<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/25/IMG-20250225-WA0054-3597889917.jpg" alt="WFA ASN Dispendukcapil Surabaya mulai diterapkan 1 Maret mendatang, layanan digital semakin ditingkatkan. (Riana Setiawan / Jawa Pos)." width="100%">
<figcaption>WFA ASN Dispendukcapil Surabaya mulai diterapkan 1 Maret mendatang, layanan digital semakin ditingkatkan. (Riana Setiawan / Jawa Pos).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">JawaPos.com &ndash; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya terus berinovasi dalam memberikan layanan administrasi kependudukan. Salah satu langkah terbaru adalah penerapan sistem Work From Anywhere (WFA) yang akan dimulai pada 1 Maret 2025 di Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, Eddy Christijanto, menjelaskan bahwa penerapan WFA ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dengan mengoptimalkan teknologi digital serta memperluas layanan jemput bola bagi masyarakat rentan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mulai 1 Maret, sistem kerja kami akan menerapkan pola 50% di kantor dan 50% di lapangan. Petugas yang sebelumnya bertugas di loket akan dialihkan untuk jemput bola ke masyarakat, terutama bagi penduduk rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, serta warga yang belum melaporkan peristiwa kependudukan seperti kematian, pernikahan, dan perceraian," ujar Eddy kepada JawaPos.com, Selasa (25/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Eddy, saat ini Dispendukcapil telah memiliki dua stan layanan di MPP Siola, tetapi layanan administrasi kependudukan sebagian besar telah dialihkan ke sistem digital melalui aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang terhubung langsung dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/015690764/marak-pengemis-musiman-di-surabaya-satpol-pp-perketat-patroli-di-makam-dan-masjid">Marak Pengemis Musiman di Surabaya, Satpol PP Perketat Patroli di Makam dan Masjid</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Aplikasi ini berjalan di jaringan khusus yang tidak dapat diakses oleh aplikasi lain, sehingga petugas tetap harus berada di kantor untuk mengoperasikan sistem tersebut. Namun, masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor untuk mengurus dokumen kependudukan. Mereka bisa melakukan permohonan secara mandiri melalui aplikasi Klampid New Generation (KNG)," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Eddy juga mengungkapkan bahwa inovasi layanan digital ini telah menunjukkan hasil positif. "Pada Januari 2025, kurang dari 10% warga yang menggunakan layanan mandiri. Namun, pada Februari, jumlahnya meningkat hingga lebih dari 25%," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain meningkatkan layanan digital, Dispendukcapil juga bekerja sama dengan berbagai instansi untuk mendapatkan data kependudukan yang lebih akurat. "Kami berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk memperoleh data kematian dari pemakaman, Kementerian Agama dan gereja untuk data pernikahan, serta Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama untuk data perceraian. Jika ada warga yang belum melaporkan peristiwa kependudukannya, kami akan jemput bola," tambah Eddy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa efisiensi tenaga kerja juga menjadi faktor utama dalam kebijakan ini. "Sejak tahun ini, ada sekitar 12 pegawai yang pensiun atau pindah, sehingga jumlah petugas di loket kelurahan dan MPP Siola berkurang. Dengan adanya layanan digital, antrean masyarakat juga semakin berkurang," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Eddy memastikan bahwa sosialisasi penggunaan aplikasi sudah dilakukan melalui berbagai saluran, termasuk media sosial, camat, lurah, staf kelurahan, hingga balai RW. "Kami terus mendorong warga untuk beralih ke layanan digital agar semakin mudah dan efisien," tutupnya.</div> </div>

Langkah terbaru adalah penerapan sistem Work From Anywhere (WFA) yang akan dimulai pada 1 Maret 2025 di Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola.

