<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/29/WhatsApp-Image-2025-08-29-at-160034-1-2892873536.jpeg" alt="Begini tampang pelaku yang menabrakkan mobil taktis Brimob ke pengemudi ojek online (Ojol) Bernama Affan Kurniawan. (Instagram @divisipropampolri)" width="100%">
<figcaption>Begini tampang pelaku yang menabrakkan mobil taktis Brimob ke pengemudi ojek online (Ojol) Bernama Affan Kurniawan. (Instagram @divisipropampolri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Divisi Propam Polri telah memeriksa 7 personel Korps Brimob Pol yang menabrak dan melindas driver ojek online (ojol) bernama Affan Kurniawan pada Kamis pekan lalu (28/8). Hasilnya 2 melakukan pelanggaran kode etik kategori berat dan 5 orang kategori sedang.&nbsp; Karowabprof Divisi Propam Polri Brigjen Pol Agus Wijayanto menyampaikan hal itu kepada awak media di Jakarta pada Senin (1/9). Dia menyatakan bahwa pemeriksaan 7 personel Brimob tersebut berlangsung secara intensif sejak insiden tragis yang menimpa Affan terjadi.&nbsp; Rangkaian pemeriksaan terduga pelanggar kode etik dan saksi-saksi sudah dilaksanakan. Termasuk pemeriksaan keluarga korban. Selain itu, Divisi Propam telah melakukan analisa terhadap foto dan video insiden tragis tersebut dan telah melakukan analisa dokumen visum atas nama korban.&nbsp; &rdquo;Dari pendalaman pemeriksaan tersebut, kemudian analisa, kami dapat dikategorikan ada dua kategori (pelanggaran kode etik). &nbsp;Yang pertama adalah kategori pelanggaran berat dilakukan oleh: Kompol K (sebelumnya disebut Kompol C), jabatannya danyon Resimen 4 Korbrimob Polri,&rdquo; terang Agus.&nbsp; Kompol K adalah perwira Polri yang duduk tepat di sebelah kiri sopir kendaraan taktis (rantis). Kemudian orang kedua yang melakukan pelanggaran kode etik kategori berat &nbsp;adalah Bripka R. Sehari-hari dia bertugas di Brimob Polda Metro Jaya sebagai sopir rantis dengan nomor dinas kepolisian 17713-VII.&nbsp; Sementara itu, para pelanggar kode etik kategori sedang terdiri atas Aipda MR, yang bertugas sebagai personel &nbsp;Satuan Brimob Polda Metro Jaya, Briptu D personel Satuan Brimob Polda Metro Jaya, Bripda M personel Satuan Brimob Polda Metro Jaya, Bharaka J personel Satuan Brimob Polda Metro Jaya, dan Bharaka YD &nbsp;personel Satuan Brimob Polda Metro Jaya. &nbsp; &rdquo;Kelima anggota tersebut melakukan pelanggaran kode etik kategori sedang. Posisinya adalah duduk di posisi belakang sebagai penumpang,&rdquo; terang Agus.&nbsp; Rantis yang dikemudikan dan ditumpangi oleh 7 personel Korps Brimob Polri tersebut viral di media sosial. Rekaman insiden tragis yang dialami oleh Affan pun terekam jelas dari berbagai posisi. Akibat insiden itu, Affan kehilangan nyawa dan kini sudah dimakamkan oleh pihak keluarga.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

Propam Polri memeriksa 7 personel Brimob terkait insiden tragis yang menimpa driver ojol, Affan Kurniawan, dengan hasil 2 pelanggaran berat.

