<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/29/QvFgUxrW1d027ID1Rxk4W10DJP8gRXT2O8RM3qtZ-1-1820100665.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi jelaskan soal SILPA senilai Rp 234 miliar di bank, tegaskan bukan uang nganggur. (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi jelaskan soal SILPA senilai Rp 234 miliar di bank, tegaskan bukan uang nganggur. (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kebijakan pemerintah daerah (Pemda) yang menyimpan uangnya di perbankan tengah menjadi sorotan publik, setelah disinggung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. kebijakan ini juga diterapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengakui bahwa per Oktober 2025, Pemkot memiliki Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 234,44 miliar. Menurut Eri, Uang SILPA disimpan ke bank minimal dua bulan agar kebutuhan rutin pemerintah bisa terbayar tepat waktu. Kebutuhan rutin yang dimaksud Eri di antaranya pembayaran listrik, air, hingga gaji pegawai Pemkot Surabaya.&nbsp; "Yang belanja wajib itu harus tersimpan, tidak boleh digunakan. Agar apa? Agar bisa terbayar. Karena nilai (tagihan listrik dan air) saja sudah Rp 400-Rp 500 juta per bulan. Jadi memang harus ada SILPA," terangnya.&nbsp; Secara garis besar, Eri menjelaskan bahwa pendapatan Pemkot Surabaya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) murni dan dari pemerintah pusat atau bagi hasil, seperti dana Transfer ke Daerah (TKD). "Seperti Surabaya, itu 75 persen dari PAD asli. Yang dari pusat seperti dibuat bayar DAU (Dana Alokasi Umum). Nah berarti apa? Di setiap bulan, maka harus ada uang yang memang ada SILPA,&rdquo; jelas Eri. Selain itu, Eri menyebut proyek fisik di Surabaya umumnya baru bisa dimulai pada pertengahan tahun dan selesai pada November. Ini karena proses lelang baru dapat dilakukan setelah PAD masuk. "Kita nunggu PAD dulu masuk, baru kita lelang. Sehingga lelangnya itu bisa di bulan Maret-April, maka selesainya di bulan November,&rdquo; ungkapnya. Begitu pula dengan dana dari pemerintah pusat, seperti DAU dan DBH juga memengaruhi waktu pelaksanaan proyek.&nbsp; Karena itu, Eri menilai langkah Pemda menyimpan uangnya di bank, dalam hal ini SILPA merupakan hal yang wajar terjadi. Terlebih di daerah dengan dominasi PAD tinggi seperti Kota Pahlawan.&nbsp; "Hampir semua kota besar, termasuk Surabaya, baru bisa memulai proyek di pertengahan tahun. Karena uang kita itu adalah uang PAD. Dan kita harus mempertahankan (uang) yang rutin, yang harus kita bayar setiap bulan," tegasnya. Meski begitu, Eri menegaskan SILPA di Kota Surabaya tetap dikelola sesuai mekanisme keuangan daerah. Dana tersebut tidak dibiarkan mengendap atau menganggur tanpa tujuan hingga tahun berikutnya.&nbsp; "Yang salah itu ketika uang itu turun dibiarkan (di bank) mulai Januari. Nah, itu yang tidak boleh. Seperti Pak Menteri bilang, bagaimana (daerah) bisa mempertanggungjawabkan kebutuhan setiap bulan berapa, memang harus kita SILPA-kan,&rdquo; pungkas Eri.&nbsp;

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menjelaskan pentingnya menyimpan SILPA di bank untuk kebutuhan rutin dan proyek.

Pemkot Surabaya Punya Sisa Anggaran Rp 234 Miliar, Wali Kota Eri Cahyadi: Untuk Belanja Wajib

