<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/15/shinta-kamdani-3-2237345846.jpg" alt="Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani. (istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Menandai ulang tahun ke-80 kemerdekaannya, Indonesia masih menghadapi tantangan kesenjangan keterampilan yang terus-menerus dalam hal tenaga kerja. Menurut BPS (2022), lebih dari separuh tenaga kerja Indonesia dipekerjakan dalam posisi yang tidak relevan dengan latar belakang pendidikan atau keahlian mereka. Ketidaksesuaian ini berkontribusi pada angka pengangguran 7,28 juta, dengan pemuda (usia 15-24) menyumbang 3,55 juta. Khususnya, 871.860 di antaranya memegang gelar sarjana (BPS, Februari 2025), namun berjuang untuk menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi mereka. Sementara itu, pemberi kerja menghadapi persaingan yang semakin ketat untuk mendapatkan bakat dengan kemampuan yang tepat. "Investasi di Indonesia bergeser ke sektor yang lebih padat modal, dan keterampilan yang kita butuhkan berubah sesuai dengan hal tersebut. Kita harus menyesuaikan pelatihan untuk mengimbangi industri dan teknologi," kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani, dalam keterangan tertulis, Jumat (15/8). Kebutuhan tenaga kerja terampil merupakan tantangan nyata yang memengaruhi rencana pemerintah untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Pemerintah terus mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen, sebagian didorong oleh sektor-sektor strategis seperti pariwisata.&nbsp; Menyumbang 4,01 persen terhadap PDB pada kuartal-III 2024, pariwisata telah berkembang di luar Bali dan Jakarta ke kota-kota sekunder dan tujuan berkembang, menciptakan permintaan baru untuk pekerja terampil di bidang perhotelan, transportasi, dan layanan pengunjung. Pada saat yang sama, teknologi membentuk kembali cara destinasi dipromosikan dan bagaimana pengalaman disampaikan. Kesenjangan ini dirasakan di sektor lain, dimana perusahaan melaporkan kesulitan menemukan pekerja yang menggabungkan keahlian di bidangnya dengan keterampilan eksekusi seperti komunikasi, kepemimpinan, dan pemecahan masalah. "Penyedia pendidikan Australia dapat memperkuat sisi teknis juga soft-skill," kata Direktur Katalis Paul Bartlett. "Di situlah bisnis dapat berkembang, dengan menggabungkan kemampuan di bidangnya dengan kepemimpinan, komunikasi, dan pemikiran kritis," katanya. Indonesia-Australia Skills Exchange (IASE) Peningkatan keterampilan tenaga kerja Indonesia menjadi agenda penting yang diuraikan dalam Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA). Kolaborasi ini membuka peluang bagi perusahaan Indonesia di berbagai sektor, termasuk pariwisata, kesehatan, TI, bisnis, pertambangan dan pertanian, untuk mendapatkan pelatihan keterampilan berkualitas dari penyedia pendidikan Australia.&nbsp; Indonesia-Australia Skills Exchange (IASE) hadir sebagai solusi praktis yang berorientasi pada kebutuhan pemberi kerja. Melalui IASkills.org, pelaku usaha dan lembaga publik Indonesia dapat terhubung langsung dengan penyedia pelatihan Australia yang terjamin kualitasnya di berbagai sektor. "Platform IASkills.org saat ini memiliki 50 penyedia dan lebih dari 300 kursus dan terus berkembang," kata Clarice Campbell, Skills Lead Adviser Katalis.&nbsp; IASE didukung oleh Katalis, yang menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GESI) dalam setiap perancangan dan pelaksanaan program. "Kesetaraan gender dan inklusi sosial adalah bagian inti dari pekerjaan kami," tambah Clarice. "Ketika perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas mendapatkan akses pelatihan, mereka dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian, dan itu baik untuk bisnis," lanjutnya.

