<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/14/34_ptun-3457912167.jpg" alt="Anwar Usman. (YASUYOSHI CHIBA/AFP)" width="100%">
<figcaption>Anwar Usman. (YASUYOSHI CHIBA/AFP)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memberikan peringatan kepada hakim konstitusi Anwar Usman terkait tingginya tingkat ketidakhadiran dalam persidangan dan rapat permusyawaratan hakim (RPH) sepanjang tahun 2025. Peringatan tersebut disampaikan melalui surat resmi MKMK bernomor 41/MKMK/12/2025. Ketua MKMK, I Dewa Gede Palguna, menjelaskan bahwa surat peringatan itu merupakan bagian dari pemantauan pelaksanaan kode etik hakim konstitusi, khususnya terkait kehadiran dalam persidangan dan RPH. &ldquo;Surat dengan nomor 41/MKMK/12/2025 perihal surat peringatan kepada Yang Mulia Profesor Honoris Causa Unissula Dr Anwar Usman SH.H., M.H. memantau pelaksanaan kode etik dalam hal ini kehadiran hakim konstitusi dalam persidangan termasuk rapat permusyaratan hakim,&rdquo; kata Palguna saat menyampaikan laporan pelaksanaan tugas MKMK tahun 2025, Kamis (2/1). Berdasarkan tabel rekapitulasi kehadiran hakim dalam persidangan yang dibacakan Palguna, Anwar Usman tercatat sebagai hakim konstitusi dengan tingkat ketidakhadiran tertinggi. Ia tidak hadir sebanyak 81 kali dari total 589 sidang pleno sepanjang tahun 2025. Selain itu, Anwar Usman juga tercatat tidak hadir sebanyak 32 kali dari total 160 sidang panel. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan hakim konstitusi lainnya. Di urutan kedua tingkat ketidakhadiran terbanyak terdapat Arief Hidayat yang tercatat tidak hadir 28 kali dalam sidang pleno dan 4 kali dalam sidang panel. Urutan ketiga ditempati Enny Nurbaningsih dengan ketidakhadiran 9 kali dalam sidang pleno dan 2 kali dalam sidang panel. Sementara itu, dalam rekapitulasi kehadiran rapat permusyawaratan hakim (RPH), Anwar Usman tercatat tidak hadir sebanyak 32 kali dan hadir 100 kali. Dengan persentase kehadiran sebesar 71 persen, Anwar Usman menjadi hakim konstitusi dengan tingkat kehadiran terendah di antara sembilan hakim konstitusi lainnya. Lebih lanjut, Palguna menyampaikan bahwa selama periode 2 Januari hingga 31 Desember 2025, MKMK secara proaktif berupaya menjaga keluhuran martabat dan kehormatan Mahkamah Konstitusi. MKMK juga terus mengingatkan para hakim konstitusi terkait potensi penilaian publik yang dapat berujung pada dugaan pelanggaran etik. &ldquo;Bahwa berdasarkan rekapitulasi pelaksanaan sidang sepanjang 2025, terdapat 1.093 kali sidang yang menyidangkan 672 permohonan dan menghasilkan sejumlah 264 putusan,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

MKMK beri peringatan Anwar Usman karena sering tidak hadir sidang dan rapat RPH tahun 2025. Anwar catat ketidakhadiran tertinggi

MKMK Beri Peringatan Anwar Usman Karena Banyak Tidak Hadir dalam Persidangan dan RPH

