<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/09/wZ7nB7Muj46SyICf28bWYQS95i3eokSMSSNgRKlC-172026435.jpg" alt="Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar (tengah) di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat, Jumat (9/5). (Nanda Prayoga/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar (tengah) di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat, Jumat (9/5). (Nanda Prayoga/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Kementerian Komunikasi dan Digital RI (Komdigi) mengingatkan publik untuk lebih berhati-hati menyikapi munculnya sejumlah situs yang mengatasnamakan layanan Coretax milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Hal ini dikarenakan sejumlah situs tiruan turut muncul dengan menampilkan wajah mirip layanan Coretax.&nbsp; &ldquo;DJP menginformasikan adanya sejumlah situs tiruan yang menampilkan identitas mirip layanan Coretax, sehingga terlihat seperti situs resmi pemerintah,&rdquo; kata Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar di Jakarta, Rabu (19/11). Situs-situs palsu tersebut dinilai dapat menimbulkan ancaman berupa penyalahgunaan data maupun pemanfaatan informasi secara tidak tepat. Mengacu pada pemberitahuan resmi DJP, Komdigi menekankan bahwa layanan Coretax yang sah hanya tersedia melalui domain coretaxdjp.pajak.go.id. &ldquo;Kami meminta masyarakat untuk selalu mengecek ulang alamat situs sebelum memasukkan data apa pun. Jika bukan dari domain resmi tersebut di atas, jangan lanjutkan,&rdquo; imbuh Dirjen Alexander. Dalam rangka menjaga keamanan ruang digital, Komdigi menjalankan fungsi pengawasan sesuai mandat Peraturan Menteri Kominfo Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain. Alex menekankan bahwa Komdigi melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap registrar, menyampaikan surat teguran jika ada pelanggaran verifikasi dan validasi domain, dan menerapkan skema whitelist untuk memastikan hanya domain resmi yang dapat diakses oleh publik.&nbsp; &ldquo;Domain yang mencatut layanan pemerintah akan kami blokir sesuai mekanisme dan peraturan yang ada,&rdquo; tegasnya. Komdigi juga terus memperkuat sinergi dengan DJP dan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan layanan digital pemerintah berjalan aman dan kredibel. Publik diminta tetap waspada, memverifikasi alamat situs sebelum mengakses layanan, serta melaporkan situs mencurigakan melalui kanal pengaduan resmi aduankonten.id.

Kementerian Komunikasi dan Digital RI mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap situs tiruan layanan Coretax.

Situs Palsu Layanan Coretax Kemenkeu Beredar, Publik Diminta Waspadai Penipuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Ilustrasi-phising-the-one-brief.jpeg" alt="Ilustrasi: Waspada kejahatan phishing masih mengintai. (TheOneBrief)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Waspada kejahatan phishing masih mengintai. (TheOneBrief).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bareskrim mengungkap mafia penipuan bermodus situs phising atau palsu. Pelaku memalsukan situs penjualan tiket Formula E dan situs BRI dengan menyebar isu perubahan tarif transfer dana. Satu tersangka telah ditangkap dan dua lainnya masih dalam pencarian.  Kasubdit I Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipid Siber) Bareskrim Kombespol Reinhard Hutagaol menuturkan, ada dua situs yang dipalsukan untuk ajang Formula E. Yakni, situs penjualan tiket Formula E dengan situs palsu www.tiketformula eprix.com dan www.formulaejakarta prix.com. ”Untuk BRI, ada empat situs palsu yang dibuat. Salah satunya www.registerbrimobile.com,” jelasnya kemarin (23/11).  Modus para pelaku adalah membuat halaman situs hingga menyerupai situs aslinya. Baik penyelenggaraan Formula E Jakarta maupun BRI. Untuk situs palsu Formula E, dicantumkan nomor WhatsApp untuk pembelian tiket. ”Kalau ada yang tertarik membeli, akan diminta mengirim uang ke rekening yang disediakan,” ujarnya.  Pelaku yang sudah memastikan korban membayar lantas mengirimkan tiket palsu dalam format PDF. Tiket itu jauh berbeda dengan tiket yang asli.  Untuk situs BRI palsu, pelaku mengawali dengan mengirim WhatsApp Blast kepada para korban. Bila ada korban yang terpancing, pelaku berpura-pura dari pihak BRI. ”Yang meminta korban mengunjungi web link phising atau palsu,” papar Reinhard.  Dalam situs palsu itu, korban diminta mengisi data perbankannya ke kolom. Setelah semua diisi lengkap, secara otomatis pelaku mendapatkan data-data nasabah. ”Data yang didapat seperti username, password, dan kode OTP internet banking,” terangnya.  Selanjutnya, pelaku bisa dengan mudah memindahkan uang dari rekening korban lewat internet banking. ”Perlu diketahui, BRI tidak pernah membuat BRImo versi website, tapi hanya aplikasi,” ucapnya.  Polisi menangkap tersangka berinisial FI di Jalan Andi Mangkau, Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Perannya membuat dan mengelola situs phising tersebut. ”Lalu, ada dua orang yang masih dalam pencarian, yakni H dan N,” kata Reinhard.  H berperan membantu pembuatan situs dan N yang berkomunikasi dengan para korban. Para pelaku itu diduga telah merugikan masyarakat hingga miliaran rupiah. ”Kami masih kejar yang dua orang,” tutur Reinhard.  Dalam kasus tersebut, petugas menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya, 1 handphone, 1 CPU, 4 kartu ATM, 6 buku tabungan, 3 hard disk, dan beberapa akun e-mail. ”Semua itu digunakan untuk melakukan penipuan,” ujarnya.

