<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/04/IMG-20251104-WA0016-1233004434.jpg" alt="Pakar hukum tata negara, Satya Arinanto&nbsp;di Sidang MKD DPR RI. (TV Parlemen)" width="100%">
<figcaption>Pakar hukum tata negara, Satya Arinanto&nbsp;di Sidang MKD DPR RI. (TV Parlemen)</figcaption>
</figure> <div dir="ltr">JawaPos.com - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menggelar sidang lanjutan untuk beberapa anggota parlemen, Ahmad Sahroni, Adies Kadir, Uya Kuya, Nafa Urbach, dan Eko Patrio. Dalam sidang yang digelar Senin (3/11), ahli memaparkan penilaian terhadap tindakan para anggota dewan sebelum terjadinya unjuk rasa pada Agustus 2025.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Pakar hukum tata negara, Satya Arinanto menilai, pernyataan Ahmad Sahroni tentang kecaman pembubaran DPR RI bukan pelanggaran etik. Menurutnya, posisi konstitusional DPR tidak dapat dibubarkan oleh presiden.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">&ldquo;Pak Ahmad Sahroni mempermasalahkan orang-orang yang mengusulkan pembubaran DPR. Memang dalam UUD 1945 yang asli, itu ada dalam sistem pemerintahan negara dikatakan bahwa kedudukan DPR itu kuat, tidak bisa dibubarkan oleh presiden. Berlainan dengan yang berlaku di sistem parlementer. Nah sekarang walaupun (UUD) sudah perubahan, DPR juga tidak bisa dibubarkan presiden,&rdquo; ujar Prof Satya.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/016788896/pengerjaan-proyek-drainase-surabaya-capai-70-persen-wilayah-benowo-jadi-fokus-utama">Pengerjaan Proyek Drainase Surabaya Capai 70 Persen, Wilayah Benowo jadi Fokus Utama</a></div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Meskipun pada akhirnya terjadi peristiwa kerusuhan, Satya menilai tidak bisa dijadikan patokan untuk menentukan pelanggaran etik. Terlebih, pengendalian persepsi publik di media sosial tidak bisa dilakukan seutuhnya.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">&ldquo;Kebebasan pers dan kebebasan di media sosial harus dijaga, namun tetap disertai tanggung jawab. Namun dalam kasus ini, tidak ada pelanggaran etik yang terjadi,&rdquo; tegasnya.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Lebih lanjut, Satya menyampaikan, aksi yang bersifat destruktif seperti penjarahan tidak lagi termasuk dalam ranah kebebasan berpendapat. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran pidana.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">&ldquo;Secara filosofis, batas menyampaikan pendapat itu jika kita tidak melanggar hak orang lain, dan tidak destruktif tentunya. Cuma kalau kemudian destruktif itu yang kalau menurut saya jadi masalah, jadi melanggar pendapat itu,&rdquo; tegasnya.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Atas dasar itu, pelaku penjarahan tidak bisa dibiarkan. Harus ada upaya penegakan hukum terhadap pelaku.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">&ldquo;Ya penegak hukum harus aktif saya kira. Jelas itu,&rdquo; ujarnya.</div>

Pakar hukum tata negara, Satya Arinanto menilai, pernyataan Ahmad Sahroni tentang kecaman pembubaran DPR RI bukan pelanggaran etik.

Di Sidang MKD Pakar Bilang Penjarahan Rumah Anggota DPR Bukan Kebebasan Berekspresi, Pelaku Harus Dihukum

