<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/razif-rahman.jpg" alt="Razman Airf Nasution" width="100%">
<figcaption>Razman Airf Nasution</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Terdakwa Razman Arif Nasution kini dibayangi hukuman penjara setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntutnya dengan hukuman 2 tahun atas kasus pencemaran nama baik laporan pengacara Hotman Paris. Apalagi Jaksa secara tegas menolak pledoi yang disampaikan Razman beberapa waktu lalu&nbsp; Mantan pengacara Vadel Badjideh itu membandingkan perkara yang menjeratnya terkait laporan Hotman Paris dengan kasus pencemaran nama baik laporan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Razman menganggap ada yang aneh apabila hukuman kepada dirinya tiba-tiba lebih berat dari hukuman yang dijatuhkan kepada Silfester Matutina yang memfitnah dan cemarkan nama baik seorang mantan Wakil Presiden JK.&nbsp; "Jangan-jangan Pak JK saja yang merasa difitnah, dicemarkan, dia melapor, dan yang terlapor cuma dihukum 1,5 tahun. Laporan itu dari (mantan) Wakil Presiden lho," kata Razman. "Kalau Hotman ini lebih hebat dari JK, ya sudah kalau dia dewa. Ini mulai banyak dugaan-dugaan Hotman begini, begini. Kita lihat saja ini negara yang ngatur kepentingan orang lain atau hukum itu sendiri," imbuhnya. Razman mengaku dirinya tidak terkejut atas putusan yang dijatuhkan terhadap Iqlima Kim yang hanya dijatuhi hukuman percobaan dalam laporan pencemaran nama baik Hotman Paris. Razman sudah menduga Iqlima bakal dijauhi hukuman percobaan. Sedangkan Razman, berdasarkan informasi yang diterimanya, bakal dijatuhi hukuman sehingga harus mendekam di dalam penjara. Menurut Razman, jika menggunakan logika hukum, seharusnya vonis kepada dirinya lebih ringan dibandingkan dengan vonis dijatuhkan terhadap Iqlima Kim. Bagi Razman, akar masalah pencemaran nama baik terhadap Hotman Paris terjadi akibat keterangan yang disampaikan Iqlima kepada dirinya. Pada saat itu, Razman bertindak sebagai kuasa hukum Iqlima Kim. "Ingat ya, saya sudah diskusi dengan hakim aktif baik PN, &nbsp;PT, bahkan hakim agung, lawyer juga, jaksa juga, mantan polisi jenderal, kita diskusi, semua mengatakan saya nggak bisa kena. Tapi kita lihat aja nanti," katanya. Jika putusan majelis hakim PN Jakarta Utara merugikan dirinya, Razman memastikan akan melakukan upaya hukum lebih lanjut yang dibenarkan oleh undang-undang. "Saya saya kan ada upaya hukum banding, ada kasasi, tapi saya mau lihat di PN seperti apa," ujarnya.

Razman Arif Nasution menghadapi tuntutan 2 tahun penjara atas kasus pencemaran nama baik, membandingkan dengan kasus JK.

 Dibayangi Hukuman, Razman Bandingkan Perkaranya dengan Kasus Fitnah Wapres Jusuf Kalla

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/penyesalan-fariz-rm-dan-ancaman-hukuman-5-tahun-penjara_m_.jpg" alt="Musisi senior Fariz RM kembali terjerumus narkoba." width="100%">
<figcaption>Musisi senior Fariz RM kembali terjerumus narkoba.</figcaption>
</figure> JawaPos.com-- Fariz RM menjalani sidang tuntutan atas kasus narkoba yang menjeratnya pada hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Salah satu penyanyi kenamaan Tanah Air itu dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan hukuman selama 6 tahun penjara Fariz RM dianggap Jaksa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan satu bukan tanaman. "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan hukuman &nbsp;penjara selama 6 tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan," kata Jaksa dalam tuntutannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (4/8). Selain itu, Jaksa meminta terdakwa Fariz RM tetap ditahan. Jaksa juga mengenakan denda kepada Fariz RM dengan angka yang cukup besar hampir mencapai Rp 1 miliar. "Mengenakan denda l terhadap terdakwa sebesar Rp 800 juta. Dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana 3 bulan," kata Jaksa. JPU memberikan tuntutan cukup berat terhadap Fariz RM dengan alasan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika. Alasan lain yang memberatkannpelantun Sakira, berdasarkan tuntutan Jaksa, sudah pernah dihukum atas kasus serupa sebelumnya. "Hal yang meringankan, terdakwa bersikap kooperatif dalam proses persidangan," kata Jaksa. Usai dituntut 6 tahun penjara, &nbsp;Fariz RM melalui kuasa hukumnya Deolipa Yumara menyatakan akan melakukan pembelaan dalam sidang berikutnya pada 11 Juli 2025.