Bareskrim Ungkap Penipuan Bermodus Situs Palsu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/image-2.jpg" alt="Ilustrasi tawuran. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tawuran. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–FBI (Federal Bureau of Investigation) memberikan penghargaan kepada Polda Jatim atas keberhasilannya mengungkap situs palsu untuk menggalang dana Covid-19 dari Amerika Serikat. Penghargaan atau Letter of Appreciation itu diserahkan kepada Wakalolda Jatim Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo, Selasa (8/2).  Slamet mengucapkan terima kasih kepada FBI atas penghargaan tersebut. Dia menegaskan pengungkapan kasus kejahatan cyber tersebut bukan kerja asal-asalan. Dalam mengungkap kejahatan itu, pihaknya mengerahkan anggota-anggota yang sudah terlatih secara khusus.  ”Reward ini menggambar bagaimana Ditreskrimsus Polda Jatim mampu melaksanakan tugas dengan baik. Tentunya ini menggambarkan bagaimana kita mempunyai kepolisian walaupun di Jawa Timur tetapi bisa mewakili kepolisian di Indonesia,” jelas Slamet.  Kasus yang diungkap adalah dua orang warga negara Indonesia yang membuat situs penerima bansos Covid-19 Amerika Serikat. Situs palsu berhasil diamankan Ditreskrimsus Polda Jatim pada 15 April 2021.  Tersangka telah membuat 14 situs palsu untuk mencairkan dana PUA (Pandemic Unemployment Assistance) atau dana bantuan sosial Covid-19 untuk pengangguran warga negara Amerika senilai USD$ 2.000 setiap 1 data orang dan juga untuk dijual lagi seharga USD$ 100 setiap 1 data orang.  Atas pengungkapan kasus itu, Legal Attache FBI wilayah Indonesia dan Timor Leste John Kim mengatakan, pihaknya sangat berterima kasih atas kerja sama yang baik antara Polda Jatim dan FBI dalam pengungkapan tersebut.  ”Saya mengucapkan terima kasih kepada Polda Jatim dan Ditreskrimsus Polda Jatim. Tim cyber di sini telah mengidentifikasi ancaman kejahatan tersebut,” ujarn John Kim.  Jhon berharap kerja sama semacam itu akan terus terjalin dengan baik. Sebab, kejahatan cyber masih menjadi ancaman.

Polda Jatim Dapat Penghargaan dari FBI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/PeduliLindungi-Istimewa.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Beredar situs mirip Pedulilindungi.id di pesan berantai WhatsApp dan media sosial (medsos) lainnya. Situs palsu mirip PeduliLindungi bernama pedulilindungia.com.  Gerak cepat, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) langsung ambil tindakan dengan memblokir dan memutus akses ke situs tersebut. "Situs pedulilindungia.com adalah situs palsu dan bukan situs yang digunakan oleh Pemerintah untuk melakukan penanganan Covid-19," ujar Juru Bicara Kemenkominfo Dedy Permadi melalui keterangan persnya.  Dia melanjutkan, seluruh isi dan informasi dalam situs pedulilindungia.com tidak terkait dengan situs PeduliLindungi.id. Dia menambahkan, situs palsu replika PeduliLindungi.id itu tidak berhubungan dengan upaya Pemerintah melakukan penanganan Covid-19 dalam bentuk apapun.  "Kemenkominfo telah memutus akses terhadap situs pedulindungia.com yang menggunakan atribut logo, gambar, dan tampilan menyerupai situs PeduliLindungi.id," sambung Dedy.  Sebagai informasi, pemerintah menggunakan aplikasi dan sutus Pedulilindungi untuk melakukan upaya surveilans kesehatan sesuai Keputusan Menteri Kominfo No. 171 Tahun 2020 Tentang Penetapan Aplikasi Pedulilindungi Dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) beserta perubahannya.  "Kemenkominfo mengimbau masyarakat agar selalu waspada terhadap segala disinformasi terkait situs dan aplikasi palsu yang mengatasnamakan PeduliLindungi dalam bentuk apapun. Masyarakat diminta untuk hanya mengakses situs resmi PeduliLindungi.id serta mengunduh aplikasi resmi PeduliLindungi di App Store dan Google Play Store," tandas Dedy.

Kominfo Putus Akses Situs Palsu Mirip PeduliLindungi

situs palsu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#situs palsu

Berita Terkini

Situs Palsu Layanan Coretax Kemenkeu Beredar, Publik Diminta Waspadai Penipuan

Bareskrim Ungkap Penipuan Bermodus Situs Palsu

Polda Jatim Dapat Penghargaan dari FBI

Kominfo Putus Akses Situs Palsu Mirip PeduliLindungi

Download Aplikasi JawaPos.com