<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/28/Pelaksana-Tugas-Plt-Ketua-Umum-Partai-Persatuan-Pembangunan-PPP-Muhamad-Mardiono-3JPG-2938008439.jpg" alt="Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menyampaikan pidato politik saat pembukaan Muktamar ke-10 PPP di Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menyampaikan pidato politik saat pembukaan Muktamar ke-10 PPP di Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polemik kepemimpinan di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dipastikan berakhir setelah keluarnya Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum (Kemenkum) yang mengesahkan Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum DPP PPP periode 2025&ndash;2030. Menanggapi hal itu, sejumlah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP di Provinsi Banten, termasuk DPC PPP Pandeglang, menegaskan dukungan penuh dan menyerukan seluruh kader untuk menghormati keputusan hukum tersebut. &ldquo;Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur dan bahagia kami menyambut resmi ditetapkannya Bapak Muhammad Mardiono sebagai Ketua Umum DPP PPP periode 2025&ndash;2030. Semoga kepemimpinan beliau menjadi awal baru bagi PPP untuk semakin kokoh, solid, dan mampu menjawab harapan umat serta bangsa,&rdquo; kata Ketua DPC PPP Pandeglang, E. Supriadi, Sabtu (4/10). Supriadi menambahkan, keluarnya keputusan pemerintah menandai berakhirnya polemik dualisme yang sempat membayangi partai berlambang Ka'bah tersebut. Karena itu, ia menegaskan tidak ada lagi alasan bagi kader maupun simpatisan untuk memperpanjang konflik internal. &ldquo;Keputusan hukum dari pemerintah sudah jelas mengesahkan Pak Mardiono sebagai Ketua Umum PPP 2025&ndash;2030. Kami mengajak seluruh kader untuk taat dan patuh terhadap keputusan tersebut. Mari kita bersatu, jangan mau dipecah belah lagi,&rdquo; tegasnya. Lebih lanjut, Supriadi mengajak seluruh kader menjadikan momentum pengesahan Mardiono sebagai penguat semangat persatuan, kebersamaan, dan loyalitas dalam tubuh PPP.&nbsp; Ia menekankan, fokus utama partai saat ini adalah menjaga marwah, memperkuat basis umat, serta menyiapkan diri menghadapi Pemilu 2029. &ldquo;Mari kita jadikan momen ini untuk memperkokoh semangat persatuan dan pengabdian seluruh kader PPP di seluruh Indonesia. Kita harus terus berjuang menjaga marwah partai, mengabdi kepada umat, dan berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Bersatu, berkhidmat, dan berjuang demi Transformasi PPP untuk Indonesia,&rdquo; ujarnya. Sementara, Ketua Umum PPP terpilih periode 2025-2030, Muhamad Mardiono, menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah setelah mengesahkan kepengurusan struktur partai yang dipimpinnya. Hal ini setelah PPP menggelar Muktamar X di Mercure Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu (27/10). Pernyataan ini disampaikan Mardiono merespons keputusan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas yang telah menandatangani Surat Keputusan (SK) Kepengurusan PPP periode 2025-2030. "Untuk yang pertama saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah yang pada hari ini telah mengesahkan atas hasil muktamar ke X yang diselenggarakan di Jakarta," ucap Mardiono ditemui dikediamannya, Permata Hijau, Jakarta, Kamis malam (2/10). "Alhamdulillah kami mendapatkan pelayanan yang cepat. Sebagaimana karena Kementerian Hukum telah memberikan layanan melalui proses digitalisasi. Ini tentu merupakan satu harapan bagi masyarakat, bagi kami semua agar kita semua bisa mendapatkan pelayanan-pelayanan yang cepat dari pemerintah," sambungnya. Mardiono juga menyampaikan terima kasih kepada para kader partai berlambang Ka'bah yang telah memberikan dukungan kepada dirinya untuk kembali memimpin PPP pada periode 2025-2030. "Selanjutnya juga saya ucapkan juga terima kasih kepada kader-kader Partai Persatuan Pembangunan. Baik apakah itu peserta muktamirin maupun peserta dari luar muktamirin yang telah ikut hadir berpartisipasi dalam selenggaran Muktamar ke X itu," tuturnya. Mardiono tak memungkiri terdapat perdebatan dari hasil Muktamar X PPP. Ia mengajak kubu Agus Suparmanto yang sebelumnya mengklaim kemenangan hasil Muktamar X PPP untuk bersama-sama membangun masa depan partai. "Bahwa kemudian di dalam arena muktamar itu terjadi perbedaan pendapat. Tentu saatnya lah sekarang karena PPP dalam hasil mutamar itu sudah disahkan oleh Kemenkum. Oleh karena itu mari saatnya kita bergandeng tangan bersama-sama untuk membesarkan PPP kembali untuk terus berperan aktif bersama-sama dengan seluruh komponen Partai Persatuan Pembangunan di seluruh Indonesia untuk kita mulai bekerja," imbuhnya. Adapun, susunan pengurus DPP PPP periode 2025-2030 dalam surat Lampiran Surat Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-14.AH.11.02 Tahun 2025 sebagai berikut:&nbsp; - Ketua Umum: Muhamad Mardiono - Wakil Ketua Umum: Epyardi Asda, Ermalena, Rusli Effendi, - Sekretaris Jenderal: Imam Fauzan A Uskara - Wakil Sekretaris Jenderal: Atik Heru Maryanti - Bendahara Umum: Arya Permana Graha - Ketua Bidang Pemenangan Pemilu: Patrika Susana&nbsp; Diketahui, Mardiono mendaftarkan kepengurusan ke Kementerian Hukum (Kemenkum), sejak Selasa (30/9). Penyerahan berkas itu dilakukan lebih dulu, setelah kemudian kubu Agus Suparmanto menyerahkan hasil Muktamar ke Kemenkum, pada Rabu (1/10).&nbsp;