Update Proses Hukum 7 Brimob Yang Lindas Driver Ojol Affan Kurniawan, Polri Temukan Pelanggaran Berat Dilakukan Perwira Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/06/WhatsApp-Image-2024-09-06-at-100457_b5b76f84-2524735350.jpg" alt="Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi. (Mabes Polri)" width="100%">
<figcaption>Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi. (Mabes Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) telah memutuskan bahwa AKBP Bintoro, AKBP Gogo Galesung, dan tiga polisi lainnya mendapat hukuman berat. Tiga di antara lima mantan personel Polres Metro Jakarta Selatan (Jaksel) itu kena sanksi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH). Sementara dua lainnya demosi delapan tahun.&nbsp; Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi menyampaikan bahwa AKBP Bintoro dan kawan-kawan menolak putusan tersebut. Mereka bakal mengajukan banding. &rdquo;Atas keputusan yang telah dibacakan itu, kelima terduga pelanggar menolak dan mengajukan banding atas putusan tersebut,&rdquo; ungkap Ade Ary pada Senin (2/10) Meski terkait dengan peristiwa pidana yang diduga dilakukan oleh anak bos Prodia, Arif Nugroho, Polda Metro Jaya menegaskan bahwa sidang etik terhadap lima polisi itu dilakukan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang. Ade Ary enggan berkomentar berkenaan dengan pemerasan dan penerimaan sejumlah uang oleh para terduga pelanggar.&nbsp; &rdquo;Jadi, pelaksanaan sidang kode etik kemarin Itu adalah proses dugaan pelanggaran penyalahgunaan wewenang. Itu yang bisa kami sampaikan,&rdquo; tegas Ade Ary.&nbsp; Mantan Kapolres Metro Jaksel itu pun membeber kembali sanksi yang diberikan kepada lima terduga pelanggar. Yakni PTDH untuk AKBP Bintoro, Z, dan M. Serta demosisi delapan tahun tidak diperbolehkan bertugas di bidang reserse untuk AKBP Gogo Galesung dan ND. Sidang etik itu, lanjut Ade Ary berlangsung pada Jumat pekan lalu sejak pukul 09.30 WIB sampai pukul 23.30 WIB. Sebelumnya, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Choirul Anam menyebut, AKBP Bintoro disebut menerima uang. Dia tidak menyampaikan angka persis, namun jumlahnya berada di atas Rp 100 juta. &rdquo;Pemberian uang kepada anggota polisi sangat kecil, tidak sebesar yang beredar di publik. Angkanya bukan Rp 2 miliar atau Rp 5 miliar. Tetapi, lebih dari Rp 100 juta,&rdquo; terang Anam.&nbsp; Menurut Anam, itu angka yang muncul dalam sidang etik kemarin. Namun demikian, masih perlu validasi lebih lanjut untuk memastikan benar atau tidaknya angka yang muncul itu. Sayangnya, klarifikasi tidak bisa dilakukan karena pihak pemberi uang tidak hadir dalam sidang etik. &rdquo;Kalau hadir, tentu bisa dikonfirmasi lebih lanjut,&rdquo; kata Anam.&nbsp;

Kombes Ade Ary Syam Indradi menyampaikan bahwa AKBP Bintoro dan kawan-kawan menolak putusan tersebut.

Kena Sanksi PTDH hingga Demosi 8 Tahun, AKBP Bintoro dan Kawan-Kawan Menolak dan Ajukan Banding

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Vonis-Irjen-Pol-Napoleon-Bonaparte_FEDRIK-TARIGAN-JAWA-POS_Jawa-Pos-421.jpg" alt="Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte (tengah) menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (10/3/2021). Majelis hakim memvonis terdakwa mantan Kepala Divisi Hubunga" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte (tengah) menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (10/3/2021). Majelis hakim memvonis terdakwa mantan Kepala Divisi Hubunga</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Irjen Napoleon Bonaparte sudah bebas dari penjara setelah menjalani vonis 4 tahun penjara atas perkara yang menjeratnya. Meski sudah pernah terjerat kasus hukum dan menjalani vonis, tetapi jenderal bintang dua itu belum diproses secara hukuman internal Polri alias sidang kode etik. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan berdalih sidang etik Napoleon masih berproses di internal Divisi Propam Polri. "Masih proses ya," ucapnya kepad wartawan, Jumat (25/8). Ramadhan tak merinci waktu pelaksaan sidang kode etik tersebut. Hanya menyebut sidang kode etik akan dilakukan. "Ya kan terus bekerja ya, pasti dilakukan itu ya," jelasnya. Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Dia tetap divonis 4 tahun dalam kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra. Vonis kasasi diputuskan pada 3 November 2021. Putusan itu sekaligus menguatkan putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang menghukum Napoleon 4 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan penjara. Napoleon juga menjadi tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus suap dan penghapusan red notice Djoko Tjandra. Napoleon terbukti menerima suap dari Djoko Tjandra senilai SGD 200 ribu atau sekitar Rp 2.145.743.167 dan USD 370 ribu sekitar Rp 5.148.180.000. Kasus ini sampai sekarang masih dalam proses persidangan. Napoleon Bonaparte akhirnya menghirup udara bebas. Dia keluar dari penjara usai menjalani vonis 4 tahun pidana kurungan dalam kasus suap oleh koruptor, Djoko Tjandra. Bebasnya Napoleon dikonfirmasi langsung oleh pengacaranya, Ahmad Yani. "Sudah bebas iya," ucapnya saat dikonfirmasi, Senin (7/8).

