<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/29/Yusril-Ihza-Mahendra-Dery-Ridwansah-1-3022906471.jpeg" alt="Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran Yusril Ihza Mahendra (tengah) selaku pihak terkait bersiap mengikuti sidang perdana perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (27/3/2024)." width="100%">
<figcaption>Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran Yusril Ihza Mahendra (tengah) selaku pihak terkait bersiap mengikuti sidang perdana perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (27/3/2024).</figcaption>
</figure> <p><br /><strong>JawaPos.com</strong> - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024. Kali ini, pihak terkait yakni tim pembela Prabowo-Gibran akan menghadirkan delapan ahli dan enam saksi dalam sidang Sengketa Pilpres 2024.</p> <p>&ldquo;Kami akan menghadirkan delapan ahli, enam saksi ke persidangan dan sekali lagi akan membantah, akan menolak seluruh bukti-bukti dan argumen yang diajukan oleh pemohon 1 (Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin) dan pemohon 2 (Tim Hukum Ganjar-Mahfud),&rdquo; kata Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra di Gedung MK, Jakarta, Rabu (3/4).</p> <p>Yusril meyakini saksi dan ahli yang dihadirkan untuk menguatkan posisinya majelis Hakim Konstitusi. Sebab, saksi dan ahli yang dihadirkan akan membawa bukti untuk mematahkan dalil para pemohon.</p> <p>&ldquo;Dan dari berbagai perkembangan yang terjadi sekarang semakin menguatkan Keyakinan kami bahwa kami sebenarnya berada pada posisi yang kuat dari segi argumentasi hukum maupun dari bukti-bukti yang diajukan di persidangan ini,&rdquo; tegas Yusril.</p> <p>Sebagaimana diketahui, sidang sengketa hasil Pilpres 2024 sudah berjalan lima hari. Sidang digelar sejak 27 Maret 2024 yang beragendakan mendengar permohonan pemohon. Hari kedua, 28 Maret 2024 mendengar jawaban termohon, yakni KPU RI dan Bawaslu RI dan pihak terkait kubu pasangan calon 02.</p> <p>Kemudian, pada hari ketiga, 1 April 2024 mendengar saksi dan ahli pemohon satu dari Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin. Hari keempat, 2 April 2024 mendengar saksi dan ahli pemohon dua dari Tim Hukum Ganjar-Mahfud. Hari kelima, 3 April 2024 mendengar saksi dan ahli pemohon yaitu KPU RI dan Bawaslu RI.</p>

Tim pembela Prabowo-Gibran akan menghadirkan delapan ahli dan enam saksi dalam sidang Sengketa Pilpres 2024.

Sidang Sengketa Pilpres di MK, Hari Ini Kubu Prabowo-Gibran Hadirkan 8 Ahli dan 6 Saksi 

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/29/antarafoto-sidang-pengujian-formil-uu-pemilu-281123-sth-7-1937473729.jpg" alt="Hakim Ketua MK Suhartoyo (tengah) bersama Hakim Konstitusi Arief Hidayat (kanan), dan M Guntur Hamzah saat memimpin sidang uji Pengujian Formil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017." width="100%">
<figcaption>Hakim Ketua MK Suhartoyo (tengah) bersama Hakim Konstitusi Arief Hidayat (kanan), dan M Guntur Hamzah saat memimpin sidang uji Pengujian Formil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mahkamah Konstitusi (MK) akan memanggil empat menteri kabinet Indonesia Maju untuk hadir ke dalam sidang pembuktian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024. Mereka dijadwalkan hadir pada Jumat (5/4) mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hari Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil rapat yang mulia para hakim tadi pagi," kata Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta, Senin (1/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keempat menteri yang akan bersaksi itu yakni, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. Selain itu, MK juga akan memanggil pihak dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Suhartoyo menjelaskan, keterangan empat menteri dan DKPP penting untuk didengar oleh mahkamah. Ia menepis bahwa pemanggilan tersebut untuk mengakomodir pemohon sengketa Pilpres 2024, yakni tim dari pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN), serta tim dari pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena sebagaimana diskusi universalnya kan badan peradilan yang menyelenggarakan persidangan yang sifatnya inter partes itu kemudian nuansanya menjadi keberpihakan kalau mengakomodir pembuktian-pembuktian yang diminta salah satu pihak. Jadi semata-mata untuk mngakomodir kepentingan para hakim," ucap Suhartoyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menambahkan, permohonan pemohon menghadirkan menteri ditolak. Namun, MK mengambil sikap sendiri.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena jabatan hakim memilih pihak-pihak ini dipandang penting untuk didengar di persidangan yang mudah-mudahan bisa didengar di hari Jumat tanggal 5 April 2024," pungkas Suhartoyo.</div>

