<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/06/JKT_Profil-Pimpinan-KPK_SALMAN-TOYIBI-1JPG-3451017292.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Johanis Tanak. (Salman Toyibi/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Johanis Tanak. (Salman Toyibi/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri urusan bebas bersyarat yang diberikan kepada terpidana kasus korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP), Setya Novanto. Hal ini ditegaskan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menanggapi polemik bebas bersyarat mantan Ketua DPR RI tersebut dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, pada Sabtu (16/8). Menurut Johanis, urusan pemberian bebas bersyarat bagi warga binaan, termasuk terpidana kasus korupsi, sepenuhnya berada dalam ranah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS). &ldquo;Untuk urusan yang terkait dengan adanya pemberian bebas bersyarat kepada terpidana, termasuk terpidana Setya Novanto, hal tersebut menjadi rana tugas dan kewenangan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. KPK tidak ikut campur dengan hal tersebut,&rdquo; kata Johanis kepada wartawan, Senin (18/8). Ia menegaskan, berdasarkan Undang-Undang KPK, lembaga antirasuah hanya memiliki kewenangan terbatas dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Kewenangan itu meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.&nbsp; &ldquo;Kalau menurut saya, sesuai dengan ketentuan UU KPK, tugas dan kewenangan KPK dalam menangani perkara tindak pidana korupsi hanya sebatas melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Setelah semua tugas tersebut dilaksanakan, selesai sudah tugas KPK,&rdquo; jelasnya. Dengan demikian, lanjut Johanis, setelah terpidana menjalani proses hukum hingga putusan berkekuatan hukum tetap, kewenangan selanjutnya berada di tangan Kementerian Imipas melalui sistem pemasyarakatan.&nbsp; &ldquo;Mekanisme pembinaan dan pemberian hak-hak warga binaan, termasuk remisi maupun bebas bersyarat, merupakan kewenangan penuh dari Kementerian Hukum dan HAM,&rdquo; ucapnya. Terkait adanya pro dan kontra di masyarakat atas kebijakan bebas bersyarat tersebut, Johanis menilai hal itu merupakan konsekuensi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.&nbsp; &ldquo;Ya itu konsekuensi dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada yang senang dengan kebijakan yang dibuat dan ada juga yang tidak senang,&rdquo; tegasnya. Sebelumnya, Setya Novanto yang divonis 15 tahun penjara dalam kasus korupsi proyek e-KTP mendapat pengurangan hukuman melalui upaya hukum peninjauan kembali (PK) menjadi 12,5 tahun penjara. Setya Novanto resmi keluar dari Lapas Sukamiskin setelah memperoleh bebas bersyarat, pada Sabtu (16/8). Novanto telah menjalani masa hukuman selama lebih dari dua pertiga dari total pidana yang dijatuhkan. &nbsp; Kasus korupsi e-KTP yang melibatkan Setya Novanto merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun dan sempat menjadi sorotan publik. Kini, meskipun sudah bebas bersyarat, mantan Ketua DPR RI itu masih wajib lapor hingga 2029, atau masa bebas murni berakhir sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

KPK menegaskan tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri urusan bebas bersyarat yang diberikan ke terpidana kasus korupsi proyek e-KTP.

KPK Tak Ikut Campur Terpidana Korupsi e-KTP Setya Novanto Bebas Bersyarat dari Lapas Sukamiskin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/14/IMG-20250814-WA0007-510875098.jpg" alt="Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Mantan Ketua DPR RI Setya Novanto diberikan pembebasan bersyarat. Dia merupakan terpidana kasus korupsi pengadaan KTP elektronik.&nbsp; Kemarin (17/8) di sela-sela mengikuti upacara pengibaran bendera di Istana Merdeka, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengonfirmasi bebas bersyaratnya Setnov. Sebelumnya, Setnov ditahan di Lapas Sukamiskin, Jawa Barat.&nbsp; &ldquo;Harusnya tanggal 25 (Juli) yang lalu,&rdquo; kata Agus. Menurutnya, keputusan bebas bersyarat Setnov sudah berdasarkan asesmen. Selain itu keputusan ini berdasar hasil pemeriksaan peninjauan kembali (PK). Mahkamah Agung memang mengabulkan permohonan PK Setnov. Selanjutnya mengurangi vonisnya menjadi 12 tahun 6 bulan penjara. MA juga mengubah pidana dendanya menjadi Rp 500 juta. Namun karena sudah dibayarkan, maka tidak diganti (subside) dengan pidana enam bulan kurungan.&nbsp; Agus juga mengkonfirmasi jika Setnov tidak harus menjalani wajib lapor. &ldquo;Tidak ada karena denda subsider sudah dibayarakan,&rdquo; katanya. &nbsp; Setnov terbukti bersalah di pengadilan tindak pidana korupsi pada 24 April 2018. Hasil persidangan menyatakan Setnov bersalah dalam kasus korupsi KTP elektronik. Kerugian negara Rp 2,3 triliun.&nbsp; Dari terbuktinya kesalahan ini, maka Tipikor menjatuhi hukuman 15 tahun penjara. Ini lebih ringan karena jaksa penuntut umum menuntuk 16 tahun. Selain itu ada denda Rp 500 juta. Setnov juga dicabut hak politiknya selama lima tahun.&nbsp;