Kader PPP menegaskan kepemimpinan Mardiono terjamin setelah SK Kemenkum, tidak ada lagi dualisme lagi.

Kader PPP Tegaskan SK Kemenkum Terhadap Ketua Umum Mardiono Final, Tak Ada Dualisme Kepemimpinan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/12/IMG-20250412-WA0001-4131617170.jpg" alt="Ketua Umum IKA PMII Fathan Subchi saat menerima SK Kemenkum dari Menkum Supratman Andi Agtas. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum IKA PMII Fathan Subchi saat menerima SK Kemenkum dari Menkum Supratman Andi Agtas. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pengurus Besar Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA-PMII) periode 2025-2030 resmi menerima surat pengesahan dari Kementerian Hukum (Kemenkum). Setelah mendapat pengesahan negara ini, IKA PMII akan lamgsung bekerja maksimal. &ldquo;Kita memang telah menerima SK dari Kementerian Hukum bernomor AHU 0000589.AH.01.08 2015 yang menyetujui seluruh keputusan Munas ke-7 IKA PMII kemarin. Jadi ini sebenarnya proses administratif dari pemerintah dan menjadi pijakan hukum bagi seluruh pengurus baik dari pusat dan daerah untuk segera mengeksekusi semua program kerja,&rdquo; ujar Ketua Umum IKA PMII Fathan Subchi, Sabtu (12/4). Fathan mengatakan, adanya SK Kemenkum menjadi penanda akhir semua dinamika dalam Munas ke-7 IKA PMII. Menurutnya sudah saatnya para alumni PMII bersatu dan bersama-sama membesarkan IKA PMII. &ldquo;Kita ini relatif masih baru dan masih banyak hal yang harus dibenahi. Sebaiknya para alumni ini bersatu padu untuk bersama-sama membenahi IKA PMII agar benar-benar memberikan kontribusi terutama bagi alumni PMII sendiri,&rdquo; jelasnya. Dia mengungkapkan beberapa agenda mendesak dari IKA PMII diantaranya blue print pengembangan kader, perbaikan data base anggota, perbaikan struktur dan manajamen organisasi, hingga konsolidasi alumni pusat-daerah. Menurutnya, hampir 10 tahun terakhir hal-hal fundamental tersebut masih belum tergarap secara optimal. &ldquo;Kita harus akui dalam beberapa waktu tahun terakhir IKA PMII relatif stagnan sehingga ada beberap hal yang bersifat fundamental belum tergarap oleh kepengurusan lalu. Nah kita berharap hal-hal fundamental tersebut bisa kita selesaikan dalam lima tahun ke depan,&rdquo; katanya. Anggota BPK ini meyakini jika potensi para alumni PMII begitu besar baik secara kuantitas maupun kualitas. Menurutnya saat ini banyak alumni PMII yang mewarnai berbagai lini kehidupan bangsa baik di jajaran eksekutif, legislatif, birokrasi, pendidik, profesional di sektor swasta, hingga tokoh masyarakat. &ldquo;Potensi-potensi inilah yang harus dikonsolidasikan untuk digunakan secara seksama untuk pengembangan kader yang masih aktif di PMII maupun para alumni sendiri,&rdquo; pungkasnya.

PB IKA-PMII periode 2025-2030 resmi menerima surat pengesahan kepengueusan baru dari Kementerian Hukum (Kemenkum).