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/19/NETTY-19-A-1851118101.jpg" alt="Trubus Rahardiansah, pakar kebijakan publik Universitas Trisakti. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Trubus Rahardiansah, pakar kebijakan publik Universitas Trisakti. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI membahas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Ahmad Sahroni. Sidang kali dijadwalkan untuk permintaan keterangan saksi dan pendapat ahli. Ahli Sosiologi&nbsp;Trubus Rahardiansyah menilai, pernyataan Sahroni yang sempat menjadi kontroversi harus dilihat latar belakang konteksnya. Baginya, ucapan Sahroni tidak termasuk dalam ujaran kebencian. &ldquo;Apa yang disampaikan Pak Ahmad Sahroni itu merespons seting atau situasi yang melatarbelakanginya. Nah saya melihat apa yang disampaikan itu tidak menyinggung apa pun. Walaupun di situ ada kata tolol yang diviralkan, itu menurut saya lebih ke menyampaikan bahwa tidak mungkin DPR dibubarkan. Kita kan sistemnya bukan parlementer, tapi non-parlementer,&rdquo; kata Trubus dalam persidangan di DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (3/11). Trubus menilai, telah terjadi penggiringan opini di ruang publik, sehingga membuat kegaduhan. Akibatnya, terjadi disinformasi. &ldquo;Ini kan sebenarnya arahnya ke sana. Tapi kemudian dipahami (berbeda) karena itu tadi, manipulasi. Makanya di pasal 35 UU ITE itu kan dilarang orang memanipulasi dan mengubah-ubah itu. Jadi apa yang disampaikan Pak Ahmad Sahroni bukan suatu ucapan kriminal ataupun kebencian,&rdquo; tambahnya. Sementara, Saksi ahli lainnya, Gusti Aju Dewi sebagai pakar analisis perilaku menilai, banyaknya potongan di media sosial tentang pernyataan Sahroni kelamaan membentuk persepsi publik yang keliru. &ldquo;Zaman sekarang perang bukan lagi dengan senjata api, tapi senjatanya informasi yang diselewengkan, bisa dipotong. Jadi 90 persen kebenaran itu bukan kebenaran, karena ada 10 persen yang tidak dimasukkan sehingga informasi tersebut menjadi disinformasi,&rdquo; ungkap Gusti Aju. Dia&nbsp;menegaskan bahwa para penyebar DFK (Disinformasi, Fitnah, dan Kebencian) dapat dilacak dengan teknologi digital forensik, termasuk untuk mengetahui siapa yang pertama kali menggulirkan narasi manipulatif di media sosial. &ldquo;Siapa yang menggulirkan sampai sekarang belum terungkap. Sebenarnya dengan teknologi AI itu mudah dilakukan digital forensik, Yang Mulia, untuk ditelusuri siapa yang pertamakali mengeluarkan narasi-narasi DFK,&rdquo; tandasnya.

Trubus Rahardiansyah menilai, pernyataan Sahroni yang sempat menjadi kontroversi harus dilihat latar belakang konteksnya.

Di Sidang MKD, Saksi Ahli Nilai Pernyataan Sahroni Bukan Tindakan Kriminal atau Ujaran Kebencian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/12/12658_30434_idrus-marham.jpg" alt="Idrus Marham" width="100%">
<figcaption>Idrus Marham</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus Ketua DPR Setya Novanto yang sementara ini diusut Kejaksaan Agung dinilai bermuatan politis.&nbsp; Untuk itu Partai Golkar akan terus mengawal kasus tersebut hingga tuntas.&nbsp;Disampaikan Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham bahwa kasus tersebut kental dengan&nbsp;muatan politis. Itu&nbsp;dilihatnya setelah Jaksa Agung M Prasetyo mau mengusut kasus Papa Novanto namun mengabaikan surat ijin operasional Menteri ESDM Sudirman Said untuk Freeport yang jelas-jelas melanggar undang-undang.&nbsp; &lrm;&quot;Jaksa Agung janganlah mencoba mempertontonkan penanganan kasus yang tidak profesional. Boleh reaktif, tapi nyata-nyata surat yang memberi ijin operasional tidak diapa-apain,&quot; ujarnya ketika ditemui di gedung KPU, Jakarta, Minggu (6/12).&nbsp; &lrm;Idrus pun menyebut bahwasannya tindakan Prasetyo dilatar belakangi partai politik dibelakangnya. Kendati tak mau menyebutkan partai apa, namun indikasi itu terlihat jelas.&nbsp; &quot;Politisasinya yang dilakukan jaksa agung tidak berdiri sendiri&lrm;. Ini drama politik yang dipertontonkan oleh bangsa,&quot; ucap dia.&nbsp; Selaku mantan aktivis sekaligus pimpinan partai politik, Idrus menghimbau agar cara-cara politisasi dengan menggunakan instrumen penegak hukum itu dihentikan. &lrm;Cara tersebut sangatlah tidak baik untuk pendidikan politik bangsa.&nbsp; &quot;Hentikanlah cara-cara &lrm;tidak bermartabat, kita harus saling menghormati, hagan kembali ke masa lalu antara elit saling motong, menjatuhkan. Pertanyaannya, kapan kita bisa bangun bangsa ini untuk kepentingan rakyat,&quot; pinta pria kelahiran Sulawesi Selatan itu. (dna/JPG)

