<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/08/JKT_PERTEMUAN-MENKEU-DAN-GUBERNUR-JAKARTA_HANUNG-HAMBARA_07102025-9-3482399735.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kanan) bertemu dengan Gubernur DKI Pramono Anung (kiri) di Balaikota, Jakarta, Selasa (07/10/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kanan) bertemu dengan Gubernur DKI Pramono Anung (kiri) di Balaikota, Jakarta, Selasa (07/10/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JAKARTA - Dana mengendap Pemprov DKI Jakarta jadi sorotan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pasalnya, dari Rp 234 triliun dana pemda yang mengendap, paling besar adalah milik Pemprov DKI Jakarta, yakni mencapai Rp 14,6 triliun. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bahkan menyebutkan, besarnya dana menganggur itu bukan karena kekurangan anggaran. Melainkan karena lambatnya realisasi belanja APBD. Untuk itu, Purbaya mendorong Pemda segera menggunakan dana menumpuk itu untuk pembangunan yang produktif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat.&nbsp; Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tidak menampik terkait dana mengendap tersebut. Dia bahkan menyatakan sepakat dengan imbauan Menteri Purbaya tersebut. Yakni, mengoptimalkan dana itu untuk percepatan pembangunan di Jakarta. ''Yang berkaitan dengan uang daerah yang mengendap di bank-bank, termasuk di Bank Jakarta. Saya sudah meminta, saya setuju apa yang disampaikan Pak Purbaya,'' ujarnya.&nbsp; Meski setuju dengan Purbaya, Pram meyakinkan bahwa uang idle di Bank Jakarta itu pasti akan termanfaatkan dengan baik. Terlebih, adanya kebijakan Kemenkeu memotong dana transfer ke Jakarta tahun depan. Kondisi itu diakuinya membuat Jakarta membutuhkan ruang fiskal yang lebih baik untuk membangun Jakarta.&nbsp; ''Pasti uang itu, uang-uang idle itu, akan kami gunakan untuk membangun Jakarta secara baik,'' katanya. Selanjutnya, politikus PDI Perjuangan itu juga berharap Pemprov DKI Jakarta bisa segera mendapatkan transfer dana dari pemerintah pusat. Utamanya, dana yang dijanjikan Menteri Purbaya saat menyambangi Pram di Balai Kota beberapa pekan sebelumnya. Yakni, sebesar Rp 10 triliun melalui Bank Jakarta. ''Mudah-mudahan, DKI Jakarta segera mendapatkan transfer dari pemerintah pusat untuk Bank Jakarta, seperti pembicaraan terakhir, yang rencananya Rp 10 triliun,'' imbuhnya. Dana itu, lanjutnya, akan langsung digunakan untuk proyek-proyek pembangunan di Jakarta.

Kementerian Keuangan soroti dana mengendap Pemprov DKI yang mencapai Rp 14,6 triliun, harus segera dimanfaatkan.