MK akan memanggil empat menteri kabinet Indonesia Maju untuk hadir ke dalam sidang pembuktian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU)

MK Panggil 4 Menteri Jokowi untuk Bersaksi di Sidang Sengketa Pilpres pada Jumat Pekan Ini

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/29/Sidang-MK-Sengketa-Pilplres-Dery-Ridwansah-2JPG-1896573161.jpg" alt="Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi jajaran Hakim Konstitusi menyimak keterangan dari tim kuasa hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pemilihan Pr" width="100%">
<figcaption>Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi jajaran Hakim Konstitusi menyimak keterangan dari tim kuasa hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pemilihan Pr</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Pakar Hukum Tata Negara sekaligus Ketua Umum Persatuan Doktor Pascasarjana Hukum Indonesia Abdul Chair Ramadhan mengatakan bantuan sosial (bansos) yang digelontorkan pemerintah sudah sesuai mekanisme, tidak ada kaitannya dengan pemilu.</p> <p>Hal itu disampaikan Abdul untuk membantah tuduhan penyalahgunaan bansos di Pilpres 2024 oleh tim hukum pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar maupun nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang dianggap menguntungkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.</p> <p>&ldquo;Bansos itu kan sesuai dengan aturan sesuai dengan mekanisme dan juga tidak menyalahi APBN yang disepakati oleh DPR, disepakatinya ini sudah menjadi pengetahuan umum menjadi pengetahuan kita dan tidak ada kaitannya dengan masa-masa kampanye terhadap pelaksanaan Pemilu 2024 ini,&rdquo; ujar Abdul, Minggu (31/3).</p> <p>Abdul menerangkan bansos merupakan program pemerintah yang telah dirancang lama dan disepakati oleh DPR. Meski demikian jika dianggap terjadi politisasi bansos seperti yang didalilkan kubu 01 dan 03, maka seharusnya dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).</p> <p>Menurut Abdul tuduhan bansos yang dikategorikan terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) itu masuk ke ranah Bawaslu yang mengadili masalah administrasi pemilu.</p> <p>&ldquo;Maka dengan itu dugaannya adalah termasuk atau tergolong pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan secara terstruktur sistematis dan masif sehingga terhadap pelanggaran pemilu TSM ini menjadi ranah domain Bawaslu bukan domain kewenangan MK itu jelas ketentuannya,&rdquo; ucapnya.</p> <p>&ldquo;Ketentuannya itu menjadi standar menjadi kompetensi absolut di mana dapat diketahui di pasal 460 juncto 463 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, mengatur kompetensi yang dimiliki oleh Bawaslu, kemudian juga peraturan Bawaslu Peraturan Nomor 8 Tahun 2022 tepatnya di Pasal 12 itu telah menentukan kewenangan Bawaslu,&rdquo; sambungnya.</p> <p>Lanjut Abdul mengatakan wajar jika kemudian tim hukum 02, Prabowo-Gibran mengatakan gugatan 01 dan 03 &ldquo;salah kamar&rdquo;. Kesalahan dimaksud menunjuk pada kesalahan dalam pengajuan gugatan yang tidak pada tempatnya.</p> <p>Abdul menegaskan, kompetensi absolut dalam hal penyelesaian pelanggaran administratif pemilu secara TSM ada pada Bawaslu.</p> <p>Sementara MK terikat dengan ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tepatnya pada Pasal 457 Ayat (2) yang menyatakan bahwa MK berwenang memutuskan perkara perselisihan suara.</p> <p>Dengan demikian tidak ada peluang untuk memperluas atau menafsirkan lain kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal penghitungan suara. Sebab, secara argumentum a contrario atau dalam ilmu fikih disebut mafhum mukhlafah, maka selain penghitungan suara adalah bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.</p> <p>&ldquo;Menjadi jelas bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya terhadap hasil penghitungan suara dengan pendekatan kuantitatif. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili pelanggaran administratif pemilu, utamanya secara TSM yang notabene pendekatannya adalah kualitatif,&rdquo; tambahnya.</p> <p class="class-paragraph">Oleh karena itu, Abdul meyakini gugatan dari masing-masing tim hukum baik dari 01 dan 03 akan ditolak oleh MK karena dianggap gugatan tersebut tidak pada tempatnya.</p> <p>&ldquo;100 persen ditolak. Karena melanggar kompetensi wilayah kewenangannya yang telah diatur oleh undang-undang terkait dengan kewenangan Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi masing-masing berbeda tidak dapat disamakan,&rdquo; jelasnya.</p> <p>&ldquo;Menyamakan sesuatu hal yang berbeda adalah ketidakbenaran, menyamakan sesuatu yang berbeda adalah ketidakadilan, menyamakan sesuatu yang tidak sederajat tentu adalah juga termasuk ketidakbenaran dan ketidakadilan,&rdquo; urainya.</p> <p>Seharusnya kata Abdul, sudah sejak lama laporan dugaan TSM ke Bawaslu dengan membawa bukti-bukti yang kuat, tidak malah meminta para menteri seperti Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Keuangan Sri Mulyani atau Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang disuruh membuktikan.</p> <p>&ldquo;Keadilan itu adalah dilakukan secara proporsional menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, menempatkan perselisihan terhadap pelanggaran administrasi pemilu secara TSM kepada Mahkamah Konstitusi bukan pada tempatnya, itu tempatnya Bawaslu untuk memeriksa, memutus," pungkasnya.</p>