Irjen Napoleon Bonaparte sudah bebas dari penjara setelah menjalani vonis 4 tahun penjara atas perkara yang menjeratnya.

Irjen Napoleon Bonaparte Bebas dari Penjara, Polri Masih Proses Sidang Kode Etik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/22/1610004766863_copy_800x450_1-1465540496.jpg" alt="Ilustrasi kasus suap." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kasus suap.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah (Polda) Riau bakal menggelar sidang komisi kode etik Polri terkait kasus curhatan Bripka Andry Darma Irawan. Bripka Andry terkena mutasi walau sudah memberi setoran uang ratusan juta kepada atasannya, Kompol Petrus Hottiner Sima, ketika berdinas di Batalyon B Rokan Hilir. Anggota Pusat Kajian Assessment Pemasyarakatan, Poltekip, Kemenkumham Reza Indragiri Amriel menyatakan, bukti chat kasus itu mengingatkan pada bukti chat antara Teddy Minahasa dan Dody Prawiranegara. &rdquo;WA TM: tukar sabu dengan tawas, bonus buat anggota ????. Lalu DP merespons: Siap, tidak berani ????,&rdquo; papar Reza Reza Indragiri Amriel yang juga pakar psikologi forensik. Menurut dia pemaknaan chat tersebut bahwa TM memakai emoji tertawa, sedangkan para pihak di chat Andry-Petrus tidak memakai emoji. Artinya, pesan TM tidak cukup dimaknai berdasar kata yang tercantum di dalam WA-nya. &rdquo;Emoji juga harus diperhatikan, karena itu memberikan emosi dan konteks yang bertolak belakang dengan kata. Gaya bahasa menjadi penting dipahami. Alhasil, pesan TM bukan merupakan perintah, melainkan bernuansa senda gurau, sindiran, dan sejenisnya,&rdquo; papar Reza. Sedangkan pada chat Andry-Petrus, lanjut dia, pemaknaan terhadap kata sudah mencukupi karena tidak ada emoji. Apalagi emoji yang menghadirkan emosi dan konteks yang bertentangan. &rdquo;Jadi, komunikasi Andry-Petrus dapat dipahami sepenuhnya sebagai perintah dan kepatuhan,&rdquo; terang Reza. Selain itu, lanjut dia, pada chat TM-DP, DP merespons dengan penolakan. Sehingga, pasca WA DP tersebut, semakin tegas pemaknaannya bahwa tidak terjadi penukaran sabu dengan tawas. &rdquo;Sebaliknya, Andry dan Petrus berkomunikasi secara linear. Yang satu memberikan instruksi, yang lain mematuhi. Karena linear, patut diduga kuat bahwa selanjutnya terjadi perbuatan pidana sebagaimana yang diinstruksikan,&rdquo; ucap Reza. "Karena diklaim sudah terjadi penyetoran dana, menurut Reza, perlu dicek seluk-beluk penyerahan dana tersebut,&rdquo; tambah dia. Sedangkan dalam kasus TM-DP, Reza mempertanyakan, apa bukti bahwa DP telah menyerahkan uang hasil sabu-sabu (yang DP jual) kepada TM. Seharusnya petugas memeriksa CCTV, bukti transfer, dan lainnya. &rdquo;Kalau hanya mengandalkan pengakuan DP, ya siapa pun bisa membuat-buat cerita,&rdquo; jelas Reza. Begitu pula pada kasus Andry-Petrus, dia meminta, petugas melakukan pengecekan bagaimana serah terima uang itu dilakukan. Sebab hal itu harus dibuktikan. &rdquo;Pada kasus TM-DP, DP disebut-sebut menjual sabu-sabu sebagai cara untuk memperoleh modal dalam rangka menembak Mabes (suap) agar karirnya bisa terjamin. Kasus Andry-Petrus terungkap setelah bawahan dimutasi padahal sudah setor uang ke atasan,&rdquo; kata Reza. &nbsp;Dia menambahkan, ulah DP dan kasus Andry-Petrus mengindikasikan adanya sistem mutasi dan pengembangan karir (manajemen SDM) pada institusi Polri yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Merit system terkesan dikesampingkan. &rdquo;Justru faktor-faktor X, yang tak bisa dipertanggungjawabkan, yang lebih memengaruhi perjalanan karir personel. Wajarlah jika personel merasa diperlakukan tidak secara profesional,&rdquo; papar Reza. Sementara itu, menurut dia, pada dimensi individu, patut ditelaah alasan-alasan personel kepolisian sampai mengait-ngaitkan karirnya dengan pelicin. &rdquo;Ini corruption by greed. Personel tidak sabar, sehingga dia manfaatkan uang untuk mengintervensi sistem guna mempercepat karirnya. Kedua, corruption by system. Personel menyogok karena tidak tersedia jalan lain guna mengamankan karir. Jadi menurut saya, sistem lembaga, bukan personel, titik awal terjadinya korupsi,&rdquo; ujar Reza.

