mengantongi sertifikat halal diberikan secara gratis oleh pemerintah.  “Setelah tanggal tersebut bagi pelaku usaha makanan dan minuman, hasil sembelihan, serta jasa penyembelihan, harus bersertifikat halal. Jika belum, maka akan diberi sanksi,” kata Helmi,  Ketua Satgas Halal Sumbar Miswan mengatakan, Pojok Informasi Halal ini berfungsi sebagai Pusat Informasi Halal, tempat pendaftaran sertifikasi halal, sosialisasi halal dan tempat pelatihan.  Pojok Informasi Halal itu ditempati oleh Satgas Halal, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H).  “Kita rencanakan jadwal dari masing LPH, untuk membantu masyarakat untuk pendaftaran sertifikat halal gratis. Selain itu, pelaku usaha juga bisa mendaftar melalui ptsp.halal.go.id atau melalui aplikasi pusaka yang bisa diunduh melalui playstore,” kata Miswan.  Sekretaris Satgas Halal Sumbar Miswan Ikrar Abdi menambahkan, di Sumbar terdapat lima LPH di Sumbar. Yakni, LP POM MUI, Sucofindo, Bersama Halal Madani (BHM).  Kemudian, Universitas Negeri Padang (UNP) dan Badan Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) sedang dalam proses.  Untuk LP3H ada tujuh lembaga. Yakni, UIN Imam Bonjol Padang, UIN Bukittinggi, UIN Batusangkar, Universitas Negeri Padang (UNP), Yastis, Insan Cendikia Muslim Solok, dan Universitas Nahdhlatul Ulama (UNU).  “LP3H yang akan bertugas membantu pelaku usaha dalam mengurus sertifikat halal gratis. Sementara PPH akan mendampingi pelaku usaha dalam membuat pernyataan bahwa produknya itu benar benar halal,” katanya.  "Satgas Halal Sumbar siap membantu dan mendorong pelaku usaha Sumbar khususnya Usaha Mikro Kecil (UMK) untuk mendapatkan sertifikat halal gratis," tandas Ikrar.

Pengurusan Sertifikasi Halal Gratis di Sumbar Dilayani di Masjid Raya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/WhatsApp-Image-2022-03-12-at-12.13.57.jpeg" alt="Foto: Logo Label Halal Indonesia (foto: Dok Kementerian Agama)" width="100%">
<figcaption>Foto: Logo Label Halal Indonesia (foto: Dok Kementerian Agama)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) kembali membuka program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) tahun 2023. Tahun ini kuotanya 1 juta sertifikat.  "Berbeda dengan tahun sebelumnya, Sehati 2023 akan dibuka sepanjang tahun. Mulai besok, 2 Januari 2023 pelaku usaha sudah bisa mendaftar," ujar Kepala BPJPH M. Aqil Irham kepada wartawan, Senin (2/1).  "Kami membuka 1 juta kuota sertifikasi halal gratis dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha (self declare)," imbuh Aqil Irham.  Aqil berharap para pelaku usaha dapat memanfaatkan program Sehati 2023. Dia mengingatkan, penahapan kewajiban sertifikasi halal tahap 1 akan berakhir di 17 Oktober 2024.  "Berdasarkan ketentuan, setelah tanggal 17 Oktober 2024, bagi pelaku usaha makanan dan minuman, hasil sembelihan, serta jasa penyembelihan, harus bersertifikat halal. Jika belum, maka akan terkena sanksi," tegas Aqil Irham.  Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Siti Aminah menambahkan, untuk mendaftar Sehati 2023 pelaku usaha dapat mengakses ptsp.halal.go.id. Pendaftaran juga bisa dilakukan melalui aplikasi.  "Pelaku usaha dapat membuat akun terlebih dahulu di sana. Selain melalui laman ptsp.halal.go.id, saat ini pendaftaran sertifikasi halal juga dapat dilakukan melalui aplikasi Pusaka," ujar Siti Aminah.  Pusaka merupakan aplikasi yang menghadirkan berbagai fitur layanan online Kementerian Agama untuk masyarakat. Misalnya, pendaftaran haji, pendaftaran nikah, sertifikasi halal, dan lain-lain. Aplikasi ini sudah dapat diunduh di Playstore bagi pengguna android atau di Appstore bagi pengguna iOS.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/3-jan-1-1024x1024.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>   <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/3-jan-2-1024x1024.