<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/30/Screenshot_2024-12-30-18-03-42-835_comgoogleandroidgm-edit-1917919381.jpg" alt="Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengungkapkan alasan dibalik belum terhapusnya nama Harvey Moeis dan Sandra Dewi dalam kepesertaan JKN." width="100%">
<figcaption>Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengungkapkan alasan dibalik belum terhapusnya nama Harvey Moeis dan Sandra Dewi dalam kepesertaan JKN.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengaku heran dengan banyaknya pihak yang meminta dirinya menghentikan kebijakan pembatasan masa hunian Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). Ia menegaskan, kebijakan tersebut masih sebatas wacana dan belum dilaksanakan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya buka-bukaan aja gitu kan. Terkait dengan masalah pembatasan rusun sewa. Kan kami belum ada kebijakan itu. Kok suruh dihentikan, loh kita belum keluarkan kebijakan itu," ujar Pj Gubernur Teguh di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (11/2).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Teguh menjelaskan, wacana pembatasan masa sewa tersebut baru dilontarkan kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) dalam rapat bersama Komisi D DPRD DKI Jakarta beberapa waktu lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/015634344/wali-kota-eri-cahyadi-pastikan-warga-surabaya-bisa-cek-kesehatan-gratis-tanpa-antrean">Wali Kota Eri Cahyadi Pastikan Warga Surabaya Bisa Cek Kesehatan Gratis Tanpa Antrean</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Teguh bahkan mengaku belum mendapatkan laporan wacana tersebut dari Kepala Dinas PRKP.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dan saya bahkan selaku pejabat gubernur juga belum dilapori. Jadi janganlah kemudian rame dulu di luar, kasihan masyarakat. Kenyatanya kita belum mengambil kebijakan tentang pembatasan sewa rusunawa," tegasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, Dinas PRKP DKI Jakarta mengusulkan pengaturan pembatasan masa hunian rusunawa maksimal 10 tahun untuk warga terprogram dan 6 tahun untuk masyarakat umum.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pembatasan dilakukan untuk mengatasi beberapa permasalahan. Mulai dari antrean panjang untuk mendapatkan unit rusun hingga tingginya tunggakan warga membayar sewa. Hingga kini, tercatat sebanyak 17.031 unit rusun di Jakarta memiliki tunggakan dengan total Rp.95 miliar. Tunggakan mulai dari bayar sewa, denda, listrik, dan air.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015634269/7-tanda-bahasa-tubuh-ini-dapat-menunjukkan-pasangan-anda-tidak-sepenuhnya-jujur-meskipun-hal-kecil">7 Tanda Bahasa Tubuh Ini dapat Menunjukkan Pasangan Anda Tidak Sepenuhnya Jujur Meskipun Hal Kecil</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Bun Joi Phiau menyatakan penolakannya. Ia meminta Pemprov DKI Jakarta tidak mengambil kebijakan sapu jagat yang berdampak pada seluruh penghuni rusun.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Seharusnya, Pemprov DKI Jakarta membuat suatu kebijakan yang menyasar kepada warga-warga dengan tunggakan, baik sewa hunian, denda sewa, listrik, dan air di rusun-rusun yang ada,&rdquo; ujarnya, Selasa (11/2).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, masih terdapat solusi lainnya. Seperti meningkatkan kesadaran penghuni yang melakukan tunggakan serta memperketat pengawasan agar pembayaran. Sehingga dipastikan mereka membayar tunggakan-tunggakan yang ada.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Politikus PSI&nbsp; itu juga menyarankan Dinas Perumahan untuk membagi-bagi beban pengelolaan kepada pihak-pihak terkait untuk meringankan beban keuangan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kemudian, Pemprov DKI juga bisa meminta kepada PAM Jaya untuk menagih langsung air yang digunakan di rusun-rusun itu kepada para penghuni, sehingga tidak membebani keuangan Dinas Perumahan,&rdquo; katanya.</div>

Teguh Setyabudi mengaku heran dengan banyaknya pihak yang meminta dirinya menghentikan kebijakan pembatasan masa hunian Rusunawa.

