<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Komarudin-Watubun-Hendra-Eka.jpg" alt="Anggota Fraksi PDIP DPR dari dapil Papua Komarudin Watubun. (Hendra Eka/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Anggota Fraksi PDIP DPR dari dapil Papua Komarudin Watubun. (Hendra Eka/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto sama sekali tidak menyinggung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada pidato kenagaraan pertama setelah menjalani pelantikan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10). Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun menyebut, Prabowo sangat memahami apa yang menjadi prioritas bangsa Indonesia saat ini. "Pak Prabowo tidak sebut itu (IKN), Pak Prabowo sendiri pasti memprioritaskan hal apa yang menjadi prioritas hari ini," kata Komarudin usai menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Menurutnya, situasi geopolitik ke depan akan menguras banyak tenaga. Terlebih, Indonesia dihadapkan biaya utang luar negeri Indonesia yang mencapai USD 425,1 miliar. "Karena kondisi nasional seperti begini, pengaruh geopolitik global tentu menguras banyak tenaga. Kita punya utang luar negeri sekarang ini Rp 8.400 triliun," ucap Komarudin. Lebih lanjut, Komarudin meyakini Prabowo mempunyai skla prioritas yang harus dikerjakan. "Tahun depan ini kita harus bayar Rp 1.000 triliun lebih, ini beban-beban yang harus diselesaikan oleh pak Prabowo. Jadi, saya pikir itu bagian dari sikap pak Prabowo untuk menggarisbawahi mana yang jadi prioritas," pungkas Komarudin.

Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun menyebut, Prabowo sangat memahami apa yang menjadi prioritas bangsa Indonesia saat ini.

Prabowo Tak Singgung IKN saat Pidato Kenegaraan Pertama, PDIP Sebut Presiden Tahu Skala Prioritas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/menpanrb-Istimewa.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas terus berupaya memperkuat penerapan reformasi birokrasi tematik yang fokus pada penurunan kemiskinan, peningkatan investasi, serta digitalisasi. Gerakan turun ke daerah berjalan terus menerus.  Kali ini Anas bertemu dengan Bupati Malang M. Sanusi dan semua kepala organisasi perangkat daerah se-Kabupaten Malang, termasuk seluruh camat. Dalam pertemuan ini, Anas menekankan pentingnya skala prioritas diterapkan oleh Pemda.  “Ayo kita fokus pada skala prioritas, karena tidak mungkin semua dikerjakan. Kepala dinas harus tahu skala prioritasnya, sehingga capaian kinerja lebih fokus dan terukur. Kalau kita tidak punya skala prioritas, semua sumber daya di-‘bagito’ alias bagi roto (rata) pasti tidak akan optimal dampaknya ke masyarakat,” ujar Anas di Malang, Jumat (17/2).  Anas mencontohkan, bisa dipilih tiga prioritas, seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan pariwisata, dan peningkatan kualitas SDM. “Dengan prioritas itu, maka hampir semua sumberdaya diarahkan ke sana. Contoh simpelnya, program olahraga harus dikaitkan dengan pariwisata, jadilah sport tourism, karena pariwisata menjadi prioritas,” ujar mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut.  Anas mengatakan, konsep kerja dengan skala prioritas ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Dan tidak hanya mengarahkan, Presiden dalam setiap fase kepemimpinannya selalu memiliki skala prioritas yang jelas.  Di Kementerian PANRB, lanjut Anas, juga telah ditetapkan tujuh skala prioritas, di antaranya pemangkasan proses bisnis layanan kepegawaian, penerapan reformasi birokrasi tematik, akselerasi MPP Digital, penguatan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), percepatan penyusunan kebijakan kelembagaan IKN dan DOB Papua, serta transformasi sistem pendidikan ASN.  Anas memberi titik tekan pada penerapan reformasi birokrasi tematik. Mulai 2023, kerangka evaluasi reformasi birokrasi pada seluruh kementerian/lembaga dan Pemda yang sebelumnya memuat 259 komponen pertanyaan, kini disederhanakan agar semua fokus pada dampak, bukan administrasi laporan, yaitu pada 27 indikator hasil, seperti penurunan kemiskinan, stunting, penggunaan produk dalam negeri, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, dan sebagainya.  “Di Kabupaten Malang sudah cukup bagus. Kemiskinan sudah satu digit, di level 9 persen. Nanti kita lihat hasilnya, dengan strategi yang pas dan fokus skala prioritas, InsyaAllah akan terus turun. Demikian pula stunting, pengangguran, investasi, inflasi. Itu yang menentukan apakah indeks Reformasi Birokrasi di Malang akan meningkat nilainya atau menurun. Saya yakin Bupati Sanusi akan mampu meraih hasil positif, karena selama ini kinerjanya sudah terukur dengan baik,” ujar mantan bupati Banyuwangi itu.  Sementara itu, Bupati Malang M. Sanusi mengatakan, kehadiran Menteri PANRB diharap menjadi pemicu para ASN agar dapat berkinerja lebih baik lagi. Karena memang dia menilai sebagai ASN perlu memiliki rasa bangga melayani, dimana setiap rupiah dari APBD digunakan untuk kesejahteraan rakyat.  “Kita (ASN) harus kedepankan jiwa melayani, begitupun juga dengan pimpinan harus melayani karena melayani ibadah bagi kita semua,” ucapnya.