Reza Indragiri Amriel Personel menyebut perilaku menyogok anggota Polri karena tidak tersedia jalan lain guna mengamankan karir

Chat Setoran Uang Anggota Polri, Andry-Petrus, Ini Kata Pakar Psikologi Forensik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Brimob-Polri-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Personil kepolisian melaksankan apel kesiagaan di Pos Penjagaan, Kawasan Bundaran HI, Jakarta, Rabu (12/5/2021). Polda Metro Jaya menerjunkan sebanyak 6.992 personel dan menyiapkan 17 pos checkpoint untuk mencegah kerumunan sekaligus tindaklanjut pelarang" width="100%">
<figcaption>Personil kepolisian melaksankan apel kesiagaan di Pos Penjagaan, Kawasan Bundaran HI, Jakarta, Rabu (12/5/2021). Polda Metro Jaya menerjunkan sebanyak 6.992 personel dan menyiapkan 17 pos checkpoint untuk mencegah kerumunan sekaligus tindaklanjut pelarang</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sidang kode etik lima personel Polda Jawa Tengah (Jateng) yang diduga terlibat kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam penerimaan bintara Polri 2022 segera dihelat. Selain mereka, sejumlah anggota lain diperiksa, tapi hasilnya belum ada cukup bukti kuat.  ”Mereka atas inisiatif pribadi diduga melakukan percaloan atau aksi KKN dalam tes masuk bintara Polri tahun 2022,” jelas Kabidhumas Polda Jateng Kombespol Iqbal Alqudusy kepada Jawa Pos Radar Semarang kemarin (3/3).  Iqbal melanjutkan, lima personel tersebut terdiri atas dua kompol, satu AKP, dan dua bintara. ”Mereka adalah Kompol AR, Kompol KN, AKP CS, Bripka Z, dan Brigadir EW,” ungkap Iqbal.  Kelimanya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Divisi Propam Mabes Polri. Iqbal tak menyebut kapan dan di mana itu dijalankan. Tapi, informasi yang didapat Jawa Pos, OTT tersebut berlangsung Juni tahun lalu.  ”Penyidikan atas keterlibatan mereka dilimpahkan ke Bidpropam Polda Jateng dan saat ini proses berkas perkaranya sudah tuntas. Siap disidangkan secara kode etik,” kata Iqbal.  Pihaknya juga membantah tudingan adanya perintah dari Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi untuk menghentikan pemeriksaan terhadap lima anggota yang terlibat. Pihaknya menyebutkan, semua saksi telah diperiksa, termasuk Kabiddokkes Polda Jateng.  ”Semua sudah diperiksa, termasuk Kabagdalpers (kepala bagian pengendalian personel) dan Kabiddokkes (kepala bidang kedokteran dan kesehatan) dan hasilnya tidak cukup bukti,” katanya.  Polda Jawa Tengah akan terus menuntaskan temuan kejadian itu. Pihaknya juga menegaskan, Polda Jawa Tengah tetap menerapkan prinsip bersih, transparan, akuntabel, dan humanis dalam penerimaan calon anggota Polri.  Sementara itu, Kabidpropam Polda Jawa Tengah Kombespol Mukiya tidak merespons saat dihubungi untuk dikonfirmasi terkait pemeriksaan tersebut. Adapun Indonesia Police Watch (IPW) mendorong Kapolri tegas dan membuktikan bahwa reformasi kultural di Polri memang dijalankan dengan serius.  Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menilai, peristiwa OTT tersebut menunjukkan bahwa Polri ingin membersihkan institusinya dari praktik kotor penerimaan calon personel. Namun, dia berharap ada upaya lanjutan yang menunjukkan keseriusan Polri dalam menangani perilaku melanggar hukum dan etika.