Pj Gubernur Teguh Setyabudi Kaget Soal Polemik Pembatasan Masa Sewa Rusunawa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/rusun.jpg" alt="FLAT: Rusunawa di kawasan Gunung Anyar, Surabaya, yang dibangung pemerintah kota. Kota ini menjadi yanh terbanyak dihuni keluarga yang belum memiliki rumah sendiri. Rusunawa pun jadi solusi. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>FLAT: Rusunawa di kawasan Gunung Anyar, Surabaya, yang dibangung pemerintah kota. Kota ini menjadi yanh terbanyak dihuni keluarga yang belum memiliki rumah sendiri. Rusunawa pun jadi solusi. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com– Biaya sewa rusunawa di Surabaya sangat terjangkau bagi kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun, masih banyak penghuninya yang menunggak pembayaran sewa. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya menyiapkan sanksi tegas bagi penghuni flat yang tidak segera melunasi tunggakannya.  Sekretaris DPRKPP Surabaya Aly Murtadlo menyampaikan, seluruh penghuni rusunawa berkewajiban membayar sewa. Meskipun yang tinggal di sana berstatus MBR. ”Karena ini kewajiban, harus tetap bayar,” kata Aly.  Harga sewa flat terbilang murah. Biaya sewa di lantai 1 maksimal Rp 90 ribu per bulan. Adapun lantai 3–4 rata-rata Rp 50 ribu sampai Rp 60 ribu. Bahkan, ada yang lebih rendah dari itu. Nah, jika yang bersangkutan tetap tidak membayar sewa, akan diberikan sanksi. ”Yaitu, dikeluarkan (dari rusunawa, Red). Diganti sama yang lain,” ujar Aly.  Penerapan sanksi itu, lanjut Aly, adalah wujud keadilan bagi penghuni yang lain. Apalagi, masih ada ribuan warga MBR lain yang antre rusunawa. Berdasar data dalam aplikasi e-rusun, jumlah pemohon mencapai 11 ribu orang.  Namun, setelah sinkronisasi dengan data SIMBR milik dinas sosial (dinsos), yang memenuhi kriteria sebanyak 5 ribu pemohon. Sebab, syarat utama penghuni rusun adalah MBR. ”(Kewajiban bayar sewa, Red) ini untuk asas keadilan bagi semua yang berhak menempati rusun,” tegas Aly.  Nah, tunggakan tersebut masuk piutang pemkot yang harus ditagih. Sayangnya, DPRKPP Surabaya tidak mau membeberkan data jumlah tunggakan sewa flat. Tapi dalam rekapitulasi penyerapan pendapatan, target retribusi penyewaan bangunan 2022 mencapai Rp 311 juta. ”Memang nilainya sedikit. Karena retribusi sewa rusun kecil-kecil,” tutur Aly.  Sementara itu, penerapan sanksi berupa pengeluaran warga MBR sebagai penghuni rusunawa menuai kritik wakil rakyat. Anggota Komisi B DPRD Surabaya John Thamrun meminta pemkot untuk hati-hati menerapkan sanksi tersebut. Sebab, hal itu bisa memicu persoalan sosial yang lain. ”Kalau dikeluarkan dari rusun dan keluarga itu tidak punya tempat tinggal, bagaimana?” tegas John.  Dia meminta DPRKPP Surabaya berkoordinasi terlebih dahulu dengan OPD yang lain. Khususnya dinas sosial (dinsos). Apalagi pemkot punya kewajiban membantu warga MBR. Harus ada win-win solution atas permasalahan itu. ”Meskipun sewa rusun murah, memang ada saja yang menunggak. Mungkin karena kebutuhan banyak,” kata politikus PDIP itu.  Sejauh ini Pemkot Surabaya sudah mengelola 105 blok rusun yang tersebar di 20 lokasi. Adapun jumlah hunian yang tersedia 5.157 unit. Jumlah itu menampung tidak kurang dari 25.712 jiwa.  ---  PERSOALAN DI RUSUNAWA <ul> 	<li>Penghuni menunggak biaya sewa</li> 	<li>Jadi piutang pemkot</li> 	<li>Penunggak sewa dikeluarkan dari rusunawa</li> 	<li>Ribuan warga daftar calon penghuni rusun</li> </ul> Rusunawa dalam Angka <ul> 	<li>105 blok rusunawa</li> 	<li>5.157 unit hunian</li> 	<li>Tersebar di 20 lokasi</li> 	<li>Menampung 25.712 jiwa</li> 	<li>11 ribu pemohon</li> </ul> Sumber: DPRD Surabaya

