Penerbit: PT Jawa Pos Grup MultimediaDirektur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti DewiAlamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.comRedaksi JawaPos.com :Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra Koordinator Liputan: Valentinus Bintang PradewoRedaksional: Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan. Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Dimas Ramadan Wicaksana, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nadia Hanum, Nanda Prayoga. Fotografer: Dery RidwansahKoordinator Daerah: JP Tangsel : Hendra Eka Syahputra JP Cirebon : Latu Ratri Mubyarsah JP Bogor. &nbsp; : Bayu PutraNon Redaksional: Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang,&nbsp; Zenna Atmaja. Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda Videografer: Satrio Maulana Maheswara Desain Grafis: Dimas Pradipta Media Sosial: Ane Herfira SEO &amp; Data Analis: Renda Eko Riyadi, Raffi Ahmad AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, M. Restu, Fitri Yuni Lestari.Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.Account Executive: Surabaya : Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani. Jakarta.&nbsp; &nbsp; : Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana

redaksi

privacy-policy

KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h2>Pedoman AI</h2><h3>Berikut adalah rangkuman Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik:&nbsp;</h3><ol><li>Peraturan ini mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai teknologi informatika yang memungkinkan perangkat digital untuk membaca, menulis, membuat gambar, suara, video, dan melakukan analisis. Prinsip dasarnya adalah karya jurnalistik yang dihasilkan dengan AI harus selalu berpedoman pada KEJ.</li><li>Penggunaan AI dalam jurnalistik wajib berada di bawah kendali manusia dari awal hingga akhir proses. Tanggung jawab penuh atas karya jurnalistik yang dihasilkan AI tetap berada di tangan perusahaan pers. Perusahaan pers diperbolehkan untuk memberikan keterangan dan menyebutkan sumber atau aplikasi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik.</li><li>Perusahaan pers wajib memeriksa akurasi dan memverifikasi data serta informasi, termasuk gambar, suara, dan video yang diperoleh melalui AI, dengan menggunakan teknologi yang tepat dan/atau konfirmasi kepada pihak yang berkompeten.</li><li>Karya jurnalistik yang dihasilkan AI dilarang mengandung unsur cabul, kebohongan, fitnah, sadisme, dan diskriminasi terkait SARA, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, kondisi ekonomi, maupun disabilitas.</li><li>Perusahaan pers diberikan kebebasan untuk menggunakan berbagai jenis aplikasi AI. Dalam hal publikasi, gambar rekayasa dan/atau personalisasi manusia (avatar) berbasis AI, baik bergerak maupun tidak, harus diberi keterangan yang jelas.</li><li>Personalisasi yang menyerupai figur tertentu harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan atau ahli warisnya. Karya jurnalistik berbasis suara yang dihasilkan AI juga harus diberi keterangan. Sulih suara dan sintesis suara dari figur personalisasi yang dibuat dengan AI harus mendapat persetujuan dari pemilik suara aslinya.</li><li>Perusahaan pers wajib menginformasikan secara terbuka apabila melakukan penyuntingan, ralat, atau perubahan pada karya jurnalistik yang dihasilkan AI. Setiap penggunaan AI yang berdampak signifikan terhadap karya jurnalistik harus dinyatakan secara eksplisit.</li><li>Terkait komersialisasi, iklan yang dihasilkan dengan AI dan dipublikasikan di perusahaan pers harus diberi keterangan atau penjelasan. Iklan programatik di media siber harus mematuhi ketentuan kode etik periklanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>Dalam hal perlindungan, teknologi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik harus dipastikan aman, andal, dan dapat dipercaya, serta sesuai dengan standar etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perusahaan pers wajib memastikan bahwa karya jurnalistik yang dihasilkan AI menghormati hak privasi.</li><li>Apabila terjadi sengketa terkait karya jurnalistik yang menggunakan AI, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang ada di Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Koreksi dan pencabutan karya jurnalistik yang menggunakan AI mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pers.</li></ol>

pedoman-konten-ai

Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h3>Tentang Kami</h3>JawaPos.com adalah portal berita digital milik PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital PT. JawaPos Group Multimedia, JawaPos.com mengembangkan Newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Andre Rizal Hanafi