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/8.jpg" alt="Pengunjung mengamati karya saat pameran Festival Kebudayaan Yogyakarta (FKY) 2022 di Teras Malioboro I, Jogjkarta, Kamis (15/9). Hendra Nurdiyansyah/Antara" width="100%">
<figcaption>Pengunjung mengamati karya saat pameran Festival Kebudayaan Yogyakarta (FKY) 2022 di Teras Malioboro I, Jogjkarta, Kamis (15/9). Hendra Nurdiyansyah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sidang pleno penentuan upah minimum kota (UMK) Jogjakarta tahun 2023 berlangsung pada Selasa (29/11).  ”Sidang pleno kabupaten/kota untuk UMK baru bisa dilakukan setelah penetapan upah minimum provinsi (UMP). Makanya, baru Selasa (29/11) bisa sidang pleno,” kata Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Jogjakarta Rihari Wulandari seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta.  Menurut dia, penetapan UMK 2023 dilakukan mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Jogyakarta sudah melakukan simulasi penghitungan nilai UMK Tahun 2023 sesuai ketentuan berdasar indikator dan koefisien yang ditetapkan, seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi.  Rihari mengatakan, penghitungan ulang besaran nilai upah minimum kota akan dilakukan dalam sidang pleno bersama pengusaha dan serikat pekerja. ”Salah satu faktor yang menentukan nilai UMK 2023 adalah pada koefisien nilai alfa yang akan digunakan saat penghitungan. Dari pusat, hanya mengatur jika nilai alfa berada di kisaran 0,1 hingga 0,3,” terang Rihari Wulandari.  Dia mengatakan, setiap daerah dipersilakan memilih dan menentukan koefisien alfa, yang nilainya dipengaruhi produktivitas dan penyerapan tenaga kerja. Peraturan mengenai penetapan upah minimum yang terbaru dinilai bisa mengakomodasi kebutuhan pengusaha dan pekerja karena nilai kenaikannya tidak akan terlalu tinggi atau terlalu rendah.  ”Dari simulasi yang dilakukan pemerintah pusat pun kenaikan UMK di seluruh daerah juga hampir sama,” papar Rihari Wulandari.  Dia menambahkan, penghitungan UMK 2023 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 kemungkinan malah bisa menimbulkan perbedaan nilai upah minimum yang cukup besar di antara kota dan kabupaten di Daerah Istimewa Jogjakarta. Penghitungan UMK 2023 mengacu pada peraturan yang baru tidak lagi mempertimbangkan nilai kebutuhan hidup layak pekerja.  ”Sampai sejauh ini, tidak ada keluhan apapun dari pengusaha. Saya kira pengusaha pun tahu bagaimana kondisi pertumbuhan ekonomi dan inflasi di Jogjakarta,” ucap Rihari.  UMK kota/kabupaten di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) ditetapkan Gubernur DIJ Sri Sultan HB X pada 7 Desember dan diberlakukan mulai Januari 2023. Setelah penetapan nilai upah minimum perusahaan tidak diperkenankan melakukan penangguhan pembayaran.  Pada Senin (28/11), Gubernur DIJ menetapkan upah minimum provinsi tahun 2023 naik 7,6 persen dibandingkan dengan nilai upah minimum provinsi tahun 2022 menjadi Rp 1,98 juta per bulan.

