<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/suramadu.jpg" alt="Jembatan Suramadu salah satu destinasi pariwisata di Jawa Timur. Namun di saat Pandemi Covid 19 saat ini banyak Pengusaha pariwisata keluhkan proses pengajuan relaksasi kredit ke bank. Jumat 24/04/2020. Foto Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Jembatan Suramadu salah satu destinasi pariwisata di Jawa Timur. Namun di saat Pandemi Covid 19 saat ini banyak Pengusaha pariwisata keluhkan proses pengajuan relaksasi kredit ke bank. Jumat 24/04/2020. Foto Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Polri telah mengeluarkan aturan tentang pembatasan mobilitas saat masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Di antaranya, wajib membawa surat izin keluar-masuk (SIKM). Aturan itu juga berlaku bagi para penumpang kapal maupun mereka yang melintas melalui Jembatan Surabaya-Maduran (Suramadu).  Polisi mulai melakukan sosialisasi terkait SIKM. Tidak saja kepada masyarakat luar daerah yang bekerja di Surabaya. Namun, juga kepada pengurus RT/RW.  Kabagops Polres Pelabuhan Tanjung Perak Kompol Eko Nur Wahyudiono menjelaskan bahwa aturan terkait SIKM sudah dibahas instansinya. Rencananya, kewajiban diberlakukan selama libur Nataru. Yakni, 20 Desember 2021–2 Januari 2022.  Eko mengatakan, kewajiban membawa SIKM saat bepergian berlaku untuk perjalanan di luar wilayah aglomerasi. Artinya, masyarakat yang bepergian di area Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan Bangkalan tidak perlu membawa surat. Sementara itu, pengendara di luar daerah tersebut wajib mengurus surat yang diterbitkan.  ’’Untuk menegakkan aturan, kami akan membentuk pos penyekatan di exit toll dan Jembatan Suramadu,” kata Eko.  Dia menjelaskan, masyarakat Bangkalan yang masuk ke Surabaya tidak perlu membawa SIKM. Namun, untuk masyarakat Sampang, Sumenep, dan Pamekasan diwajibkan mengurusnya. ’’Jika ingin bepergian (saat libur Nataru, Red), mereka harus menghubungi ketua RT. Karena surat dibuat mereka,” tambah Eko.  Dia menegaskan, akan ada pemeriksaan di pintu masuk. Setiap pengendara yang berasal dari luar wilayah aglomerasi bakal dicek kelengkapannya. Ada tindakan khusus untuk penumpang yang tidak mematuhi aturan tersebut. Mereka akan diuji swab. Polisi telah berkoordinasi dengan Pemkot Surabaya terkait hal itu.  Selain di Jembatan Suramadu dan pintu tol, Eko mengatakan bahwa pemeriksaan secara ketat juga akan dilakukan di pelabuhan. Setiap penumpang kapal di Pelabuhan Tanjung Perak diwajibkan membawa SIKM. Sebab, mereka tidak bepergian antardaerah di wilayah aglomerasi.