Luciano Spalletti soroti mental Juventus setelah kalah dari Como. Tekanan di Serie A makin besar, peluang Liga Champions jadi sulit

Latu Ratri Mubyarsah

Luciano Spalletti Soroti Mental Juventus usai Tumbang dari Como: Sulit Bidik Liga Champions

R. Nurul Fitriana Putri

Airlangga minta AS pertahankan tarif 0 persen untuk komoditas unggulan Indonesia. Perjanjian dagang RI-AS berpotensi berubah.

Bayu Putra

Perjanjian Dagang RI–AS Potensial Berubah, Airlangga Minta Komoditas Unggulan Indonesia Tetap Kena Tarif 0 Persen

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/13/Untitled-150778083.jpg" alt="Bimtek tentang SIPD RI Penatausahaan Keuangan Daerah, Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan KKPD dan Cash Management System. " /> JawaPos.com&ndash;Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah mengoptimalkan penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) sebagai aplikasi umum Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Upaya itu penting dilakukan sebagai langkah aktual dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan. Pesan tersebut disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Horas Maurits Panjaitan dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang SIPD RI Penatausahaan Keuangan Daerah, Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dan Cash Management System (CMS). Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Papua Tengah, Sekretaris BPKAD Provinsi Papua Tengah dan kabupaten/kota se-Papua Tengah. Kemudian hadir pula PPK dan bendahara pada OPD di Provinsi Papua Tengah, serta Kepala Bidang Akuntansi BPKAD kabupaten/kota se-Papua Tengah. Maurits menyampaikan, SIPD RI merupakan jembatan penghubung penerapan konsep transformasi digital pemerintah daerah (Pemda) ke dalam SPBE dan Satu Data Indonesia. &rdquo;Dengan digitalisasi, mewujudkan pelayanan publik yang smart customized dan berbasis data, sehingga bisa membantu untuk membangun pemerintahan yang bersih dan sesuai jalur (on the track),&rdquo; jelas Maurits. Maurits menegaskan, SIPD RI mampu mengakselerasi dan memudahkan antar komponen pemerintah saling berbagi informasi dengan mengutamakan manajemen kerja berbasis digital. Itu sejalan dengan semangat untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju yang ditandai dengan pelayanan yang semakin efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berdaya saing. &rdquo;SIPD RI merupakan generasi baru dari transformasi SIPD sebelumnya. Transformasi tersebut membuat SIPD RI menjadi aplikasi umum yang bisa digunakan pemerintah daerah maupun kementerian/lembaga. Upaya ini dilakukan untuk menyatukan aplikasi yang banyak dibangun kementerian/lembaga, sehingga diharapkan nanti lebih efektif dan efisien,&rdquo; tegas Maurits. Maurits meminta jajaran pemda menggunakan SIPD RI sebagai upaya mendukung transformasi digital nasional dalam penyajian informasi keuangan daerah. Adapun penyajian informasi keuangan daerah secara digital dapat dilakukan dengan digitalisasi proses kerja, pelaksanaan setiap tahap perencanaan pembangunan, hingga pengelolaan keuangan daerah. Itu dilakukan setiap pejabat pengguna SIPD RI. &rdquo;Kemudian, digitalisasi aliran data, data dan informasi mengalir dalam setiap tahap perencanaan pembangunan hingga pengelolaan keuangan daerah, sehingga proses perekaman tidak dapat dilakukan secara terpisah/terputus. (Upaya lain dengan) digitalisasi penyajian informasi, penyajian informasi dihasilkan baik berupa tampilan atau database yang digunakan dan diolah sesuai dengan kebutuhan setiap stakeholders, baik di pemerintah daerah maupun di pemerintah pusat,&rdquo; ujar Maurits.

