<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/buka_sumbat_1.jpg" alt="Joko Widodo-Ma" width="100%">
<figcaption>Joko Widodo-Ma</figcaption>
</figure>Pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin punya rencana dan target tinggi untuk menggenjot sektor ekonomi. Namun, upaya itu harus tersendat karena ketidaksigapan penanganan pandemi Covid-19.  ---  PRESIDEN Joko Widodo sebenarnya tinggal melanjutkan apa yang telah dilakukan pada periode pertama memimpin pemerintahan bersama Jusuf Kalla. Sejumlah program prioritas telah disusun di samping melanjutkan proyek-proyek infrastruktur yang digeber sebelumnya.  Pada tahun pertama memimpin bersama Ma’ruf Amin, batu sandungan bernama pandemi menahan langkah pemerintah. Bukannya berakselerasi, pekerjaaan rumah di bidang ekonomi justru bertambah panjang. Sebut saja neraca dagang yang terkontraksi, pertumbuhan ekonomi yang terjun bebas, ancaman resesi, hingga utang luar negeri yang membengkak.  Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Muhammad Faisal menyoroti, respons pemerintah yang terbilang telat dalam penanganan pandemi berpengaruh besar. ’’Karena respons yang telat, pandemi masuk ke Indonesia dan menyebar lebih cepat, bahkan dibanding negara-negara tetangga yang lebih dahulu terkena (Covid-19),’’ ujarnya kemarin.  Kondisi itu diperparah dengan koordinasi dan manajemen risiko untuk penanggulangan pandemi yang semrawut. Padahal, sejak awal, persoalan Covid-19 adalah hal yang serius. ’’Itu (penanganan kesehatan, Red) masalah inti yang berpengaruh, terutama pada saat pemulihan ekonomi. Kalau grafik Covid masih naik, pemulihan ekonomi akan lambat ke depan,’’ tegasnya.  Tantangan pemerintah kini lebih berat akibat pandemi. Angka kemiskinan yang berpotensi meningkat, misalnya. Padahal, kata Faisal, sebelum ada pandemi, pemerintah terbilang berhasil mengurangi angka kemiskinan dari double-digit ke single-digit.  Permasalahan sebenarnya muncul bukan dari angka si miskin saja. Melainkan masih ada kategori orang-orang rentan yang notabene tidak masuk kategori miskin, tapi dekat dengan garis kemiskinan. ’’Saat pandemi, jumlah orang miskin yang berasal dari orang rentan ini membeludak. Ini memang bisa ditahan dengan bantalan bansos, tapi kan bansos tidak sustainable. Maka, strategi utama mengentaskan kemiskinan adalah penciptaan lapangan kerja. Ini PR buat pemerintahan ke depan,’’ tegas Faisal.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/pr-jokowi-maruf-750x337.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> (GRAFIS-ADIT/JAWA POS)  Sementara itu, ekonom Indef Bhima Yudhistira menyatakan, beberapa poin disorot pada setahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Salah satunya, Indonesia tercatat menempati urutan ketujuh tertinggi di antara negara berpendapatan menengah dan rendah dalam utang luar negeri (ULN), yakni USD 402 miliar, mengacu pada International Debt Statistics 2021-Bank Dunia. Beban ULN Indonesia jauh lebih besar daripada Argentina, Afrika Selatan, dan Thailand. ’’Di tengah situasi pandemi, pemerintah terus menambah utang dalam bentuk penerbitan utang valas yang rentan membengkak jika ada guncangan dari kurs rupiah,’’ ujarnya kepada Jawa Pos.  Bhima melanjutkan, pemerintah pada 2020 menerbitkan global bond USD 4,3 miliar dan jatuh tempo pada 2050 atau tenor 30,5 tahun. ’’Artinya, pemerintah sedang mewarisi utang kepada generasi ke depan,’’ imbuhnya.  Dengan kata lain, setiap satu orang penduduk di era pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin tercatat menanggung utang Rp 20,5 juta (utang pemerintah Rp 5.594,9 triliun per Agustus 2020 dibagi 272 juta penduduk). Padahal, debt to service ratio (DSR) berada di level 29,5 persen atau terus memburuk pada kuartal II 2020. DSR merupakan indikator kemampuan bayar utang luar negeri.  Di sisi lain, ketimpangan antara si kaya dan si miskin semakin meningkat. Hal itu disebabkan orang kaya terus menabung di bank dengan lebih sedikit membelanjakan uang. Sementara itu, masyarakat miskin tidak memiliki cukup tabungan. ’’Pascapandemi, ketimpangan aset makin lebar,’’ tambahnya. Angka kemiskinan diperkirakan lebih dari 12–15 persen yang dipicu kenaikan jumlah orang miskin baru.  Sementara itu, dari perspektif dunia usaha, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Mardani H. Maming menilai bahwa pemerintah telah berupaya dan berada di jalur yang benar untuk meningkatkan perekonomian serta investasi. Pada lima tahun pemerintahan Jokowi sebelumnya disebut ada kemajuan peningkatan dalam indeks kemudahan berusaha. (*/habis)