Kebutuhan tenaga kerja terampil merupakan tantangan nyata yang memengaruhi rencana pemerintah untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

Kesenjangan Keterampilan di Indonesia: Tantangan dan Solusi melalui Kolaborasi dengan Australia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/22/shinta-apindo-4262090065.jpg" alt="Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani. (Nurul/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani. (Nurul/Jawapos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani meminta kepada Pemerintah untuk memberikan insentif kepada pelaku usaha di sektor industri padat karya. Utamanya, industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Permintaan ini disampaikan guna merespons dampak yang ditimbulkan dari ketidakpastian global, salah satunya perihal tarif tambahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. "Saat ini industri padat karya kita kan sangat tertekan, jadi kita memang ada permohonan untuk beberapa insentif fiskal," kata Shinta saat ditemui di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Selasa (22/7). Meski begitu, Shinta belum membeberkan insentif apa saja yang perlu dikucurkan pemerintah ke industri tekstil dan produk tekstil tersebut. Terlebih hingga saat ini pihaknya masih melakukan evaluasi dan memperhitungkan dampak nyata yang akan timbul dari kebijakan tarif ekspor Indonesia ke AS sebesar 19 persen. "Ini semua kan hitung-hitungannya harus kita perhatikan bagaimana itu berdampak kepada industri. Dari situ baru kita minta lebih detail lagi mengenai insentif yang dibutuhkan," jelasnya. Namun ia berharap bahwa insentif fiskal yang diberikan pemerintah nantinya bisa ikut membantu memulihkan industri padat karya yang tertekan seperti saat pandemi Covid-19. "Kita ingat waktu jaman pandemi Indonesia sukses mengeluarkan stimulus dan kebijakan yang membantu para pengusaha saat pandemi. Jadi saat ini dengan kondisi ekonomi global seperti ini, juga secara domestik ini mempengaruhi beberapa sektor seperti industri padat karya tadi terutama TPT dan lain-lain ini bisa membantu," pungkasnya. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memutuskan untuk mengenakan tarif impor kepada Indonesia sebesar 19 persen, turun dari sebelumnya ditetapkan 32 persen. Angka ini merupakan hasil akhir dari negosiasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah AS sejak beberapa pekan terakhir. Mengutip Reuters, tarif impor AS 19 persen bagi Indonesia ini tercatat lebih rendah dibandingkan dengan angka yang telah ditetapkan bagi Vietnam sebesar 20 persen. Meski demikian, rupanya pemerintah AS telah menyepakati sejumlah tawaran dengan Indonesia berupa perjanjian pembelian produk untuk memperkecil defisit perdagangan yang selama ini terjadi. Perjanjian itu terdiri dari, Indonesia setuju untuk membeli produk energi AS senilai USD 15 miliar. Kemudian, membeli produk pertanian Amerika senilai USD 4,5 miliar, dan 50 pesawat Boeing jet. &nbsp; &nbsp; &nbsp; Sumber foto: Nurul F/JawaPos.com

Shinta Kamdani minta insentif fiskal kepada pemerintah untuk industri tekstil di tengah ketidakpastian global.