Fariz RM dituntut 6 tahun penjara dan denda Rp 800 juta atas kasus narkoba, mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Kasus Narkoba, Fariz RM Dituntut 6 Tahun Penjara dan Denda Rp 800 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/28/WhatsApp-Image-2025-05-28-at-120525-179667714.jpg" alt="Sidang kasus tempat pembuangan akhir (TPA) ilegal di PN Depok ditunda. (Febry Ferdian/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sidang kasus tempat pembuangan akhir (TPA) ilegal di PN Depok ditunda. (Febry Ferdian/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sidang putusan kasus tempat pembuangan akhir (TPA) ilegal di kawasan Limo, Depok, ditunda. Penundaan itu karena kondisi kesehatan terdakwa Jayadi menurun. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Depok, Selasa (28/5), Majelis Hakim yang diketuai Ultry Meilizaeni menyampaikan, terdakwa tidak dapat menghadiri sidang lantaran sakit. Hal ini disampaikan berdasar surat keterangan dari dokter yang diterima pengadilan. &rdquo;Berdasar surat keterangan dokter, terdakwa sakit dan memerlukan istirahat selama tiga hari,&rdquo; kata Hakim Ultry dalam persidangan. &rdquo;Kami sebenarnya sudah siap untuk membacakan putusan, namun karena kondisi tersebut, pembacaan ditunda hingga Senin (2/6),&rdquo; imbuuh dia. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Depok Putri menanggapi dengan meminta agar sidang putusan tetap bisa dilanjutkan jika pada sidang berikutnya terdakwa kembali tidak hadir. &rdquo;Apabila pada sidang berikutnya terdakwa kembali tidak hadir, kami mohon agar majelis tetap membacakan putusan,&rdquo; ujar Putri. Dia menegaskan perlunya kejelasan lebih lanjut terkait kondisi kesehatan terdakwa. &rdquo;Harus ada lampiran rekam medis dan keterangan yang lebih jelas. Status terdakwa adalah tahanan kota, setelah sebelumnya ditahan di Rutan LHK dan dipindahkan oleh pengadilan,&rdquo; lanjut Putri. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa, Revan Pranata, mengaku baru mendapat informasi terkait kondisi kesehatan kliennya pada hari yang sama. &rdquo;Saya juga baru tahu tadi siang kalau beliau sakit. Informasi itu saya dapat dari keponakan beliau,&rdquo; ungkap Revan. Dia menambahkan, pihaknya akan segera melengkapi keterangan medis yang lebih rinci. &rdquo;Nanti kami lengkapi keterangan mengenai sakitnya secara lengkap,&rdquo; ujar Revan. Kasus ini mendapat sorotan publik karena terdakwa Jayadi diduga mendirikan dan mengelola TPA ilegal di kawasan permukiman warga Limo, Depok, yang menimbulkan dampak lingkungan dan sosial.