Tunggak Uang Sewa, Penghuni Rusunawa Surabaya Bakal Dikeluarkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/rusunawa-di-solo-hanya-boleh-ditempati-maksimal-5-tahun_m_.jpg" alt="Suasana Rusunawa Mojosongo, Solo." width="100%">
<figcaption>Suasana Rusunawa Mojosongo, Solo.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemkot Solo mulai memberlakukan kebijakan baru terkait masa tinggal di rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Para penghuni bisa tinggal di rusunawa maksimal selama lima tahun. Jika batas waktu itu sudah habis, mereka diminta meninggalkan rusunawa agar bisa ditempati orang lain yang juga membutuhkan tempat tinggal. Kepala UPT Rumah Sewa Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperum KPP) Solo Iswan Fitradias Pengasuh menjelaskan, kebijakan ini sesuai dengan Perwali Nomor 12 tahun 2016 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa. Hal ini ditujukan agar warga tidak selamanya menempati Rusunawa. Mengingat, Rusunawa tersebut hanya diperuntukkan bagi warga yang belum mempunyai rumah sehat. "Maksimal bisa menempati lima tahun saja, jadi setelah itu warga diminta meninggalkan rusunawa," urainya kepada JawaPos.com, Jumat (22/3). Dengan kebijakan ini warga bisa menyiapkan hunian baru selama lima tahun menempati rusunawa. Masa lima tahun dinilai sudah cukup bagi warga untuk mencari tempat tinggal baru. Dengan memiliki rumah sendiri dan tidak tinggal di Rusunawa, maka warga dianggap sudah mengalami peningkatan dalam perekonomian. "Kami harapkan ada peningkatan kesejahteraan warga selama menempati rusunawa. Salah satunya dengan memiliki hunian baru setelah menempati rusunawa. Rusunawa ini hanya sebagai batu loncatan agar warga bisa menabung untuk membeli hunian sendiri," ucapnya. Berdasarkan data yang dimiliki Disperum dan KPP, saat ini ada 855 kamar rusunawa yang ditempati warga. Itu belum termasuk rusunawa Mojosongo blok C dan D yang saat ini masih dalam masa pemeliharaan. Sejumlah rusunawa yang ada di Solo tersebar di lima kecamatan. Di antaranya Semanggi, Kerkov, Mojosongo, Panularan, Putri Cempo dan Rumah deret.

Rusunawa di Solo Hanya Boleh Ditempati Maksimal 5 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/antisipasi-sewa-menunggak-dki-bakal-jual-rumah-susun_m_156068.jpeg" alt="Rusun di Jakarta" width="100%">
<figcaption>Rusun di Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hingga kini solusi untuk mengatasi tunggakan sewa rumah susun (rusun) di Jakarta belum dapat terpecahkan, selain menagih piutang itu kepada penyewa flat tersebut. Di tengah upaya itu akan dioptimalkan, kini Sekda DKI Jakarta Saefullah memunculkan wacana baru, yakni akan menjual rusun secara kredit alias KPR dengan down payment (DP) nol persen. Dikatakan mantan wali kota Jakarta Pusat itu, solusi tunggakan rusun masih terus dipikirkan. Bahasan ini pun berkali-kali disampaikan dalam rapat pimpinan. Rencana mengubah fungsi rusunawa menjadi rumah program DP nol persen bertujuan meningkatkan rasa kepemilikan penghuni. "Warga yang menunggak mungkin merasa mereka bukan pemilik rumah," ujar Saefullah seperti dikutip dari Indopos (Jawa Pos Group), Sabtu (9/9). Dia memprediksi, jika unit rusun diubah dari sewa menjadi hak milik, kemungkinan penghuni lebih bersemangat dalam menjaga dan membayar cicilan. Sebab, nantinya unit rusun jatuh ke tangan mereka sepenuhnya. Namun, tak semua penghuni rusunawa bisa mengikuti program DP nol persen. Saefullah mengatakan program ini hanya diperuntukkan bagi rumah tangga yang memiliki penghasilan Rp 7 juta per bulan. "Rusun dengan luas 36 meter persegi bisa dicicil Rp 2,6 juta per bulan selama 20 tahun. Kalau perhitungan bank, maka calon pemilik harus berpenghasilan Rp7 juta," beber dia.