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/12/JzluUTUX5wBl3E9BkNG5yJDwvFju7COjBpkO2tSq-1-3867220568.jpg" alt="Gubernur Khofifah Indar Parawansa secara simbolis menerima pengembalian anggaran Pilkada dari KPU dan Bawaslu di Grahadi. (Humas Pemprov Jatim)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Khofifah Indar Parawansa secara simbolis menerima pengembalian anggaran Pilkada dari KPU dan Bawaslu di Grahadi. (Humas Pemprov Jatim)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur mengembalikan sisa anggaran penyelenggaraan Pilkada Jatim 2024 senilai Rp 162,902 miliar. Pengembalian dana hibah dilakukan KPU dan Bawaslu Jawa Timur saat melakukan audiensi dengan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi Surabaya belum lama ini. "Apresiasi saya ucapkan kepada KPU dan Bawaslu Jatim karena sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), pengembalian sisa dana hibah yang tidak terserap, paling lambat tiga bulan setelah penetapan pasangan calon," tutur Khofifah dalam keterangannya, Minggu (11/5). Anggaran yang dikembalikan merupakan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) dari dana hibah yang dialokasikan Pemprov Jatim kepada KPU dan Bawaslu. Rinciannya, KPU Jatim mengembalikan sisa anggaran sebesar Rp 127.624.375.184 (Rp 127,6 miliar) dari total dana hibah Pilgub Jatim 2024 yang diterima dari APBD Jawa Timur sebesar Rp 845 miliar. Sementara, Bawaslu Jatim mengembalikan sisa anggaran senilai Rp 35.277.978.169 (Rp 35,2 miliar), dari total dana hibah yang diterima dari APBD Jawa Timur sebesar Rp 111.354.383.000 (Rp 111,3 miliar). Selain itu, Gubernur Khofifah juga memuji kinerja KPU dan Bawaslu Jatim atas keberhasilan mereka dalam menyelenggarakan Pilkada Serentak 2024, sehingga berjalan aman, lancar dan kondusif.&nbsp; Bagi Khofifah, Gelaran Pilkada Jatim yang aman dan kondusif tidak lepas dari kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas para penyelenggara. Mulai dari jajaran petugas di TPS, desa, kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi. "Apresiasi sebesar-besarnya kepada KPU Jatim, Bawaslu Jatim serta seluruh jajaran penyelenggara di tingkat kabupaten/kota, PPK, PPS, KPPS, Panwascam, PPD, dan PTPS, dedikasi mereka luar biasa demi kesuksesan Pemilu," jelasnya. Gubernur Khofifah berharap KPU dan Bawaslu tetap solid membangun Jawa Timur. Meski Pemilu usai, keduanya tetap berperan penting dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.&nbsp;

KPU dan Bawaslu Jatim mengembalikan sisa anggaran Pilkada 2024 senilai Rp 162,9 miliar, Gubernur Khofifah apresiasi kinerja mereka.

Sukses Gelar Pilkada Jawa Timur 2024, KPU dan Bawaslu Jatim Kembalikan Sisa Anggaran Rp 162,9 Miliar ke Pemprov Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sisa-rp-280-m-pemkot-malang-prioritaskan-perbaiki-jalan-rusak_m_224152.jpeg" alt="ILUSTRASI: JALAN RUSAK: Pemkot Malang berencana menggunakan sisa anggaran 2017 untuk perbaikan infrastruktur, salah satunya jalan rusak." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: JALAN RUSAK: Pemkot Malang berencana menggunakan sisa anggaran 2017 untuk perbaikan infrastruktur, salah satunya jalan rusak.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Alokasi dana anggaran Kota Malang tahun 2017 masih tersisa Rp 280 miliar. Dana tersebut rencananya akan dibagi untuk sejumlah kegiatan tambahan. Salah satunya terkait pembenahan infrastruktur, terutama penanganan jalan rusak. Dalam perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD Perubahan Kota Malang, salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) yang akan digelontor dana Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) 2017 adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Malang. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Wasto menjelaskan, dari sekitar Rp 400 miliar total Silpa Kota Malang tahun anggaran 2017, yang akan dialokasikan di PAK sekitar Rp 280 miliar. "Ada sekitar Rp 129 miliar yang sebelumnya sudah dialokasikan di APBD induk 2018. Sebagian juga digunakan termasuk untuk kegiatan yang mendahului PAK, misalnya Asian Games dan lain-lain," ujarnya. "Tinggal sekitar Rp 280 miliar yang bisa digunakan dalam APBD Perubahan nanti dari sekitar Rp 400 miliar," lanjutnya. Wasto sendiri belum merinci penggunaan anggaran tersebut. Namun, terlepas dari hal itu, ada satu hal yang akan dijadikan prioritas, yakni terkait infrastruktur. Salah satunya masalah jalan berlubang yang saat ini masih menjadi momok di Kota Malang. Selain itu, dana tersebut rencananya juga akan digunakan untuk pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar). "Di Satpol PP ingin miliki mobil damkar dengan ketinggian tertentu. Karena dengan tumbuhnya bangunan-bangunan tinggi di Kota Malang, sehingga perlu ada antisipasi sarana pemadam kebakarannya," ujarnya. Menurut Wasto, pekan ini pihak Pemkot Malang akan melakukan finalisasi rencana kerja (renja) PAK. Hal itu dilakukan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia dengan program-program prioritas yang bakal digarap di akhir tahun. "Pekan ini finalisasi renja PAK, minggu depan dikirim ke provinsi untuk mendapatkan verifikasi terkait ranperwal perubahan RKPD," pungkasnya.

Sisa Rp 280 M, Pemkot Malang Prioritaskan Perbaiki Jalan Rusak

sisa anggaran

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sisa anggaran

Berita Terkini

Pemkot Surabaya Punya Sisa Anggaran Rp 234 Miliar, Wali Kota Eri Cahyadi: Untuk Belanja Wajib

Sukses Gelar Pilkada Jawa Timur 2024, KPU dan Bawaslu Jatim Kembalikan Sisa Anggaran Rp 162,9 Miliar ke Pemprov Jatim

Sisa Rp 280 M, Pemkot Malang Prioritaskan Perbaiki Jalan Rusak

Download Aplikasi JawaPos.com