Terlibat Dugaan KKN, 5 Anggota Polda Jateng Hadapi Sidang Kode Etik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/teddy_batal.jpg" alt="Irjen Teddy Minahasa (HUMAS POLDA SUMBAR)" width="100%">
<figcaption>Irjen Teddy Minahasa (HUMAS POLDA SUMBAR)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemeriksaan Irjen Teddy Minahasa kembali ditunda kemarin (17/10). Kali ini, mantan Kapolda Sumatera Barat yang terjerat kasus narkotika tersebut mengaku sakit. Dia meminta dokter memeriksa kondisi kesehatannya.  Kabagpenum Divhumas Polri Kombespol Nurul Azizah menyatakan, pemeriksaan akan dilakukan setelah kondisi Irjen Teddy kembali sehat. Meski demikian, dia tidak tahu kapan pemeriksaan itu dijadwalkan ulang.  Soal penyakit yang diderita Teddy, Nurul juga tidak bisa menjawab dengan pasti. "Kan masih diperiksa kesehatannya sama dokter," ucapnya.  Selain itu, dia tak bisa memastikan obat yang dikonsumsi Teddy hingga urinenya positif amphetamine. "Itu materi penyidikan," ujarnya dalam konferensi pers di kantor Divhumas Polri kemarin. Mengenai pemeriksaan kode etik, hingga kemarin telah diperiksa tiga orang saksi.  Sebelumnya, hasil pemeriksaan urine Teddy memang positif mengandung amphetamine. Teddy sempat memberikan klarifikasi. Dia mengaku menjalani tindakan suntik lutut, spinal, dan engkel kaki pada Rabu (12/10) pukul 19.00. Dia dibius total selama dua jam. Lalu, Kamis (13/10) pukul 10.00, Teddy mengaku menjalani tindakan perawatan akar gigi. Saat itu dia juga dibius total selama tiga jam.  "Pada 13 Oktober sepulang dari RS Medistra, saya langsung ke Divpropam Mabes Polri untuk mengklarifikasi tuduhan bahwa saya membantu mengedarkan narkoba. Kemudian, pukul 19.00 saya diambil sampel darah dan urine. Ya pasti positif karena dalam obat bius (anestesi) terkandung unsur narkoba," tuturnya dalam keterangan tertulis yang beredar.  Tertundanya pemeriksaan Teddy kemarin merupakan kali kedua. Pemeriksaan pertama diagendakan pada Sabtu (15/10). Namun, Teddy menolak diperiksa. Alasannya, dia tak mau didampingi tim pengacara yang ditunjuk Polda Metro Jaya. Teddy memilih menggunakan jasa pengacara yang dia pilih sendiri.