Antisipasi Sewa Menunggak, DKI Bakal Jual Rumah Susun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/antisipasi-penyewa-menunggak-bank-dki-buka-kantor-kas-di-rusunawa_m_155327.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Salah satu pemicu menunggaknya penyewa rumah susun (rusun) di Jakarta karena sulitnya akses pembayaran ke Bank DKI dan ketatnya sistem autodebit. Mensiasati itu, PT Bank DKI telah membuka akan kantor kas di tujuh rusunawa. Ketujuh lokasi tersebut yakni Rusun Marunda, Rusun Penjaringan, Rusun Pesakih, Rusun Tambora, Rusun Pulogebang, Rusun Tipar Cakung, dan Rusun Rawa Bebek. Direktur Utama (Dirut) PT Bank DKI, Kresno Sediarsi mengatakan, keberadaan kantor kas ini untuk meningkatkan pelayanan bagi warga rusun. Supaya transaksi perbankan menjadi lebih cepat, mudah dan dekat, termasuk untuk membayar sewa rusun. "Bulan depan Bank DKI akan membuka kantor kas di Rusun Waduk Pluit dan Muara Baru," kata Kresno, seperti yang diberitakan RmolJakarta (Jawa Pos Group), Selasa (5/9). Sementara itu, untuk rusun yang belum ada kantor kas, sambung Kresno, Bank DKI memberikan layanan jemput bola menggunakan mobile branch. "Ada 11 unit mobile branch yang melayani di rusun-rusun secara terjadwal," ujar Kresno. Hingga saat ini, Kresno mengklaim penerapan pola pembayaran sewa rusun melalui sistem autodebit tidak menemui kendala berarti. Sebagaimana diketahui, Pemprov DKI Jakarta mengalami tunggakan sewa rusunawa sebanyak Rp 33 miliar. Tunggakan dari biaya sewa dan denda. Namun para penyewa rusun masih keberatan untuk melunasi.

Antisipasi Penyewa Menunggak, Bank DKI Buka Kantor Kas di Rusunawa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/dinas-perumahan-yang-diusir-penghuni-umum-nakal_m_154929.jpeg" alt="Aktivitas di Rumah Susun Pesakih, Jakarta Barat." width="100%">
<figcaption>Aktivitas di Rumah Susun Pesakih, Jakarta Barat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) menegaskan, penghuni rusunawa yang diusir dari unit yang ditempati adalah penyewa umum. Bukan penghuni dari program pemerintah akibat penataan kota. Kepala Bidang Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat Dinas PRKP DKI Jakarta, Melly Budi Astuti mengatakan, kebijakan pengusiran terhadap penyewa rusun diambil setelah Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) melakukan pendataan dan pemilahan penghuni rusun yang menunggak retribusi. "Kalau kategori umum, prioritas kita harus melunasi," kata Melly seperti yang dilansir Indopos (Jawa Pos Group), Senin (4/9). Dia menegaskan, penghuni umum tidak ada alasan untuk menunggak. Sebab sebelum memutuskan tinggal di rumah vertikal itu, mereka diminta untuk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Seperti melampirkan pernyataan memiliki penghasilan sesuai besaran Upah Minimum Povinsi (UMP). Penggunaan standar UMP itu dianggap Dinas PRKP warga cukup mampu untuk membayar retribusi. Serta syarat-syarat lainnya. Dia berpendapat penghuni kategori umum memiliki kemampuan untuk membayar sewa. Hanya saja, banyak di antara mereka kesulitan untuk melakukan pembayaran autodebet. Meski begitu, ada juga di antara penunggak yang tidak bisa ditolerir lantaran menunggak dan kedapatan mengalihkan sewa kepada orang lain. Sementara penghuni dari kelompok keluarga terprogram, seperti penghuni rumah di bantaran kali atau rumah mereka termasuk dalam proyek fasilitas publik, mereka masih mendapatkan toleransi. Apalagi selama ini sistem pembayaran sewa itu sudah jelas. Diperkirakan penghuni itu benar-benar tidak mampu. Di sisi lain, sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, bagi penghuni dari keluarga miskin dan diyakini benar-benar tidak bisa membayar tunggakan sewa rusun, maka akan diusuhakan untuk dibantu oleh Badan Amil Zakat Infak dan Sakadah (Baziz) DKI Jakarta.