Sidang Pleno Penentuan UMK Jogjakarta 2023 Digelar Hari Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Ketum-Aisyiyah.jpg" alt="Ketua Umum PP Aisyiyah 2022-2027, Salmah Orbayinah (kanan) bersama pengurus lama Siti Noordjannah Djohantini (kiri), usai Sidang Pleno X Muktamar Aisyiyah di GOR Siti Walidah Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Minggu (20/11). Panitia Muktamar 48 Ai" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PP Aisyiyah 2022-2027, Salmah Orbayinah (kanan) bersama pengurus lama Siti Noordjannah Djohantini (kiri), usai Sidang Pleno X Muktamar Aisyiyah di GOR Siti Walidah Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Minggu (20/11). Panitia Muktamar 48 Ai</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Salmah Orbayinah telah ditetapkan sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Aisyiyah periode 2022-2027 dalam Sidang Pleno X Muktamar 48 Aisyiyah di GOR Siti Walidah Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Minggu (20/11).  Pada sidang pleno X tersebut juga menetapkan Tri Hastuti Nur Rochimah sebagai Sekretaris Umum PP Aisyiyah periode 2022-2027.  Ketua Panitia Pemilihan Sidang Pleno Muktamar 48 Aisyiyah Shoimah Kastolani mengatakan, pada Sidang Pleno VIII sebelumnya telah menetapkan 7 orang formatur anggota PP Aisyiyah. ”Pemilihan oleh anggota Muktamar yang berlangsung pada Sabtu (19/11), dari pukul 19.45 hingga pukul 22.15 WIB telah menghasilkan 7 orang formatur anggota PP Aisyiyah,” kata Shoimah Kastolani seperti dilansir dari Antara.  Dari 7 orang tim formatur tersebut kemudian memilih 6 orang untuk melengkapi anggota PP Aisyiyah hingga berjumlah 13 orang. Jumlah 13 nama anggota PP Aisyiyah tersebut yakni Siti Noordjannah Djohantini, Siti Aisyah, Salmah Orbayinah, Rohimi Zam Zam, Tri Hastuti Nur Rochimah, Masyitoh, Latifah Iskandar, Atiyatul Ulya, Evi Sofia Inayati, Rita Pranawati, Diyah Suminar, Siti Muslimah Widyastuti, dan Diyah Puspitarini.  ”Dari 13 anggota PP Aisyiyah setelah melakukan rapat tertutup terpilih sebagai Ketum PP Aisyiyah, Salmah Orbayinah, sedangkan Tri Hastuti Nur Rochimah sebagai Sekretaris Umum PP Aisyiyah Periode 2022-2027,” ujar Shoimah Kastolani.  Dari 13 nama anggota PP Aisyiyah lainnya yang telah terpilih, lanjut dia, sejumlah nama merepresentasikan angkatan muda. Hal tersebut juga mengingatkan pada pesan Ketum PP Aisyiyah periode 2015-2022, Siti Noordjannah, saat membuka Sidang Pleno I Muktamar 48 Aisyiyah, Minggu (6/11).  ”Ke depan harus lebih maju, kecepatannya harus tiga kali lebih cepat dari dinamika yang telah diusahakan periode ini,” ucap Siti Noordjannah Aisyiyah.

Salmah Orbayinah Terpilih Menjadi Ketum PP Aisyiyah 2022-2027

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/aisyiyah-1.jpg" alt="Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyiyah Siti Noordjannah Djohantini. Humas Panitia Penerima Muktamar ke-48 Muhammadiyah/Antara " width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyiyah Siti Noordjannah Djohantini. Humas Panitia Penerima Muktamar ke-48 Muhammadiyah/Antara </figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sidang Pleno I Muktamar ke-48 Aisyiyah di kompleks Universitas Muhammadiyah Surakarta pada Minggu (6/11) diikuti 1.978 peserta. Mereka berasal dari 208 daerah di 34 provinsi di Indonesia serta cabang istimewa Aisyiyah di delapan negara. Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta Sofyan Anif selaku ketua Panitia Penerima Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyiyah berharap sidang pleno berjalan dengan baik dan lancar. ”Kelancaran ini menjadi energi baru bagi panitia untuk menyukseskan muktamar,” kata Sofyan Anif seperti dilansir dari Antara. Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyiyah Siti Noordjannah Djohantini mengatakan, Sidang Pleno I Aisyiyah membahas materi muktamar yang meliputi laporan PP Aisyiyah Periode 2015-2022, Program Aisyiyah Periode 2022-2027, risalah perempuan berkemajuan, dan isu-isu strategis dalam konteks keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal. Dia mengatakan, muktamar merupakan momentum bagi pergerakan Aisyiyah yang sudah hadir selama lebih dari 100 tahun untuk berikhtiar sungguh-sungguh guna memberikan kontribusi bagi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, keumatan, dan kemanusiaan universal. ”Periode abad kedua Aisyiyah ini harus diisi dengan cita-cita besar dalam pandangan Islam berkemajuan dengan semangat yang tinggi dan keikhlasan yang mendalam dalam menjalankan jihad fi sabililah,” tutur Siti Noordjannah Djohantini. Sebagai gerakan perempuan muslim yang besar, dia mengatakan, Aisyiyah berusaha memberikan kontribusi dalam upaya menyelesaikan persoalan bangsa, umat, dan manusia secara inklusif, tanpa membedakan ras, golongan, dan agama. Muhammadiyah dan Aisyiyah menaruh perhatian besar pada upaya penanganan pandemi Covid-19 dan berikhtiar menjadi organisasi terdepan yang membantu penanggulangan pandemi. Muktamar ke-48 Aisyiyah 2022 diselenggarakan secara hibrida, daring dan luring. Kegiatan luring muktamar rencananya dilaksanakan 19 sampai 20 November.