Kemendagri dorong Pemprov Papua Tengah optimalkan penggunaan SIPD RI sebagai aplikasi umum SPBE mewujudkan Reformasi Birokrasi

Kemendagri Dorong Pemprov Papua Tengah Optimalkan Penggunaan SIPD RI

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/10/Untitled-1959784172.jpg" alt="Kemendagri dan BPK tanda tangani kesepakatan bersama terkait dukungan atas pemeriksaan LKPD 2023. " /> JawaPos.com&ndash;Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menandatangani kesepakatan bersama terkait dukungan atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2023. Itu dilakukan dengan mempertimbangkan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI). Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Horas Maurits Panjaitan mengatakan, pentingnya kesepakatan itu guna menyamakan dan mempersatukan persepsi. Selain itu juga untuk menyamakan pandangan terkait pengelolaan keuangan daerah dengan mengaplikasikan SIPD sebagai aplikasi umum penyelenggaraan pemerintahan daerah. &rdquo;Ini penting dilaksanakan guna menyamakan persepsi, pemahaman dan sebagai tindak lanjut dari pertemuan-pertemuan yang telah dilakukan sebelumnya antara BPK dan Kemendagri. Dalam hal ini rapat dimaksud membahas permintaan BPK terkait back up database SIPD posisi per 31 Desember 2023 guna pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2023,&rdquo; kata Horas Maurits Panjaitan. Maurits menyampaikan, Kemendagri terus konsisten dan berkomitmen dalam mendukung penggunaan SIPD. Strategi yang dilakukan yaitu dengan memperkuat sinergisitas bersama dengan BPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Penguatan sinergisitas berperan untuk memastikan seluruh pemerintah daerah (pemda) menyusun dokumen perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan akuntansi pelaporan Tahun Anggaran 2024 dan seterusnya dengan mengakses SIPD RI. &rdquo;BPK dan Kemendagri memastikan bahwa seluruh pemda yang telah menggunakan aplikasi di luar SIPD untuk tahap penatausahaan serta akuntansi pelaporan untuk menyusun LKPD 2024,&rdquo; ujar Horas Maurits Panjaitan. Maurits menuturkan, penandatanganan nota kesepahaman itu merupakan langkah strategis dalam rangka mewujudkan sinergi antara Kemendagri, BPK, dan Kementerian/Lembaga (K/L) lain, termasuk entitas yang diperiksa BPK. Hal itu sebagai bentuk konkret dukungan kepada BPK dalam melakukan pemeriksaan LKPD 2023. Dia menambahkan, sebagai bagian dari komponen bangsa, BPK dan Kemendagri memiliki peran strategis untuk mewujudkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kemendagri terus konsisten dan berkomitmen untuk memfasilitasi koordinasi dengan Pemda dan penyedia sistem informasi lain (di luar Financial Management Information System/FMIS dan SIPD) dalam mendukung pemeriksaan LKPD 2023. &rdquo;Dengan adanya kerja sama ini, auditor BPK dapat melakukan akses data Kemendagri dari kantor BPK melalui sistem informasi yang dikembangkan dan dikelola bersama kedua pihak,&rdquo; tutur Horas Maurits Panjaitan. Berkaitan dengan penyediaan data untuk penyusunan LKPD 2023 unaudited pemda, Maurits mengingatkan hal itu diselesaikan paling lambat satu minggu setelah permintaan data disampaikan BPK kepada pemda dan Kemendagri. Berikutnya, data koreksi audit dan/atau subsequent event LKPD 2023 yang memengaruhi saldo LKPD 2023 dicatat pemda, diselesaikan paling lambat satu minggu setelah permintaan data disampaikan BPK kepada pemda dan Kemendagri. &rdquo;Selanjutnya, data untuk penyusunan LKPD 2023 audited pemda, paling lambat satu minggu setelah permintaan data disampaikan BPK kepada pemda dan Kemendagri,&rdquo; tegas Maurits.