“Bansos itu kan sesuai dengan aturan sesuai dengan mekanisme dan juga tidak menyalahi APBN yang disepakati oleh DPR," ujar Abdul.

Gugatan 01 dan 03 Soal Bansos, Pakar Tegaskan Kewenangan MK itu Menghitung Selisih Suara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/05/WhatsApp-Image-2024-01-03-at-180552-900043878.jpeg" alt="Todung Mulya Lubis (kiri) dalam konferensi pers di Gedung High End, Jakarta, Rabu (3/12/2024)." width="100%">
<figcaption>Todung Mulya Lubis (kiri) dalam konferensi pers di Gedung High End, Jakarta, Rabu (3/12/2024).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Deputi hukum tim pemenangan nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis tak terima gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) disebut salah alamat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Menurutnya, dalam Pasal 24 C Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dijelaskan kewenangan MK cukup luas, termasuk untuk mengusut tuntas kecurangan Pemilu 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya menolak disebut salah kamar. Jadi tidak semata-mata menyelesaikan persoalan perolehan suara dan perbedaan perolehan suara," kata Todung di Gedung MK, Jakarta, Kamis (28/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Todung menekankan, penyelesaian gugatan sengketa Pemilu 2024 tak hanya sebatas hanya perolehan suara. Namun, MK juga bisa mengusut dugaan kecurangan selama proses tahapan Pemilu 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi ini satu hal menurut saya mereka yang tidak teliti membaca itu akan menganggap bahwa ya itu hanya persoalan suara dan perbedaan perolehan suara. Tapi, sebetulnya tidak TSM itu masuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan menyelesaikannya," tegas Todung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab, Todung mengatakan MK sering membuat putusan yang tidak membatasi kewenangannya. Menurutnya, MK juga bisa mengadili hukum yang bahkan dibuat sebelum lembaga peradilan tersebut berdiri di tahun 2003.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"MK itu didirikan tahun 2003 kalau Anda ingat, seharusnya MK hanya boleh misalnya menguji Undang-Undang yang lahir tahun 2003," ujar Todung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, KPU RI menilai gugatan kubu Ganjar-Mahfud yang menyinggung soal penyalahgunaan kekuasaan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) salah sasaran. Menurutnya, gugatan tersebut tidak tepat dilayangkan karena Jokowi bukan peserta Pemilu 2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu disampaikan KPU selaku pihak termohon melalui kuasa hukumnya, Hifdzil Alim dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bahwa dalam permohonan pemohon sebagian besar berisi pelanggaran atau kecurangan oleh Presiden dan jajarannya, namun fakta hukumnya Presiden bukan peserta pemilu dan bukan pihak yg berperkara dalam sengketa PHPU a quo," ujar Hifdzil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga argumentasi permohonan pemohon baik dalam posita atau petitum menjadi tidak tepat disampaikan dalam sengketa PHPU ini dan salah sasaran," imbuhnya.</div> <p>&nbsp;</p>