Sidang putusan kasus tempat pembuangan akhir (TPA) ilegal di kawasan Limo, Depok, ditunda karena kondisi kesehatan terdakwa Jayadi menurun

Sidang Putusan Kasus TPA Ilegal Limo Depok Ditunda, Terdakwa Absen karena Sakit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/22/WhatsApp-Image-2024-05-21-at-194941-279281731.jpg" alt="Sidang lanjutan pembacaan tuntutan terdakwa dua pegawai pajak di Pengadilan Negeri Jakarta Timur." width="100%">
<figcaption>Sidang lanjutan pembacaan tuntutan terdakwa dua pegawai pajak di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pada sidang lanjutan Yulmanizar dan Febrian, pegawai pemeriksa di institusi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), jaksa penuntut umum (JPU) menjatuhkan tuntutan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan, dalam dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Di dalam dakwaan lain, jaksa juga menyampaikan bahwa Yulmanizar dan Febrian juga harus membayarkan denda sebesar Rp 200 juta, dengan subsider empat bulan kurungan jika denda tersebut tidak dibayarkan. JPU juga meminta majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti Rp 8.437.292.900 kepada Yulmanizar dan Febrian. &rdquo;Menyatakan menuntut para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf A juncto pasal 18 UU Nomor 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi,&rdquo; kata jaksa. Jaksa menambahkan, jika kedua terdakwa tidak dapat memenuhi tuntutan-tuntutan tersebut dalam kurun waktu satu bulan setelah putusan ditetapkan, harta benda yang dimiliki para terdakwa akan disita dan dilelang. Jika harta benda yang dimiliki tidak memenuhi akan dibebankan dengan penambahan waktu lamanya penjara. &rdquo;Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun,&rdquo; tambah jaksa. Dalam dakwaan, Yulmanizar dan Febrian menerima hadiah atau janji serta gratifikasi terkait jabatan mereka sebagai pemeriksa pajak. Penerimaan itu dilakukan bersama Alfred Simanjuntak, Wawan Ridwan, Dadan Ramdani, dan Angin Prayitno Aji. Diketahui, hadiah atau janji tersebut diberikan untuk memengaruhi tindakan mereka dalam menjalankan tugas jabatannya. &rdquo;Padahal, diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya,&rdquo; ucap jaksa dalam dakwaannya.

JPU ajukan tuntutan untuk terdakwa dua pegawai pajak 4 tahun penjara dan uang pengganti Rp 8 miliar pada sidang lanjutan di PN Jakarta Timur