Dana Mengendap DKI Jakarta Capai Rp 14,6 Triliun, Gubernur Pramono Setuju dengan Purbaya Untuk Dimanfaatkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/20/Gunung-Tambang-Dery-Ridwansah-1-copy-905692909.jpg" alt="Foto udara salah satu lahan tambang batu di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/8/2025). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Foto udara salah satu lahan tambang batu di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/8/2025). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebuah poling dibuat dan link-nya di-share dengan cukup masif melalui grup-grup WhatsApp untuk masyarakat di wilayah Parung Panjang dan sekitarnya.&nbsp; Poling ini dibuat untuk tujuan meminta pendapat dari masyarakat setuju atau tidak seandainya pertambangan di wilayah Parung Panjang dibuka kembali atau benar-benar ditutup secara permanen, setelah dihentikan sementara oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM. Poling dibuat melalui situs pollingkita.com dan diikuti oleh lebih dari 10 ribu orang. Adapun pertanyaan yang diajukan adalah, 'Setujukah anda tambang di Parung Panjang dihentikan'. Hasil Poling menunjukkan, 74,1 persen menjawab "setuju" dengan mendapatkan total suara berjumlah 8.633. Pada urutan kedua hasil poling terbanyak menjawab "tidak setuju", mendapat total sekitar 25,3 persen atau 2.944 &nbsp;suara. Adapun yang memberikan jawaban "tidak tahu" berjumlah 78 suara atau hanya sekitar 0,7 persen. Data tersebut dicatat sampai dengan hari ini, Kamis (9/10) pukul 09.26 WIB. Bisa saja dalam beberapa waktu ke depan mengalami perubahan. Diketahui, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM membuat keputusan memberhentikan sementara aktivitas pertambangan untuk wilayah Parung Panjang dan sekitarnya.&nbsp; Hal itu dilakukan setelah perusahaan-perusahaan pertambangan dinilai melanggar aturan tidak mematuhi jam operasional, isi muatan, hingga mengakibatkan kerugian besar untuk warga Parung Panjang dan sekitarnya. Dedi Mulyadi menegaskan tidak akan mengambil kebijakan apa pun, setelah aktivitas pertambangan dihentikan sementara. Sampai dengan keluarnya hasil penelitian dilakukan peneliti dari dua kampus ternama di Tanah Air terkait aktivitas pertambangan di wilayah Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin. Dukungan Warga untuk KDM Sebelumnya, viral di media sosial sejumlah spanduk berisi dukungan terhadap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atas penutupan aktivitas tambang untuk sementara setelah truk-truk tambang di Parung Panjang dan sekitarnya sulit sekali untuk diatur. Spanduk yang beredar di media sosial isinya menegaskan persetujuan warga Parung Panjang dan sekitarnya atas segala kebijakan Dedi Mulyadi untuk menertibkan lingkungan dan membangun ekosistem yang positif setelah bertahun-tahun diracuni oleh debu. "Saya setuju dengan kebijakan Bapak Gubrernur Dedi Mulyadi untuk menutup tambang karena masyarakat Parung Panjang sudah muak dengan truk tambang yang tak beraturan," demikian isi dalam spanduk yang beredar di sejumlah grup Parung Panjang. Tak hanya dalam bentuk spanduk, dukungan juga mengalir deras dari warga Parung Panjang melalui video yang beredar di media sosial. Banyak warga secara khusus menegaskan dukungan mereka terhadap langkah yang diambil Dedi Mulyadi. "Saya Heru dan saya mendukung penuh kebijakan Kang Dedi untuk operasionak tambang di Parung Panjang," kat Heru dalam video. Selain itu, Heru juga meminta kepada pria yang kerap disapa KDM untuk membangun jalan khusus tambang sebagai solusi atas keruwetan yang terjadi di Parung Panjang akibat truk-truk tambang.&nbsp; Karena selama jalan khusus tambang tidak dibuat, potensi pelanggaran akan terus terjadi dilakukan oleh pengusaha tambang, dengan mengacu pada sejumlah peristiwa yang telah terjadi sebelumnya. "Saya sangat mendukung terealisasinya jalan khusus tambang. Parung Panjang, 29 September 2025," katanya. Hal senada juga muncul dalam banyak video lain dari warga Parung Panjang yang beredar di media sosial. Mereka mendukung kebijakan Dedi Mulyadi untuk menertibkan truk tambang demi kebaikan lingkungan dan masyarakat, serta menaruh harapan pemerintah Provinsi Jawa Barat memprioritaskan pembangunan jalan khusus tambang. "Saya Eki pengguna jalan di Parung Panjang, menuntut penegakan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2023, serta menuntut pemerintah untuk merealisasikan jalur tambang," kata Eki, warga lainnya, dalam bentuk video. Perusahaan Hibahkan Jalan Proses pembebasan lahan untuk jalan khusus tambang di wilayah Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin sepertinya bukan masalah yang terlampau serius dan rumit.