Penyelesaian gugatan sengketa Pemilu 2024 tak hanya sebatas hanya suara. Namun, MK juga bisa mengusut dugaan kecurangan selama prosesnya.

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tak Terima KPU Sebut Gugatannya ke MK Salah Sasaran

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/27/20240327124522_IMG_6363JPG-3448553334.jpg" alt="Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari." width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membantah tudingan yang disampaikan tim hukum nasional&nbsp;Anies-Muhaimin (Amin), bahwa tidak independen dalam menjalankan tugasnya selama Pemilu 2024. KPU RI yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Hifdzil Alim menegaskan tudingan tersebut tidak benar sama sekali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Bahwa pemohon mendalilkan lumpuhnya independensi penyelenggara Pemilu karena intervensi kekuasaan, sebagaimana tercantum dalam permohonan pemohon adalah dalil yang lemah dan tidak berdasar,&rdquo; kata Hifdzil saat memberikan jawaban selaku termohon di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Kamis (28/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hifdzil menjelaskan, kliennya merupakan badan yang sangat independen dan jauh dari intervensi pihak manapun. Sebab, telah dipilih melalui tahapan dan seleksi yang ketat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sehingga, para komisioner KPU yang terpilih saat ini tidak semata-mata hanya berdasarkan penunjukkan presiden. Karena ada andil parlemen dalam proses seleksinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Terdapat prinsip check and balances antara presiden dan DPR dalam seleksi anggota KPU RI. Kewenangan untuk menentukan siapa calon anggota KPU terpilih tidak hanya berada di tangan presiden melainkan juga di tangan DPR,&rdquo; tegas Hifdzil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Hidzil menekankan dalil pemohon yang menuding KPU RI lemah dalam hal indenpendensi terbantahkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014488457/tim-hukum-ganjar-mahfud-minta-mk-putuskan-pemungutan-suara-ulang-pada-26-juni-2024">Tim Hukum Ganjar-Mahfud Minta MK Putuskan Pemungutan Suara Ulang pada 26 Juni 2024</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Hal ini membantah tuduhan pemohon bahwa independensi penyelenggara pemilu telah lumpuh karena ada intervensi kekuasaan,&rdquo; pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Hifdzil menjelaskan, kliennya merupakan badan yang sangat independen dan jauh dari intervensi pihak manapun.