Mulai 20 Desember, Lewat Jembatan Suramadu Wajib Bawa SIKM  

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/SIKM-1.jpeg" alt="Surat Edaran Nomor 440/3253/436.7.22/2021 tentang Penerbitan SIKM. Humas Pemkot Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Surat Edaran Nomor 440/3253/436.7.22/2021 tentang Penerbitan SIKM. Humas Pemkot Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Warga yang bekerja atau beraktivitas dengan keluar masuk wilayah Kota Surabaya, Jawa Timur, diwajibkan mengurus surat izin perjalanan atau surat izin keluar masuk (SIKM) ke kantor kecamatan dan kelurahan.  Koordinator Penegakan Hukum dan Kedisiplinan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya Eddy Christijanto seperti dilansir dari Antara di Surabaya mengatakan, penerbitan SIKM bagi yang akan bekerja/berkegiatan ke luar Kota Surabaya dilakukan berdasar Surat Edaran Nomor 440/3253/436.7.22/2021 tentang Penerbitan SIKM. Agar ketentuan tersebut dapat berjalan dengan baik diminta kepada camat dan lurah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah kerja masing-masing.  ”Kebijakan ini menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Surabaya Nomor 443/6912/436.8.4/2021 tanggal 22 Juni tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM) di Kota Surabaya, sebagaimana berlandaskan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 13 Tahun 2021 serta Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/357/KPTS/013/2021,” kata Eddy pada Minggu (27/6).  Dia menjelaskan, setidaknya ada empat poin yang termaktub dalam Surat Edaran tentang Penerbitan SIKM. Yakni setiap warga diimbau agar melampirkan hasil negatif tes cepat antigen bagi pelaku perjalanan yang masa berlakunya 2x24 jam atau hasil negatif tes usap PCR dengan masa berlaku 4X24 jam. ”Selain itu, melampirkan surat keterangan dari instansi tempat bekerja dan/atau surat keterangan lain yang sesuai dengan aktivitas dan pihak terkait,” terang Eddy.  Surat Edaran itu juga menjelaskan, SIKM akan berlaku hingga tujuh hari setelah diterbitkan. ”Surat edaran ini menuliskan bahwa bagi pekerja informal atau wiraswasta, wajib memiliki surat keterangan dari RT/RW atau domisili setempat,” ujar Eddy yang juga kepala Satpol PP Surabaya itu.  Surat edaran yang ditujukan kepada camat tersebut juga dilengkapi dengan konsep contoh SIKM yang nanti diterbitkan masing-masing kecamatan di Surabaya. Selain itu, dalam surat tersebut juga meminta camat dan lurah agar menyosialisasikan kebijakan kepada masyarakat di masing-masing wilayah kerjanya.

Warga Beraktivitas ke Luar Masuk Surabaya Diwajibkan Urus SIKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Polpem-gubernur-dan-walikota-pantau-pos-penyekatan-suramadu-alfian-rizal_1-2.jpg" alt="Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Forum Komunikasi Kepala Daerah (Forkopimda) Jatim meninjau pos penyekatan Jembatan Suramadu. Alfian Rizal/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Forum Komunikasi Kepala Daerah (Forkopimda) Jatim meninjau pos penyekatan Jembatan Suramadu. Alfian Rizal/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Anggota Komisi E DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Jawa Timur Dapil Bangkalan Mathur Husyairi mengapresiasi keputusan Forum Komunikasi Kepala Daerah Jatim untuk membongkar tenda swab test di penyekatan Surabaya–Madura.  Mathur mengaku sejak awal mendesak Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi Jatim untuk fokus melakukan penanganan di daerah yang rawan Covid-19. Utamanya di lima kecamatan di Bangkalan. Sebab, hal tersebut lebih efektif dilakukan.  ”Masak dari sekian kecamatan di Bangkalan yang positif, terus yang kena imbas se-Madura,” tuturnya Mathur ketika dihubungi pada Rabu (23/6).  Dia menyoroti SIKM (Surat Izin Keluar Masuk) yang diperuntukkan bagi warga Bangkalan. Dia berharap Pemprov Jatim melakukan sosialisasi kebijakan secara menyeluruh hingga ke desa.  ”Ini kan (masyarakat masih bingung prosedurnya. Ini yang saya tahu hanya Kecamatan Bangkalan yang bisa ajukan pakai formulir online,” terang Mathur.  Menurut dia, SIKM tidak memberatkan masyarakat Madura. Sebab SIKM bisa diurus secara gratis di puskesmas dan kecamatan.  Sebelumnya, Kabidhumas Polda Jatim Kombespol Gatot Repli Handoko menjelaskan, pos penyekatan Surabaya–Madura di Jembatan Suramadu resmi dihentikan. Keputusan itu berdasar Forkopimda Jatim.  Penyekatan digeser ke zona merah di delapan desa di Bangkalan. ”Delapan desa tersebut masuk dalam lima kecamatan PPKM mikro di Provinsi Jatim,” ujar Gatot pada Rabu (23/6).  Dia menerangkan, sebagai pengganti pos penyekatan, Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) diberlakukan. SIKM diadakan di daerah asal warga di Madura. ”Itu (SIKM) yang kita gunakan, dimasifkan ke hulunya. Nanti, pemeriksaan SIKM dilakukan di sana,” ucap Gatot.