Mabes Polri Periksa Tiga Saksi Terkait Kode Etik Irjen Teddy Minahasa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Ferdy-Sambo-Berbaju-Tahanan-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Tersangka Irjen Ferdy Sambo saat rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua di Jalan Duren Tiga Barat, Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta, Selasa (30/8/2022). Jakarta, Selasa (30/8/2022). Kepolisian melakukan rekonstruksi dugaan pembunuhan Brigadir Yosua di" width="100%">
<figcaption>Tersangka Irjen Ferdy Sambo saat rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua di Jalan Duren Tiga Barat, Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta, Selasa (30/8/2022). Jakarta, Selasa (30/8/2022). Kepolisian melakukan rekonstruksi dugaan pembunuhan Brigadir Yosua di</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menduga jika Irjen Pol Ferdy Sambo mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas pemecatannya hanya untuk mengulur waktu. Sehingga tim kuasa hukum bisa lebih memiliki waktu persiapan dalam menghadapi pengadilan.  "Dengan mengulur waktu, tentu pihak FS berharap bisa melakukan persiapan-persiapan strategi yang lebih matang untuk meringankan hukuman pidananya," kata Bambang kepada wartawan, Jumat (23/9).  Bambang menilai, gugatan ke PTUN berkemungkinan besar tidak akan mengubah apapun. Namun, potensi gugatan Ferdy Sambo diterima tetap ada.  "Yang menjadi kekhawatiran publik meskipun kemungkinannya sangat kecil yakni bila hakim di PTUN nantinya masuk angin, dan tiba-tiba mengabulkan gugatan FS dan membatalkan SK PTDH Kapolri," jelasnya.  Sebelumnya, Mabes Polri resmi memutuskan menolak banding yang dilakukan oleh Irjen Pol Ferdy Sambo. Dia sebelumnya dijatuji sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) usai menjadi tersangka kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.  Keputusan ini diambil Polri usai menggelar sidang komisi banding. Sebanyak 5 pimpinan sidang seluruhnya menolak permohonan banding tersebut.  "Satu, menolak permohonan banding pemohon banding. Dua, menguatkan putusan sidang komisi kode etik Polri nomor EUT/74/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 atas nama pelanggar Ferdy Sambo," kata Irwasum Polri Komjen Pol Agung Budi Maryoto saat membacakan putusan sidang, Senin (19/9).  Sidang komisi banding ini dipimpin langsung oleh Agung. Sedangkan wakilnya Irjen Pol R Sigid Tri Harjanto. Kemudian 3 anggota lainnya adalah Irjen Pol Wahyu Widada, Irjen Pol Setyo Budi Mumpuni, dan Irjen Indra Miza.  Putusan ini sekaligus menguatkan putusan Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang sudah digelar sebelumnya. Sehingga keputusan pemecatan Ferdy Sambo sebagai anggota Polri telah final dan tidak dapat digugat lagi.