ASN Dispendukcapil Surabaya WFA Mulai 1 Maret, Warga Bisa Urus Dokumen dari Rumah Lewat Layanan Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/22/s-2546727571.jpg" alt="Ilustrasi masyarakat yang mengurus adminduk di Mal Pelayanan Publik Siola. (Dipta Wahyu/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi masyarakat yang mengurus adminduk di Mal Pelayanan Publik Siola. (Dipta Wahyu/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meluncurkan aplikasi Klampid New Generation (KNG), untuk memudahkan pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) menjadi praktis dan efisien. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat Kota Surabaya tidak perlu lagi repot-repot datang ke Mal Pelayanan Publik Siola untuk mengurus administrasi kependudukan (adminduk), cukup mengakses melalui ponsel masing-masing. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya, Eddy Christijanto mengatakan saat ini terdapat 31 layanan Adminduk di aplikasi KNG yang bisa diakses oleh warga secara mandiri. "Jadi kita ada 31 layanan di KNG, yang terbagi menjadi tiga kategori, yakni pelayanan umum, pencatatan sipil, dan pendaftaran penduduk. Tapi nanti akan terus dikembangkan menjadi banyak," ujar Eddy, Rabu (22/1). Berikut 31 layanan kependudukan yang bisa diakses secara mandiri oleh warga melalui aplikasi Klampid New Generation: Pelayanan Umum: 1. Keabsahan 2. Legalisir Pendaftaran Penduduk: 1. Cetak ulang KK 2. Pecah KK 3. Pindah dalam kota 4. Perubahan biodata 5. Pindah keluar 6. Pemutakhiran gelar 7. Pengajuan KTP Elektronik 8. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) 9. KK OA (Orang Asing) 10. Pindah Keluar OA/ Exit Permit Only (EPO) Pencatatan Sipil: 1. Akta kelahiran 2. Akta kematian 3. Akta pengesahan anak 4. Akta perceraian 5. Akta perkawinan 6. Kutipan kedua Akta catatan sipil (cetak ulang akta) 7. Pelaporan kelahiran luar negeri, pelaporan kematian luar negeri 8. Pelaporan perceraian luar negeri 9. Pelaporan perkawinan luar negeri 10. Pengakuan anak, pengangkatan anak 11. Perubahan biodata (akta kelahiran) 12. Perubahan biodata peristiwa penting dengan pengadilan negeri (kematian) 13. Perubahan nama akta perceraian 14. Perubahan nama akta perkawinan 15. Salinan akta kelahiran (hanya untuk dokumen migrasi ke luar negeri) 16. Surat keterangan perjanjian kawin 17. Surat keterangan sudah menikah 18. Surat keterangan belum menikah 19. Surat keterangan pindah menikah Aplikasi KNG dapat diakses melalui laman dispendukcapil.surabaya.go.id. Masyarakat bisa juga melakukan scan barcode yang berada di kantor Kelurahan, Kecamatan dan Mal Pelayanan Publik Siola. Untuk membuat akun, masyarakat perlu memasukan Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor handphone (HP) dan email yang masih aktif. Lalu, akan muncul kode OTP untuk melakukan verifikasi akun.&nbsp; "Kami akan terus mengembangkan layanan Adminduk agar bisa dilakukan oleh warga permohonannya dengan handphone atau komputer di rumahnya masing-masing," tandas Kadispendukcapil Surabaya itu.

emerintah Kota (Pemkot) Surabaya meluncurkan aplikasi Klampid New Generation (KNG), untuk memudahkan pelayanan Adminduk.

Tak Perlu ke Siola! 31 Layanan Adminduk Ini Bisa Diurus Online Lewat Aplikasi KNG

Siola Surabaya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Siola Surabaya

Berita Terkini

ASN Dispendukcapil Surabaya WFA Mulai 1 Maret, Warga Bisa Urus Dokumen dari Rumah Lewat Layanan Digital

Tak Perlu ke Siola! 31 Layanan Adminduk Ini Bisa Diurus Online Lewat Aplikasi KNG

Download Aplikasi JawaPos.com