Setya Novanto, mantan Ketua DPR, mendapatkan pembebasan bersyarat setelah menjalani hukuman akibat kasus korupsi KTP elektronik.

Kata Menteri Agus Andrianto Soal Pembebasan Bersyarat Setnov

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/kpk-bakal-periksa-lagi-novanto-datangkah_m_165483.jpeg" alt="Setya Novanto, terpidana kasus e-KTP, bebas bersyarat setelah menjalani hukuman. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Setya Novanto, terpidana kasus e-KTP, bebas bersyarat setelah menjalani hukuman. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Ketua DPR RI Setya Novanto, resmi mendapatkan bebas bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Kota Bandung. Terpidana kasus mega korupsi proyek e-KTP ini mendapat potongan masa hukuman atau remisi hingga 28 bulan 15 hari. Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Dirjen PAS Kemenimipas) Mashudi di lapas Salemba, Minggu (17/8). "Itu (total remisi) 28 bulan 15 hari," ujarnya. Mashudi memastikan meski bebas bersyarat, Setnov tetap harus menjalani kewajiban administratif. Setnov harus melapor ke Balai Pemasyarakatan (Bapas) terdekat, baik di Bandung maupun tempat domisili lainnya. Kewajiban melapor itu dilakukan setiap bulan hingga 2029 mendatang.&nbsp; "Ada, ada wajib lapor ada. Sampai 2029. Ya dia melaporkan ke Bapas yang ada terdekat, di situ juga bisa, ke Bandung juga bisa," jelasnya. Jika melanggar, bebas bersyarat Setnov bisa langsung dicabut. "Yang pasti akan dicabut. Kalo menurut ketentuan daripada permennya undang-undangnya,," tegas Mashudi. Mashudi menyebutkan, salah satu alasan Setnov bisa memperoleh bebas bersyarat adalah karena ia telah melunasi kewajibannya. "Dia telah membayar subsider, yaitu bahwa kerugian negara sudah dibayar sehingga surat kepada KPK sudah melayangkan ke kita, kita wajib memproses. Bahwa dia sudah selesai. Sudah dibayar lunas, sehingga langsung dia bebas," jelasnya. Vonis Berat dalam Kasus e-KTP Nama Setya Novanto mencuat bukan hanya sebagai politisi, tetapi juga karena terseret kasus mega korupsi proyek e-KTP tahun anggaran 2011&ndash;2013. Pada 2018, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 15 tahun penjara kepada Setnov, disertai denda Rp 500 juta subsidier tiga bulan kurungan. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 7,3 juta dolar AS dikurangi Rp 5 miliar yang sudah dititipkan ke KPK. Kasus e-KTP sempat mengguncang politik Indonesia karena menyeret sejumlah nama besar di Senayan, dengan kerugian negara mencapai lebih dari Rp 2,3 triliun. &nbsp;

etnov harus melapor ke Balai Pemasyarakatan (Bapas) terdekat, baik di Bandung maupun tempat domisili lainnya.