Dua Pegawai Pajak Dituntut 4 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp 8 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/19/JKT-1-SIDANG-PUTUSAN-SELA-RAFAEL-ALUN-FED-7JPG-2526901342.jpg" alt="Rafael Alun Trisambodo bakal menjalani sidang tuntutan kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)." width="100%">
<figcaption>Rafael Alun Trisambodo bakal menjalani sidang tuntutan kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo bakal menjalani sidang tuntutan kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Tuntutan hukum pidana itu akan dibacakan oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ayah dari Mario Dandy Satrio, pelaku penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora, akan menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (11/12). Mengutip dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, sidang tuntutan terhadap terdakwa Rafael Alun akan digelar sekitar pukul 10.00 WIB. "Tanggal sidang Senin, 11 Desember 2023, jam 10.00 - selesai. Agenda untuk tuntutan," demikian keterangan SIPP. Rafael Alun bersama sang istri Ernie Meike Torondek didakwa menerima gratifikasi yang dianggap suap sebesar Rp 16,6 miliar terkait perpajakan. Penerimaan gratifikasi tersebut melalui PT Artha Mega Ekadhana (ARME), PT Cubes Consulting, PT Cahaya Kalbar dan PT Krisna Bali International Cargo. Ernie merupakan komisaris dan pemegang saham PT ARME, PT Cubes Consulting dan PT Bukit Hijau Asri. Adik Rafael, Gangsar Sulaksono, juga menjadi pemegang saham di PT Cubes Consulting. Rafael bersama Ernie juga didakwa melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam periode 2003-2010 sebesar Rp 5.101.503.466 dan penerimaan lain sejumlah Rp 31.727.322.416 serta periode 2011-2023 sebesar Rp 11.543.302.671 dan penerimaan lain berupa SGD 2.098.365 dan USD 937.900 serta sejumlah Rp 14.557.334.857. Rafael menempatkan harta kekayaan yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan. Ia juga membeli sejumlah aset berupa tanah dan bangunan, kendaraan roda dua dan empat, hingga perhiasan. Rafael didakwa melanggar Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Rafael juga didakwa melanggar Pasal 3 ayat 1 huruf a dan c UU 25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 3 UU 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Rafael Alun Trisambodo bakal menjalani sidang tuntutan kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Eks Pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo Hadapi Sidang Tuntutan Kasus Gratifikasi dan TPPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/JKT_SIDANG-LANJUTAN-PEMBUNUHAN-BRIGADIR-YOSUA_Salman-Toyibi_3.jpg" alt="Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Ricky Rizal bersiap menjalani sidang lanjutan di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (12/12/2022). Sidang itu beragenda mendengarkan keterangan saksi Putri Chandrawathi yang juga merupakan terdakwa dalam" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Ricky Rizal bersiap menjalani sidang lanjutan di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (12/12/2022). Sidang itu beragenda mendengarkan keterangan saksi Putri Chandrawathi yang juga merupakan terdakwa dalam</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengungkap indikasi keterlibatan terdakwa Ricky Rizal dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Salah satunya pergi ke Jakarta pada 8 Juli 2022.  "Terdakwa Ricky Rizal Wibowo maupun saksi Kuat Ma’ruf memiliki tugas untuk menjaga dan mengurus urusan rumah tangga serta keperluan anak-anak saksi <a href="https://www.jawapos.com/tag/ferdy-sambo/">Ferdy Sambo</a> di Magelang," kata Jaksa saat membacakan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (16/1).  Jaksa menjelaskan, Ricky seharusnya bertugas di Magelang. Tugasnya menjaga anak-anak Ferdy Sambo yang tengah sekolah. Oleh karena itu, kepergian ke Jakarta diyakini atas seizin atasannya, Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi.  "Terdakwa Ricky Rizal Wibowo maupun saksi Kuat Ma’ruf tidak pernah pergi ke Jakarta tanpa disertai anak-anak dari saksi Ferdy Sambo, sehingga pengabaian tugas pokok terhadap anak-anak saksi Ferdy Sambo di Magelang tersebut memberikan petunjuk kuat bahwa keikutsertaan terdakwa <a href="https://www.jawapos.com/tag/ricky-rizal/">Ricky Rizal</a> Wibowo dan Kuat Ma’ruf ke Jakarta bukan merupakan inisiatif terdakwa Ricky Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma’ruf melainkan hasil keputusan kehendak dan rencana saksi Ferdy Sambo dan saksi Putri Candrawathi untuk membackup jika korban Nofriansyah Yosua Hutabarat melawan pada saat melakukan konfirmasi," ucap Jaksa.  Diketahui, Mantan Kadivpropam Polri Ferdy Sambo terancam hukuman berlapis. Dia bersama istri, Putri Candrawathi, dan Bripka Ricky Rizal serta Kuat Ma'ruf didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.  Perbuatan itu dilakukan bersama-sama Richard Eliezer Pudihang Lumiu, <a href="https://www.jawapos.com/tag/putri-candrawathi/">Putri Candrawathi</a>, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma’ruf (dituntut terpisah). Mereka melakukan perbuatan penembakan di Jalan Saguling Tiga No.29, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan dan di Rumah Dinas Kompleks Polri Duren Tiga No.46, Rt 05, Rw 01, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan. Tepatnya pada Jumat (8/7), sekira pukul 15.28 -18.00.  “Mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan terencana terlebih dahulu merampas orang lain,” terang Jaksa Penuntut Umum (JPU), saat membacakan surat dakwaan, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (17/10/2023).  Atas perbuatannya itu, Putri, Richard, Ricky dan Kuat, dan Sambo terancam hukuman mati. Musababnya, mantan jenderal bintang dua tersebut dinilai melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer. Selain itu, Sambo juga dijerat Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair.