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>   Adapun syarat-syarat pendaftaran Sehati 2023 mengacu kepada Keputusan Kepala BPJPH (Kepkaban) Nomor 150 tahun 2022, sebagai berikut: <ol> 	<li>Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya;</li> 	<li>Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana;</li> 	<li>Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);</li> 	<li>Memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp500 juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri;</li> 	<li>Memiliki lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat dan alat proses produk tidak halal;</li> 	<li>Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari 7 (tujuh) hari, atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait;</li> 	<li>Produk yang dihasilkan berupa barang sebagaimana rincian jenis produk dalam lampiran keputusan ini;</li> 	<li>Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya;</li> 	<li>Tidak menggunakan bahan berbahaya;</li> 	<li>Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal;</li> 	<li>Jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal;</li> 	<li>Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik);</li> 	<li>Proses pengawetan produk sederhana dan tidak menggunakan kombinasi lebih dari satu metode pengawetan;</li> 	<li>Bersedia melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan mandiri secara online melalui SIHALAL.</li> </ol>

1 Juta Sertifikasi Halal Gratis 2023, Cek Syarat Daftarnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/WhatsApp-Image-2022-03-18-at-08.28.57.jpeg" alt="Menag Yaqut Cholil Qoumas" width="100%">
<figcaption>Menag Yaqut Cholil Qoumas</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) bersama Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berkolaborasi untuk percepatan sertifikasi halal. Sehingga target yang dicanangkan pemerintah bisa segera tercapai.  "Kami menyambut baik kehadiran BKPM hari ini. Kita berharap ini menjadi langkah baik untuk percepatan sertifikasi halal untuk penguatan pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK)," ujar Sekretaris BPJPH Arfi Hatim di Jakarta, Jumat (26/8).  Turut hadir dalam pertemuan tersebut Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Riyatno, Staf Khusus Menteri Investasi/BKPM Tina Talisa, Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Mastuki, serta Direktur Kerja Sama Regional dan Multilateral BKPM Fajar Usman.  "Hari ini kami mulai membuka Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) tahap 2 untuk 324.834 pelaku UMK, salah satu persyaratannya adalah mereka yang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)," imbuh Arfi.  BKPM menyambut baik hal tersebut. Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Riyatno menuturkan fasilitasi sertifikasi halal menjadi hal yang telah lama ditunggu oleh UMK.  "Ini sudah dinanti oleh UMK. Salah satu yang BKPM sampaikan saat sosialisasi Online Single Submission (OSS), mereka bisa dapat fasilitasi sertifikasi halal dari pemerintah jika sudah memiliki NIB," ujar Riyatno.  Hal senada juga disampaikan Staf Khusus Menteri Investasi/BKPM Tina Talisa. "Kami berharap UMK yang sudah terdaftar di OSS dapat diprioritaskan untuk memperoleh fasilitasi sertifikasi halal," ujar Tina.  Fasilitasi Sehati tahap 2 yang dibuka hari ini diberikan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) yang memenuhi kriteria pernyataan pelaku usaha ( self declare). Adapun syarat yang harus dipenuhi bagi UMK untuk dapat mengikuti program fasilitasi SEHATI Tahap 2 ini, yaitu:  1. Memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) dengan risiko rendah (perizinan tunggal), 2. Skala usaha mikro atau kecil, 3. KBLI yang sesuai dengan jenis produk pada Keputusan Kepala BPJPH Nomor 33 Tahun 2022, 4. Memiliki outlet dan/atau fasilitas produksi paling banyak 1, 5. Belum pernah menerima fasilitasi sertifikat halal dari pihak lain, 6. Menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya, 7. Proses produksi sederhana (usaha rumahan bukan pabrikan).