Optimalkan Kinerja, MenPANRB Ajak Pemkab Malang Fokus Skala Prioritas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/SPBU-PERTAMINA-MIFTAHULHAYAT-3-1.jpg" alt="Sejumlah pengendara mengantri untuk mengisi bahan bakar minyak di SPBU Kuningan, Jakarta, Rabu (30/3/2022). PT Pertamina (Persero) dikabarkan akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi jenis bensin dengan nilai oktan (RON) 92 alias Pertama" width="100%">
<figcaption>Sejumlah pengendara mengantri untuk mengisi bahan bakar minyak di SPBU Kuningan, Jakarta, Rabu (30/3/2022). PT Pertamina (Persero) dikabarkan akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi jenis bensin dengan nilai oktan (RON) 92 alias Pertama</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Harga BBM (bahan bakar minyak) resmi naik per 1 April 2022 setelah sekian lama diwacanakan. Meski pahit, pemerintah harus memilih opsi adaptasi menghadapi lonjakan harga minyak dunia ke atas USD100 per barrel karena krisis Rusia-Ukraina.  Akibatnya, rumah tangga di Indonesia kini mulai merasakan himpitan harga BBM setelah sebelumnya dibebani harga pangan. Padahal, pendapatan masyarakat baru berangsur pulih setelah didera Covid-19 yang panjang. Adaptasi, menurut Kepala Badan Intelijen Negara (Kabin) Jend Pol (Purn) Budi Gunawan, adalah pilihan terbaik saat menghadapi faktor eksternal harga BBM. Terus memaksakan harga murah (mitigasi) tidak hanya sia-sia, malah sangat berisiko karena akan menguras Pertamina dan juga mudah ditumpangi kelompok kepentingan untuk membuat resah bahkan rusuh sosial.  “Dalam proses pengambilan keputusan adaptasi ini, pemerintah sangat memperhatikan nasib masyarakat berpenghasilan rendah. Karena itulah BBM yang naik adalah Pertamax, jenis yang selama ini dikonsumsi kalangan menengah atas. Sementara jenis Pertalite yang dikonsumsi mayoritas masyarakat bawah harganya tetap dan kini justru disubsidi,” papar Kabin yang juga Guru Besar Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) ini.  Masih demi melindungi masyarakat, kenaikan harga Pertamax pun, lanjut Budi Gunawan, tidak dilepas ke harga keekonomiannya yang kini sekitar Rp 16.000. Juga tidak disamakan harga di negara tetangga yang berkisar Rp 20.000-Rp 30.000. Harga Pertamax naik ke kisaran harga Rp 12.500-Rp 13.500. Harga yang relatif terjangkau bagi para pemilik mobil mahal.  Meski demikian, Budi Gunawan mengakui kenaikan ini akan tetap berdampak tak langsung pada biaya hidup masyarakat. Terutama karena terakumulasi dengan kenaikan komoditas lain. Salah satu kunci stabilitas harga di pasar adalah Pemerintah akan berusaha keras memastikan suplai memadai.  Di sisi lain, masyarakat diimbau untuk mengkonsumsi jenis BBM sesuai peruntukan. Antara lain, kalangan yang mampu diharapkan tidak beralih ke BBM subsidi, karena subsidi disediakan Pemerintah sebagai jaring pengaman sosial melalui penetapan harga. Dan hal ini menyangkut kemampuan adaptasi realitas oleh masyarakat.  “Solusi paling substantif bagi masyarakat untuk menghadapi kondisi ekonomi yang mengarah ke stagflasi ini adalah bersiap dan mengadaptasikan pengelolaan hidup sehari-hari dengan kebutuhan riil masing-masing. Solusi ini tidak hanya baik bagi setiap individu masyarakat, tetapi juga baik bagi Bangsa; karena membudayakan kembali nilai-nilai kearifan lama yang hampir hilang terkikis desakan budaya konsumerisme modern,” jelas Budi Gunawan.  “Tentu untuk memastikan kenaikan harga-harga saat ini tidak sampai menyengsarakan rakyat, pemerintah akan terus bekerja keras menjamin ketersediaan, membuat perencanaan BBM yang lebih baik, real time, dan berbasis data, serta membuat rambu-rambu agar kalangan mampu tidak berpindah mengkonsumsi BBM subsidi,” ujar Budi Gunawan.  Semua orang suka BBM murah. Segelintir ahli percaya, BBM murah mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun adaptasi harga BBM saat ini bisa lebih bernilai saat menjadi dorongan kuat munculnya inovasi. “Kita semua yakin, tantangan ini akan berlalu, dan dengan inovasi serta perilaku baru, bangsa Indonesia akan keluar lebih tangguh dan lebih bersatu menghadapi tantangan berikutnya,” pungkas Budi Gunawan.