Setya Novanto Dapat Diskon Hukuman 28 Bulan, Kini Hanya Wajib Lapor Sebulan Sekali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/04/image-11-84750661.png" alt="Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan di Jakarta, Senin (4/12/2023). (ANTARA/Rangga Pandu/aa.)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan di Jakarta, Senin (4/12/2023). (ANTARA/Rangga Pandu/aa.)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-&nbsp;Baru-baru ini, Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo membuat pernyataan kontroversial. Pertanyaan ini berkaitan bahwa Presiden Joko Widodo pernah memintanya menghentikan penyidikan kasus korupsi e-KTP yang menjerat politikus Setya Novanto. Dilansir dari Antara pada Senin (4/12), hal ini tentu menjadi polemik, karena dicurigai adanya intervensi politik oleh Presiden atas proses hukum. Jokowi menegaskan bahwa fakta-fakta terkait kasus tersebut dapat ditemukan dalam berita pada November 2017. Pada saat itu, Jokowi telah menyampaikan pesan agar Setya Novanto mengikuti proses hukum yang berlaku. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/013435212/polisi-masih-buru-komplotan-pelaku-penyiraman-air-keras-di-tamansari">Polisi Masih Buru Komplotan Pelaku Penyiraman Air Keras di Tamansari</a> "Ini yang pertama coba dilihat, dilihat di berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu Pak Setya Novanto ikuti proses hukum yang ada, jelas berita itu ada semuanya," ujar Jokowi kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/12). Jokowi juga menyoroti kenyataan bahwa proses hukum terhadap Setya Novanto tetap berjalan, dan akhirnya, mantan Ketua DPR itu divonis 15 tahun penjara. "Yang kedua buktinya proses hukum berjalan, yang ketiga pak Setya Novanto sudah dihukum divonis dihukum berat 15 tahun,&rdquo; tuturnya. Agus Rahardjo mengakui bahwa dia pernah dipanggil oleh Presiden Jokowi dan diminta untuk menghentikan kasus e-KTP yang melibatkan Setya Novanto. Agus menegaskan hal tersebut sebagai sebuah kesaksian. Ia mengaku telah menceritakan kejadian dimaksud kepada koleganya di KPK. Sebelum mengungkapkan kesaksiannya, Agus menyampaikan permintaan maaf dan merasa ada hal yang harus dijelaskan. "Saya terus terang pada waktu kasus e-KTP, saya dipanggil sendirian oleh presiden. Presiden pada waktu itu ditemani oleh pak Pratikno [Menteri Sekretariat Negara]. Jadi, saya heran 'biasanya manggil [pimpinan KPK] berlima ini kok sendirian'," kata Agus. &ldquo;Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan tapi lewat masjid kecil," tutur Agus. "Itu di sana begitu saya masuk presiden sudah marah, menginginkan, karena begitu saya masuk beliau sudah teriak 'hentikan'. Kan saya heran yang dihentikan apanya," imbuhnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013434248/tega-dan-bejat-pria-lansia-berusia-61-tahun-di-gresik-tega-cabuli-anak-tirinya-yang-masih-sekolah-dasar">Tega dan Bejat! Pria Lansia Berusia 61 tahun di Gresik Tega Cabuli Anak Tirinya yang Masih Sekolah Dasar</a> Setelah saya duduk saya baru tahu kalau yang suruh dihentikan itu adalah kasusnya pak Setnov, Ketua DPR waktu itu mempunyai kasus e-KTP supaya tidak diteruskan," sambung Agus. Namun, Agus tidak menjalankan perintah itu dengan alasan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Sprindik) sudah ditandatangani pimpinan KPK tiga minggu sebelum pertemuan tersebut. Agus kemudian merasa kejadian tersebut berimbas pada diubahnya Undang-undang KPK. Dalam revisi UU KPK, terdapat sejumlah ketentuan penting yang diubah. Di antaranya KPK kini di bawah kekuasaan eksekutif dan bisa menerbitkan SP3. Setya Novanto, yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, diumumkan sebagai tersangka oleh KPK pada 17 Juli 2017.

Pada saat itu, Presiden Jokowi mengklaim telah menyampaikan pesan agar Setya Novanto mengikuti proses hukum yang berlaku.

Presiden Jokowi Berikan Klarifikasi Soal Tuduhan Intervensi Kasus Korupsi E-KTP yang Melibatkan Setya Novanto