Anggota DPRD Jatim Apresiasi Penutupan Pos Penyekatan Surabaya-Madura

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Screenshot_2021-06-23-16-31-34-57.png" alt="Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kabupaten Bangkalan resmi menutup pos penyekatan swab test antigen dan PCR di Jembatan Suramadu sisi Bangkalan. Penutupan itu dilakukan pada Rabu (23/6) dini hari.  Sejak pukul 04.30, beberapa aparat kepolisian dan TNI membongkar tenda BNPB yang didirikan di dekat Jembatan Suramadu itu. Meski begitu, penyekatan tidak berhenti. Melainkan dialihkan ke zona merah Covid-19 di Kabupaten Bangkalan, Madura.  Hal itu diungkapkan Kabidhumas Polda Jatim Kombespol Gatot Repli Handoko. Penyekatan digeser ke zona merah di 8 desa di Bangkalan.  ”Delapan desa tersebut masuk dalam 5 kecamatan PPKM mikro di Provinsi Jatim,” kata Gatot pada Rabu (23/6).  Dia menjelaskan, sebagai pengganti pos penyekatan, surat izin keluar masuk (SIKM) diberlakukan. SIKM diadakan di titik penyekatan di daerah masing-masing.  ”Itu (SIKM) yang kita gunakan, dimasifkan ke hulunya. Nanti, pemeriksaan SIKM dilakukan di sana,” tutur Gatot.  Sementara itu, Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron menambahkan, terdapat delapan desa yang menjadi episentrum atau pusat testing warga. Pemilihan desa-desa itu berdasar kondisi kasus aktif Covid-19 yang masih tinggi.  ”Ada delapan desa prioritas. Pertama adalah Kelurahan Kraton, Kelurahan Pejaga, Kelurahan Bancaran. Ketiganya di kecamatan Bangkalan,” kata Abdul Latif Amin Imron.  ”Kemudian Desa Arosbaya dan Tengket di kecamatan Arosbaya. Lalu desa Moarah, Kecamatan Klampis; Desa Kombangan, Kecamatan Geger; dan Kelurahan Tunjung, kecamatan Borneh,” tambah Abdul Latif Amin Imron.

Pos Penyekatan di Jembatan Suramadu Dipindah ke Delapan Desa Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Screenshot_2021-06-23-12-09-22-14.png" alt="Pembongkaran tenda swab test di pos penyekatan Jembatan Suramadu sisi Bangkalan. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Pembongkaran tenda swab test di pos penyekatan Jembatan Suramadu sisi Bangkalan. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pos penyekatan swab test antigen dan PCR Surabaya-Madura di Jembatan Suramadu resmi ditiadakan. Penutupan itu dilakukan pada Rabu (23/6) dini hari. Sejak pukul 04.30, aparat kepolisian dan TNI menurunkan tenda BNPB yang didirikan di dekat Jembatan Suramadu itu.  Selanjutnya penyekatan dilakukan di daerah zona merah Covid-19 di Kabupaten Bangkalan, Madura. Hal itu diungkapkan Kabidhumas Polda Jatim Kombespol Gatot Repli Handoko.  ”Penyekatan digeser ke zona merah di 8 desa di Bangkalan. Desa-desa tersebut masuk dalam 5 kecamatan PPKM mikro di Provinsi Jatim,” kata Gatot pada Rabu (23/6).  Dia menerangkan, sebagai pengganti pos penyekatan, Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) diberlakukan. SIKM diadakan di titik penyekatan.  ”Titik penyekatan yang dimaksud berada di 8 daerah zona merah dan beberapa kawasan di Madura. Itu (SIKM) yang kita gunakan, dimasifkan ke hulunya. Nanti, pemeriksaan SIKM dilakukan di sana,” ujar Gatot.  Gatot menegaskan, meski pos penyekatan ditiadakan, pengendara maupun warga setempat yang melintas di titik-titik penyekatan tetap wajib menunjukkan SIKM.  Selain di Bangkalan, kata Gatot, ada pula pos penyekatan lain seperti di Sampang. ”Di Suramadu memang nggak ada pemeriksaan SIKM. Geser ke penyekatan di 8 desa yang ada di 5 kecamatan zona merah, penyekatan Sampang, Bangkalan, dan daerah lain (di Madura),” terang Gatot.

