<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/01/1000516375-328225546.jpg" alt="Nikita Mirzani menghadiri sidang eksepsi (nota keberatan) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (1/7). (Luthfia Miranda Putri/Antara)" width="100%">
<figcaption>Nikita Mirzani menghadiri sidang eksepsi (nota keberatan) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (1/7). (Luthfia Miranda Putri/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Petugas memborgol tangan artis Nikita Mirzani saat menghadiri sidang eksepsi (nota keberatan) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait kasus pemerasan dan pengancaman bos perawatan kulit (skincare) Reza Gladys. &rdquo;Alhamdulillah sehat,&rdquo; kata Nikita seperti dilansir dari Antara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (1/7). Nikita dan asistennya, Ismail Marzuki (IM) hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai terdakwa dalam kasus tersebut. Ibunda Lolly itu tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan menaiki mobil tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada pukul 09.30 WIB. Sementara, sang asisten tiba lebih dahulu sekitar pukul 09.40 WIB. Dia mengenakan, setelan rompi tahanan merah dan borgol di tangan. Pada Selasa (1/7), Nikita mengajukan eksepsi (nota keberatan) dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia menilai jaksa penuntut umum (JPU) tidak cermat karena unsur tindak pidana yang dituduhkan tidak terpenuhi. Adapun dakwaan yang dibacakan JPU dalam persidangan yakni Nikita Mirzani mengancam bos perawatan kulit (skincare) milik dokter Reza Gladys (RGP) membayar Rp 4 miliar untuk uang tutup mulut terkait produk yang dijual. Kemudian, dikatakan Nikita menggunakan uang tersebut untuk membayar sisa kredit pemilikan rumah (KPR). Nikita ditahan sejak Kamis (5/6) atau selama 19 hari di Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan. Berdasar informasi yang tertera dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, perkara dengan Nomor 362/Pid.Sus/2025/PN JKT.SEL telah dilimpahkan pada Selasa (17/6). Nikita didakwa pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Petugas memborgol tangan artis Nikita Mirzani saat menghadiri sidang eksepsi di PN Jakarta Selatan terkait kasus pemerasan dan pengancaman

Petugas Borgol Nikita Mirzani saat Hadiri Sidang Eksepsi di PN Jaksel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/image-14.jpg" alt="Gubernur Khofifah Indar Parawansa melantik kepala sekolah. Pemprov Jatim for JawaPos" width="100%">
<figcaption>Gubernur Khofifah Indar Parawansa melantik kepala sekolah. Pemprov Jatim for JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sidang eksepsi atau materi pembelaan atas kasus dugaan penjualan plasma konvalesen (PK) oleh pegawai Palang Merah Indonesia (PMI) dilaksanakan pada Kamis (28/10). Dalam sidang tersebut, terdakwa Yogi Pratama menampik tuduhan bahwa dia menjual plasma konvalesen.  Hal itu diungkapkan penasihat hukum Yogi, Utcok Jimmi Lamhot. Kepada Utcok, Yogi mengaku nominal Rp 3.000.000 yang diterima dari keluarga pasien adalah bentuk terima kasih dari keluarga pasien.  ”Itu ucapan terima kasih. Bukan jual beli. Biasa saja. Wajar itu,” tutur Utcok.  Menurut Utcok dakwaan tersebut salah alamat. Menurut dia, Yogi harusnya dibebaskan. ”Mohon pertimbangan yang mulia supaya klien bebas dari dakwaan,” ucap Utcok.  Sebelumnya, pegawai Unit Donor Darah (UDD) Palang Merah Indonesia (PMI) Surabaya dilaporkan menjual kantong darah PK. Penjualan itu tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pendonor. Keuntungan dari berjualan darah itu dipergunakan untuk kepentingan pribadi.  Jaksa penuntut umum Rakhmad Hari Basuki dalam dakwaannya menyatakan, Yogi bertugas di PMI Surabaya sebagai pengecek kesehatan calon pendonor. Setelah dipastikan sehat dan darahnya mengandung plasma konvalesen, calon pendonor baru bisa mendonorkan darahnya.  ”Terdakwa Yogi melihat peluang untuk mendapatkan keuntungan dari tingginya kebutuhan masyarakat terhadap plasma konvalesen tersebut,” ujar jaksa Hari.  Yogi lantas mengajak kerja sama tenaga kesehatan, Bernadya Anisah Krismaningtyas atau Tyas. Tyas diminta menawarkan plasma darah yang langka kepada keluarga pasien seharga Rp 2,5 juta hingga Rp 3 juta.  Setelah itu, Tyas mengunggah status di Facebook berisi informasi siapa saja yang butuh plasma konvalesen bisa menghubunginya. Setelah plasma didonorkan di PMI, Tyas meminta keluarga pasien membayar ke rekeningnya. Uang dari pembayaran pasien itu selanjutnya ditransfer ke rekening Yogi.  Plasma darah yang didonorkan pendonor kemudian dikirim ke rumah sakit untuk ditransfusikan ke pasien. Tyas mendapat upah Rp 200 ribu hingga Rp 350 ribu dari Yogi.