Kemendagri dan BPK tanda tangani kesepakatan bersama terkait dukungan atas pemeriksaan LKPD 2023 mempertimbangkan aplikasi SIPD RI

Kemendagri dan BPK Sepakati Penggunaan SIPD dalam Pemeriksaan LKPD

<div dir="auto"> <img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/03/pahala-nainggolan-61629406.jpg" alt=" Koordinator Pelaksana Stranas PK Pahala Nainggolan di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis (3/8)." /> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) menilai, polemik penggunaan dana stunting bisa diselesaikan dengan pengoperasian aplikasi sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD). Terlebih, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat marah, karena anggaran tersebut banyak digunakan untuk rapat dan perjalanan dinas, daripada membeli makanan dan vitamin untuk ibu hamil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan SIPD ini sentralisasi keuangan, juga menjamin integrasi aplikasi Krisna (milik Bappenas) dan Sakti (milik Kemenkeu)," kata Koordinator Pelaksana Stranas PK Pahala Nainggolan di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis (3/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Pahala, pemerintah daerah kerap menggunakan dana stunting dengan semaunya. Sebab, mereka menilai rapat dan perjalanan dinas terkait, bisa dibiayai menggunakan anggaran tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau lihat Presiden bilang gini 'dana stunting Rp 10 miliar, jatuhnya buat beli makanan cuma Rp 2 miliar.' Saya ngomong sama Pj Gubernur Sulbar Pak Atma dana stunting Rp 30 miliar yang jadi buat makanan Rp 5 miliar," ungkap Pahala.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Polemik penggunaan dana itu semakin buruk, karena pemerintah pusat tidak bisa memaksimalkan kontrol di daerah. Hasilnya, penggunaan dana untuk menyelesaikan masalah stunting selalu tidak sesuai dengan peruntukannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pusat tuh enggak berdaya ngontrolnya. Jadi duitnya dikasih ya terserah daerah mau dipakai buat apa," ucap Pahala.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, Pahala meyakini permasalahan itu bisa diselesaikan jika aplikasi SIPD mulai dioperasikan. Sebab, perangkat lunak itu didesain untuk mengontrol dan mengawasi penggunaan dana dari pemerintah pusat dan daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sistem itu nantinya mewajibkan pemerintah daerah untuk memakai dana sesuai dengan penggunaannya. Pencairan uang akan terkunci jika kepala daerah ingin membeli barang yang tidak berkorelasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dibagi duit (penanganan) stunting, oke, bagi tapi dikunci tuh anggaran misalnya belanja modal," tegas Pahala.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK ini mengungkapkan, pihaknya juga&nbsp;</div> <div dir="auto">pernah menemukan pemerintah daerah yang menggunakan dana penanganan stunting untuk membeli mobil. Ia mengimbau, hal itu tidak terulang jika SIPD mulai berjalan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kan ada duit stunting buat beli Innova, itu dikunci. Enggak bisa (lagi) dia (pemerintah daerah) nganggarin itu, yang ada (dipakai) buat (membeli) makanan (ibu hamil)," urai Pahala.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pahala menjelaskan, SIPD dirancang untuk digunakan seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Perangkat lunak itu nantinya akan mengurangi ribuan dari total 27 ribu aplikasi pemerintah yang tumpah tindih.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menekankan, pentingnya menggunakan satu aplikasi untuk memudahkan kontrol penggunaan anggaran dari pemerintah pusat. Ia pun meyakini, celah korupsi juga dipastikan tertutup jika aplikasi itu berjalan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia juga menjelaskan aplikasi itu tidak hanya dikhususkan untuk mengontrol penggunaan dana stunting. Tapi juga bisa untuk semua proyek maupun pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah yang menggunakan dana pusat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perlu adanya sebuah sistem yang memuat informasi pemerintah daerah mencakup informasi keuangan, informasi pembangunan daerah, serta informasi pemerintahan daerah lainnya," pungkas Pahala.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Menurut Koordinator Pelaksana Stranas PK Pahala Nainggolan, pemerintah daerah kerap menggunakan dana stunting dengan semaunya.