Pos Tes Swab Jembatan Suramadu di Bangkalan-Surabaya Resmi Ditiadakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/WhatsApp-Image-2021-06-16-at-20.54.52.jpeg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi (kiri) bersama Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron meninjau pelaksanaan tes swab di Bangkalan. Humas Pemkot Surabaya" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi (kiri) bersama Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron meninjau pelaksanaan tes swab di Bangkalan. Humas Pemkot Surabaya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron menyatakan bahwa warga Bangkalan yang hendak melintasi Jembatan Suramadu dan Pelabuhan Kamal harus mengantongi surat izin keluar masuk (SIKM) dari camat setempat.  "Kebijakan memberlakukan SIKM ini menindaklanjuti hasil rapat koordinasi antara Pemprov Jatim bersama Forkopimda Kabupaten Bangkalan yang diselenggarakan pada Sabtu (19/6) di Rest Area BPWS Bangkalan dan kebijakan tersebut mulai hari ini, 21 Juni 2021," katanya di Bangkalan, Senin (21/6), seperti dikutip dari Antara.  Bupati menjelaskan bahwa warga Madura banyak yang beraktivitas dan bertugas dinas di Kota Surabaya sehingga harus bolak-balik Bangkalan-Surabaya. Pemerintah daerah berupaya melakukan pembatasan untuk meminimalkan risiko penularan Covid-19 akibat mobilitas warga dari Bangkalan ke Surabaya dan sebaliknya dengan memberlakukan syarat SIKM bagi warga yang akan melintasi Jembatan Suramadu dan Pelabuhan Kamal, jalur yang menghubungkan Pulau Madura dengan Pulau Jawa.  Bupati mengatakan, SIKM diutamakan bagi warga yang setiap hari pulang pergi Bangkalan-Surabaya seperti pedagang, buruh, pekerja informal, pegawai swasta, dan pegawai pemerintah. SIKM dikeluarkan oleh kantor kecamatan sesuai wilayah tempat tinggal pemohon dan berlaku tujuh hari sejak tanggal dikeluarkan.  Warga yang hendak mengajukan permohonan SIKM harus melampirkan hasil negatif tes pemeriksaan antigen dan surat keterangan dari instansi tempat bekerja dan/atau surat keterangan lain yang sesuai dengan aktivitasnya dari pihak terkait.  "Pelayanan tes rapid antigen dilaksanakan oleh RSUD Syamrabu dan puskesmas se-Kabupaten Bangkalan setiap hari kerja mulai pukul 09.00 sampai 12.00 WIB tanpa biaya atau gratis. Bagi pelintas yang tidak mengurus SIKM tetap mengikuti proses penyekatan melalui tes rapid antigen," kata Abdul Latif Amin Imron. (*)

Warga Bangkalan yang Melintasi Suramadu Harus Kantongi SIKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Polpem-gubernur-dan-walikota-pantau-pos-penyekatan-suramadu-alfian-rizal_1-1.jpg" alt="Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa didampingi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meninjau pos penyekatan Suramadu. Alfian Rizal/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa didampingi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meninjau pos penyekatan Suramadu. Alfian Rizal/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Per Senin (21/6), Satgas Covid-19 Kabupaten Bangkalan memberlakukan SIKM (Surat Izin Keluar Masuk) bagi seluruh warga yang melintas di Jembatan Suramadu dan Pelabuhan Kamal. Hal tersebut berdasar keterangan yang dikeluarkan Satgas Covid-19 Kabupaten Bangkalan, Minggu (20/6).  Satgas menyebutkan, SIKM wajib bagi warga yang tiap hari pulang pergi Bangkalan–Surabaya untuk bekerja. SIKM dikeluarkan kantor kecamatan sesuai tempat tinggal pemohon, berlaku selama 7 hari sejak tanggal dikeluarkan.  Pelayanan tes rapid antigen dilaksanakan RSUD Syaifullah Ambami dan puskesmas se-Kabupaten Bangkalan setiap hari kerja mulai pukul 09.00 hingga pukul 12.00 tanpa biaya atau gratis.  Kepala Diskominfo dan Jubir Satgas Covid-19 Pemkab Bangkalan Agus Sugianto Zain mengatakan, pemberlakuan SIKM adalah bagian dari evaluasi penyekatan di Jembatan Suramadu. Sebab, beberapa kali terjadi penumpukan.  ”Forkopimda Jatim dan Bangkalan memikirkan warga yang tiap hari lalu lalang Bangkalan–Surabaya. Utamanya mereka yang mengais rezeki harian,” ungkap Agus pada Senin (21/6) sore.  Untuk mendapatkan SIKM, warga Madura melampirkan hasil negatif tes rapid antigen dan melampirkan surat keterangan dari instansi tempat bekerja. Warga juga bisa melampirkan surat keterangan lain yang sesuai dengan aktivitas dari pihak terkait.  ”Kebijakan SIKM itu dengan harus melampirkan hasil negatif. Berlaku satu minggu, minggu berikutnya harus tes lagi. Itu gratis. Itu ikhtiar,” papar Agus.  Dengan aturan SIKM, dia berharap tidak ada lagi penumpukan massa di pos penyekatan Jembatan Suramadu, baik sisi Surabaya atau Madura.  ”Warga pun tak perlu lagi setiap hari harus melakukan swab di Jembatan Suramadu,” terang Agus.