Ekspor Indonesia ke AS 19 Persen, Apindo Minta Pemerintah Beri Insentif ke Industri Padat Karya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/14/IMG-20250113-WA0019-2729262706.jpg" alt="Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo ) Shinta Kamdani. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo ) Shinta Kamdani. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani meminta pemerintah untuk tidak buru-buru menerapkan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK). Dia menilai pemerintah masih perlu melakukan sosialisasi dan edukasi sebelum akhirnya benar-benar diterapkan. Shinta mengatakan, pemerintah harus memastikan kebijakan cukai MBDK bukan hanya memperhatikan unsur kesehatan, tetapi juga diharapkan dapat memperhatikan keberlanjutan industri dan tidak membebani pelaku usaha dan konsumen. "Kalau kami melihat ini perlu sosialisasi dan edukasi yang lebih jelas gitu lho untuk masyarakat yang akan mengonsumsi. Jadi saya rasa ini kita nggak bisa terlalu terburu-buru untuk menetapkan sebuah kebijakan karena perlu jelas pengetahuan yang lebih luas," kata Shinta saat ditemui di Hotel Raffles Jakarta, ditulis Selasa (14/1). Lebih lanjut dia mengatakan, sejauh ini pihaknya juga melakukan beberapa sosialisasi dan tes di lapangan mengenai cukai MBDK. Pihaknya juga secara intensif berkomunikasi dengan pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan untuk memberikan masukan regulasi kebijakan ini. &ldquo;Jadi nanti mungkin kami bisa sampaikan lebih jelas, kita terus intensif berkomunikasi dengan pemerintah untuk memberikan masukan terutama ke Kementerian Kesehatan,&rdquo; lanjut Shinta. Shinta juga mengungkapkan bahwa Apindo telah melakukan beberapa tes ke banyak produk minuman untuk mengecek kadar gula yang berpotensi terkena cukai oleh pemerintah. Sembari mengecek, pihaknya juga sambil mendengar masukan demi masukan soal cukai MBDK dari pelaku usaha. &ldquo;Saat ini kita sudah, ya tadi kita kumpulkan dengan isu-isu yang kelihatannya akan muncul, terutama kadar (gula). karena ini kan sesuatu hal yang masih baru ya, karena banyak produk Indonesia kan enggak bisa langsung mengganti kadar seperti itu kan, jadi perlu waktu. Nah ini kita sedang mendengarkan juga masukan-masukan dari mereka,&rdquo; ungkapnya. Lebih lanjut, Shinta mengatakan bahwa pelaku usaha akan terus melihat implementasi yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sambil memantau perkembangan, pihaknya pun berharap kebijakan itu tidak akan membuat rugi pelaku industri. &ldquo;Di sini kita mau melihat yang penting implementasinya bakal seperti apa, jangan kemudian malah menjadi sesuatu yang merugikan untuk industri. Jadi ini kita mesti perhatikan dulu,&rdquo; pungkasnya. Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan akan mulai memungut cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) pada semester II tahun 2025 mendatang. Kebijakan ini dilakukan pemerintah untuk pengendalian konsumsi gula tambahan di masyarakat. Namun sebelum diterapkan, pemerintah membutuhkan penyusunan Peraturan Pemerintah (PP), diikuti dengan peraturan pelaksanaan lainnya seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan aturan teknis dari Direktorat Jenderal. &nbsp;

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani meminta pemerintah untuk tidak buru-buru menerapkan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