Oknum PMI Sebut Bukan Jual Plasma Konvalesen, Cuma Ucapan Terima Kasih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/sidang-eksepsi-kuasa-hukum-minta-bahar-bin-smith-dibebaskan_m_.jpg" alt="Bahar bin Smith jalani sidang lanjutan di Gedung Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Bandung, Rabu (6/3)" width="100%">
<figcaption>Bahar bin Smith jalani sidang lanjutan di Gedung Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Bandung, Rabu (6/3)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sidang eksepsi Bahar bin Smith digelar di Gedung Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Bandung, Rabu (6/3). Tim kuasa hukum membacakan beberapa poin keberatan dan meminta&nbsp;kliennya dibebaskan. Dalam persidangan beberapa poin yang menjadi nota keberatan diantaranya locus delicti di Kabupaten Bogor, namun penyelenggara dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Bandung. Kemudian adanya keberatan dakwaan yang kabur dan tidak menjelaskan soal tindakan apa saja yang dilakukan oleh para terdakwa. Surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang telat diserahkan kepada tim kuasa hukum dan terdakwa. Juga berkaitan soal pasal tentang Undang-undang perlindungan anak tidak jelas. "Tempat tinggal terdakwa dan saksi yang dipanggil, locus delicti di Kabupaten Bogor, maka setidaknya wilayah yang berhak mengadili adalah Pengadilan Negeri Cibinong, Kabupaten Bogor," tim kuasa hukum dalam saat membacakan nota keberatan di Gedung Dispusip Kota Bandung, Rabu (6/3). Selain itu, tim kuasa hukum menyampaikan beberapa poin dan meminta kepada majelis hakim untuk mengabulkan semua nota keberatan tersebut. "Majelis untuk menerima nota keberatan yakni PN Bandung tidak berwenang untuk menyidangkan, menyatakan seluruh surat dakwan batal demi hukum, membebaskan terdakwa dari semua dakwaan, melepaskan terdakwa dari tahanan, dan itu membebankan biaya perkara kepada negara," jelasnya dalam persidangan. Persidangan selesai, massa terus melakukan orasi di depan gedung Dispusip Bandung. Bahkan suara orator dan massa terdengar hingga ke dalam ruang sidang. Usai sidang massa pun membubarkan diri dengan tertib.