Satgas Covid-19 Bangkalan Berlakukan Surat Izin Keluar Masuk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/pengecualian-larangan-aktivitas-mudik-qsom3n-prv.jpg" alt="Ilustrasi calon penumpang pesawat melakukan verifikasi sebelum melakukan penerbangan di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. Fauzan/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi calon penumpang pesawat melakukan verifikasi sebelum melakukan penerbangan di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. Fauzan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Tangerang, Banten, telah mengeluarkan 637 surat ijin keluar masuk (SIKM) dari kelurahan selama larangan mudik 6–17 Mei.  ”Selama larangan mudik 6–17 Mei, sudah ada 637 SIKM yang dikeluarkan dari tingkat kelurahan,” kata Kepala Bagian Protokol dan Pimpinan Pemkot  Tangerang Buceu Gartina seperti dilansir dari Antara di Tangerang, Senin (17/5).  Keputusan larangan mudik mengacu pada aturan yang ditetapkan Satgas Covid-19 yang meniadakan mudik mulai 6 hingga 17 Mei. Larangan mudik itu berlaku untuk di dalam wilayah aglomerasi maupun di luar wilayah.  Buceu menambahkan, warga yang telah mengajukan SIKM dan kembali ke Kota Tangerang diimbau untuk melapor dengan membawa berkas bebas Covid-19 kepada RT/RW. Hal ini sesuai dengan instruksi Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah kepada camat/lurah untuk melakukan pemantauan kepada warga yang kembali dari luar kota.  ”Jadi warga yang kembali dari luar kota agar melapor dan melakukan pemeriksaan tes cepat untuk mengetahui kondisi terbaru dalam menekan penyebaran Covid-19,” kata Buceu Gartina.  Sekretaris Daerah Kota Tangerang Herman Suwarman sebelumnya mengatakan, SIKM diterbitkan untuk beberapa kriteria masyarakat saja dengan keperluan mendesak. Yakni keluarga sakit, meninggal, ibu hamil dan persalinan.  Dia menambahkan, SIKM wajib dibawa masyarakat yang merupakan pekerja sektor informal maupun non pekerja yang dilengkapi dengan tanda tangan basah atau elektronik dari Lurah domisili tempat tinggal pemohon serta identitas diri calon pelaku perjalanan. SIKM pun hanya berlaku untuk satu kali perjalanan.  ”Golongan lain yang diizinkan melaksanakan perjalanan selama peniadaan mudik adalah pelayanan distribusi logistik,” ujar Herman Suwarman.  Camat Cipondoh Rizal Ridallah mengatakan, telah memberikan imbauan kepada RT/RW untuk mendata warga yang melakukan perjalanan ke luar kota untuk melakukan pemeriksaan kesehatan bebas Covid-19.