Polemik Dana Stunting, Stranas PK Sebut SIPD Mampu Integrasikan Anggaran Pusat ke Daerah

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/16/SIPD-3862469117.jpg" alt=" Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas (tengah) hadir dalam Rapat Koordinasi dengan Kemendagri, di Kantor Kementerian PANRB, Jumat (16/06). ((Istimewa)" /> JawaPos.com &ndash; Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Kementerian Dalam Negeri memperkuat kolaborasi untuk mempercepat penuntasan beragam tantangan di daerah, mulai dari reformasi birokrasi, budaya kerja ASN, hingga layanan kepegawaian. &ldquo;Saya dan Pak Mendagri sama-sama menaruh perhatian agar tantangan-tantangan yang ada di daerah terkait dua kementerian ini bisa cepat dicari solusinya. Sesuai arahan Presiden Jokowi, sudah tak ada lagi ego sektoral, karena kalau kita sama-sama kukuh soal kewenangan, yang rugi user-nya alias masyarakat,&rdquo; ujar Anas dalam Rapat Koordinasi dengan Kemendagri, di Kantor Kementerian PANRB, Jumat (16/06). Anas menekankan, perlu adanya adanya sinergisitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengakselerasi reformasi birokrasi di daerah. &ldquo;Karenanya hari ini kita bertemu dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membahas isu-isu strategis di pemda dan melakukan sinkronisasi kebijakan agar dampaknya jauh lebih cepat dan luas. Pak Mendagri luar biasa komitmen dan kerjanya dalam mengakselerasi arahan-arahan Presiden terkait hal ini,&rdquo; imbuh Anas. Anas menguraikan, telah dilakukan inventarisasi isu strategis antara Kemendagri dan Kementerian PANRB. Pertama, dorongan implementasi reformasi birokrasi di daerah. &ldquo;Diantaranya agar indikator indeks Reformasi Birokrasi bisa diperkuat penilaiannya dalam perhitungan tambahan penghasilan pegawai (TPP) Pemda,&rdquo; tutur Anas. Kedua, terkait Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang akan terus disempurnakan dalam rangka memperkuat kinerja Pemda. Ketiga, sistem kerja. Keempat, dukungan manajemen SDM ASN di daerah mulai dari formasi terkait Pelayanan Dasar yang tidak diusulkan oleh Pemda; merapikan skema Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dalam RPP Manajemen ASN; dukungan untuk mengonsolidasikan sumber daya dan anggaran pengembangan SDM; Standar Kompetensi Jabatan; serta Penyederhanaan Layanan Pindah Instansi. &ldquo;Misalnya soal layanan pindah instansi, kita semua sepakat agar skemanya bisa memfasilitasi mobilitas ASN secara terukur dan sesuai kebutuhan masing-masing pemda,&rdquo; jelas mantan bupati Banyuwangi tersebut. Isu kelima yaitu percepatan penerapan MPP dan MPP Digital. &ldquo;MPP Digital akan diluncurkan Wapres. Ini sudah mulai ada jalan terkait dengan tim kependudukan dan catatan sipil di Kemendagri. Dukungan Pak Mendagri luar biasa, tinggal bagaimana mendorong face recognition di daerah karena itu akan menjadi basis data,&rdquo; jelas Anas. Isu strategis berikutnya adalah terkait Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (SP4N-LAPOR!) serta integrasi inovasi pelayanan publik. &ldquo;Pertemuan hari ini kita harapkan bisa langsung mempermudah jalan yang selama ini dianggap ada kendala terkait dengan kewenangan di Kemendagri, Kementerian PANRB, maupun Badan Kepegawaian Negara (BKN),&rdquo; ujar Anas. Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro mengungkapkan terdapat sejumlah aspirasi ASN-ASN di daerah yang perlu diakomodasi dan diselesaikan bersama. Dengan demikian, Kemendagri dan Kementerian PANRB sepakat untuk menyatukan berbagai pelayanan di semua bidang kepada ASN di pusat dan daerah dalam satu pintu. &ldquo;Kami sepakat untuk menjadi satu pintu saja. Artinya pelayanan ketiga instansi pemerintah ini (Kementerian PANRB, Kemendagri, dan BKN) nanti akan terasa di daerah, jadi satu pintu saja,&rdquo; imbuhnya. Dikatakan, upaya ini tentunya untuk memudahkan, mempercepat, dan mensinergikan antara Kementerian PANRB, Kemendagri dan BKN dalam pelayanan bagi ASN di daerah. Sejalan dengan hal tersebut, Suhajar menguraikan salah satu isu di pemda terkait pentingnya tanggung jawab bersama instansi pemerintah dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Untuk diketahui, pada Desember 2022 SIPD telah ditetapkan sebagai aplikasi umum SPBE. SIPD adalah sistem informasi yang membantu penyediaan data dan informasi pembangunan daerah, penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah secara elektronik. SIPD diharapkan dapat menjadi alat dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan. SIPD menjadi jembatan penghubung pada penerapan konsep transformasi digital pemda kedalam SPBE dan Satu Data Indonesia. &ldquo;Setelah diadakan audit oleh BPKP dan KPK, ini harus menjadi satu dan menjadi tanggung jawab kita bersama,&rdquo; pungkasnya.