Apindo Minta Pemerintah Tak Buru-buru Terapkan Cukai Minuman Berpemanis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/19/1000168673-2357906172.jpg" alt="Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani dalam konferensi pers, Kamis (19/12). (Nurul F/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani dalam konferensi pers, Kamis (19/12). (Nurul F/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) merespons kenaikan batas usia pensiun menjadi 59 tahun, mengungkapkan implementasi aturan tersebut sebenarnya bukan kebijakan baru. Pemerintah resmi menaikkan usia pensiun pekerja di Indonesia yang terdaftar program Jaminan Pensiun (JP) yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan menjadi 59 tahun pada 2025. Hal itu sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, khususnya Pasal 15 Ayat (3) yang mengatur usia pensiun pekerja Indonesia bertambah satu tahun setiap tiga tahun sekali. &ldquo;Penyesuaian sudah pernah dilakukan pada tahun 2019 dan 2022, dan akan terus dilakukan setiap tiga tahun sekali hingga usia pensiun mencapai 65 tahun,&rdquo; ujar Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani dikutip Sabtu (11/1). Meskipun demikian, Shinta mengatakan bahwa pada praktiknya pengaturan usia pensiun bergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan untuk mengatur batas usia pensiun sesuai Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disepakati secara bersama. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 151A UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja serta Pasal 167 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lebih lanjut, Apindo mengingatkan dampak utama penyesuaian usia pensiun ini, justru ada pada masa tunggu yang lebih lama dalam pencairan manfaat jaminan pensiun. Hal itu terutama bagi perusahaan yang menerapkan usia pensiun di bawah 59 tahun, sehingga pekerja perlu menunggu pencairan manfaat masa pensiun hingga masuk batas usia pensiun tersebut. Apindo juga menyoroti pentingnya masa persiapan menuju pensiun bagi karyawan, terutama terkait literasi keuangan dan perencanaan masa depan. "Dengan masa tunggu yang lebih panjang untuk pencairan manfaat pensiun, pemerintah bersama dengan perusahaan dan karyawan perlu bekerja sama untuk memastikan pekerja kita memiliki kesiapan finansial yang memadai," ujar&nbsp;Shinta&nbsp;pula. Ia menilai kebijakan ini tidak serta-merta menghambat perekrutan tenaga kerja baru, tetapi memerlukan penyesuaian yang cermat berdasarkan kondisi masing-masing perusahaan dan strategi bisnis mereka. Meskipun kenaikan batas usia pensiun ini menuntut penyesuaian, Apindo menekankan bahwa kebijakan ini membuka peluang bagi dunia usaha untuk tetap memanfaatkan aset strategis berupa tenaga kerja berpengalaman. Selain itu, perusahaan yang sedang melakukan ekspansi bisnis tetap dapat merekrut tenaga kerja baru sesuai dengan kebutuhan operasional. "Bagi perusahaan kenaikan batas usia pensiun ini memiliki dampak multifaset terhadap dunia usaha. Di satu sisi, hal ini memberikan ruang bagi karyawan senior untuk tetap berkontribusi dengan pengalaman dan keahliannya. Namun, di sisi lain, perusahaan perlu menyesuaikan strategi pengelolaan sumber daya manusia, termasuk perencanaan suksesi dan regenerasi tenaga kerja,&rdquo; kata&nbsp;Shinta. Oleh karena itu, katanya pula, dampak terhadap perekrutan tenaga kerja baru akan sangat bergantung pada kebutuhan dan strategi masing-masing perusahaan. Adapun Apindo menilai perlunya menyikapi kebijakan ini secara bijaksana dan kolaboratif, sehingga dampaknya dapat dioptimalkan untuk kepentingan bersama, baik bagi karyawan, perusahaan, maupun keberlanjutan dunia usaha secara keseluruhan.

Meskipun demikian, Shinta mengatakan bahwa pada praktiknya pengaturan usia pensiun bergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan.

Soal Kenaikan Usia Pensiun jadi 59 Tahun, Begini Respons dari Apindo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/31/shinta-kamdani-2-2550752373.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima audiensi Apindo, Rabu (30/10), guna membahas UMP 2025. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima audiensi Apindo, Rabu (30/10), guna membahas UMP 2025. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima audiensi Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani guna membahas upah minimum provinsi (UMP) 2025, Rabu (30/10). &ldquo;Apindo adalah bagian dari tripartit bersama serikat pekerja dan pemerintah, terutama dalam siklus terkait dengan upah,&rdquo; kata Airlangga saat konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian. Dalam pertemuan itu, para pengusaha yang tergabung dalam Apindo berharap sistem upah dapat mencerminkan perkembangan ekonomi, berbasis regulasi, serta mempertimbangkan produktivitas. Kemudian, juga mencakup komitmen untuk tidak hanya fokus pada UMP, tetapi juga mempertimbangkan struktur upah dan skala upah (SUSU). Sementara itu, Shinta berharap kenaikan UMP 2025 akan mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. Menurutnya, UMP lebih bersifat sebagai jaring pengaman. Namun, yang sebenarnya berlaku adalah SUSU. Skema pengupahan berbasis SUSU menetapkan kenaikan upah melalui hasil negosiasi bipartit antara pengusaha dan pekerja. Untuk pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 tahun, kenaikan upah ditetapkan berdasarkan produktivitas pekerja dan perusahaan. &ldquo;Jadi, di atas UMP, sebaiknya diserahkan kepada pelaku usaha masing-masing, karena ini tentu saja kondisinya juga berbeda-beda,&rdquo; ujarnya. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam berharap perdebatan mengenai upah tiap tahunnya tidak hanya terjebak dengan persoalan upah minimum. Tetapi juga memperhatikan upah di atasnya yang mencerminkan produktivitas pekerja dan perusahaan. Apindo mendukung demokratisasi dalam pengupahan, karena pihak yang paling memahami kondisi perusahaan adalah bipartit internal, termasuk manajemen dan serikat pekerja. &ldquo;Upah minimum tetap ada, tapi lebih dari itu sebaiknya diakomodasi melalui struktur upah masing-masing perusahaan. Karena yang paling tau maju mundurnya perusahaan itu adalah bipartit perusahaan itu. Spirit itu yang kami sampaikan,&rdquo; tutur dia.