KPU Bantah Tudingan Tim Amin yang Nilai Lumpuh Independensi Selama Pemilu 2024

<div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/27/ganjar-sidang-MK-393403677.jpg" alt="Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyampaikan pendapat dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK)" width="100%">
<figcaption>Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyampaikan pendapat dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyinggung adanya dugaan penyalahgunaan kekuasaan dalam sidang pendahuluan Perselisihan Sengketa Hasil Pemilu (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (27/3). Penyalahgunaan kekuasaan itu dinilai telah menghancurkan moral dengan menggunakan infrastruktur negara untuk memenangkan pasangan calon tertentu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Yang mengejutkan bagi kita semua adalah menghancurkan moral, menyalahgunakan kekuasaan, saat pemerintahan menyalahgunakan segala sumber daya negara untuk mendukung kandidat tertentu,&ldquo; kata Ganjar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ganjar juga menyesalkan, perangkat negara dalam hal ini aparat keamanan disalahgunakan untuk melindungi kepentingan penguasa pada Pemilu 2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saat aparat keamanan digunakan untuk membela kepentingan politik pribadi maka itulah saat untuk kita bersikap tegas bahwa kita menolak semua bentuk intimidasi dan penindasan,&rdquo; tegasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Ganjar menegaskan&nbsp; pihaknya mengugat ke MK karena tidak ingin mengulang masa-masa sebelum reformasi 1998 lalu. Sebab, kebebasan dibungkam dan kekerasan atas nama stabilitas negara dilanggengkan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kita menolak terhadap pengkhianatan reformasi, kami menggugat sebagai bentuk menjawa kewarasan untuk menjaga agar warga tidak putus asa, terhadap perangai politik kita dan untuk menjaga impian semua warga negara tentang Indonesia yang lebih mulia,&rdquo; ungkap Ganjar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Bagi kami ini impian yang harus kita kejar agar setiap langkah kita meninggalkan jejak tak terlupakan bagi bangsa yang lebih baik,&rdquo; imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, MK menggelar sidang PHPU atau sengketa Pilpres 2024.</div> <div dir="auto">Sidang yang dilakukan dalam bentuk pleno itu dipimpin langsung oleh Ketua MK Suhartoyo bersama tujuh hakim konstitusi lainnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pemilihan/014477130/menanti-perang-3-pengacara-kondang-bambang-widjojanto-otto-hasibuan-dan-todung-mulya-lubis-dalam-sidang-sengketa-pilpres-2024">Menanti Perang 3 Pengacara Kondang, Bambang Widjojanto, Otto Hasibuan, dan Todung Mulya Lubis dalam Sidang Sengketa Pilpres 2024</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hakim konstitusi Anwar Usman tidak ikut dalam persidangan sengketa Pilpres 2024 tersebut sebagaimana amanat putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Sedangkan, hakim konstitusi Arsul Sani&nbsp;terlibat menangani sidang sengketa hasil Pilpres, selama tidak ada pihak yang keberatan.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Suhartoyo dan Arsul Sani, hakim konstitusi lain yang ikut dalam menangani sengketa hasil Pilpres tersebut adalah Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P Foekh, M Guntur Hamzah dan Ridwan Mansyur.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

Yang mengejutkan bagi kita semua adalah menghancurkan moral, menyalahgunakan kekuasaan, saat pemerintahan menyalahgunakan segala sumber daya

Ganjar Sesalkan Kekuasaan Negara Disalahgunakan untuk Mendukung Kandidat Tertentu 