Jika Menggugat Di PTUN, Ferdy Sambo Diyakini Hanya Mengulur Waktu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Irjen-Ferdy-Sambo-Sidang-Kode-Etik-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo usai sidang tertutup Komisi Kode Etik Polri (KKEP) di Gedung Transnational Crime Center (TNCC) Divisi Propam Mabes Polri, Jakarta, Kamis (25/8/2022). Polri resmi memecat Irjen Ferdy Sambo dari institusi. Keputus" width="100%">
<figcaption>Mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo usai sidang tertutup Komisi Kode Etik Polri (KKEP) di Gedung Transnational Crime Center (TNCC) Divisi Propam Mabes Polri, Jakarta, Kamis (25/8/2022). Polri resmi memecat Irjen Ferdy Sambo dari institusi. Keputus</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sidang banding pemecatan atau pemberhentian tidak hormat Ferdy Sambo di kasus Brigadir Yosua akan digelar hari ini, Senin (19/9). Kini nasib Sambo di tangan beberapa Komjen.  “Iya benar (besok),” kata Kadiv Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo, Minggu (18/9) soal sidang pemecatan Ferdy Sambo ini.  Irjen Dedi sebelumnya menyampaikan sidang banding Ferdy Sambo bakal dipimpin jenderal bintang tiga atau Komjen “Ketua komisi bintang tiga, nanti saya sampaikan (siapa ketua komisi etiknya),” kata Dedi seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group), Senin (19/9).  Dedi mengatakan sidang banding ini berbeda dengan sidang etik pertama yang telah dijalani Ferdy Sambo. Dia mengatakan sidang banding hanya bersifat rapat dan memutuskan apakah menerima atau menolak banding.  “Sudah lengkap (berkas banding Sambo), sidang banding ini jangan disamakan dengan sidang kode etik yang seperti lalu,” katanya.  “Sidang banding sifatnya hanya rapat. Kemudian hasil rapat itu nanti memutuskan kolektif kolegial apa keputusannya mengingatkan menolak atau menerima. Nanti kita tunggu,” katanya.  Ada beberapa perwira tinggi berpangkat Komjen saat ini di Mabes Polri. Mulai dari Wakapolri Komjen Gatot Eddy, Irwasum Polri Komjen Agung Budi Maryoto, Kabaintelkam Polri Komjen Ahmad Dofiri, Kabaharkam Polri Komjen Arief Sulistyanto.  Lalu Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto, Kalemdiklat Polri Komjen Rycko Amelza Dahniel, hingga Komandan Korps Brimob Komjen Anang Revandoko.

Sidang Banding Pemecatan Ferdy Sambo Digelar Hari Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/ade-yahya-polri-antara.jpg" alt="Tangkapan layar-Juru Bicara Divisi Humas Polri Kombes Pol. Ade Yahya berikan keterangan pers melalui Polri TV di Divisi Humas Polri, Jakarta, Kamis (15/9/2022). ANTARA/Laily Rahmawaty" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar-Juru Bicara Divisi Humas Polri Kombes Pol. Ade Yahya berikan keterangan pers melalui Polri TV di Divisi Humas Polri, Jakarta, Kamis (15/9/2022). ANTARA/Laily Rahmawaty</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memutuskan menunda sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terhadap mantan Kasubnit I Unit I Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan Ipda Arsyad Daiva Gunawan (ADG). Dia diketahui diduga melakukan pelanggaran kode etik dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.  Juru bicara Divisi Humas Polri Kombes Ade Yaya Suryana mengatakan, sidang kode etik untuk Arsyad sudah digelar pada Kamis (15/9). Sidang berjalan lebih dari 8 jam. Namun, dianggap belum tuntas sehingga diputuskan ditunda.  "Sidang KKEP terduga pelanggar Ipda ADG telah dilaksanakan pada Kamis, 15 September 2022 sejak pukul 13.00 WIB sampai dengan 21.20 WIB. Kurang lebih 8 jam 20 menit," kata Ade kepada wartawan, Sabtu (17/9).  Ade menjelaskan, saksi kunci terkait pelanggaran Arsyad tidak hadir saat persidangan pertama dengan alasan sakit. Sehingga diputuskan ditunda sampai dengan Senin mendatang pukul 10.00 WIB.  "Alasannya, saksi kunci atas nama AKBP ARA tidak hadir karena sakit," terangnya.  Ade mengatakan anggota KKEP telah meminta kepada penuntut untuk menghadirkan saksi lainnya, yaitu AKBP RS dan Kompol AS.  Diketahui, 5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Mereka adalah Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E, Brigadir Kepala Ricky Rizal (RR), Irjen Pol Ferdy Sambo (FS), KM, dan yang terbaru adalah Putri Candrawathi.  Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan, masing-masing tersangka memiliki peran berbeda. Untuk eksekutor penembak adalah Bharada E.  "RE melakukan penembakan korban," kata Agus di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (9/8).  Kemudian RR dan KM berperan membantu serta menyaksikan penembakan. Terakhir Ferdy Sambo yang memerintahkan penembakan. "FS menyuruh melakukan dan menskenario, skenario seolah-olah tembak menembak," jelas Agus.  Sedangkan Putri terekam CCTV berada di di lokasi dan ikut serta dalam proses pembunuhan berencana kepada Brigadir J. "(PC) mengikuti dan melakukan perencanaan pembunuhan Brigadir J," kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian.  Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 340 tentang Pembunuhan Berencana subsider Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan juncto Pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun.