Shinta berharap kenaikan UMP 2025 akan mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.

Ketua Apindo Shinta Kamdani Bertemu Airlangga Hartarto Bahas UMP 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/30/67_pra_2-3085768837.jpg" alt="TETAP BEKERJA: Aktivitas produksi jaket di PT Sritex, Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin (28/10). Kendati dinyatakan pailit, proses produksi masih berjalan 24 jam. (M IHSAN/JAWA POS RADAR SOLO)" width="100%">
<figcaption>TETAP BEKERJA: Aktivitas produksi jaket di PT Sritex, Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin (28/10). Kendati dinyatakan pailit, proses produksi masih berjalan 24 jam. (M IHSAN/JAWA POS RADAR SOLO)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Upaya penyelamatan Sritex terus dibahas secara intensif oleh pemerintah. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, pihaknya tengah melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Pihaknya meminta agar kegiatan ekspor Sritex tetap bisa berjalan meski sudah dinyatakan pailit. "Kemarin sudah berbicara dengan Dirjen Bea Cukai bahwa going concern atau pabrik itu harus tetap berjalan. Oleh karena itu, ekspornya akan terus berjalan," ujar Airlangga Hartarto di kantornya kemarin (30/10). Airlangga menyebut bahwa Sritex telah mengajukan proses kasasi ke Mahkamah Agung (MA). &rsquo;&rsquo;Dan kita ikuti saja proses hukum yang sedang berjalan. Tetapi, kita tetap menjaga agar tidak ada kegiatan dari pabrik yang terhenti,&rsquo;&rsquo; terangnya. Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menambahkan, jika Sritex dipailitkan, statusnya di kawasan berikat juga dibekukan. Konsekuensinya, proses ekspor dan impor tak bisa dijalankan. Kini pemerintah mendorong agar kurator memberikan persetujuan kepada DJBC agar Sritex tetap bisa melakukan ekspor. &rsquo;&rsquo;Ini bukan kasus pertama kali. Kasus-kasus kawasan berikat lainnya juga beberapa terjadi seperti itu,&rsquo;&rsquo; jelas Susiwijono. Seperti diketahui, kawasan berikat menerima berbagai fasilitas, baik di bidang kepabeanan, cukai, maupun perpajakan. Sesuai Pasal 2 ayat (4) PMK Nomor 131/PMK.04/2018 stdd PMK Nomor 65/PMK.04/2021, kawasan berikat dapat menerima fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai berupa kemudahan berdasar manajemen risiko. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menuturkan, dalam kondisi ekonomi yang ada, beberapa hal memang akan menjadi konsekuensi. Namun, pihaknya juga berharap agar opsi pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa diminimalkan. Terlebih, Shinta menyebut Sritex adalah perusahaan besar dengan jumlah pekerja yang banyak. &rsquo;&rsquo;Makanya kenapa kita sekarang juga terus memberikan masukan dari industri padat karya. Kan kita tidak mau ada kondisi (PHK besar-besaran) itu,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Sementara itu, Menaker Yassierli menyatakan, kasus Sritex sejatinya merupakan bentuk kelalaian manajemen perusahaan dalam memitigasi risiko. &rsquo;&rsquo;Jadi lengah, seolah-olah ini masalah kecil, tapi ternyata kemudian bisa berdampak fatal,&rsquo;&rsquo; ujarnya dalam raker di Komisi IX DPR. Dia pun turut meluruskan isu bahwa kehadiran pemerintah untuk pemberian dana talangan atau bailout bagi Sritex. Menurut dia, bantuan yang diberikan adalah mengoordinasikan dan memastikan kurator yang tengah bekerja pada kasus pailit Sritex itu berjalan dengan baik dan tanpa kendala. (dee/mia/c6/bay)

Pemerintah berupaya menyelamatkan Sritex walaupun sudah dinyatakan pailit. Sritex diupayakan untuk tetap bisa ekspor.