<div class="adn ads" data-message-id="#msg-f:1794646448781103874" data-legacy-message-id="18e7dd6fcd039302"> <div class="gs"> <div class=""> <div id=":2h4" class="ii gt"> <div id=":2h5" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/bambang-bw.jpg" alt="SAMPAIKAN BUKTI: Bambang Widjojanto saat menjadi kuasa hukum paslon gubernur Kalimantan Tengah Ben Ibrahim-Ujang Iskandar terkait sengketa pilkada di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta (27/1). (DOK. HUMAS MK)" width="100%">
<figcaption>SAMPAIKAN BUKTI: Bambang Widjojanto saat menjadi kuasa hukum paslon gubernur Kalimantan Tengah Ben Ibrahim-Ujang Iskandar terkait sengketa pilkada di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta (27/1). (DOK. HUMAS MK)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Tim hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Bambang Widjojanto alias BW menyatakan bahwa praktik nepotisme telah terjadi secara nyata di Indonesia. Hal itu diakibatkan dari ambisius Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai ingin melanggengkan kekuasaannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Nepotisme paslon nomor 2 dengan lembaga kepresidenan bukan sesuatu yang kebetulan dan terjadi begitu saja. Nepotisme ini terjadi sebagai dampak dari ambisi Presiden Jokowi melenggangkan kekuasannya," kata BW dalam sidang pendahuluan sengketa hasil Pilpres 2024 di gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (27/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">BW membeberkan, penyimpangan-penyimpangan itu terjadi dari hadirnya ingin menambah masa jabatan presiden jadi tiga periode. Wacana itu bergulir dengan ingin mengubah amandemen UUD 1945 dan pengerahan aparatur desa. Namun, wacana itu gagal bergulir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dugaan ambisi pelanggangengan kekuasaan selanjutnya, lanjut BW, membangun framing dari para pembantunya di Kabinet Indonesia Maju terkait perpanjangan masa jabatan presiden.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada instrumen dan framing yang berkali-kali dilakukan melalui media, melalui wacana dari para menterinya, itu November 2022. Jadi setelah Maret 2022 upaya pertama gagal, masuk ke upaya kedua itupun gagal," ungkap BW.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, hadirnya putusan MK terkait batas usia capres-cawapres membuka celah masuknya Gibran Rakabuming Raka, untuk didaftarkan sebagai cawapres pendamping capres Prabowo Subianto ke KPU RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014487112/kubu-anies-muhaimin-beberkan-bukti-ketidaknetralan-jokowi-dalam-pemilu-2024">Kubu Anies-Muhaimin Beberkan Bukti Ketidaknetralan Jokowi dalam Pemilu 2024</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menurut pendapat kami putusan MK nomor 90/2023 dilanjutkan dengan mengendalikan penyelenggara pemilu, mengkooptasikan alat kekuasaan negara, menjinakkan parpol," papar BW.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Pimpinan KPK itu menyebut, praktik lancung itu mengakibatkan kualitas demokrasi Indonesia berada di persimpangan. Seharusnya, pemilu berada di tangan rakyat bukan di bawah kewenangan presiden.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apakah kekuasaan pemilihan presiden akan tetap ditangan rakyat atau pemilihan presiden justru ditentukan oleh presiden sebelumnya," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

"Menurut pendapat kami putusan MK nomor 90/2023 dilanjutkan dengan mengendalikan penyelenggara pemilu, mengkooptasikan alat kekuasaan negara