Pesan Golkar untuk Jaksa Agung: Jangan Main Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/12/12581_30349_PT-Freeport.jpg" alt="Pengelolaan Freeport" width="100%">
<figcaption>Pengelolaan Freeport</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Indonesian Resources Studies (IRES) Marwan Batubara malah meminta pemerintah untuk menaikan royalti dari setiap hasil produksi PT Freeport Indonesia.  Itu dikarenakan, royalti perusahaan Amerika Serikat yang bernaung di Indonesia itu dinilai masih sangat rendah. Pasalnya, Freeport Indonesia hanya memberikan royalti sekitar satu persen untuk setiap produk yang dihasilkannya. Dan sekitar 3,75 persen untuk produksi emas.  "Kami minta royalti dinaikan menjadi sekitar enam sampai tujuh persen," ujarnya di Jakarta, Sabtu (5/12). Dia menambahkan, pemerintah juga harus memiliki saham sekitar 51 persen dari Freeport Indonesia.  "Dan Freeport juga harus membayar kerusakan lingkungan yang dibuatnya sebesar USD5 milliar," ucapnya. Nantinya, Marwan melanjutkan, kenaikan royalti, divestasi saham, hingga pembayaran ganti rugi lingkungan dimasukan dalam izin perpanjangan Kontrak Karya (KK) Freeport. "Kalau nanti jadi diperpanjang oleh pemerintah," tandasnya. Kendati demikian, dia mengusulkan, sebaiknya pemerintah tidak meneruskan kontrak perpanjangan Freeport. Seperti diketahui, pemerintah belum mampu memutuskan arah perpanjangan Kontrak Karya (KK) PT Freeport Indonesia (PTFI) hingga saat ini. Apakah perpanjangan KK itu bakal berlanjut atau tidak. Bahkan kini Freeport sedang tersandung kasus beredarnya rekaman Papa Minta Saham yang melibatkan petinggi negara. Namun, sejumlah kalangan mengusulkan agar perpanjangan KK Freeport tidak diteruskan dalam bentuk kontrak. Melainkan, diteruskan berupa rezim perizinan pertambangan.  "Kami ingin Kontrak Karya tidak ada lagi, adanya rezim izin pertambangan," ujar Ketua Komisi VII Kardaya Warnika. Dia menambahkan, rezim izin yang dimiliki Freeport itu nantinya diatur setelah Tahun 2021. Sebab, Freeport Indonesia masih memiliki kontrak hingga tahun 2021. "Kami minta rezim izin setelah 2021, tapi tidak berdasarkan renegosiasi," pungkasnya. (rka/JPG)