&nbsp; Pasalnya, sejumlah perusahaan tambang yang lahan mereka dilewati memutuskan menghibahkan sebagian lahan mereka untuk pembangunan jalan khusus tambang. Rencananya, jalan khusus tambang ini akan melewati beberapa desa dari dua kecamatan Cigudeg dan Rumpin. Proses administrasinya juga tidak terlalu ruwet karena jalan khusus tambang berada di wilayah Jawa Barat atau tidak sampai lintas provinsi. Sejumlah perusahaan tambang menghibahkan lahan mereka untuk jalan khusus tambang, warga Parung Panjang menilai tidak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk tidak membangun jalan khusus tambang demi kebaikan semua pihak. "Kalau sampai jalan tambang tidak dibangun padahal lahannya sudah ada, sungguh sangat keterlaluan," kata Syaiful Rahman, salah satu warga, kepada JawaPos.com. "Jalan tambang memang sudah waktunya dibangun. Hanya dengan ini, masalah akan benar-benar teratasi," timpal Yanti, warga lainnya. Meski perusahaan tambang menghibahkan sebagian lahan mereka untuk jalan tambang, tetap ada tanah warga yang perlu dilakukan pembebasan. Namun, lahan-lahan yang dihibahkan tentunya sudah sangat membantu untuk terlaksananya pembangunan jalan khusus tambang. Sebelumnya, Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi mengatakan bahwa pembangunan jalan khusus tambang yang merupakan bagian dari rencana besar pemerintah Kabupaten Bogor, sampai sekarang masih sedang berproses. "Pemerintah Kabupaten Bogor melaui kebijakan Bupati Bogor Pak Rudy Susmanto masih berkomitmen untuk membangun jalan baru desa Rengasjajar kecamatan Cigudeg- Rumpin, dihubungkan dengan Tol Serpong kurang lebih 13 kilometer," kata Ade Ruhandi. Dia mengatakan, sejauh ini rencana pembangunan jalan khusus tambang yang ditargetkan akan mulai dikerjakan pembangunannya pada tahun 2026 tidak bergeser. Namun, pemerintah Kabupaten Bogor tetap harus melalui mekanisme yang seharusnya ditempuh. "Tahapan yang sudah dilakukan pembentukan tim percepatan pengadaan lahan, FS dan DED, tahapan sudah dijalankan oleh dinas terkait. Rencana anggaran sudah disampaikan dalam pengampunan nota keuangan APBD tahun 2026 ke DPRD, tinggal menunggu pembahasan bersama DPRD," ungkapnya. Dia juga menambahkan, pembangunan jalan khusus tambang ini, untuk tim percepatan pengadaan lahan, penanggung jawabnya dipegang langsung oleh Bupati Bogor. Sedangkan Ketua Tim dipimpin oleh Wakil Bupati Kabupaten Bogor. "Langkah yang sudah dilakukan tim peninjauan lapangan, rapat kordinasi internal dan eksternal bersama para pengusaha pertambangan penerima manfaat dan secara umum semua masyarakat luas. Alhamdulillah sudah ada beberapa pengusaha yang rencananya menghibahkan lahannya untuk mendukung pembangunan jalan," tuturnya. Pria yang kerap disapa Jaro Ade memohon sambungan doa untuk warga Parung Panjang dan sekitarnya serta masyarakat secara umum untuk turut mendoakan rencana pembangunan jalan khusus tambang supaya diberikan kelancaran dan berjalan sesuai dengan aturan. "Terkait penggunaan jalan ini ke depannya, untuk jangka panjang bisa diatur oleh kebijakan bupati agar mobil angkutan hasil tambang bisa melintas ke jalan yang sudah di persiapkan," tandasnya. &nbsp; KDM Tidak Mau Ada Intimidasi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan ultimatum keras ditujukan kepada siapapun untuk tidak melakukan tindakan pengancaman kepada korban kecelakaan truk tambang atau para pejuang lingkungan yang nyaman dan aman di wilayah Parung Panjang dan sekitarnya. Karena ketika pengancaman dilakukan oleh perusahaan pertambangan ataupun pihak berkepentingan dengan aktivitas pertambangan, Dedi Mulyadi yang juga kerap disapa KDM, memastikan akan mengambil langkah tegas. "Kepada para pihak yang berkepentingan dengan pertambangan Parung Panjang, baik berkepentingan terhadap aspek penambangan maupun berkepentingan terhadap aspek transportasi, saya meminta untuk tidak melakukan upaya intimidatif atau pengancaman kepada para pihak yang menjadi korban angkutan tambang di Parung Panjang untuk mendapat keadilan," kata Dedi Mulyadi. Dedi Mulyadi sengaja menyampaikan ultimatum keras karena belakangan muncul kabar korban yang datang ke kantor Gubernur Jawa Barat kini sedang dicari-cari sejumlah orang. Selain itu, muncul selebaran bernada ancaman ditujukan kepada Ketua Aliansi Gerakan Jalur Tambang (AGJT) Junaedi Adi Putra yang memperjuangkan masyarakat dan korban pertambangan. Isi dari selebaran itu menyatakan Janedi telah menyampaikan berita bohong atau hoaks dan diancam akan akan dilaporkan ke polisi. "Termasuk juga tidak boleh melakukan upaya intimidatif dan ancaman bagi mereka yang aktif memperjuangkan hak-hak warga Parung Panjang.