Dinas Perumahan: Yang Diusir Penghuni Umum Nakal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/pengusiran-penunggak-rusunawa-tak-manusiawi_m_154909.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta berusaha tegas untuk menekan angka tunggakan sewa rumah susun (rusun). Sebab hingga semester I, 2017 akumulasi nilai tunggakan itu mencapai Rp 33 miliar. Oleh sebab itu, para penunggak yang dianggap nakal atau dinilai mampu tapi tidak mau membayar kewajibannya, maka mereka diusir unit rusun tersebut. Akan tetapi kebijakan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) ini dianggap tidak manusiawi oleh anggota DPRD DKI Jakarta. Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Riano P Ahmad meminta Pemprov DKI Jakarta memberikan solusi yang manusiawi. Pihaknya menentang rencana pengusiran penghuni rusun yang tak mampu membayar sewa. Sebab, pengusiran penghuni rusun sama kejamnya dengan pengusiran warga Rohingya di Myanmar. "Harusnya ada solusi manusiawi, jangan sampai ada warga rusun yang terusir. Jangan sampai penghuni rusun bernasib sama dengan warga Rohingya di Myanmar yang terusir dari tempat tinggalnya," ujar Riano, seperti yang dikutip dari Indopos (Jawa Pos Group, Senin (4/9). Menurut Riano, kesulitan warga melunasi tunggakan sewa rusun tidak dapat dilepaskan dari kegagalan Pemprov DKI Jakarta dalam melakukan pemberdayaan ekonomi dan pemberian lapangan kerja bagi penghuni rusun. Pemprov selama ini hanya terpaku pada relokasi warga saja, padahal ada masalah lain yang tak kalah berat, yakni masalah pekerjaan bagi penghuni rusun. "Harusnya pemprov dapat membina para penghuni rusun dengan memberikan kesempatan mereka membuat usaha atau mendapat kerja, yang penghasilannya dapat digunakan untuk membayar sewa rusun," kata dia. Kritikan ini, kata Riano, bukan berarti Fraksi PPP tidak mendukung Pemprov DKI dalam menata kota. Hanya saja kegiatan itu tidak disertai dengan pemberdayaan ekonomi penghuni. Pasalnya, banyak dari penghuni terutama yang merupakan warga relokasi terpaksa harus kehilangan pekerjaannya. "Mereka tidak bisa bayar karena mereka memang tidak punya uang. Karena mungkin mereka sudah kerja lagi lantaran lokasi rusun yang sangat jauh dari tempat tinggalnya semula,&rdquo; tutur Riano.