Duh... Sidang MKD Belum Usai, Pengamat Ini Minta Royalti Freeport Dinaikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/12/12579_30347_Nico-Hardjanto.jpg" alt="Nico Hardjanto" width="100%">
<figcaption>Nico Hardjanto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR soal dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dalam perpanjangan kontrak karya PT Freeport telah dua kali digelar.&nbsp; MKD juga telah meminta keterangan dua orang dalam sidang tersebut, yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dan Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.&nbsp; Pengamat politik Nico Harjanto mengatakan, potensi pelanggaran etika berat yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto sudah tampak dengan sangat jelas. Hal tersebut dapat dilihat dari keterangan Sudirman dan Maroef dalam sidang MKD beberapa hari lalu. &quot;Karena misalnya kenapa seorang ketua DPR mengajak seorang pengusaha untuk membicarakan masalah saham terkait dengan kontrak dan bisnis,&quot; kata Nico saat ditemui usai menghadiri acara diskusi di Jakarta, Sabtu (5/12).&nbsp; Menurut Direktur Populi Center itu, Setnov -sapaan Setya Novanto- diduga kuat melanggar kode etik anggota dewan sebagaimana terdengar dalam rekaman segitiga perbincangan antara Setnov, Maroef Sjamsoeddin, dan pengusaha Reza Chalid. &quot;Padahal dalam sumpah jabatan kan sudah disebutkan tidak boleh memperkaya diri, kelompok, perusahaan atau orang lain. Saya kira tidak ada relevansinya ketua DPR membahas perpanjangan kontrak atau bisnis yang lain dengan pengusaha,&quot; ujar dia.&nbsp; Seperti diketahui, MKD memang telah memanggil Sudirman Said dan Maroef Sjamsoeddin dalam sidang terkait dugaan pencatutan nama presiden dalam perpanjangan kontrak karya PT Freeport. Setnov rencananya juga akan dihadirkan dalam sidang pada 7 Desember mendatang.&nbsp; Dalam keterangannya, Sudirman Said mengatakan rekaman percakapan yang menjadi bukti dugaan pencatutan nama presiden, tidak direncanakan sebelumnya. Dia mengaku mendapat rekaman tersebut dari PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, yang sebelumnya sudah mengikuti diskusi serupa.&nbsp; Sementara itu, Maroef Sjamsoeddin menjelaskan, permintaan bisnis itu pertama kali diutarakan Setya dan Riza dalam pembicaraan tentang smelter, perpanjangan kontrak dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air di Urumuka Papua yang akan dibangun oleh Freeport di Hotel Ritz-Carlton lantai 21 pada 13 Mei 2015.&nbsp; Maroef menanggapi permintaan itu dengan menyampaikan siapapun bisa berbisnis dengan Freeport Indonesia asal profesional dan terbuka.&nbsp; Merasa curiga, Maroef merekam percakapan dalam pertemuan ketiga pada 8 Juni lalu yang diinisiasi Setya di tempat yang sama. Usai duduk di sebelah kiri politikus Golkar dan di depannya ada Riza, Maroef mengeluarkan telepon genggamnya dan merekam pembicaraan yang berlangsung lebih dari satu jam tersebut. (put/jpg)

Kata Pria Ini, Pelanggaran Papa Novanto Terlalu Berat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/12/12576_30344_sudriman-saidd.jpg" alt="Sudirman Said" width="100%">
<figcaption>Sudirman Said</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (APMI) Ladjiman Damanik menilai langkah Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan Ketua DPR Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terlalu terburu-buru.&nbsp; &quot;SS (Sudirman Said) terburu-buru,&quot; ujarnya di Jakarta, Sabtu (5/12). Sebelumnya, Sudirman melaporkan Setnov (sapaan Setya Novanto) ketua DPR atas dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dalam urusan perpanjangan kontrak Freeport&nbsp;ke MKD. Ladjiman menganggap Sudirman tidak mengetahui apapun mengenai bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.&nbsp; &quot;Dia baru anak kemaren sore. Baru jadi menteri ESDM dan baru belajar smelter kemarin. Ngomongin smelter kan nggak negerti dia,&quot; cetusnya. Dia juga menilai, Sudirman telah cari muka depan Presiden maupun masyarakat. &quot;Ya, sangat betul (cari muka),&quot; tandasnya Kendati demikian, dia mengaku, langkah Sudirman yang gegabah melaporkan Setnov ke MKD memang bukan kesalahan menteri ESDM sepenuhnya. Menurut dia, tim yang ada di kementerian energi itu juga punya andil di dalamnya. &quot;Timnya sangat lemah sekali, tidak kuat,&quot; katanya. Ladjiman mengungkapkan, jika tim Sudirman solid maka bisa dihadapi semua. Maka, tidak akan ada kegaduhan &nbsp; yang terjadi. &quot;Masalah perpanjangan kontrak hingga abitrase bisa dihadapi,&quot; pungkasnya. (rka/JPG)