Ricky Balik ke Jakarta Diyakini Untuk Ikut Membunuh Yosua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/WhatsApp-Image-2022-10-27-at-14.20.30.jpg" alt="Sidang terdakwa Doni Salmanan di Pengadilan Negeri Bale Bandung, Kabupaten Bandung, Kamis (27/10). Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Sidang terdakwa Doni Salmanan di Pengadilan Negeri Bale Bandung, Kabupaten Bandung, Kamis (27/10). Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bandung menunda sidang pembacaan tuntutan bagi terdakwa penipuan investasi opsi biner Doni Salmanan. Penundaan itu guna mengakomodasi restitusi 10 korban.  Kepala Seksi Intelijen Kejari Kabupaten Bandung Mumuh Ardiansyah mengatakan, baru menerima surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait restitusi 10 korban tersebut. Sehingga, hal itu terakomodasi dalam surat tuntutan yang hendak dibacakan.  Awalnya, lanjut dia, sidang dengan agenda pembacaan tuntutan itu digelar Kamis (27/10) pukul 10.00 WIB. Terdakwa Doni Salmanan pun sudah mengikuti sidang secara daring dari tahanan.  ”JPU berpendapat untuk mengakomodasi dalam surat tuntutan sebagai bahan pertimbangan, tim JPU memohon ke majelis hakim untuk penundaan hari persidangan,” kata Mumuh seperti dilansir dari Antara di Bandung, Kamis (27/10).  Mumuh belum mengetahui nilai restitusi bagi 10 korban tersebut. Sebab, tim JPU masih mendalami nilai ganti rugi terhadap 10 korban itu.  ”Nantilah di saat sidang tuntutan berlangsung akan diketahui berapa nilai restitusi 10 korban itu berdasar surat dari LPSK,” ujar Mumuh.  Sementara itu, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Achmad Satibi mengabulkan penundaan sidang untuk mengakomodasi permintaan JPU tersebut. Sidang dengan agenda tuntutan bakal disampaikan pada 16 November.  ”Sehingga, penuntut umum punya waktu untuk menyusun tuntutan,” kata Achmad Satibi.

Sidang Tuntutan Doni Salmanan Ditunda Akomodasi Restitusi Korban

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/WhatsApp-Image-2022-10-10-at-7.53.06-PM-1.jpg" alt="I Gede Pasek, kuasa hukum Moch Subchi Azal Tsani alias Bechi pada persidangan Senin (10/10). Grace Natashia/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>I Gede Pasek, kuasa hukum Moch Subchi Azal Tsani alias Bechi pada persidangan Senin (10/10). Grace Natashia/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Moch Subchi Azal Tsani atau Bechi, terdakwa kasus pencabulan di Pondok Pesantren Shiddiqiyah Jombang, dituntut hukuman penjara 16 tahun pada persidangan di PN Surabaya, Senin (10/10).  Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Surabaya yang juga tim jaksa penuntut umum (JPU) Mia Amiati mengatakan, tuntutan itu didasarkan pada pasal 285 juncto 65 ayat 1 KUHP. Tidak ada hal yang meringankan dari fakta yang ditemukan selama sidang.  ”Berdasar temuan, saksi, maupun keterangan ahli, makin membuktikan kesalahan putra pemilik Pondok Pesantren Shiddiqiyah Jombang itu. Pada saat proses awal pemeriksaan terdakwa dan juga terkait dari saksi-saksi yang kami peroleh ataupun pembuktian alat surat, ataupun keterangan ahli yang lain. Tidak ada yang meringankan,” papar Mia.  Mia memastikan, persidangan dan investigasi atas kasus itu telah dilakukan dengan mengedepankan hati nurani. ”Semua sudah dibuktikan tim penuntut umum dengan mengupayakan bagaimana kami mencoba melaksanakan ini dengan mengedepankan hati nurani dan semata-mata melaksanakan perintah atas nama undang-undang,” ucap Mia.  Sementara itu, I Gede Pasek, kuasa hukum terdakwa, mengatakan tuntutan itu tak adil. Sebab, saksi yang dihadirkan selama persidangan lebih sedikit dari BAP dan ada saksi testimonium de auditu yang tetap dipakai.  ”Ada 40 saksi, oleh JPU 16 sudah ditutup, kita yang minta biar dihadirkan lagi yang lain. Tapi di persidangan tadi meminta selain saksi testimonium de auditu untuk dipakai, juga meminta BAP yang tidak dipakai di sini agar dipakai juga. Ini kan sesuatu yang bagi saya membingungkan. Satu sisi dia tidak mau menghadirkan yang di BAP sebagai saksi, di sisi yang lain minta itu dipakai. Padahal harus kita uji di sini kan,” tutur Gede Pasek.  Dia mengatakan, akan mengajukan pembelaan pada minggu depan. Pembelaannya pun akan didasarkan pada fakta sidang.  ”Minggu depan kita pledoi. Pertanyaannya, masih adakah ruang-ruang keadilan di situ (ruang pengadilan). Pembelaan kami sederhana, yaitu apa yang menjadi fakta sidang. Karena memang mengukur kebenaran, keadilan, benar tidaknya peristiwa itu kan di fakta sidang,” tutur Gede Pasek.  Dia berharap agar kasus itu dapat diproses dan diputuskan seadil-adilnya. ”Seluruh keluarga besar Shiddiqiyah berdoa, di atas keadilan manusia masih ada keadilan Tuhan. Berdoa saja, nanti bakal ada tangan Tuhan bekerja, saya yakin itu. Karena ini sudah tidak make sense dengan kewajaran, dari proses, cara tuntutan, dan sebagainya, sangat tidak masuk akal,” ucap Gede Pasek.