324 Ribu Sertifikasi Halal Gratis Disiapkan, Ini Ketentuannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/WhatsApp-Image-2022-03-12-at-12.13.57.jpeg" alt="Foto: Logo Label Halal Indonesia (foto: Dok Kementerian Agama)" width="100%">
<figcaption>Foto: Logo Label Halal Indonesia (foto: Dok Kementerian Agama)</figcaption>
</figure>Khusus Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di 34 Provinsi  JawaPos.com – Kementerian Agama (Kemenag) berupaya mempercepat program sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Kali ini, disediakan kuota sebanyak 324.834 sertifikat halal untuk pelaku UMK di 34 provinsi.  Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag Aqil Irham mengatakan, program sertifikasi halal gratis (Sehati) kali ini adalah tahapan kedua. Anggaran yang digunakan merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN). ”Kami berharap fasilitas ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMK dengan optimal,” katanya kemarin.  Aqil menjelaskan, pelaku UMK bisa mengakses layanan sertifikasi gratis tersebut sejak 24 Agustus kemarin. Caranya, pelaku UMK mengakses website SIHALAL melalui laman ptsp.halal.go.id.  Aqil menjelaskan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi pelaku UMK supaya bisa mengakses program Sehati. Antara lain, memiliki nomor induk berusaha (NIB) dengan risiko rendah. Lalu, skala usaha mikro atau kecil. Syarat lainnya, memiliki outlet atau fasilitas produksi maksimal satu unit.  ”Kemudian belum pernah menerima fasilitas sertifikat halal dari pihak lain dan menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya,” katanya. Proses produksi juga harus sederhana atau biasa disebut usaha rumahan alias bukan produksi skala pabrik.  Aqil menuturkan, pada tahap pertama yang dilakukan semester pertama 2022, program sertifikasi halal terbuka untuk 25 ribu pemohon. ”Program tahap pertama sudah mencapai target dan ditutup pada 11 Juli lalu,” tuturnya. Untuk mendampingi pelaku UMK mendaftar sertifikasi halal gratis, Kemenag merekrut pendamping proses produk halal (PPH). Total petugas yang direkrut sebanyak 6 ribu lebih, tersebar di beberapa kota di 13 provinsi. Para petugas pendamping PPH ini akan menjalani pelatihan khusus.  Kemenag juga akan mengaktifkan kembali sebanyak 12.954 petugas PPH yang sudah bertugas pada tahap pertama. Aqil mengatakan, minat masyarakat untuk menjadi pendamping PPH cukup tinggi. Semula pendaftaran dibuka mulai 15 Agustus sampai 31 Agustus. Tetapi, pada hari pertama, sudah ada 80 ribu peminat yang mendaftar. Sehingga Kemenag memutuskan langsung menutup pendaftaran pendamping PPH. Rencananya, pelatihan bagi para pendamping PPH yang lolos seleksi dilakukan pada 6 September nanti.  Pendamping PPH akan mendapatkan insentif Rp 150 ribu untuk setiap UMK yang menuntaskan proses sertifikasi halalnya. Insentif itu merupakan bagian dari biaya self declare atau deklarasi mandiri halal yang dipatok Rp 230 ribu.  Komponen lainnya adalah Rp 25 ribu untuk supervisi dan monitoring, Rp 25 ribu untuk komponen pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen, dan penerbitan sertifikat halal, serta Rp 30 ribu untuk komponen sidang fatwa halal Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dengan alokasi satu UMK sebesar Rp 230 ribu, total anggaran untuk sertifikasi halal gratis 324.834 UMK mencapai Rp 74,7 miliar.

Kemenag Tawarkan 324 Ribu Sertifikasi Halal Gratis