Saksi Kunci Tak Hadir, Sidang Kode Etik Ipda Arsyad Ditunda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/akbp-jerry-siagian-dipecat-polri-antara.jpg" alt="AKBP Jerry Raymond Siagian mantan Wadirreskrimum Polda Metro Jaya mendengarkan putusan sidang Komisi Etik Polri terkait pelanggaran etik yang dilakukannya, sidang disiarkan oleh Polri TV melalui kanal Youtube yang dilihat dari Jakarta, Sabtu (10/9/2022)." width="100%">
<figcaption>AKBP Jerry Raymond Siagian mantan Wadirreskrimum Polda Metro Jaya mendengarkan putusan sidang Komisi Etik Polri terkait pelanggaran etik yang dilakukannya, sidang disiarkan oleh Polri TV melalui kanal Youtube yang dilihat dari Jakarta, Sabtu (10/9/2022).</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Polda Metro Jaya siap memberikan pendampingan hukum untuk mantan Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, AKBP Jerry Raymond Siagian yang dipecat sebagai anggota Polri lantaran terseret kasus Brigadir J.  "Polda Metro Jaya sebagai Polda dimana yang bersangkutan pernah berdinas walaupun sudah ada TR pemindahan menjadi Pamen Yanma Mabes Polri, tetapi Polda Metro Jaya siap memberikan bantuan hukum manakala yang bersangkutan membutuhkan dalam proses selanjutnya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan di Jakarta, Senin.  Terkait banding yang diajukan oleh Jerry, Zulpan menyebutkan, hal itu adalah hak yang bersangkutan. "Adanya putusan PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) yang dijatuhkan kepada mantan Wadirkrimum Polda Metro Jaya Saudara Jerry Siagian, dalam hal ini sikap Polda Metro Jaya adalah mengembalikan kepada yang bersangkutan karena dalam putusan tersebut juga ada hak untuk menyampaikan banding dan sebagainya," ujarnya.  Sebelumnya, sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi PTDH kepada mantan Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum (Wadirreskrimum) Polda Metro Jaya AKBP Jerry Raymond Siagian karena keterlibatannya dalam kasus Brigadir J.  Putusan itu dibacakan Ketua Sidang Komisi Etik Polri Komisaris Besar Polisi Rachmad Pamudji dan disaksikan anggota yang disiarkan oleh Polri TV, Sabtu (10/9). Dalam putusannya, KKEP menyatakan, AKBP Jerry Raymond Siagian terbukti bersalah melanggar kode etik Polri.​​​​​​​  Atas perbuatannya, sidang Komisi Etik Polri menjatuhkan sanksi pertama berupa sanksi etika. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa penempatan khusus selama 29 hari mulai11 Agustus sampai 9 September di Rutan Mako Brimob dan penempatan khusus tersebut telah dijalankan oleh AKBP Jerry Raymond. "Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri," kata Kombes Pol Rachmat Pamudji.  Putusan itu menyatakan, AKBP Jerry Raymond melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto Pasal 5 ayat (1) huruf b juncto Pasal 5 ayat (1) huruf c juncto Pasal 6 ayat (1) huruf d juncto Pasal 8 huruf c angka 1 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf d juncto Pasal 10 ayat (1) huruf f juncto Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. AKBP Jerry Siagian kemudian mengajukan banding atas putusan sidang Komisi Kode Etik Polri tersebut. (*)  ​​​​​

Dipecat Polri, Polda Metro Beri Pendampingan Hukum AKBP Jerry Siagian

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sidang kode etik

Berita Terkini