SIPD diharapkan dapat menjadi alat dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan.

Kementerian PANRB dan Kemendagri Berkolaborasi Percepat RB sampai Layanan Kepegawaian di Daerah

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/tito.jpg.jpg" alt="Mendagri Tito Karnavian. Kemendagri/Antara" /> JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan bagian dari upaya untuk mencegah korupsi.  Menurut Tito, SIPD merupakan sistem yang bisa mengintegrasikan data dari pemerintah daerah secara nasional dan realtime.  “Nah di sini dalam konteks Kemendagri (sebagai) pembina dan pengawasan pemerintahan daerah, ada dua sistem yang sangat bermanfaat untuk pencegahan korupsi dan dalam rangka untuk membuat open government digitalisasi, yang pertama adalah sistem informasi pemerintahan daerah, SIPD,” kata Tito pada acara Staranas PK di kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (9/3).  Menurut Tito, SIPD memuat data perencanaan, pelaksanaan pembangunan, hingga sistem keuangan. Data tersebut sangat berguna bagi pemerintah sebagai dasar pembuatan keputusan. Tito menyebut, SIPD mampu mengetahui realtime berapa keuangan pemerintah daerah tertentu.  "Saya berapa kali rapat-rapat ke daerah-daerah selalu saya menggunakan data itu. Kita sudah punya data real berapa sisa yang dibelanjakan, berapa pemasukan PAD-nya, dan lain-lain lengkap di sana (SIPD),” ungkapnya.  Meski demikian, Tito mengakui SIPD masih memiliki kelemahan. Salah satunya teknologi yang belum memadai, karena masih ada pemerintah daerah yang mengeluh soal pengunggahan yang lamban, bandwidth dan storage yang kurang, hingga sistem keamanan (security) yang masih rawan.  Kelemahan tersebut salah satunya disebabkan karena anggaran yang kurang. Karena itu, Tito berharap  Kementerian Keuangan dapat mendukung anggaran penggunaan sistem teknologi SIPD, karena bisa menjadi sarana untuk pencegahan korupsi.  “Sistem SIPD ini sangat baik, sehingga perlu didorong. Tolong dibantu kami untuk memperkuat sistem ini, infrastruktur ini, sehingga betul-betul bisa bermanfaat dan ini bisa menyelamatkan 1.200 triliun. Kita tahu bahwa di daerah itu APBD itu totalnya hampir 1.200 triliun,” harap Tito.  Tito juga mengungkap, pemerintah tengah memperkuat infrastruktur digital untuk menghindari penyalahgunaan dan menjaga keamanan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Pasalnya, NIK menjadi salah satu informasi yang sangat penting.  “Kita tahu, dalam teknologi finansial sekarang, semua transaksi dilakukan secara online, dan mereka membutuhkan juga NIK lebih dari identitas manual,” ucap Tito.  Dia menerangkan, pengembangan dan penguatan sistem identitas digital termasuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) digital dalam rangka mendukung program pemerintah. Selain itu juga, untuk mendukung program non-pemerintah atau sektor swasta dalam mempromosikan potensi ekonomi Indonesia.  Meski begitu, Tito menyebut salah satu masalah yang tengah dihadapi saat ini berkaitan dengan kapasitas infrastruktur. Sebagai negara terbesar keempat di dunia, Indonesia memiliki populasi yang sangat besar. Hal tersebut berimplikasi pada kebutuhan ‘big data’, ‘big storage’, dan ‘big bandwidth’ yang juga besar.  “Kemudian tentu terkait keamanan siber (cyber security), untuk mengamankan data agar tidak di-hack dan bocor oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kita sedang melakukannya,” papar Tito.  Lebih lanjut, Tito meminta dukungan dari kementerian dan lembaga terkait untuk membangun infrastruktur digital. Pihaknya telah bekerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk mengakomodasi hal tersebut.