PR Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, Atasi Lonjakan Angka Kemiskinan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/mardani-lawan-berat-jokowi-adalah-janji-janjinya-sendiri_m_.jpg" alt="Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno Mardani Ali Sera menyatakan, lawan berat calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) pada pemilihan presiden 2019 ini adalah dirinya sendiri." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno Mardani Ali Sera menyatakan, lawan berat calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) pada pemilihan presiden 2019 ini adalah dirinya sendiri.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai, satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ia memberikan nilai 4 dari skala 1-10 terhadap satu tahun pemerintahan yang dijalankan oleh Jokowi dan Ma'ruf Amin.  "Benar Pak Jokowi sudah bekerja keras, tapi sebagian kementarian gagap dan hilang fokus dan secara umum nilai yang didapat 4 dari skala 10," ujar Mardani kepada wartawan, Selasa (20/10).  ‎Mardani menuturkan dalam penanganan pandemi Covid-19 di tanah air masih jauh dari harapan. Karena setiap hari angka penularan virus Korona semakin bertambah di tanah air.  "Penanganan terhadap Covid-19 jauh dari memuaskan. Korbannya terus meninggi dan penanganan yang tidak sistematis menjadi dasar penilaian buruknya kinerja penanganan Covid-19," katanya. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/20/10/2020/mahasiswa-tanggal-28-kita-tantang-jokowi-lagi/">Mahasiswa: Tanggal 28 Kita Tantang Jokowi Lagi</a></li> </ul> Menurut Mardani, jika bekerja secara sistematis pandemi Covid-19 dapat menjadi pijakan kokoh penguatan sistem kesehatan nasional. Itu misalnya saat anggaran di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dinaikkan dan diprioritaskan.  "Sayangnya Kemenkes tidak mengambil peran utama. Mestinya jaringan Puskesman diperkuat kualitas dan kuantitasnya. Target satu desa satu puskesmas masih jauh dari harapan," ungkapnya.  Kemudian, lanjutnya, penegakkan hukum kian menunjukkan kondisi yang jauh dari harapan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga tidak lagi garang seperti periode-periode sebelumnya. Sehingga hal ini harus menjadi catatan penting.  "Peranan KPK yang lebih sibuk dengan berita naiknya gaji pimpinan dan rencana pemberian mobil dinas yang sebanrnya bertentangan dengan konsep single salary-nya KPK menjadi cerita sedih," ungkapnya.  Apalagi mengenai pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang menjadi sorotan bagi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Ami. Sebab elemen buruh, mahasiswa dan juga akademisi melakukan penolakan terhadap UU tersebut.  "Belum lagi skandal Omnibus Law yang memicu reaksi publik hingga hari ini," pungkasnya.  Sementara pihak Istana belum merespons JawaPos.com mengenai lontaran Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera yang memberikan nilai 4 kepada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Dari skala 1-10, PKS Beri Nilai Jokowi 4

Setahun Pemerintahan Jokowi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Setahun Pemerintahan Jokowi

Berita Terkini

PR Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, Atasi Lonjakan Angka Kemiskinan

Dari skala 1-10, PKS Beri Nilai Jokowi 4

Download Aplikasi JawaPos.com