Kuasa Hukum Sebut Tuntutan Hukuman Bechi Tak Masuk Akal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG-20221010-WA0022.jpg" alt="Terdakwa kasus pencabulan santri, Mas Bechi, saat keluar dari ruang sidang. Alex Qomarulla/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus pencabulan santri, Mas Bechi, saat keluar dari ruang sidang. Alex Qomarulla/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pasca dituntut penjara selama 16 tahun, terdakwa kasus pemerkosaan santriwati Jombang, Moch Subchi Atsal Tsani (MSAT) alias Bechi hanya tersenyum.  Saat ditemui pasca persidangan, Senin (10/10), dia mengaku akan menyerahkan seluruh proses hukum ke pengacara.  Bechi mengenakan kemeja biru serta rompi tahanan merah. Pakaian itu biasa digunakannya saat sidang. Dia tak menunduk saat keluar dari ruang sidang Cakra.  Putra tunggal pemilik Pondok Pesantren Shiddiqiyah Jombang itu tampak tersenyum di balik maskernya. Bechi dituntut penjara 16 tahun oleh jaksa penuntut umum (JPU) dalam sidang di PN Surabaya.  ”Ya nanti Pak PH (penasihat hukum) saja,” kata Bechi, saat digiring petugas masuk ke ruangan tahanan sementara.  Bechi enggan memberikan banyak komentar terkait tuntutan dari JPU tersebut. Dia memilih untuk mengikuti proses hukum yang sedang berjalan sekarang.  ”Belum, kan masih ada proses,” ucap Bechi.  Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Surabaya yang juga Ketua Tim JPU Mia Amiati mengatakan, terdapat 2 pasal yang disangkakan pada Mas Bechi.  ”Pertama adalah pasal 285 juncto pasal 65 ayat 1 KUHP. Di situ kami mengupayakan untuk menuntut dengan ancaman maksimal,” tegas Mia ditenui usai sidang.  Pasal 285 KUHP memiliki tuntutan selama 12 tahun, lanjut dia, ditambah dengan pasal 65. ”Maka ditambah 1 per 3 dari pasal 65 sehingga totalnya menjadi 16 tahun. Itu yang kami ajukan,” ujar Mia.  Mia menegaskan, tidak ada hal yang meringankan dari fakta yang ditemukan selama sidang. Berdasar temuan, saksi, maupun keterangan ahli, makin membuktikan kesalahan putra pemilik Pondok Pesantren Shiddiqiyah Jombang itu.  ”Pada saat proses awal pemeriksaan terdakwa dan juga terkait dari saksi-saksi yang kami peroleh ataupun pembuktian alat surat, ataupun keterangan ahli yang lain. Tidak ada yang meringankan,” papar Mia.  Mia memastikan, persidangan dan investigasi atas kasus itu telah dilakukan dengan mengedepankan hati nurani.  ”Semua sudah dibuktikan tim penuntut umum dengan mengupayakan bagaimana kami mencoba melaksanakan ini dengan mengedepankan hati nurani dan semata-mata melaksanakan perintah atas nama undang-undang,” ucap Mia.  Sementara itu, kuasa hukum Mas Bechi, I Gede Pasek Suardika mengaku kecewa dengan tuntutan jaksa tersebut. ”Percuma kita membuka fakta-fakta sidang, menggali keterangan saksi, dan menguji alat bukti di persidangan kalau kemudian desainnya kembali ke desain awal bagaimana ini dihukum seberat-beratnya,” tutur I Gede Pasek.  Menurut dia, pengakuan dan penggunaan kesaksian testimonium de auditu merupakan suatu hal yang janggal dalam kasus persidangan itu. ”Ada dua keterangan yang dihadirkan oleh yang bersangkutan, namanya juga disebutkan sebagai pemberat, tapi keterangannya tidak diakui. Padahal mereka ini yang memberikan keterangan saksi berderet dengan korban,” ucap Gede Pasek.  Kuasa hukum Mas Bechi berharap mendapatkan keadilan pada kasus persidangan yang menyeret putra pemilik Pondok Pesantren Shidqiyah Jombang itu.