Sidang Eksepsi, Kuasa Hukum Minta Bahar Bin Smith Dibebaskan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/sidang-eksepsi-bahar-bin-smith-dikawal-lebih-banyak-massa_m_.jpg" alt="Bahar bin Smith jalani sidang lanjutan pada Rabu (6/3)" width="100%">
<figcaption>Bahar bin Smith jalani sidang lanjutan pada Rabu (6/3)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sidang lanjutan kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan Bahar bin Smith tidak lagi digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Rencananya sidang akan digelar di Gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Dispusipda) Bandung, Rabu (6/3). Kuasa hukum Bahar bin Smith, Aziz Januar berharap massa yang akan datang ke gedung Dispusipda Bandung akan lebih banyak saat di Pengadilan Negeri Bandung lalu. "Iya saya berharapnya begitu (sidang eksepsi akan dikawal oleh massa lebih besar lagi)," kata Aziz saat dikonfirmasi, Senin (4/3). Perlu diketahui, bahwa pada aksi pertama terpantau massa melakukan pengawalan persidangan perdana Bahar bin Smith. Dengan bersolawat dan berorasi di depan pengadilan hingga sidang berakhir. Bahkan, seorang orator mengklaim ada seribu peserta aksi dan nanti pada persidangan berikutnya akan lebih banyak lagi. Selain itu, Aziz pun menjelaskan bahwa ada empat poin yang akan menjadi bahan eksepsi pada Rabu (6/3). Diantaranya lokasi persidangan digelar di Bandung padahal yurisdiksi di Cibinong. Kemudian pihaknya mempertanyakan soal majelis hakim dari PN Bandung bukan dari Cibinong. Ketiga soal dakwaan yang dianggap kabur, soal pasal yang dikenakan yakni perlindungan anak dan KUHAP, atau keduanya. "Satu lagi terkait dengan surat dakwaan dikasih satu malam sebelum sidang. Harusnya menurut KUHAP pasal 144 itu satu hari sebelum persidangan di kasih ke terdakwa atau keluarga. Dikasihnya Rabu malam, jadi enggak sesuai aturan itu kan," ungkapnya. Sementara, kondisi Bahar bin Smith saat ini dalam keadaan sehat. Walaupun sebelumnya pihak kuasa hukum meminta untuk dipindah rutan dari Polda Jawa Barat karena faktor ketidaknyamanan. "Alhamdulillah sehat enggak ada masalah. Ya situ saja, dia enggak betah di Polda minta dipindah. Karena enggak nyaman, dibuat susah untuk kunjungan dipersulit, lalu kondisi lainnya," tandasnya.

Sidang Eksepsi Bahar Bin Smith Dikawal Lebih Banyak Massa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/praktisi-hukum-pesimis-eksepsi-bos-pt-mpl-bakal-diterima_m_.jpg" alt="Suasana sidang eksepsi kasus dugaan pengambilan lahan Pemkab Tangerang" width="100%">
<figcaption>Suasana sidang eksepsi kasus dugaan pengambilan lahan Pemkab Tangerang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sidang kasus dugaan pengambilan aset Pemerintah Kabupaten Tangerang kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang. Sidang dengan agenda pembacaan eksepsi atau nota keberatan terdakwa Direktur PT MPL (Mitra Propindo Lestari) Tjen Jung Sen. Terkait eksepsi itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Taufik meminta waktu untuk memberikan hak tanggapannya dalam sepekan mendatang. Hakim Ketua Gunawan menyatakan bahwa persidangan akan dilanjutkan Senin (14/1) mendatang. Kuasa hukum terdakwa, Upa Labuhari membantah jika kliennya telah melakukan pencaplokan aset Pemerintah Kabupaten Tangerang terkait pemanfaatan jalan menuju kawasan Parsial 19 di Kampung Sungai Turi, Desa Laksana, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. "Ini bukan kasus pidana, tapi suatu usaha demi menyejahterakan masyarakat di sekitar, membangun jalan penghubung yang awalnya tidak dilalui karena becek dan berdebu," ujar Upa dilansir Jpnn (Jawa Pos Group). Sebelumnya, dalam persidangan perdana, JPU M Taufik dalam nomor perkara 2506 Pidsus/2018 mendakwa Tjen Jung Sen telah melakukan pencaplokan aset Pemerintah Kabupaten Tangerang terkait pemanfaatan jalan yang tidak berizin di Kampung Sungai Turi, Desa Laksana, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. Sebab, lahan yang dikelola Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kabupaten Tangerang tersebut merupakan daerah resapan air dan kawasan hijau milik Pemerintah Kabupaten Tangerang. "Yang dilakukan terdakwa mengakibatkan perubahan fungsi ruang. Pemkab mengetahui kejadian pembangunan yang dilakukan terdakwa tanpa proses perizinan," ujar Taufik dalam persidangan. Sebelum akhirnya naik ke meja hijau, proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran tata ruang itu telah dikerjakan pada Februari 2018. Dari hasil penyelidikan, ditemukan alat bukti berupa dokumen sah tanah milik negara yang dijadikan akses oleh pengelola swasta di kawasan industri tersebut. Terdakwa pun dipersangkakan melanggar Pasal 69 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang tata ruang dengan ancaman hukuman penjara 3 tahun dan denda Rp500 juta. Sementara itu, praktisi hukum M Zakir Rasyidin menilai bahwa terdakwa memang memiliki hak untuk menyampaikan keberatan sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHAP. "Karena dengan eksepsi itulah mereka akan menilai apakah dakwaan jaksa sudah memenuhi kualifikasi dakwaan yang baik menurut KUHAP ataukah tidak," ucapnya lewat sambungan telpon, hari ini. Meskipun begitu, dalam kasus dugaan pencaplokan aset Pemerintah Kabupaten Tangerang Zakir pesimis jika eksepsi terdakwa diterima. Karenanya, sebagai warga negara yang baik, Zakir meminta Tjen Jung Sen legowo mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. "Dari banyak pengalaman, eksepsi terhadap dakwaan jaksa jarang dikabulkan, karena JPU tentu punya standarisasi penilaian dalam membuat surat dakwaan, terutama terkait syarat surat dakwaan itu sendiri," pungkasnya.&nbsp;