&nbsp;Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberikan perlindungan penuh bagi para korban pertambangan di Parung Panjang dan bagi warga yang memperjuangkan hak-haknya untuk mendapat kehidupan yang tenang dan nyaman," imbuhnya. Selain itu, Dedi Mulyadi meminta semua pihak untuk tidak melakukan tindakan melawan hukum. Semua harus tunduk dan patuh pada aturan yang berlaku, tidak boleh ada yang merasa kebal hukum dengan melakukan tindakan seenaknya sendiri. "Kita jaga ketertiban dan keamanan lingkungan, dan mari kita berusaha dengan baik, tidak melakukan tindakan tindakan yang merugikan kepentingan orang lain," ungkapnya. Sejumlah Proyek di Jabodetabek Menjerit Sejumlah proyek di Jabodetabek mulai menjerit terancam mengalami kelangkaan material batu dan pasir setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menutup sementara aktivitas pertambangan di wilayah Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin untuk sementara waktu.&nbsp; Terdapat sejumlah proyek infrastruktur yang saat ini sedang berjalan di wilayah Jabodetabek. Salah satunya adalah pembangunan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) dan Tol Japek II Selatan yang ditargetkan selesai sebelum perayaan Natal 2025 nanti. Meski sejumlah proyek di Jabodetabek terancam mengalami kelangkaan material pasir apabila pemberhentian aktivitas pertambangan berlangsung lama, sikap Gubernur Dedi Mulyadi tetap tegas untuk tujuan kebaikan bagi semua, terutama warga Parung Panjang dan sekitarnya. Pria yang kerap disapa KDM menegaskan tidak akan mengubah kebijakannya melakukan pemberhentian sementara aktivitas pertambangan sampai ada hasil kajian dan penelitian akademis. Ya, Dedi Mulyadi menerjunkan peneliti dari IPB dan ITB untuk meneliti perusahaan tambang di Parung Panjang. Hasil penelitian tersebut akan menjadi pijakan bagi KDM dalam menentukan arah kebijakan pertambangan ke depan. Menurut Dedi Mulyadi, arah kebijakan tambang untuk wilayah Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin, tidak boleh lagi mengganggu lingkungan dan kenyamanan warga. Oleh sebab itu, KDM berusaha cermat dan berhati-hati dalam memutuskan langkah strategis ke depan. "Bagaimana rumusan pertambangan berikutnya nggak akan saya ungkapkan sekarang. Tetapi, itu nanti saya pikirkan bagaimana jalan keluarnya. Bagaimana nanti pertambangan Parung Panjang tidak boleh lagi menjadi neraka bagi masyarakat," kata Dedi Mulyadi dalam unggahan di kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Dia berpandangan, lingkungan di wilayah Parung Panjang dan sekitarnya terkena dampak negatif akibat aktivitas pertambangan. Debu, kemacetan, kecelakaan, hingga masalah kesehatan warga menjadi masalah utama. Selain itu, potensi ekonomi warga di jalan utama Parung Panjang juga menjadi terkendala akibat truk-truk pertambangan yang membawa polusi. "Tiap hari debu, tidak bisa jualan dengan bebas di pinggir jalan. Warung-warung tidak bisa buka penuh dengan kenyamanan," ungkapnya. Dedi Mulyadi menyindir tindakan para sopir dan ATTB yang menggelar aksi demonstrasi gara-gara aktivitas pertambangan dihentikan sementara. "Korban-korban pertambangan banyak, cuma bedanya mereka yang menderita ini tidak melakukan aksi demonstrasi. Yang itu, baru ditutup saja sudah bikin demo. Tapi saya orangnya, makin didemo, makin ditantang, saya ini makin keras," ungkap Dedi Mulyadi. Hoax Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau akrab disapa KDM menegaskan terkait izin operasional tambang di wilayah Parung Panjang dan sekitarnya di Kabupaten Bogor yang saat ini ditutup sementara. Hal ini ada di Surat Edaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat dengan Nomor: 5126/ES.09/Tambang dan ditujukan kepada Seluruh pemedang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tahap Kegiatan Operasi Produksi di Jawa Barat, menurut Dedi Mulyadi berlaku untuk di luar wilayah Parung Panjang. &nbsp; "Surat yang beredar itu ditujukan untuk para pemegang IUP di luar wilayah tambang Parung Panjang yang hari ini sedang dilakukan evaluasi, sedangkan untuk wilayah tambang di Parung Panjang tetap ditutup sementara," ujar gubernur Jawa Barat dalam keterangannya melalui Instagram @dedimulyadi71, Senin&nbsp;(6/10). Jika ada informasi yang menyatakan tambang di Parung Panjang Kabupaten Bogor akan dibuka kembali merupakan informasi hoax. "Saya pastikan bahwa Parung Panjang sekarang Pemprov Jabar sedang melakukan tim audit investigatif agar berbagai peristiwa yang terjadi bisa ditemukan dan dianalisis fakta-fakta yang sebenarnya," jelasnya. Investigasi dilakukan oleh tim Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) termasuk peristiwa lalu lintas, lingkungan hidup, faktor ketaatan membayar pajak, reklamasi dan sejenisnya. "Saya pastikan untuk Parung Panjang ditutup sementara," tegas Dedi Mulyadi lagi.