Sidang Pleno I Muktamar Ke-48 Aisyiyah Diikuti 1.978 Peserta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/muktamar-sidang-pleno-I.jpg" alt="Rapat Pleno I Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan" width="100%">
<figcaption>Rapat Pleno I Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Muhammadiyah dan Aisyiyah resmi membuka Sidang Pleno I muktamar ke-48 yang diselenggarakan di Solo, Sabtu (5/11).  Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, kali ini sidang dilakukan secara hybrid atau kombinasi antara daring dengan luring. ”Insya Allah kita sudah beradaptasi dengan ini (hybrid), pembahasan dan persidangan akan berjalan lancar. Kalau pun ada kesulitan kami akan mengatasinya dengan baik,” kata Haedar Nashir seperti dilansir dari Antara.  Dia mengatakan, prosesi tersebut merupakan tonggak baru bagi persyarikatan. Meski demikian, pihaknya meminta agar Sidang Pleno I tersebut terus dikawal, bermarwah utama, memberikan uswatun hasanah, dan bermanfaat bagi semesta kehidupan.  Salah satu yang dibahas pada Sidang Pleno I tersebut yakni program Muhammadiyah 2022-2027. Haedar Nashir menjelaskan, sebagai organisasi Islam yang progresif, Muhammadiyah harus menyiapkan program-program untuk menyikapi berbagai gelombang masalah di masa depan. Upaya tersebut penting dilakukan untuk mengetahui tantangan seperti apa yang akan terjadi sehingga dapat dipersiapkan sedini mungkin.  Selain itu, yang juga dibahas yakni Risalah Islam Berkemajuan. Menurut dia, kputusan Muktamar ke-37 tahun 1968 menegaskan salah satu ciri dari masyarakat Islam yang menjadi tujuan Muhammadiyah adalah berkemajuan.  ”Keputusan Muktamar tersebut akan lebih disempurnakan lagi pada Muktamar ke-48 tahun ini, di mana Muhammadiyah telah siap menyusun materi hal-hal yang berkaitan dengan corak pemikiran Risalah Islam Berkemajuan,” papar Haedar Nashir.  Dia mengatakan, Risalah Islam Berkemajuan itu tidak hanya menjadi wacana tetapi juga menjadi wujud pemikiran yang membumi. ”Kami berharap risalah ini menjadi alam pikiran, tindakan, dan gerakan bagi warga dan pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah,” ucap Haedar Nashir.  Sementara itu, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan, isu-isu strategis tersebut diserap dari rangkaian masalah keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal.  ”Problem ini diangkat untuk secara bersama-sama dicari solusinya sehingga pelaksanaan muktamar dengan tema Memajukan Indonesia, Mencerahkan Semesta ini menemukan relevansinya,” tutur Abdul Mu’ti.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Buka Sidang Pleno I Muktamar Ke-48

Sidang Pleno

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Sidang Pleno

Berita Terkini

MKMK Beri Peringatan Anwar Usman Karena Banyak Tidak Hadir dalam Persidangan dan RPH

Sidang Pleno Penentuan UMK Jogjakarta 2023 Digelar Hari Ini

Salmah Orbayinah Terpilih Menjadi Ketum PP Aisyiyah 2022-2027

Sidang Pleno I Muktamar Ke-48 Aisyiyah Diikuti 1.978 Peserta

Ketua Umum PP Muhammadiyah Buka Sidang Pleno I Muktamar Ke-48

Download Aplikasi JawaPos.com