Pengusiran Penunggak Rusunawa Tak Manusiawi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/55-penghuni-dikeluarkan-dari-rusun-penunggak-lainnya-bakal-menyusul_m_154831.jpeg" alt="Suasana di Rusun di Jakarta" width="100%">
<figcaption>Suasana di Rusun di Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kesabaran Pemprov DKI Jakarta terhadap penunggak sewa rumah susun sudah memasuki ambang batas. Kini bagi penghuni yang menunggak dan dianggap mampu, tapi enggan menyelesaikan kewajibannya dikeluarkan dari rumah vertikal tersebut. Tercatat ada 55 unit rusun sudah dikosongkan dari penghuni yang menunggak. Kepala Bidang Pembinaan, Penertiban, dan Peran Serta Masyarakat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Meli Budiastuti membenarkan hal tersebut. Pengosongan tersebut terjadi di rusun Marunda dan Pinus Elok. "Kalau dikosongkan ada, warga umum ada (yang dikosongkan) di lapangan sekarang. Untuk saat ini 55 unit di beberapa lokasi di Marunda dan Pinus Elok," ujar Meli kepada JawaPos.com, Minggu (3/9). Meli menjelaskan, unit dikosongkan karena penghuni melakukan pelanggaran terberat, yaitu unitnya ditempati oleh orang lain dan orang tersebut tidak melakukan pembayaran selama berbulan-bulan. "Ibarat kata mungkin unitnya ditempati oleh keponakannya kah, tapi orangnya tidak bayar juga sewanya. Nah itu sudah jelas tidak sesuai kan. Itu pelanggaran terberat, pasti dikosongkan," jelasnya. Penunggak diberi peringatan hingga dua kali 20 hari. Setelah surat peringatan kedua tersebut, pengelola akan memberikan surat pemberitahuan untuk dilakukannya pengosongan secara sukarela. "Setelah surat peringatan kedua diberi surat pemberitahuan untuk mengosongkan secara sukarela. Kalau tidak juga dilakukan, maka dieksekusi secara paksa," tegas Meli. "Toleransinya sudah cukup panjang ya, kalau dilihat dari surat peringatan pertama hingga kedua itu sekitar 20 hari lah prosesnya," lanjut dia. Menurutnya, kali ini sudah tidak ada ampun bagi penunggak yang menyepelekan pelunasan unitnya. "Jadi kita melihat kalau tunggakannya banyak, sudah, gak ada ampun, dilkeluarkan-dikeluarkan saja," tukasnya.

55 Penghuni Dikeluarkan Dari Rusun, Penunggak Lainnya Bakal Menyusul

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/dprd-dki-wacanakan-gratiskan-biaya-sewa-rusunawa_m_149363.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPRD DKI Jakarta berpikir untuk menggratiskan biaya sewa dari rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang saat ini mengalami tunggakan mencapai Rp 32 miliar. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi D DPRD DKI, Bestari Barus. "Nasdem berpikir seandainya memang Jakarta atau Pemda mampu, ya kita gratiskan saja daripada itu jadi tunggakan untuk masyarakat Jakarta, kan gak ada masalah juga," ujarnya kepada JawaPos.com, Senin (7/8). Fraksi Partai Nasdem itu mengatakan, dana tersebut tidak akan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sangat kecil dibanding Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta yang sebesar Rp 71 triliun. "Kalau hanya 32 miliar (rupiah) kelihatannya sangat kecil dibanding 71 triliun (rupiah), apalagi itu untuk kebutuhan masyarakat," kata Bestari. Namun, pembebasan biaya itu dilakukan dengan syarat-syarat tertentu agar tercipta keadilan. Masyarakat yang masih mampu mendapat penghasilan harus tetap menyicil biaya sewa. "Tentunya ada syarat-syarat tertentu. Kita lihat kalau memang berkemampuan ya harus membayar, kalu tidak mampu boleh dilakukan dengan cara menyicil," jelas Bestari. Penanganan biaya sewa rusunawa, dikatakan Bestari, sampai saat ini masih ditangani Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta. Sementara itu, Komisi D DPRD masih membahasnya dalam rapat perubahan anggaran DPRD DKI Jakarta. "Ini yang masih kita bahas ya tentang perubahan anggaran. Dalam rapat kerja itu turut akan kami perdalam apa sebetulnya yang menjadi permasalahan," terangnya.

DPRD DKI Wacanakan Gratiskan Biaya Sewa Rusunawa

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sewa rusunawa

Berita Terkini