Hasil poling menunjukkan 74,1% warga Parung Panjang setuju tambang dihentikan, sementara 25,3% tidak setuju.

Hasil Poling Sementara: Mayoritas Warga Parung Panjang Bogor Setuju Tambang Ditutup Permanen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/17/DFF767B4-495C-4A59-A1EF-8D8AE48E6D90-993336074.jpeg" alt="Asap membumbung di Teheran usai serangan yang diklaim dilakukan Israel, di tengah meningkatnya ketegangan Iran-Israel dan seruan evakuasi dari Presiden AS Donald Trump. (Reuters)" width="100%">
<figcaption>Asap membumbung di Teheran usai serangan yang diklaim dilakukan Israel, di tengah meningkatnya ketegangan Iran-Israel dan seruan evakuasi dari Presiden AS Donald Trump. (Reuters)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketegangan di Timur Tengah mencapai titik didih. Amerika Serikat (AS) di bawah komando Presiden Donald Trump, dilaporkan telah menyetujui rencana Israel untuk menyerang Iran, meskipun keputusan final belum diumumkan.&nbsp; Namun, dunia kini menahan napas: apakah AS benar-benar akan meluncurkan serangan militer besar-besaran ke jantung republik Islam? CBS, mitra BBC di AS, melaporkan bahwa Trump hampir menarik pelatuk untuk menyerang fasilitas pengayaan uranium bawah tanah Iran di Fordo, titik kritis dalam program nuklir Iran. &ldquo;Saya bisa lakukan, bisa juga tidak,&rdquo; ujar Trump pada Rabu (18/6), dengan nada penuh misteri yang membuat dunia semakin gelisah. Trump menuntut Iran menyerah total tanpa syarat. Namun, Ayatollah Ali Khamenei dengan lantang menolak tunduk pada campur tangan AS dalam konflik di Timur Tengah itu. Dalam pidato rekaman yang menggelegar di tengah langit Teheran yang kini digelayuti ketegangan, ia memperingatkan, &ldquo;Setiap intervensi militer AS akan dibayar mahal. Bangsa Iran tidak akan menyerah.&rdquo; Tak gentar, Trump hanya membalas dengan sinis: &ldquo;Semoga beruntung.&rdquo; Tapi ia tetap menyimpan kartu trufnya. &ldquo;Tak ada yang tahu apa yang akan saya lakukan,&rdquo; katanya dingin. Di medan tempur, Israel telah lebih dulu memukul Iran. Serangan udara ke fasilitas misil dan nuklir Iran berlangsung intens.&nbsp; Iran membalas dengan meluncurkan rudal hipersonik, tanda bahwa perang tidak lagi di ambang, melainkan sudah menyala. Meski belum ada laporan kerusakan besar di Israel, dunia menyaksikan dua kekuatan besar saling hantam dengan kekuatan destruktif. Khamenei muncul pertama kalinya sejak serangan Israel dimulai pada Jumat (13/6) lalu. Sikapnya tak berubah, menantang dan membakar semangat rakyatnya. Di media sosial, Misi Iran untuk PBB mengecam Trump sebagai "penjaja perang yang putus asa mencari relevansi." Mereka menegaskan, &ldquo;Iran tidak akan tunduk, tidak akan berdamai di bawah tekanan, dan tidak akan merangkak ke gerbang Gedung Putih.&rdquo; Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan dalam video resmi bahwa mereka kini menguasai langit Teheran.&nbsp; "Kami menghantam dengan kekuatan besar rezim para ayatollah. Kami menyerang situs nuklir, misil, markas, dan simbol kekuasaan mereka," ucap Netanyahu, menggambarkan operasi militer Israel yang brutal dan sistematis. Sementara itu, ribuan warga Iran memadati jalan-jalan keluar dari Teheran. Kota berpenduduk 10 juta jiwa itu berubah menjadi lautan pelarian, dengan suasana mencekam dan ketakutan yang merayap di setiap sudut. Dikabarkan juga, dari Washington, Menteri Pertahanan Trump, Pete Hegseth, menyatakan bahwa Pentagon siap melaksanakan perintah apapun dari Presiden. Armada tempur AS pun mulai bergerak. Kapal induk USS Nimitz telah berlayar dari Asia Tenggara, bergabung dengan USS Carl Vinson di Teluk Persia. Di langit, F-22 dan F-35 terlihat melintas dari Eropa, memperkuat sinyal bahwa konflik regional ini bisa segera berubah menjadi perang global.