Dituntut Hukuman Penjara 16 Tahun, Mas Bechi Tersenyum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/20171205dana.jpg" alt="Sejumlah barang bukti kasus pembobolan dana nasabah bank. Didik Suhartono/Antara" width="100%">
<figcaption>Sejumlah barang bukti kasus pembobolan dana nasabah bank. Didik Suhartono/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Enam orang anggota komplotan pembobol tujuh kantor cabang BRI di Kota Semarang, Jawa Tengah, yang mengakibatkan kerugian sekitar Rp 1,7 miliar batal dituntut dalam sidang Selasa (14/6). Sebab, jaksa penuntut umum belum siap dengan surat tuntutannya.  ”Sidang ditunda karena tuntutan jaksa belum siap,” kata Juru Bicara Pengadilan Negeri Semarang Kukuh Subyakto seperti dilansir dari Antara di Semarang, Selasa (14/6).  Menurut dia, sidang akan digelar kembali pada Kamis (16/6) dengan agenda pembacaan tuntutan. ”Ditunda Kamis (16/6) karena berkaitan dengan masa penahanan para terdakwa,” ujar Kukuh.  Sebelumnya, enam anggota komplotan pembobol tujuh kantor cabang BRI di Kota Semarang diadili di PN Semarang. Keenam terdakwa, masing-masing Kairun Fahri Nasution, Kiki Handayani, Rendi Dwi Putra, Muhammad Andry Syahputra, Taufiq Ramadhan, dan Windari.  Mereka dijerat dengan pasal 264 atau 263 KUHP tentang pemalsuan surat. Komplotan tersebut membobol rekening dua nasabah melalui tujuh kantor cabang BRI tersebut hanya dalam waktu satu hari pada Februari.  Para terdakwa menyiapkan buku tabungan dan KTP milik dua nasabah BRI yang sudah dipalsukan. Saat beraksi, komplotan tersebut terbagi dalam dua kelompok dengan masing-masing menggunakan data nasabah atas nama Eka Dana dan Fitroh Riyadi.  Tujuh kantor cabang yang dibobol, yakni BRI Cabang Ahmad Yani masing-masing Rp 450 juta dan Rp 200 juta, BRI Cabang Patimura masing-masing Rp 15 juta dan Rp 500 juta, BRI Cabang Piere Tendean Rp 150 juta, BRI Cabang Mataram sebesar Rp 30 juta, BRI Cabang Pandanaran sebesar Rp 80 juta, dan BRI Cabang Kranggan sebesar Rp 40 juta.

Jaksa Belum Siap, Sidang Tuntutan Pembobol Tujuh BRI di Semarang Batal

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sidang tuntutan

Berita Terkini