Sudirman Said Disebut Hanya Cari Muka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/12/12575_30343_luhut-panjaitan.jpg" alt="Luhut Binsar Panjaitan" width="100%">
<figcaption>Luhut Binsar Panjaitan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR soal dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dalam perpanjangan kontrak karya PT Freeport masih akan belanjut.&nbsp; Sejumlah nama pun telah dipanggil untuk dimintai keterangan terkait isi rekaman perbincangan antara Ketua DPR Setya Novanto, Bos Freeport Maroef Sjamsoeddin, dan pengusaha Reza Chalid.&nbsp; MKD juga berencana memanggil Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan dalam waktu dekat ini. Pengamat politik Nico Harjanto mengatakan, MKD sudah sepatutnya memanggil semua pihak yang disebut berkali-kali dalam rekaman tersebut. Termasuk, Luhut yang namanya disebut kurang lebih sebanyak 66 kali dalam rekaman yang populer disebut Papa Minta Saham. &quot;Dalam konteks rekaman itu beliau masih sebagai kepala staf kepresidenan. Saya kira justru bagus kalau nanti ada pemanggilan terhadap Bapak Luhut Panjaitan supaya dia bisa menjelaskan,&quot; kata Nico yang ditemui usai diskusi di Jakarta, Sabtu (5/12).&nbsp; Menurut Nico, pemanggilan terhadap Luhut sama halnya ketika MKD meminta keterangan kepada Menteri ESDM Sudirman Said. Pemanggilan itu juga merupakan bagian dari transparasi politik dan pertanggung jawaban kepada publik. &quot;Maka sudah wajar dan selayaknya jika ada pemanggilan menko polhukam supaya bisa diajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan terkait rekaman tersebut,&quot; pungkasnya. (put/jpg)

Pengamat: Panggil Menteri Luhut di Sidang MKD, Wujud Transparasi Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/12/12574_30342_setnov.jpg" alt="Setya Novanto" width="100%">
<figcaption>Setya Novanto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Surat pemanggilan terhadap Ketua DPR Setya Novanto&lrm; akibat ulahnya yang diduga melangar kode etik telah dilayangkan.&nbsp; Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) pun telah menjadwalkanSenin (7/12) terlapor Setya Novanto dihadirkan dalam sidang MKD. Inipun &lrm;rupanya menjadi bagian&lrm; yang paling ditunggu sejumlah kalangan.&nbsp; Namun kehadiran Papa Setnov masih tanda tanya. Sejumlah kalangan angkat bicara mengenai kehadiran Setnov di sidang MKD nanti. Ketua DPD RI Irman Gusman meyakini, jika Setnov sapaan ketua DPR bakal menghadiri &lrm;proses persidangan pelanggaran kode etik di MKD.&nbsp; &quot;Saya rasa beliau akan mengikuti proses,&quot; ujarnya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (4/12). Alasannya, kata dia, Setnov telah memberitahunya bakal menghadiri persidangan tersebut.&nbsp; &quot;Minggu lalu saya jumpa dia di sebuah masjid. Dia bilang kalau memang diperlukan, dia akan datang. Dia akan mempertanggungjawabkannya,&quot; terangnya. Menurut Irman, memang sudah seharusnya Setnov &lrm;memberikan keterangan atau kesaksian kepada MKD atas dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo yang menyeretnya.&nbsp; &quot;Sebab forum inilah yang paling tepat untuk menjaga kehormatan lembaga dan kehormatan Pak Novanto sendiri. Dari dugaan-dugaan ini kan, perlu dibandingkan bagaimana kebenaran dari Maroef yang sudah lebih dulu berikan keterangan,&quot; jelasnya. Saat ditanya apakah Setnov berpotensi mendapatkan sanksi berat, pihaknya tidak menjawab secara jelas. &quot;Ya sebenarnya kan bisa dilihat sangat terbuka. Jadi bahasanya, sudah Gaharu, Cendana Pula, sudah tahu bertanya pula,&quot; pungkasnya. Seperti diketahui, Setnov bakal dipanggil MKD pada pekan depan, Senin (7/12). Terkait kasus yang dikenal dengan Papa minta saham. (rka/JPG)

Yakin Papa Novanto Datang di Sidang MKD

sidang mkd

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sidang mkd

Berita Terkini