Ketegangan di Timur Tengah meningkat, AS bersiap menyerang Iran, tuntut Teheran untuk menyerah tanpa syarat.

Timur Tengah Memanas! Donald Trump Setuju Bantu Israel Serang Iran, Armada Perang AS Bergerak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/05/image-1561174809.png" alt="Ilustrasi orang yang tidak menghormati Anda. (Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi orang yang tidak menghormati Anda. (Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Rasa hormat adalah kunci utama dalam setiap hubungan apapun. Tanpanya, hubungan bisa terasa tidak seimbang dan melelahkan. Masalahnya, rasa hormat bisa hilang dari seorang perempuan terhadap anda dan mereka menunjukkannya secara halus. Menurut psikologi, jika anda pernah merasa tidak dihargai dalam sebuah hubungan, mungkin ada tanda-tanda yang luput dari perhatian.&nbsp; Mengenali tanda-tanda ini bukan untuk membuat anda menghakimi mereka. Tapi lebih untuk membicarakan kembali jika ada yang salah di antara kalian. Berikut adalah tujuh tanda tersembunyi bahwa seorang wanita mungkin tidak benar-benar menghormati anda, dikutip News Reports, Senin (17/2). <ol> <li> Sering memotong pembicaraan</li> </ol> Komunikasi yang sehat melibatkan mendengar dan didengar. Tapi jika pasangan anda terus-menerus menyela saat anda berbicara atau mengabaikan kata-kata anda, itu bisa menjadi tanda bahwa dia tidak menghargai pendapat anda. Sekali atau dua kali mungkin bukan masalah besar. Tetapi jika ini menjadi pola, cobalah perhatikan responsnya saat anda berhenti berbicara tiba-tiba.&nbsp; Jika dia tetap melanjutkan pembicaraannya tanpa menyadari anda berhenti, itu pertanda dia tidak benar-benar mendengarkan dan hilang rispek pada anda. <ol start="2"> <li> Mengabaikan perasaan anda</li> </ol> Setiap orang ingin merasa dipahami dan dihargai. Namun, jika setiap kali anda mengungkapkan perasaan, dia malah meremehkannya dengan mengatakan,&nbsp;&ldquo;Kamu terlalu dramatis&rdquo; atau &ldquo;Santai saja, itu bukan masalah besar,&rdquo; itu menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap emosi anda. Hubungan yang sehat harus menjadi tempat di mana kedua belah pihak merasa aman untuk berbagi perasaan mereka.&nbsp; Jika pasangan anda sering mengabaikan perasaan anda, tanyakan pada diri sendiri: apakah ini hubungan yang layak untuk saya pertahankan? <ol start="3"> <li> Tidak menghargai pencapaian anda</li> </ol> Ketika seseorang benar-benar peduli, mereka akan mendukung dan merayakan keberhasilan anda, sekecil apa pun itu. Jika pasangan anda cenderung meremehkan pencapaian anda atau bahkan mengabaikannya, itu bisa menjadi tanda bahwa dia tidak menghormati usaha anda. Misalnya, jika anda mendapat promosi di tempat kerja dan dia hanya menanggapinya dengan acuh, itu menunjukkan kurangnya apresiasi terhadap keberhasilan anda.&nbsp; Padahal jika perempuan menghormati pasangannya, ia seharusnya mendukung dan ikut berbahagia atas pencapaian anda. <ol start="4"> <li> Sering mengolok-olok anda di depan orang lain</li> </ol> Sedikit bercanda dalam hubungan adalah hal yang normal. Namun, jika anda sering menjadi bahan lelucon di depan teman-temannya, terutama dalam cara yang merendahkan, itu bukan tanda kedekatan&mdash;melainkan kurangnya rasa hormat. Menurut penelitian dalam Journal of Social and Personal Relationships, penghinaan di depan umum dapat berdampak negatif pada harga diri seseorang dan membuat hubungan terasa tidak nyaman. Pasangan yang menghargai anda tidak akan membuat anda merasa kecil di depan orang lain. <ol start="5"> <li>Dia tidak menghargai waktu anda</li> </ol> Jika pasangan anda sering datang terlambat atau membatalkan rencana tanpa alasan jelas, ini bisa menunjukkan bahwa dia tidak menganggap waktu anda berharga. Menurut psikolog Dr. Monica Moore, sering terlambat atau membatalkan janji tanpa alasan yang valid bisa menjadi tanda bahwa seseorang merasa lebih penting daripada pasangannya.&nbsp; Hubungan yang sehat melibatkan saling menghormati, termasuk dalam menghargai waktu satu sama lain. <ol start="6"> <li> Tidak mendengarkan anda dengan serius</li> </ol> Mendengarkan bukan hanya tentang mendengar kata-kata seseorang, tetapi juga memahami dan merespons dengan penuh perhatian.&nbsp; Jika pasangan anda sering sibuk dengan ponselnya saat anda berbicara, atau tampaknya hanya setengah mendengar, itu menunjukkan kurangnya ketertarikan terhadap apa yang anda katakan. Seperti kata Stephen R. Covey dalam The 7 Habits of Highly Effective People, &ldquo;Kebanyakan orang tidak mendengarkan dengan tujuan memahami; mereka mendengarkan dengan tujuan membalas.&rdquo;&nbsp; Jika pasangan anda tidak benar-benar mendengarkan, itu bisa menjadi tanda bahwa dia tidak menghormati anda sepenuhnya. <ol start="7"> <li> Selalu setuju dengan anda tanpa pernah berdebat</li> </ol> Sekilas, pasangan yang selalu setuju dengan anda mungkin tampak seperti hal yang baik dan tak ada masalah. Namun, jika dia tidak pernah memberikan pendapat atau tantangan terhadap pandangan anda, itu bisa menjadi tanda bahwa dia tidak cukup peduli untuk terlibat dalam percakapan yang lebih mendalam dengan anda. Itu tanda buruk karena menurut penelitian Dr. John Gottman, perbedaan pendapat yang sehat justru membantu hubungan tumbuh dan berkembang.&nbsp; Pasangan yang benar-benar menghormati anda akan merasa nyaman untuk berbagi pandangannya, meskipun berbeda. Kesimpulan Rasa hormat dalam hubungan bukan hanya tentang kata-kata, tetapi juga tentang tindakan. Jika anda melihat beberapa tanda di atas dalam hubungan anda, jangan abaikan. anda bisa mencoba membicarakannya dengan pasangan dan melihat apakah ada perubahan. Namun, jika dia tetap menunjukkan sikap yang sama, mungkin sudah saatnya mempertimbangkan kembali apakah hubungan ini layak untuk dipertahankan. Anda berhak mendapatkan pasangan yang menghargai, mendukung, dan menghormati anda sepenuhnya.

Menurut psikologi, jika anda pernah merasa tidak dihargai dalam sebuah hubungan, mungkin ada tanda-tanda yang luput dari perhatian.