Praktisi Hukum Pesimis Eksepsi Bos PT MPL Bakal Diterima

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sidang-eksepsi-edward-pengacara-minta-hakim-pertimbangkan-ini_m_215044.jpeg" alt="Ilustrasi hakim ketua." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi hakim ketua.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat kembali menggelar sidang dugaan korupsi Pengelolaan Dana Pensiun PT Pertamina Tahun Anggaran 2014-2015, dengan tersangka Edward Seky Soeryadjaya. Kali ini sudah memasuki tahap pembacaan nota keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penutup Umum. Kuasa hukum Edward Soeryadjaya, Bambang Hartono, mengatakan, sejak 23 April 2018, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusan praperadilan nomor 40/pid.pra/2018/PN Jkt.Sel sudah memutuskan bahwa Edward Soeryadjaya tidak bersalah. Oleh karena itu, dia menyatakan jika kliennya tidak layak dijadikan terdakwa dalam kasus korupsi pengelolaan dana pensiun Pertamina. "Filosofi praperadilan adalah untuk melindungi Hak Azasi Manusia, karena itu klien kami tidak layak dijadikan terdakwa,&rdquo; kata Bambang di pengadilan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Soenarso, Rabu (23/5). Karena itu, Bambang meminta, majelis hakim dapat mempertimbangan status kliennya. Karena sudah ada keputusan pra peradilan menjadikan adanya ketidakpastian hukum. "Kami meminta kepada majelis hakim yang mengadili perkara tersebut agar menyatakan surat dakwaan harus dibatalkan atau surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum tidak dapat diterima," paparnya. Dalam nota keberatannya, tim kuasa hukum juga menyoroti, bahwa putusan praperadilan tanggal 23 april 2018 telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sehingga harus dihormati dan dilaksanakan oleh institusi hukum itu sendiri. Sebagaimana diketahui, kasus yang menimpa Edward berawal ketika Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana pensiun PT Pertamina (Persero) senilai Rp1,4 triliun di PT Sugih Energy Tbk (SUGI). Penetapan status tersangka Edward tersebut berdasarkan surat perintah Penyidikan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-93/F.2/Fd.1/10/2017 tanggal 27 Oktober 2017. Kejagung menyangka Edward Sky Soeryadjaya melakukan perbuatan melawan hukum itu secara bersama-sama sehingga merugikan keuangan negara sejumlah Rp 599 milyar. Dalam kasus ini, Kejagung menyangka Edward melanggar Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3, Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Edward Sky Soeryadjaya kemudian mengajukan praperadilan di PN Jakarta Selatan. Hakim tunggal praperadilan menyatakan status tersangka Edward tidak sah. Sementara Kejagung menyampaikan, bahwa kasus Edward Sky Soeryadjaya bukan lagi wewenang praperadilan karena perkaranya sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta sebelum putusan praperadilan. Kejagung pun menyatakan tidak perlu lagi menetapkan Edward Sky Soeryadjaya sebagai tersangka karena majelis hakim melanjutkan sidang. Dengan demikian, hakim menilai bahwa status yang bersangkutan tidak berubah.