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/novanto-resmi-terima-surat-penetapan-tersangka-dari-kpk_m_145309.jpeg" alt="Mantan Ketua DPR Setnov. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua DPR Setnov. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Narapidana kasus korupsi, Setya Novanto mendapat remisi HUT ke-78 RI. Selain eks Ketua DPR RI tersebut, adapula mantan Menpora Imam Nahrawi yang mendapat remisi sama-sama selama 3 bulan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Iya dapat (remisi) tiga bulan dua-duanya (Setya Novanto dan Imam Nahrawi)," kata Kalapas Sukamiskin, Kunrat Kasmiri saat dihubungi, Sabtu (19/8).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kunrat menjelaskan, pemberian remisi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022. Di dalam perundangan tersebut terdapat poin bahwa remisi diberikan kepada para warga binaan yang memenuhi syarat substansi dan administrasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Iya (berkelakuan baik), kan ada penilaian segala macam, ada syarat-syarat tertentu yang kita laksanakan, dan seluruh warga binaan yang mengikuti program itu kita berikan remisi;" imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, Setya Novanto divonis 15 tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).&nbsp;Selain itu, Novanto diwajibkan membayar denda sebesar Rp 500 juta dengan subsider tiga bulan kurungan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Novanto terbukti secara sah bersama-sama melakukan korupsi pengadaan e-KTP sehingga merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun dari proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/012751625/hut-ke-78-ri-1035-tahanan-di-rutan-salemba-dapat-remisi">HUT ke-78 RI, 1.035 Tahanan di Rutan Salemba Dapat Remisi</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mengadili, menyatakan Novanto terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan kepada terdakwa Setya Novanto 15 tahun pidana dan denda 500 juta," kata Ketua Majelis Hakim&nbsp;Yanto&nbsp;di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Selasa (24/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai perbuatan mantan Ketua DPR RI itu tidak mendukung program pemerintah dan masyarakat dalam memberantas korupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam perkara ini, Novanto dinyatakan terlibat dalam korupsi senilai Rp 2,3 triliun, ketika yang bersangkutan menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPR. Novanto juga dinilai terbukti mendapat jatah USD 7,3 juta. Dia juga terbukti menerima jam tangan mewah bermerek Richard Mille seri RM 011 senilai USD 135 ribu dari proyek bernilai Rp 5,9 triliun tersebut.</div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div> </div>

"Iya dapat (remisi) tiga bulan dua-duanya (Setya Novanto dan Imam Nahrawi)," kata Kalapas Sukamiskin, Kunrat Kasmiri saat dihubungi, Sabtu

Dinilai Berkelakuan Baik dan Penuhi Syarat, Setya Novanto-Imam Nahrawi Dapat Remisi HUT ke-78 RI 3 Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/KPK-RIKSA-SETNOV-TERKAIT-PLTU-RIAU-FEDRIK-TARIGAN-3.jpg" alt="Terpidana kasus korupsi Setya Novanto. (FEDRIK TARIGAN/JAWAPOS)" width="100%">
<figcaption>Terpidana kasus korupsi Setya Novanto. (FEDRIK TARIGAN/JAWAPOS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) kembali memberikan remisi khusus (RK) Idul Fitri bagi para narapidana (napi) muslim. Total, ada 146.260 di antara 196.371 napi muslim yang mendapatkan fasilitas pengurangan masa pidana. Sebanyak 661 napi di antaranya langsung bebas karena memperoleh RK II. Di antara jumlah tersebut, 208 napi kasus korupsi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, juga menerima RK Idul Fitri 1444 H. Salah satunya adalah eks Ketua DPR Setya Novanto (Setnov). &rdquo;Pak Setnov dapat (remisi, Red) satu bulan,&rdquo; kata Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkum HAM Jawa Barat Kusnali kepada awak media kemarin (23/4). Atas remisi tersebut, sisa masa pidana Setnov otomatis berkurang. Terpidana kasus korupsi megaproyek KTP elektronik (e-KTP) itu diketahui divonis 15 tahun penjara. Mantan ketua umum (Ketum) Partai Golkar tersebut mulai menjalani masa pidana di Sukamiskin pada Mei 2018. Hitungan kasar, Setnov akan selesai menjalani masa pidana pada 2033. Dengan remisi dan masa penahanan yang sudah dijalani saat penyidikan dan penuntutan, masa pidana penjara Setnov dipastikan tidak akan sepenuhnya berlangsung selama 15 tahun. Saat ini Setnov juga dikabarkan menempuh upaya hukum peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA). PK yang diajukan sejak 2019 itu belum diputuskan MA hingga saat ini. Koordinator Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kemenkum HAM Rika Aprianti menerangkan, pemberian RK Idul Fitri kepada para napi muslim merupakan refleksi kemenangan atas perjuangan melawan hawa nafsu. (tyo/c14/oni)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) kembali memberikan remisi khusus (RK) Idul Fitri bagi para narapidana (napi) muslim.