Inilah 7 Tanda Wanita Anda Tidak Menghormati Anda Lagi Menurut Psikologi, Salah Satunya Selalu Setuju dan Tak Mau Debat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/28/JKT_Penyandang-Disabilitas-Berpartisipasi-Dalam-Pilkada-2024_MIFTAHUL-HAYAT-04-2041011206.jpeg" alt="Penyandang disabilitas tunanetra saat mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 yang berlangsung di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 007 Panti Sosial Tuna Netra Bina Cahaya Batin, Jakarta, Rabu (27/11/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Penyandang disabilitas tunanetra saat mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 yang berlangsung di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 007 Panti Sosial Tuna Netra Bina Cahaya Batin, Jakarta, Rabu (27/11/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan fraksi Partai Golkar mengaku setuju dengan wacana gubernur dipilih oleh DPRD untuk efisiensi anggaran. Namun, ia berpendapat pemilihan bupati atau wali kota lebih baik tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat. Pernyataan itu disampaikan Irawan menanggapi wacana yang dilontarkan Presiden Prabowo Subianto tentang perbaikan sistem pemilu. Prabowo menyebut, sistem Pilkada yang ada saat ini cukup mahal sehingga mengusulkan gubernur lebih baik dipilih secara tidak langsung melalui DPRD, sebagai perwakilan rakyat seperti di beberapa negara lain. &ldquo;Paling bagus menurut saya memang gubernur dipilih oleh DPRD saja. Pertimbangan adalah karena kekuasaan dan wewenang gubernur hanya perpanjangan tangan pemerintah pusat. Tapi untuk bupati/wali kota, lebih bagus untuk tetap langsung,&rdquo; kata Ahmad Irawan kepada wartawan, Minggu (15/12). Irawan menjelaskan alasan dia setuju gubernur lebih baik dipilih oleh DPRD seperti yang diusulkan Prabowo. Pertama, gubernur bisa mengurus wilayahnya berdasarkan asas otonomi daerah. Ia menyebut, asas otonomi daerah tertuang dalam Pasal 18 Ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 sebagai ketentuan konstitusional. Bahwa gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis. Dalam asas otonomi daerah, Pilkada disebut merupakan wujud dari kebijakan desentralisasi politik.&nbsp; &ldquo;Jadi daerah punya otonomi memilih sendiri siapa kepala daerahnya. Dalam desain kebijakan desentralisasi kita, otonomi daerah itu ada pada pemerintahan kabupaten/kota. Provinsi melakukan tugas pembantuan (dekonsentrasi) atau sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat,&rdquo; lanjut Irawan. Menurut dia, prinsip dan praktik konstitusional itu dapat dimaknai bahwa pilkada bisa dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung (direct/indirect democracy).&nbsp; &ldquo;Maka dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pilkada atau tidak langsung melalui DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, itu sama demokratisnya dan juga masih sesuai dengan prinsip konstitusionalisme,&rdquo; jelasnya. &ldquo;Karena anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, anggota-anggotanya juga dipilih melalui pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 3 UUD 1945,&rdquo; sambung Irawan. Ia meyakini perpindahan pemilihan kepala daerah, khususnya gubernur, menjadi dipilih oleh DPRD dapat mengefisiensikan anggaran pelaksanaan Pilkada. Sebab, bongkar pasang kebijakan pelaksanaan Pilkada di Indonesia selama ini tidak berjalan efisien. &ldquo;Terkait dengan prinsip efisiensi, hal tersebut merupakan asas/prinsip yang kita jadikan dasar dalam merumuskan kebijakan/teknis penyelenggaraan pemilu. Efisiensi tergantung dari kebijakan politik hukum kita yang diatur dengan undang-undang,&rdquo; ujarnya. Irawan menilai, efisiensi merupakan masalah teknis semata. Yang terpenting adalah agar pelaksanaan Pilkada masih dalam koridor dan prinsip konstitusionalisme.&nbsp; &ldquo;Menurut penalaran yang wajar, kita bisa mendapatkan kepala daerah yang lebih berkualitas dengan biaya yang efisien jika dipilih DPRD. Kita sudah coba mengefisienkan lewat pemilihan serentak, ternyata maksud kita melakukan efisiensi tidak tercapai. Implementasinya justru mahal dan rumit,&rdquo; tutur Irawan. &ldquo;Sekali lagi, efisiensi ini hanya persoalan teknis. Kalau bicara prinsip dasar konstitusionalisme tadi adalah pemilihan yang demokratis. Cuma berbagai pendapat masih kita exercising sedemikian rupa,&rdquo; imbuh Legislator dari Dapil Jawa Timur V tersebut. Di sisi lain, Irawan menyebut usul Prabowo soal gubernur dipilih DPRD sejalan dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Paket Politik (Pemilu, Pilkada, dan Parpol) yang telah masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2025 DPR RI. Paket Undang-Undang tentang Pemilu atau Omnibus Law politik ini akan membahas bab mengenai Pemilu. Selain itu, RUU tersebut juga membahas Pilkada, partai politik hingga hukum acara sengketa kepemiluan. &ldquo;Ini bagus kita bahas lebih awal. Pak Prabowo dan Pak Bahlil telah memulainya. Pemikiran beliau berkesesuaian. Bagaimanapun Pak Prabowo adalah Presiden yang memegang kekuasaan pembentuk undang-undang. Hati dan pikirannya bagus,&rdquo; pungkas Irawan.

Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan fraksi Partai Golkar mengaku setuju dengan wacana gubernur dipilih oleh DPRD untuk efisiensi anggaran.