Pemerintah Upayakan Sritex Tetap Bisa Ekspor Walau sudah Dinyatakan Pailit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/30/JKT_Raker-Menkes-Bersama-Komisi-IX_MIFTAHUL-HAYAT14-3246881309.jpeg" alt="Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, didampingi sejumlah pejabat, mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, didampingi sejumlah pejabat, mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengaku telah menemui Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin guna membahas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Aturan ini tengah menjadi sorotan dikarenakan banyaknya pasal yang dianggap merugikan para pelaku usaha. Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengungkap, usai pihaknya bertemu Budi, para pengusaha akan diberikan ruang untuk konsultasi lebih lanjut. "Jadi, dalam diskusi kami, Menkes akan membuka ruang untuk konsultasi lebih lanjut," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (2/9). Pihaknya memahami bahwa PP Kesehatan Nomor 28 Tahun 2024 dibuat karena berkaitan dengan aspek kesehatan seperti pelarangan iklan pada makanan olahan yang melebihi ketentuan batas maksimum kandungan gula, garam, dan lemak (GGL). Pemerintah sendiri menerapkan aturan tersebut demi memaksimalkan upaya pembatasan kandungan GGL di pangan olahan maupun siap saji. Bagi Shinta, pemerintah perlu meninjau ulang apakah pelarangan tersebut benar akan memberi dampak yang diinginkan atau tidak. "Kami sekarang sedang menyiapkan hasil data-data karena kami melihat pada akhirnya kita mesti tunjukan gitu loh, sebenarnya apa sih pengaruhnya itu, apakah benar bisa membantu," imbuhnya. Di sisi lain, pihaknya mengapresiasi PP Kesehatan Nomor 28 Tahun 2024 yang dinilai akan menimbulkan sejumlah hal positif bagi masyarakat jika diterapkan dengan adil. Namun, dia juga meminta pemerintah untuk memperhatikan dampaknya bagi para pelaku usaha, karena menurutnya hal ini akan mempengaruhi eksekusi di lapangan. Di antara poin PP Kesehatan Nomor 28 Tahun 2024 yang menjadi kekhawatiran industri adalah Bab II Bagian Kedua Puluh Satu Pengamanan Zat Adiktif, dari Pasal 429 sampai Pasal 463 PP 28/2024. Bagian tersebut mengatur soal pengendalian zat adiktif produk yang mengandung tembakau atau tidak mengandung tembakau, baik rokok atau bentuk lain yang bersifat adiktif. Contohnya seperti Pasal 434 Ayat (1) yang berbunyi, setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik yang menggunakan mesin layan diri, menjual tembakau dan rokok elektrik kepada setiap orang di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dan perempuan hamil; Kemudian, menjual tembakau dan rokok elektrik secara eceran satuan per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik; Lalu menjual tembakau dan rokok elektrik dengan menempatkan produk tembakau dan rokok elektronik pada area sekitar pintu masuk dan keluar atau pada tempat yang sering dilalui; Berikutnya, menjual tembakau dan rokok elektrik alam radius 200 (dua ratus) meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak; serta menjual tembakau dan rokok elektrik menggunakan jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dan media sosial. Selain itu, poin PP 28/2024 yang dijadikan sorotan pelaku industri adalah soal pelarangan adanya iklan pada makanan olahan yang melebihi ketentuan batas maksimum kandungan gula, garam, dan lemak. Aturan ini demi memaksimalkan upaya pemerintah terkait pembatasan kandungan gula, garam, dan lemak di pangan olahan maupun siap saji. Selain iklan, pemerintah juga melarang adanya promosi dan sponsor dari pangan olahan dalam suatu acara ketika memiliki kandungan gula, garam, dan lemak melebihi batas. "Menetapkan ketentuan pelarangan iklan, promosi, dan sponsor pada pangan olahan termasuk olahan siap saji," bunyi Pasal 200 huruf b pada salinan PP Kesehatan. Melalui aturan itu, setiap orang atau pelaku usaha yang memproduksi, mengimpor, hingga mengedarkan pangan olahan wajib mencantumkan label kandungan di dalamnya. Apabila melanggar, maka para pelaku usaha bakal diberi sanksi berupa peringatan tertulis, denda administrasi, hingga yang paling berat yaitu pencabutan izin produksi.