Terima SK Kemenkum, IKA PMII Langsung Tancap Gas Benahi Internal Organisasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/ummat.jpg" alt="Logo Partai Ummat (foto: Dok Instagram Partai Ummat)" width="100%">
<figcaption>Logo Partai Ummat (foto: Dok Instagram Partai Ummat)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi mengatakan partai yang ia pimpin resmi berkiprah dalam perpolitikan di Indonesia.  Hal ini menurut Ridho, lantaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah mengesahkan Partai Ummat sebagai badan hukum melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) RI Nomor: M.KH Kep13.AH.11.01 Tahun 2021 tertanggal 20 Agustus 2021 tentang Pengesahan Badan Hukum Partai Ummat.  "Dengan menyebut nama Allah SWT, kami umumkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa Kementerian Hukum dan HAM telah mengesahkan badan hukum Partai Ummat pada tanggal 20 agustus 2021," ujar Ridho dalam jumpa pers yang dilakukan virtual di Jakarta, Sabtu (28/8).  Selain itu, Partai Ummat juga memiliki markas baru di Jakarta tepatnya di Jalan Tebet Timur Dalam Raya Nomor 63. Sehingga diharapkan kantor ini diharapkan bisa bermanfaat bagi para kader.  Lebih lanjut Ridho Rahmadi menegaskan, Partai Ummat akan terus berjuang mewujudkan persatuan di Indonesia dan memperjuangkan keadilan.  "Partai Ummat akan berjuang maksimal untuk mewujudkan persatuan Indonesia, Partai Ummat akan melawan setiap usaha terbuka atau terselubung, yang ingin membelah bangsa dan mengadu domba sesama anak bangsa," ungkap menantu Amien Rais ini.  Sementara terpisah, Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais mengucapkam terima kasih kepada pemerintah yang telah menerbitkan SK Partai Ummat.  "Majelis Syuro Partai Ummat tentu juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah menerbitkan SK seperti yang telah dibacakan oleh Pak Ketum tadi. Sehingga kami Partai Ummat dapat ikut meramaikan percaturan politik nasional," katanya.  Mantan pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) ini memastikan bahwa Partai Ummat akan mencegah demokrasi di Indonesia tidak merosot menjadi oligarki politik dan ekonomi.  "Insya Allah Partai Ummat akan berusaha keras untuk mencegah agar demokrasi kita tidak merosot berubah menjadi oligarki politik dan oligarki ekonomi," pungkasnya.  &nbsp;

Partai Ummat Berusaha Cegah Demokrasi Berubah Jadi Oligarki

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/djan-faridz-demi-sk-mereka-rela-ppp-dirusak-oleh-orang-non-islam_m_191432.jpeg" alt="Ketua Umum DPP PPP versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum DPP PPP versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Konflik dualisme di tubuh Partai Persatuan Pembangunan dipastikan akan sulit menemui titik islah. Pasalanya, Ketua Umum DPP PPP versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz menegaskan, pihaknya tidak akan pernah mau menerima tawaran ishlah dari kubu Romahurmuziy. &ldquo;Sepanjang konsep ishlah hanya menjadikan PPP kubunya seperti pengemis, maka satu milimeter pun kita tidak akan mundur, sampai titik darah penghabisan jiwa raga saya ini akan saya abdikan untuk partai ini (PPP),&rdquo; ujar Djan Faridz dalam pidatonya di Rapat Koordinasi dan Silaturahmi Nasional di kantor DPP PPP jalan Talang Jakarta, Minggu (25/02). Djan juga menegaskan, kalau Ishlah hanya membuat dirinya ibarat punya mobil tapi hanya jadi tukang cucinya, juga tukang lap mobilnya, maka haram baginya meneria tawaran islah itu. &ldquo;Itu bukan&nbsp;ishlah namanya tapi merendahkan kita," tegas Djan. Lebih lanjut Djan menghimbau agar kader PPP yang berada di barisannya tetap istiqomah melawan kedzhaliman yang menimpa partai. Pantang baginya menggadaikan kehormatan partai hanya demi materi. Karena semua itu tidak akan dibawa mati. "Kalau kita mau berpuasa dan istiqhamah insya Allah kita akan mendapat rahmat dari Allah. Ingat, PDIP dulu di dzhalimi penguasa tapi mereka karena istiqhamah dan solid akhirnya mereka jadi pemenang. Kita pun harus seperti itu," tandasnya. Sangat disesalkan, kata dia, partai berlambang Ka'bah saat ini tengah dibawa kearah yang jauh dari nilai-nilai dana semangat Islam yang sesungguhnya. Padahal hal itu merupakan ruh PPP. &ldquo;Hanya karena demi SK mereka Rela PPP dirusak oleh&nbsp; orang yang notabenenya bukan orang Islam (Menkumham). Untuk itu, kita harus tunjukkan bahwa kita adalah kader PPP yang masih tetap menjaga marwah dan martabat PPP," pungkasnya.

Djan Faridz: Demi SK Mereka Rela PPP Dirusak Oleh Orang Non Islam

sk kemenkumham

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sk kemenkumham

Berita Terkini

Kader PPP Tegaskan SK Kemenkum Terhadap Ketua Umum Mardiono Final, Tak Ada Dualisme Kepemimpinan

Terima SK Kemenkum, IKA PMII Langsung Tancap Gas Benahi Internal Organisasi

Partai Ummat Berusaha Cegah Demokrasi Berubah Jadi Oligarki

Djan Faridz: Demi SK Mereka Rela PPP Dirusak Oleh Orang Non Islam

Download Aplikasi JawaPos.com