Dukung Sistem Pemerintahan Transparan, Mendagri Dorong Penerapan SIPD

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/IMG-20210714-WA0000.jpg" alt="Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni. Kemendagri/Antara" /> JawaPos.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni memyampaikan, kehadiran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dapat meminimalisir penggunaan anggaran pemerintah daerah (pemda) dalam mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di bidang perencanaan, keuangan, dan pelaporan daerah.  Menurut Fatoni, SIPD dibuat untuk menyatukan data baik dari perencanaan, keuangan, sampai dengan pelaporan daerah seluruh Indonesia. Melalui SIPD, daerah tidak perlu menganggarkan biaya untuk membangun aplikasi atau sistem terkait perencanaan dan keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).  “Selama ini, daerah itu buat sistem sendiri-sendiri. Ada yang buat aplikasi tentang perencanaan, aplikasi tentang keuangan, semuanya buat aplikasi. Dengan adanya SIPD ini, daerah tidak perlu membuat aplikasi lagi,” kata fatoni dalam keterangannya, Kamis (26/5).  Dia menjaskan, pengembangan SPBE di bidang perencanaan, keuangan, dan pelaporan daerah terintegrasi dalam satu sistem yaitu SIPD.  “Di beberapa tempat, di beberapa pihak masih menganggap dengan SIPD daerah perlu membuat lagi SIPD baru. Anggapannya, daerah harus membuat sistem, padahal dengan SIPD ini cukup Kemendagri saja yang membuat sistemnya dan yang membiayai, tetapi daerah tinggal menggunakan," jelas Fatoni.  Dirinya menambahkan, berdasarkan hasil evaluasi terhadap APBD, diketahui biaya yang dianggarkan daerah untuk membangun sistem aplikasi perencanaan dan keuangan cukup besar. Karena itu, dengan penggunaan SIPD, akan membuat penghematan yang bisa dilakukan.  “Untuk menganggarkan sistem bisa dibayangkan, itu kalau penghematannya sebegitu besar, satu sistem saja bisa ratusan juta. Dengan adanya SIPD ini, tidak perlu lagi daerah menganggarkan. Anggaran bisa digunakan untuk pembangunan lainnya," terang Fatoni.  Selain itu, sambung Fatoni, terdapat manfaat lain yang bisa diperoleh dari SIPD, yakni mampu meminimalisir duplikasi anggaran yang direncanakan dalam proses penyusunan APBD.  "Sudah otomatis akan tersaring. Tidak adalagi kegiatan yang tidak direncanakan. Semua kegiatan harus direncanakan dan kegiatan yang direncanakan kemudian dianggarkan," imbuh Fatoni  Dalam kesempatan ini, Fatoni mengapresiasi kegiatan Bimtek yang digelar oleh Pemerintah Kota Cilegon. Menurutnya, pertemuan-pertemuan yang dilakukan pemerintah daerah sangat penting dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM, agar program-program bisa di pahami. Selain itu, daerah juga dapat memahami dari sisi regulasi, kemudian dapat memacu adanya perubahan cara berpikir.  "Jadi tidak ada kegiatan yang tidak direncanakan. Tidak ada anggaran yang tidak direncanakan, dan tidak ada perencanaan yang tidak dianggarkan," pungkas Fatoni.

Kemendagri: SIPD Hemat Anggaran Pembuatan Sistem Informasi di Daerah

SIPD

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#SIPD