Shinta Kamdani mengungkap, usai pihaknya bertemu Budi, para pengusaha akan diberikan ruang untuk konsultasi lebih lanjut.

Apindo Temui Menkes Budi Gunadi Bahas PP Kesehatan yang Dikeluhkan para Pengusaha

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/shinta-kamdani.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>SEKTOR manufaktur sedikit mendapat angin segar di tengah tekanan pandemi. Dua bulan terakhir, tren Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur menunjukkan tren positif dan berhasil bertengger di level ekspansif.  Namun perlu dicermati bahwa hasil tersebut baru menggambarkan kondisi kinerja manufaktur jangka pendek, yang dipengaruhi oleh ekspektasi pertumbuhan konsumsi masyarakat jangka pendek pula. Artinya apakah ini kemudian menggambarkan kegiatan konsumsi riil di masyarakat? Belum tentu juga.  PMI dua bulan terakhir yang sangat positif lebih karena pelaku usaha memproyeksikan bahwa dalam jangka pendek ada lonjakan konsumsi karena momentum Ramadan dan Lebaran. Bisa saja ekspektasi pelaku usaha ini meleset. Bisa jadi lebih rendah, sebaliknya bisa jadi lebih tinggi dari perkiraan.  Dalam hal ini kita harus menunggu dan mengkroscek data lain seperti dari kinerja ritel, kinerja produk sekunder dan tersier, peningkatan inflasi, dan lain-lain. Namun, PMI dalam dua bulan terakhir tetap merupakan hal positif karena setidaknya dalam periode tersebut kinerja sektor riil jadi terpacu.  Yang kita harapkan tentu saja ke depannya terus positif meski momentum konsumsi Ramadan dan Lebaran sudah lewat. Menggerakkan sektor riil dan konsumsi bisa dilakukan dengan banyak cara.  Misalnya dengan pencairan bansos. Tetapi ini bukan driver yang sustainable karena bansos sangat terbatas sehingga efeknya terhadap pergerakan sektor riil juga terbatas.  Menurut hemat kami, yang paling ideal adalah dengan memastikan arus likuiditas yang lancar ke sektor riil melalui pinjaman modal usaha dan penurunan suku bunga. Dengan demikian sektor riil terpacu untuk beroperasi, kembali berproduksi, dan mempekerjakan masyarakat sehingga daya beli masyarakat juga terangkat dan memicu konsumsi.  Namun, upaya ini tidak bisa sendirian saja karena faktor pengendalian pandemi juga penting untuk memastikan animo dan confidence konsumsi masyarakat tetap tinggi dan betul-betul sukses menggerakkan ekonomi dalam skala yang lebih besar. Karena itu, upaya untuk menggerakkan sektor riil dan konsumsi secara efektif setidaknya harus dilakukan melalui dua cara.  Pertama, pengendalian pandemi yang baik di masyarakat. Kedua, peningkatan penyaluran likuiditas kepada pelaku usaha sektor riil.  Kalau ingin tren manufaktur positif dalam jangka menengah-panjang untuk recovery, setidaknya kedua faktor tersebut harus dilakukan di samping program-program insentif PEN yang sudah diagendakan. Akan jauh lebih baik bila kinerja ekspor dan penerimaan investasi bisa dimaksimalkan karena ekspor dan investasi bisa menjadi driver tambahan yang memicu demand dan kinerja manufaktur nasional sehingga PMI bisa terus positif meski momentum konsumsi ramadhan dan lebaran sudah lewat.