Sidang Eksepsi Edward, Pengacara Minta Hakim Pertimbangkan Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/penasihat-hukum-novanto-akan-bongkar-kejanggalan-dakwaan-kliennya_m_176240.jpeg" alt="Terdakwa kasus e-KTP Setya Novanto" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus e-KTP Setya Novanto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pada sidang lanjutan perkara e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto yang berlangsung hari ini, Rabu (20/12), penasihat hukum mantan Ketua Umum Partai Golkar itu akan membongkar sejumlah kejanggalan dalam dakwaan kliennya. Firman Wijaya selaku penasihat hukum Setya Novanto mengatakan, pihaknya akan membacakan nota keberatan atau <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/12/19/176048/bersidang-besok-eksepsi-novanto-belum-rampung" target="_blank">eksepsi</a>. Bentuk keberatan itu berkaitan dengan kebenaran formal dan substansi dakwaan itu sendiri. Terkait hal dakwaan nama-nama yang hilang menimbulkan spekulasi penting untuk disampaikan. "Highlight kita pada nama-nama yang hilang di dakwaan karena menentukan peran mereka," jelas Kuasa Hukum Novanto (20/12) di Pengadilan Tipikor. Firman berharap semua proses ada putusan selanjutnya, sama dengan proses praperadilan. Menurutnya, <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/12/13/174585/kawal-sidang-novanto-luhut-pimpin-pasukan-berbaju-kuning" target="_blank">praperadilan</a> maupun pokok perkara itu bagian yang tidak terpisahkan. Sebab hal itu menyangkut kerugian negara. Jadi, dengan siapa saja Novanto bekerja sama itu harus disertakan juga. Pembacaan eksepsi ini akan dipimpin langsung oleh Maqdir Ismail. Di samping itu, Firman menilai jika perkara substansi jalan, perkara praperadilan seharusnya jalan juga. "Ini kurang elok ya dalam sebuah edukasi hukum yang fair bagi Novanto", ujar Firman. Karena bagi Firman, Novanto berhak dapat hak sebagai warga negara dan itu harus diperjuangkan demi keadilan. Mengenai kondisi Novanto, Firman mengakui bahwa kliennya kurang sehat namun upaya tetap akan hadir. "Kondisi beliau tidak selalu sehat ya, tapi kita upayakan untuk hadir," kata Firman.

Penasihat Hukum Novanto akan Bongkar Kejanggalan Dakwaan Kliennya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/bersidang-besok-eksepsi-novanto-belum-rampung_m_176048.jpeg" alt="Setya Novanto saat diperiksa di KPK beberapa waktu lalu" width="100%">
<figcaption>Setya Novanto saat diperiksa di KPK beberapa waktu lalu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP Setya Novanto bakal menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Rabu besok (20/12). Agendanya, Ketua DPR nonaktif itu bakal membacakan nota pembelaan atau eksepsi. Namun hingga kini, eksepsi tersebut belum rampung disusun. "Belum (selesai)," ujar Kuasa Hukum Setya Novanto, Maqdir Ismail saat dihubungi wartawan, Selasa (19/12). Dia mengatakan, pihaknya akan mengupayakan nota pembelaan itu rampung malam ini. "Diusahakan supaya malam ini selesai," sebut Maqdir. Dalam eksepsi itu, kata Maqdir, pihak bakal mempertanyakan perbedaan nama-nama yang ada di dalam surat dakwaan mantan Ketua Umum Partai Golkar itu dengan surat dakwaan terdakwa sebelumnya. Terdakwa sebelumnya yakni, Irman dan Sugiharto, serta pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong. Irman dan Sugiharto merupakan pejabat di Kemendagri. "Itu soal perbedaan, nama-nama orang yang didakwa bersama sama, ada perbedaan nama-nama orang yang disebut menerima, yang diuntungkan dalam proyek itu," tukas Maqdir. Diketahui, pada sebelumnya Novanto didakwa melakukan intervensi terhadap penganggaran proyek pengadaan KTP berbasis elektronik (e-KTP) yang berlangsung di DPR pada 2009-2013. Novanto juga didakwa memperkaya diri sendiri, orang lain, dan suatu korporasi. Dia disebut pula menerima uang dengan total USD 7,3 juta dari proyek tersebut.

Bersidang Besok, Eksepsi Novanto Belum Rampung

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sidang eksepsi

Berita Terkini