146 Ribu Napi Dapat Remisi Lebaran, Hukuman Setya Novanto Dikorting 1 Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Setya-Novanto-Saksi-Kasus-PLTU-Riau-1-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Terpidana kasus e-KTP Setya Novanto. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Terpidana kasus e-KTP Setya Novanto. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Belum lama ini terjadi keributan antara Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov) dan eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Keributan tersebut dipicu oleh masalah sepele, yakni lantaran Nurhadi yang merupakan penghuni baru di sana menolak untuk kulonuwun ke Setnov yang dianggap sebagai senior dan ketua geng di sana.  Mengomentari itu, Koordinator Aksi Masyarakat Peduli Hukum (MPH), Ari Husen megatakan, setiap warga binaan mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Artinya, tidak ada warga binaan yang berstatus istimewa atau lebih super dari warga binaan lainnya.  "Agak aneh jika ada isu bahwa warga binaan yang baru masuk harus sowan ke Setnov. Emang Setnov siapa? Dia bukan kepala lapas yang mempunyai kuasa mengatur internal lapas. Di lapas tidak boleh ada yang berperilaku arogan dan seakan menjadi ketua geng, dan merasa dirinya berkuasa di atas yang lain," ujar Ari kepada wartawan, Kamis (10/3).  Ari menuturkan, warga binaan mempunyai aturan tersendiri. Tak ada yang boleh saling mengatur dengan cara preman dan mendewakan diri. Karena itu, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) wajib melakukan evaluasi terhadap warga binaan yang berbuat amoral dan melanggar aturan di dalam Lapas.  "Kewenangan negara jangan kalah pada nafsu dan angkara warga binaan. Kekuasaan negara jangan kalah pada ulah Setnov. Semua penghuni lapas mempunyai hak dan kewajiban yang sama di mata hukum," ungkapnya.  Ari meminta agar Ditjen PAS memberikan hukuman tegas terhadap Setnov dan keponakannya yakni, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo yang ikut berbuat onar di sana.  Tangguhkan hak-hak Setno dan Irvanto sebagai warga lapas, seperti dilarang dijenguk dan tidak mendapatkan remisi," tegasnya.  Dia juga meminta agar Ditjen PAS memindahkan Setnov dan Irvanto ke Lapas Nusakambangan atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. "Mendesak Ditjen PAS untuk pindahkan Setnov dan Irvanto ke Lapas Nusakambangan sebagai hukuman atas ulahnya," imbuhnya.  Sebelumnya, Kalapas Sukamiskin Elly Yuzar membeberkan insiden keributan antara mantan Ketua DPR RI Setnov dan eks Sekretaris MA Nurhadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Menurut Elly, pemicu perselisihan tersebut karena Nurhadi dianggap tidak sopan terhadap Setya Novanto.  Elly mengungkap, di dalam Lapas Sukamiskin ada kultur budaya di mana pendatang baru diharuskan untuk kulonuwun atau permisi ke narapidana yang sudah lama, seperti Setya Novanto.  Namun demikian, Elly mengungkapkan, Nurhadi menolak untuk mengikuti kultur budaya di dalam Lapas Sukamiskin tersebut.  Sikap Nurhadi ini diikuti oleh mantan Sekretaris Pribadi (Sespri) Edhy Prabowo, yakni Amiril Mukminin. Elly mengatakan, Amiril kemudian dianggap sebagai pengkhianat karena meninggalkan kelompok Setya Novanto dan memilih bergabung dengan Nurhadi. Atas hal tersebut keponakan Setya Novanto bernama Irvanto Hendra Pambudi Cahyo pun melakukan pemukulan ke Amiril.  Diketahui, Nurhadi adalah adalah terpidana korupsi yang dieksekusi ke Lapas Sukamiskin pada Januari 2022 lalu. Sementara Setya Novanto sudah dieksekusi ke lapas yang sama sejak Mei 2018.  Setya Novanto adalah narapidana kasus korupsi e-KTP yang divonis 15 tahun kurungan penjara. Sementara Nurhadi merupakan terpidana kasus suap perkara di Mahkamah Agung (MA) yang divonis 12 tahun penjara.