Pemkot Tangerang Keluarkan 637 SIKM Selama Larangan Mudik Lebaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Pengecekan-surat-izin-keluar-masuk-SIKM-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Petugas melakukan pengecekan kendaraan di Check Point pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di kawasan Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (23/5/2020). Pemerintah Daerah DKI Jakarta mewajibkan warga yang hendak keluar maupun masuk ke ibu kota menunjuk" width="100%">
<figcaption>Petugas melakukan pengecekan kendaraan di Check Point pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di kawasan Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (23/5/2020). Pemerintah Daerah DKI Jakarta mewajibkan warga yang hendak keluar maupun masuk ke ibu kota menunjuk</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyatakan melarang kegiatan mudik di wilayah aglomerasi. Namun, kebijakan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) dikecualikan untuk warga yang tinggal di wilayah aglomerasi Jabodetabek.  Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta Benni Aguscandra mengatakan, dengan adanya pengecualian itu, warga Jabodetabek dapat melakukan perjalanan nonmudik ke wilayah DKI Jakarta tanpa SIKM selama periode Hari Raya Idul Fitri.  “Warga Jabodetabek tidak memerlukan SIKM ketika hendak melakukan perjalanan nonmudik keluar atau masuk wilayah DKI Jakarta," ujar Benni dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/5).  Benni menekankan, kebijakan tanpa SIKM ini hanya berlaku bagi kendaraan pelayanan logistik dan pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak. Seperti bekerja/perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit atau meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh satu orang anggota keluarga, dan kepentingan persalinan.  "Serta kepentingan nonmudik tertentu lainnya yang dilengkapi surat keterangan dari Kepala Desa atau Lurah Setempat," jelas Benni.  Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya resmi melarang kegiatan mudik di wilayah aglomerasi. Yakni meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek).  Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Pemprov DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, kebijakan larangan mudik di wilayah aglomerasi sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Pelarang ini juga berlaku pada periode 6-17 Mei 2021 seperti larangan mudik dari pemerintah pusat.  "Jadi narasi yang dibangun adalah larangan mudik. Jadi kalau tujuan mudik pasti dilarang," kata Syafrin saat dihubungi, Jumat (7/5).  "Untuk aglomerasi kenapa sebelumnya difasilitasi, karena sebelumnya ada perjalanan dinas atau bekerja. Tapi begitu ada yang tujuan mudik sekarang dilarang, karena narasi tahun ini mudik dilarang," imbuhnya.  Pemprov DKI Jakarta juga telah menyiapkan 8 titik penyekatan mudik di wilayah aglomerasi ini. Yakni di Kalideras, Joglo, Pasar Jumat, Jalan Raya Bogor, Kalimalang, Jalan Cakung-Bekasi, Budi Luhur, dan Perintis Kemerdekaan.

Mudik Lokal Dilarang, Warga Jabodetabek Tak Perlu SIKM Saat Lebaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Gibran-piala-Menpora.jpg" alt="Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka. Aris Wasita/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka. Aris Wasita/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka memastikan surat izin keluar masuk (SIKM) bukan untuk wisatawan. SIKM itu dibuat untuk perjalanan yang sifatnya penting.  ”Kalau terpaksa harus bepergian, jadi SIKM ini bukan untuk piknik, tetapi untuk bepergian yang sifatnya urgent,” kata Gibran Rakabuming Raka seperti dilansir dari Antara di Solo, Kamis (6/5).  Dia mengatakan, beberapa perjalanan yang diwajibkan menggunakan SIKM di antaranya perjalanan dinas yang mendesak, menengok keluarga yang sakit, ibu melahirkan, dan keluarga yang meninggal.  ”Silakan koordinasi dengan kelurahan masing-masing,” kata Gibran.  Pada Surat Edaran (SE) Wali Kota Surakarta Nomor 067/11309 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Peran Satuan Tugas Tingkat Kelurahan untuk Penyebaran Covid-19 di Kota Surakarta tertulis bahwa pemerintah memperbolehkan adanya wisatawan yang datang ke Kota Solo.  Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Covid-19 sekaligus Sekretaris Daerah Kota Surakarta Ahyani mengatakan, pemerintah daerah memperbolehkan pendatang untuk singgah berwisata di Kota Solo. Meski demikian, para wisatawan itu harus lolos skrining terlebih dahulu.  ”Nggak apa-apa tetapi mereka harus lewat skrining dulu. Mereka juga diwajibkan untuk tinggal di hotel, penginapan, losmen, atau guest house. Jadi wisatawan tidak singgah ke rumah warga atau mudik di rumah kerabat,” kata Ahyani.  Dia mengatakan, Pemerintah Kota Surakarta tetap akan membuka objek wisata dengan kapasitas 50 persen dari kuota, sedangkan untuk operasionalnya dilakukan pengawasan secara ketat.  ”Kami juga melarang adanya kegiatan di objek wisata yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Kalau seperti tradisi syawalan di Taman Satwa Taru Jurug atau kegiatan yang bersifat kerumunan lain belum dulu, paling wisata biasa saja,” terang Ahyani.

Wali Kota Gibran Bilang SIKM Bukan untuk Wisatawan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#SIKM

Berita Terkini