BW Sebut Nepotisme Terjadi Secara Nyata Akibat Jokowi Ingin Langgeng Berkuasa

<p>&nbsp;</p> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/27/JKT-1-MK-PENGAMANAN-DIPERKETAT-JELANG-SIDANG-FED-3JPG-2834615775.jpg" alt="Suasana Pengamanan di Gedung Mahkamah Konstitusi yang diperketat jelang sidang perdana perselisihan hasil pemilhan umum (PHPU) Pilpres 2024, Selasa (26/5/2024)." width="100%">
<figcaption>Suasana Pengamanan di Gedung Mahkamah Konstitusi yang diperketat jelang sidang perdana perselisihan hasil pemilhan umum (PHPU) Pilpres 2024, Selasa (26/5/2024).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dituding terlibat dalam pengondisian Pemilu 2024, yang mengakibatkan pesta demokrasi berjalan tidak netral dan merusak asas pemilu yang jujur dan adil. Berbagai dugaan keterlibatan Presiden Jokowi itu dibeberkan tim hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Yusuf Amir dalam sidang gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Amir menjelaskan, dugaan kecurangan itu bermula dari hadirnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat batas usia capres-cawapres. Putusan itu hadir di hari-hari terakhir pendaftaran capres-cawapres ke KPU RI.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang menjadi perhatian serius dari materi yang pertama, adanya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perubahan syarat usia capres-cawapres yang diubah di menit terakhir pendaftaran. Sehingga anak presiden yang belum berumur 40 tahun dapat ikut pencalonan," kata Amir dalam sidang pendahuluan sengketa Pilpres 2024 di gedung MK, Jakarta, Rabu (27/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Amir, majunya salah satu anak Presiden Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka dalam perhelatan Pilpres 2024, dinilai untuk melanggengkan kekuasaan. Sebab, sempat muncul isu pemerintahan Jokowi akan langgeng selama tiga periode.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Joko Widodo ingin melanggengkan kekuasaan, pertama wacana tiga periode namun digagalkan oleh banyak pihak. Selanjutnya, Joko Widodo melancarkan tahap kedua berupa wacana perpanjangan masa jabatan, ini pun gagal," ungkap Amir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang selanjutnya, melancarkan tahapan dengan menunjuk calon pengganti. Tahap ini sudah dan sedang dijalankan Pilpres 2024," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, dalam melancarkan misinya itu Jokowi sejak awal tahapan Pemilu 2024 dinilai tidak netral. Hal itu terjadi saat Jokowi menunjuk ketua panitia seleksi komisi komisioner KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014486888/dihadapan-hakim-mk-anies-sebut-ada-penggunaan-institusi-negara-untuk-menangkan-salah-satu-paslon">Dihadapan Hakim MK, Anies Sebut Ada Penggunaan Institusi Negara untuk Menangkan Salah Satu Paslon</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Akiibatnya proses yang tidak netral dari awal itu telah menyebabkan pelanggaran asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu sebagaimana disebut dalam konstitusi, dan undang-undang pemilu yaitu antara lain judul, adil, mandiri, akuntabel, efektif dan efisien. Sehingga dari awal menyebabkan integritas penyelenggara pemilu telah dinodai dan menyebabkan integritas lembaga di titik memalukan," cetus Amir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Amir mengungkapkam bahwa Presiden Jokowi juga memanfaatkan para pembantunya di Kabinet Indonesia Maju dan kekuasaan lainnya untuk menggerakkan jajaran biografi pejabat, kepala kepolisian daerah (Kapolda) dan TNI hingga aparat pemerintah di level terendah seperti kepala desa dan perangkat desa untuk memenangkan paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mereka di intervensi dan digerakkan untuk kemenangan paslon 02, yaitu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang merupakan anak dari Presiden Joko Widodo. Keseluruhan di atas menyebabkan terjadinya the finance of election dan pada tingkat yang paling mengenaskan telah memukul terjadinya brutality," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Amir menjelaskan, dugaan kecurangan itu bermula dari hadirnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat batas usia capres-cawapres.

Kubu Anies-Muhaimin Beberkan Bukti Ketidaknetralan Jokowi dalam Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Tim-Hukum-02-Dery.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan berterima kasih kepada masyarakat yang telah memilih pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019. Ucapan terima kasih ini dilakukan karena pihaknya telah didukung terus menerus, hingga mengajukan gugatan hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK).<br /> <br /> "Kita sudah berjuang dengan segala daya dan upaya baik itu protes ke Bawaslu ke KPU bahkan juga ada demo, Tim BPN, pengacara para relawan semua kerja keras ya toh pada akhirnya sampe juga pada ujung perjuangan di MK ini," ujar Zulhas di Jalan Kertanegara, Jakarta, Kamis (27/6).<br /> <br /> Ketua MPR ini menambahkan, apabila nantinya keputusan MK tidak sesuai harapan yang diinginkan. Namun pendukung Prabowo-Sandi harus menerimanya. Karena putusan lembaga penguji undang-undang itu bersifat final dan mengikat.<br /> <br /> "Kita juga merasakan para pendukung, pemilih kecewa, tapi semua harus berakhir. Apapun putusan MK kita akan dukung dan patuhi," katanya.<br /> <br /> Zulhas menyarankan kepada siapapun Capres dan Cawapres terpilih bisa melakukan rekonsiliasi. Mempersatukan kembali masyarakat Indonesia yang sempat adanya perbedaan dukungan di Pilpres 2019 lalu.<br /> <br /> "Kita minta presiden yang terpilih untuk segera ambil langkah menjahit kembali Merah Putih, mempersatukan kembali kita," ungkapnya.<br /> <br /> Bagi Zulhas, di hajatan Pilpres 2019 ini bukan menang atau kalah. Melainkan memperhatikan kebersamaan masyarakat Indonesia. Sehingga itu yang lebih penting dari kemenangan.‎ Sehingga siapapun Capres dan Cawapres terpilih bisa melaksanakan janjinya. Sehingga bisa menjadikan Indonesia lebih baik dari sebelumnya.<br /> <br /> "Kita doakan agar sukses yang ditentukan MK dalam memimpin negeri ini melaksanakan janjinya," pungkasnya.