Pengendalian Pandemi dan Penyaluran Likuiditas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/BPDLH.jpg" alt="Peresmian Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution (tengah), Menkeu Sri Mulyani Indrawati (kanan), dan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar (kiri), di Jakarta, Rabu (9/10). (Zaki/Humas Kemenko Perekonomian)" width="100%">
<figcaption>Peresmian Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution (tengah), Menkeu Sri Mulyani Indrawati (kanan), dan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar (kiri), di Jakarta, Rabu (9/10). (Zaki/Humas Kemenko Perekonomian)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Proses penggabungan beberapa aturan ke dalam satu aturan atau omnibus law masuk tahap akhir. Omnibus law ini tinggal menunggu persetujuan dari DPR RI.  Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, secara substansi penyusunan omnibus law telah selesai. Masalah yang menghambat perizinan pada 72 peraturan sudah teridentifikasi.  "(Omnibus law) sudah praktis selesai, tinggal rapat satu, maksimal dua kali. Gongnya nanti sampai Presiden bilang 'go'. Secara subtansi sudah selesai," ungkap Darmin kepada wartawan di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Pusat, Selasa (15/10).  Darmin mengatakan, salah satu poin omnibus law adalah perizinan di bawah kewengan Presiden. Semula kewenangan perizinan tersebut ada di tingkat menteri.  Meski telah selesai, Darmin tidak bisa memastikan kapan omnibus law akan diserahkan kepada DPR. Dipastikan juga omnibus law ini berlanjut pada pemerintahan yang baru.  "Jangan lupa omnibus law itu undang-undang, harus maju ke DPR mengegolkan itu. Belum (bisa pekan ini)," tegas Darmin.  Sementara itu, pelaku usaha mengapresiasi upaya pemerintah menerbitkan omnibus law. Aturan ini akan melengkapi One Single Submission (OSS) yang dinilai belum berjalan secara maksimal.  "Pada implementaisnya OSS ini enggak bisa karena daerah belum bisa terintegrasi. Makanya omnibus law agar perizinan itu dijadikan satu. Baru bisa OSS-nya jalan," ungkap Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani.

Pengusaha Tak Sabar Menanti Omnibus Law, Darmin: Tinggal Maju ke DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/efek-turunnya-pelemahan-rupiah-biaya-produksi-naik-profit-tergerus_m_223865.jpeg" alt="Ilustrasi: nilai tukar rupiah menurun, biaya produksi meningkat." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: nilai tukar rupiah menurun, biaya produksi meningkat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelemahan rupiah mengancam kelangsungan bisnis pelaku usaha. Pengusaha menyebut depresiasi nilai tukar akan memengaruhi daya saing produk, baik di pasar domestik maupun ekspor. Pelemahan tersebut berimbas pada kenaikan biaya produksi, yang ujung-ujungnya akan menggerus profit. "Banyak sekali sektor usaha yang mempunyai ketergantungan dengan barang produksi dan barang modal dari luar negeri. Misalnya, industri makanan dan minuman, otomotif, serta baja akan sangat berpengaruh terhadap volatilitas nilai tukar," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Shinta Kamdani kemarin. Menurut Shinta, pelemahan rupiah berpotensi meningkatkan biaya produksi karena harga barang jadi lebih mahal. Sementara itu, konsumsi domestik terbilang stagnan sehingga profit pengusaha juga dapat semakin rendah. Menurut dia, dunia usaha merekomendasikan Bank Indonesia (BI) untuk kembali mengintervensi pasar keuangan demi menjaga volatilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (USD). Ketua Umum Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menambahkan, pelemahan rupiah harus mendapatkan perhatian yang lebih intensif dari pemerintah. "Memang kalau kita melihat, nilai mata uang yang fluktuatif tidak cuma dihadapi Indonesia. Tapi, tetap perlu diwaspadai," ujar Hariyadi. Dari sisi pelaku usaha, Hariyadi berharap output ekspor dapat ditingkatkan. Saat USD menguat, kondisi tersebut berdampak baik bagi eksporter.&nbsp;

Efek Turunnya Pelemahan Rupiah: Biaya Produksi Naik, Profit Tergerus

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#shinta kamdani

Berita Terkini