Setnov Berlagak Seperti Ketua Geng di Lapas, MPH: Emang Dia Siapa?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/KPK-RIKSA-SETNOV-TERKAIT-PLTU-RIAU-FEDRIK-TARIGAN-3.jpg" alt="Terpidana kasus korupsi Setya Novanto. (FEDRIK TARIGAN/JAWAPOS)" width="100%">
<figcaption>Terpidana kasus korupsi Setya Novanto. (FEDRIK TARIGAN/JAWAPOS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kalapas Sukamiskin Elly Yuzar mengungkapkan, mantan Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov) punya kekuatan, karena dianggap telah lama mendekam di balik jeruji besi.  Hal ini dikatakan Elly setelah sebelumnya terjadi keributan antara kubu Setya Noanto dengan kubu mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi, karena dianggap tidak sopan ke mantan Ketua DPR tersebut.  "Karena Pak Setya Novanto sudah lama. Kita enggak bisa pungkiri lah. Orang baru itu biasanya sungkem lah, datangi beliau. Ya namanya orang baru di manapun cari pergaulan atau perlindungan atau apalah," ujar Elly saat dikonfirmasi, Kamis (3/3).  Bahkan menurut Elly, penghuni baru di Lapas Sukamiskin sangat hormat dengan Setya Novanto yang notabenenya merupakan penghuni lama. Kata dia, penghuni baru di Lapas Sukamiskin selalu 'kulonuwun' atau permisi, bahkan ada yang mencium tangan Setya Novanto.  "Kalau orang lain, mungkin tingkatannya, umpama backgroundnya itu dibandingkan Setya Novanto lebih tinggi Ketua DPR. Jadi cium tangan lah gitu Kulonuwunnya. Itu mah biasa-biasa saja," katanya.  Karena itu, Elly mengaku Nurhadi enggan untuk hormat kepada Setya Novanto. Sehingga ini penyebab terjadinya perselisihan antara Setya Novanto dengan Nurhadi.  Menurut Elly, atas tidak hormatnya Nurhadi tersebut, membuat kubu Setya Novanto yakni Irvanto kesal. Apalagi ditambah Nurhadi dan mantan Sekretaris Pribadi (Sespri) Edhy Prabowo, Amiril Mukminin keluar dari kelompok Setya Novanto.  "Alhasil Amiril ini dipukul, Amiril ditonjok sama Irvanto, dan Amiril tidak melawan dan melapor ke dinas," ungkapnya.  Diketahui, Nurhadi adalah adalah terpidana korupsi yang dieksekusi ke Lapas Sukamiskin pada Januari 2022 lalu. Sementara Setya Novanto sudah dieksekusi ke lapas yang sama sejak Mei 2018.  Setya Novanto adalah narapidana kasus korupsi e-KTP yang divonis 15 tahun kurungan penjara. Sementara Nurhadi merupakan terpidana kasus suap perkara di Mahkamah Agung (MA) yang divonis 12 tahun penjara.

Kubu Setnov dan Nurhadi Bentrok, Ini Pemicunya Kata Kalapas Sukamiskin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/KPK-RIKSA-SETNOV-TERKAIT-PLTU-RIAU-FEDRIK-TARIGAN-5.jpg" alt="FEDRIK TARIGAN/JAWAPOS" width="100%">
<figcaption>FEDRIK TARIGAN/JAWAPOS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Beredar informasi terjadi keributan antara mantan Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov) dan eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.  Saat dikonfirmasi, Kabag Humas dan Protokol pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Rika Apriyanti membenarkan adanya keributan tersebut. Namun perselisihan antara Setnov dan Nurhadi sudah terselesaikan.  "Ada perselisihan dan sudah selesai, dan sudah klir," ujar Rika saat dikonfirmasi awak media, Rabu (2/3).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/kpk-periksa-nurhadi-e1611919390616.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi (tengah). FOTO : MUHAMAD ALI/JAWAPOS  Namun demikian, Rika tidak menjelaskan secara detail penyebab keributan antara Setnov dan Nurhadi. Dia hanya berujar, Setnov dan Nurhadi telah dilakukan pembinaan oleh Lapas Sukamiskin. Sehingga kejadian tersebut tidak berlarut-larut.  "Sudah konfirmasi kalapasnya. Perselisihan sudah selesai dan dilanjutkan dengan pembinaan," katanya.  Rika berujar dalam setiap Lapas tidak menutup kemungkinan akan adanya perselisihan antara narapidana. Namun petugas akan bertindak cepat untuk menyelesaikannya.  "Perselisihan di lapas adalah salah satu risiko yang dihadapi dalam penanganan lapas, termasuk Sukamiskin. Yang penting, perselisihan tersebut bisa dan telah terselesaikan," ungkapnya.  Sementara, dikonfirmasi terpisah, kuasa hukum Nurhadi yang juga pernah membela Setya Novanto, Maqdir Ismail mengaku belum menerima informasi terkait kabar perselisihan yang diduga melibatkan dua kliennya itu.  "Mohon maaf, saya tidak mendapatkan informasi tentang itu. Justru saya baru dapat kabar itu," kata Maqdir.