Zulhas Ajak Pendukung Prabowo-Sandi Patuhi Putusan MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/aturan-baru-untuk-pns-jangan-bermain-main-dengan-medsos_m_1527167251_215264.jpeg" alt="Aplikasi medsos tidak dimatikan selama sidang  putusan pilpres. (pixabay)" width="100%">
<figcaption>Aplikasi medsos tidak dimatikan selama sidang  putusan pilpres. (pixabay)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah memastikan tidak ada pembatasan akses media sosial saat hari pembacaan putusan sengketa hasil pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 27 Juni. Alasannya, arus medsos pascakasus 21-22 Mei dinilai sudah stabil.<br /> <br /> Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, jumlah konten hoaks saat ini tidak terlalu mengkhawatirkan.<br /> <br /> Termasuk saat jalannya sidang di MK pekan lalu. Kementerian Kominfo mencatat, angkanya terbilang stabil.<br /> <br /> Berdasar data yang dimilikinya, sejak 1 Juni, yang terpantau di empat platform paling populer, yakni Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube, jumlah hoaks menurun. Bahkan, pada tiga hari terakhir, hanya ada puluhan.<br /> <br /> Itu berbeda dengan situasi pada 21-22 Mei. Saat itu konten hoaks di empat platform tersebut mencapai ratusan. "Kalau hoaks yang lain tiap hari juga ada," ujarnya di kompleks istana kepresidenan Jakarta kemarin (24/6).<br /> <br /> Dengan kondisi seperti itu, Menkominfo menilai pembatasan akses tidak diperlukan. Sebab, data yang menjadi basis pengambilan kebijakan tidak mendukung kebijakan tersebut. "Kalau ini begini (stabil), apa yang dibatasi? Enggak usah lah."<br /> <br />  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/SIDANG-LANJUTAN-PHPU-PILPRES-2019-DERY-RIDWANSAH-4--750x489.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>  Suasana sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), pekan lalu. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)<br /> <br /> Menteri kelahiran Bogor itu enggan berandai-andai mengenai kemungkinan terjadi lonjakan saat hari pembacaan putusan MK. Sebab, faktanya, kondisi lini masa medsos cukup baik. Dia pun menolak memprediksi situasi lusa.<br /> <br /> Kendati demikian, Rudiantara tidak membantah adanya tindakan khusus jika suasana di luar kendali. Sebagai upaya antisipasi, pejabat negara harus menyiapkan beberapa rencana tambahan dalam setiap kebijakan. Namun, dia enggan membeberkannya.<br /> <br /> Rudiantara tetap berharap semua pihak bersama-sama menjaga suasana kondusif. Yakni, dengan tidak menyebar informasi yang memicu kerusuhan.<br /> <br /> Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengajak masyarakat tertib dalam menghadapi putusan MK. "Hormati proses hukum. Yang paling penting lagi adalah beri kesempatan masyarakat untuk hidup tenang," tandasnya.

MK Gelar Sidang Putusan Sengketa Pilpres, Akses Medsos Tidak Dibatasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Sidang Sengketa Pilpres

Berita Terkini