Harga BBM Dunia Melambung, Indonesia Pilih Jalan Subsidi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/kris1.jpg-1.jpg" alt="Presiden Presiden Joko Widodo. ANTARA/HO-Biropres Setpres/Kris/aa" width="100%">
<figcaption>Presiden Presiden Joko Widodo. ANTARA/HO-Biropres Setpres/Kris/aa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau agar para bupati dapat serius dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebab, dalam situasi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, sangat penting melakukan konsolidasi anggaran dalam perencanaan APBD. Ia meminta agar para bupati membuka lebar-lebar aliran anggaran APBD secara detil dan semua harus dikalkukasi perhitungannya.  "Yang biasa ngga buka secara detail sekarang buka secara detail, cek secara detail, kemana larinya, outputnya apa, outcomenya apa,” ujarnya secara virtual, Jumat (26/3).  Selain itu, Ia juga mengingatkan kepada para bupati agar tidak memberikan anggaran pada seluruh dinas tanpa adanya skala prioritas. Bupati harus bisa memilih dinas mana yang lebih prioritas untuk fokuskan anggaran jauh lebih bijak di situasi saat ini.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/17/03/2021/jokowi-zaman-penuh-kompetisi-tak-perbaiki-skill-kita-bisa-hilang/">Jokowi: Zaman Penuh Kompetisi, Tak Perbaiki Skill, Kita Bisa Hilang</a>  "Untuk kabupaten menurut saya, 2 saja cukup beri prioritas. Misalnya saya ingin semua pasar di kabupaten saya selesai dalam 5 tahun ke depan, ya sudah konsentrasikan anggaran itu ke sana," jelasnya.  Bahkan, akan lebih efektif jika anggaran di daerah sekitar 60-70 persen difokuskan hanya untuk 1 program.  Sehingga, hasil dari anggaran tersebut akan dapat dirasakan langsung manfaatkan kepada rakyat.  "Rakyat akan ingat waduh ini besar-besaran membuat sawah, wah ini 60 pasar di kabupaten rampung, dibangun semua. Jangan sekali lagi semua diberikan ke dinas," ungkapnya.  Jokowi berpesan agar para Bupati dapat melakukan penebaran anggaran kebanyak dinas di masa sulit seperti ini. Sebab, menurutnya jika memberikan anggaran yang besar ke dinas-dinas maka di tahun berikutnya anggaran yang diminta akan naik.  "Cari yang benar-benar ada manfaat langsung untuk rakyat. Saya selalu sampaikan money follow program, anggaran harus mengikuti apa yang menjadi prioritas para bupati, dari bapak ibu bupati. Penganggaran harus fokus pada hal-hal esensial, yang benar-benar dibutuhkan,” tuturnya.  Jokowi menegaskan, bahwa anggaran negara sangat terbatas dan harus digunakan sebaik dan seefektif mungkin.  “Sekali lagi APBN terbatas, APBD terbatas, jangan diecer-ecer. Jangan dibagi rata. Saya bolak-balik ingatkan jangan diecer untuk semua unit di bapak ibu, dan paling penting kalau anggaran difokuskan kontrolnya mudah manajemen pengawasan gampang," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/epJidv5FWYY

APBD Terbatas, Jokowi Ingatkan Bupati Gunakan Skala Prioritas

skala prioritas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#skala prioritas

Berita Terkini

Prabowo Tak Singgung IKN saat Pidato Kenegaraan Pertama, PDIP Sebut Presiden Tahu Skala Prioritas

Optimalkan Kinerja, MenPANRB Ajak Pemkab Malang Fokus Skala Prioritas

Harga BBM Dunia Melambung, Indonesia Pilih Jalan Subsidi

APBD Terbatas, Jokowi Ingatkan Bupati Gunakan Skala Prioritas

Download Aplikasi JawaPos.com