Setnov Ribut dengan Nurhadi di Lapas Sukamiskin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/InShot_20210717_161430411.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Publik digegerkan dengan beredarnya foto yang memperlihatkan terpidana kasus korupsi e-KTP Setya Novanto (Setnov) dengan dua buah handphone (HP) di hadapannya. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai, kejadian berulang ini -narapidana kedapatan membawa HP- memperlihatkan kebobrokan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan (lapas).  "Terkait foto terpidana Setya Novanto menggunakan ponsel yang beredar di tengah masyarakat semakin memperlihatkan kebobrokan Kemenkumham dalam mengelola lembaga pemasyarakatan yang diisi oleh para pelaku korupsi," ujar Kurnia kepada wartawan, Sabtu (17/7).  Untuk itu, ICW mendesak agar Menkumham Yasonna Laoly, segera memindahkan mantan Ketua DPR RI tersebut ke lapas dengan tingkat pengawasan maksimum, misalnya Nusakambangan. "Sebab, praktik pelanggaran ini bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya pada pertengahan tahun 2019 lalu Novanto sempat terbukti melakukan plesiran," katanya.  Tak sampai di situ, Kemenkumham juga harus mengaudit seluruh instrumen pengawasan yang ada di Lapas Sukamiskin sebagai langkah mitigasi praktik serupa terulang pada masa mendatang.  "Satu usul yang mungkin bisa dipertimbangkan adalah menghubungkan CCTV di Lapas Sukamiskin ke kantor penegak hukum, entah itu Kepolisian, Kejaksaan, atau KPK. Ini penting karena pengawasan tunggal yang dilakukan oleh Kemenkumham seringkali bermasalah, sehingga mesti ditambah dari unsur pihak lain," ungkapnya.  Kurnia juga meminta, Kemenkumham menelusuri foto Setya Novanto dengan dua HP tersebut. Sehingga bisa diketahui apakah penggunaan HP tersebut diizinkan oleh petugas lapas.  "Apa penyebab Setya Novanto dapat lolos menggunakan handphone? Apa sekadar kelalaian petugas atau ada unsur suap-menyuap di balik kejadian tersebut?" pungkasnya.  Diketahui, Kabag Humas dan Publikasi Ditjen Pas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Rika Aprianti membenarkan foto Setya Novanto dengan dua buah HP yang beredar tersebut. Ria mengatakan, dari informasi yang ia peroleh, foto Setya Novanto dengan HP tersebut itu bukan foto tahun ini, melainkan foto pada saat Hari Raya Idul Adha 2020 lalu.  "Mengenai foto kami baru menerima, kami baru melihat, sudah kami konfirmasi, bahwa itu foto bukan foto kondisi saat sekarang. Itu foto di tahun kemarin pada saat Idul Adha," ujar Rika.  baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/17/07/2021/ditjen-pas-akui-foto-setnov-bawa-hp-yang-viral-saat-idul-adha-2020/">Ditjen PAS Akui Foto Setnov Bawa HP yang Viral saat Idul Adha 2020</a>  Diketahui, petugas lapas selalu melakukan penyitaan HP terhadap para narapidana ataupun warga binaan. Seperti pada 22 Juni 2021, Petugas Lapas Klas IIB Kabupaten Indramayu menyita 96 unit HP dan sejumlah senjata tajam.  Kemudian, paja pada 7 Februari 2021 Petugas Lapas Klas IIA Tembilahan, Indragiri Hilir, Provinsi Riau juga menyita sebanyak 19 HP.  Selanjutnya, pada 25 Februari 2021 Patugas Satgas Kamtib Kanwil Kemenkumham Jatim, Satops Patnal Korwil Jember dan Korwil Malang menyita ratugas barang berbahaya diantaranya tiga HP, gunting, pisau, kompor portabel, korek api hingga speaker aktif.

Setnov Terpotret Bawa HP, ICW: Kemenkumham Bobrok dalam Kelola Lapas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#setnov

Berita Terkini