Anggota Komisi II DPR Setuju Gubernur Dipilih DPRD, Tapi Bupati dan Wali Kota Tetap Harus Dipilih Langsung oleh Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/11/1000546816-1015401933.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat meninjau jembatan Jalan Kupang Baru yang dalam waktu dekat akan ditinggikan. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat meninjau jembatan Jalan Kupang Baru yang dalam waktu dekat akan ditinggikan. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Setelah sempat menolak pembangunan, warga Kupang Baru Surabaya akhirnya berubah pikiran dan menyetujui rencana Pemkot Surabaya meninggikan konstruksi jembatan di area tersebut.&nbsp; Kabar ini disampaikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi setelah meninjau beberapa wilayah di Kota Surabaya yang tergenang banjir, akibat curah hujan yang tinggi belakangan ini, Rabu (11/12). &ldquo;Nah, kemarin itu kan di sini posisinya sudah mau dibangun, sudah ada yang mengerjakan. Ternyata warga tidak berkenan. Tapi alhamdulillah (warga) sudah mau, saya kerjakan langsung,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Eri menilai posisi jembatan Jalan Kupang Baru terlalu rendah, sehingga ketika hujan deras terjadi, kawasan tersebut langsung dipenuhi genangan air. Itulah alasan mengapa Pemkot Surabaya ingin meninggikan konstruksi jembatan. &ldquo;Langsung dikerjakan, kita buat batumbung dahulu. Kemudian diberi batu kumbung beberapa kilo ke kanan dan ke kiri jembatan, setelah itu jembatan baru kita tinggikan,&rdquo; lanjut Eri. Dalam kesempatan yang sama, Camat Sukomanunggal Dwi Anggara menjelaskan alasan di balik sikap warga Kupang Baru yang sempat tidak sepakat dengan rencana peninggian jembatan. Menurut dia, warga Kupang Baru bukan menolak peninggian jembatan. Melainkan khawatir dengan adanya dampak yang ditimbulkan. Dalam artian merusak aset atau bangunan rumah yang berada di sekitar jembatan. &ldquo;Sebenarnya Pak RW sendiri, dari awal sampai sekarang itu fokus ke kita, fokus pada program pemerintah kota. Jadi bukan menolak, warga Kupang Baru hanya ingin adanya kajian ulang,&rdquo; ujar Anggara.&nbsp;

warga Kupang Baru Surabaya akhirnya berubah pikiran dan menyetujui rencana Pemkot Surabaya meninggikan konstruksi jembatan di area tersebut.

Warga Sudah Setuju, Pemkot Surabaya Bakal Tinggikan Jembatan Kupang Baru Surabaya untuk Antisipasi Banjir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/31/000_34JD6PA-2940651370.jpg" alt="Kevin Diks (putih) saat membela FC Copenhagen dan menghadapi Manchester City di Liga Champions. (AFP)" width="100%">
<figcaption>Kevin Diks (putih) saat membela FC Copenhagen dan menghadapi Manchester City di Liga Champions. (AFP)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Komisi X DPR RI menyetujui naturalisasi tiga pemain sepak bola asal Belanda untuk beralih status kewarganegaraan menjadi warga negara Indonesia (WNI) hari ini, Senin (4/11). Persetujuan diberikan setelah Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo memaparkan profil dan karier ketiga pemain sepak bola tersebut. Ketiga pemain sepak bola itu masing-masing Kevin Diks, Noa Johanna Christina Cornelia Leatomu, dan Estella Raquel Loupattij. "Komisi X menyetujui tapi dengan beberapa catatan. Saya ini naturalisasi agak deg-degan, karena beberapa kali naturalisasi tapi belum maksimal penampilan di lapangan," kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani saat memimpin rapat kerja (raker) dengan Menpora dan PSSI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11). Ia berharap setelah Kevin Diks dinaturalisasi memjadi WNI pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia bisa memenangkan pertandingan saat melawan Jepang. "Mudah-mudahan kali ini setelah Kevin Diks ini kita sepakati, Indonesia minimal 1-0 melawan Jepang," tegas Lalu. Sementara, Menpora Dito Ariotedjo menjelaskan, Kevin Diks merupakan pria kelahiran Apeldoorn, Belanda, pada 6 Oktober 1996. Kevin Diks memiliki&nbsp;keturunan Indonesia dari jalur Ibunya. "Kevin Diks pemain sepak bola Belanda keturunan Indonesia dari kakek dan nenek, dari sisi Ibu. Yang di mana kakeknya lahir di Morotai, sedangkan neneknya lahir di Ambon," ungkap Dito. Selanjutnya, Estella Raquel Loupattij merupakan pemain sepak bola putri yang lahir di Amsterdam, Belanda, pada 14 November 2003. Saat ini, Estella merupakan pemain klub sepak bola putri Amsterdamsche di Belanda. "Estella memiliki keturunan Indonesia dari darah Ayahnya. Di mana neneknya merupakan keturunan Indonesia bernama Josephina Loupattij, lahir di Larantuka, Flores Timur, pada 5 Maret 1938. Ayahnya bernama Lucas Loupattij lahir di Zaandam 19 Juli 1971," ujar Dito. Terakhir, Johanna Christina Cornelia Leatomu juga merupakan pemain sepa bola putri dari klub asal Alemaria Achen, Belanda. Johanna memiliki garis keturunan Indonesia dari Ayahnya. Neneknya yang bernama Paulina Johanna Ferdinandus lahir di Tanah Merah, Papua Selatan pada 25 Agustus 1939. "Ayahnya bernama Johanis Andreas Leatomu lahir di Weert pada 24 Desember 1964, ibunya bernama Maria Chrinstina Agatha wolters, lahir di Roermond pada 2 Desember 1967," pungkasnya.

Komisi X DPR RI menyetujui naturalisasi tiga pemain sepak bola asal Belanda untuk beralih status kewarganegaraan menjadi WNI, Senin (4/11)

Tok! Komisi X DPR Setujui Naturalisasi Kevin Diks, Noa Johanna, dan Estelle Loupattij, Bisa Bela Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia   

setuju

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#setuju

Berita Terkini