<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/20/pexels-bertellifotografia-29509534-1-3069135688.jpg" alt="Ilustrasi link download SKB 3 Menteri Libur Nasional dan Cuti Bersama 2026 (Pexels/Matheus Bertelli)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi link download SKB 3 Menteri Libur Nasional dan Cuti Bersama 2026 (Pexels/Matheus Bertelli)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah resmi menerbitkan Surat Keputusan Bersama atau SKB 3 Menteri untuk libur nasional dan cuti bersama tahun 2026. SKB 3 Menteri yang terdiri dari Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, menetapkan rincian libur nasional hingga cuti bersama tahun depan. Pada tahun 2026 mendatang terdapat 17 hari libur nasional dan 7 hari cuti bersama. Salah satu hari libur yang banyak dicari yaitu Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Libur lebaran akan jatuh pada 21-22 Maret dengan tiga hari cuti bersama pada 20, 23, dan 24 Maret 2026. Berikut daftar hari libur nasional tanggal merah dan cuti bersama 2026 dikutip dari laman&nbsp;kemenkopmk.go.id: Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/016540202/h1-libur-maulid-nabi-32802-kendaraan-melintas-di-gt-cikampek-utama">H+1 Libur Maulid Nabi, 32.802 Kendaraan Melintas di GT Cikampek Utama</a>

Pemerintah resmi menerbitkan Surat Keputusan Bersama atau SKB 3 Menteri untuk libur nasional dan cuti bersama tahun 2026.

Link Download SKB 3 Menteri Libur Nasional dan Cuti Bersama 2026, Cek Daftar Tanggal Merah Tahun Depan!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/27/top-view-february-calendar-flowers-1-568079037.jpg" alt="Ilustrasi Kalender Februari. (Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Kalender Februari. (Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Bulan Februari seringkali menjadi salah satu bulan yang dinantikan, meskipun durasinya lebih pendek dibandingkan bulan lainnya. Di bulan ini, ada sejumlah hari peringatan nasional maupun internasional yang perlu dicatat. Dilansir dari laman resmi Kemenko PMK, berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025, tidak ada hari libur nasional yang jatuh pada bulan Februari 2025.&nbsp; Meski tidak ada hari libur nasional, Februari tetap memiliki beberapa hari besar penting yang dirayakan oleh berbagai komunitas. Berikut adalah beberapa hari besar yang terdapat di bulan Februari: 1 Februari 2025: Hari Hijab Sedunia Hari untuk meningkatkan kesadaran global tentang hijab dan mendukung perempuan berhijab di seluruh dunia. 2 Februari 2025: Hari Kesadaran Artritis Reumatoid Hari Kesadaran Artritis Reumatoid untuk mendukung penderita dan meningkatkan edukasi tentang penyakit autoimun ini. 4 Februari 2025: Hari Kanker Sedunia Hari ini diperingati untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kanker dan pentingnya pencegahan serta deteksi dini. 5 Februari 2025: Hari Ulang Tahun HMI HUT HMI, mengenang sejarah organisasi mahasiswa Islam&nbsp; 9 Februari 2025: Hari Pers Nasional Hari yang penting bagi insan pers di Indonesia. Hari ini menjadi momen untuk menghormati peran pers dalam memberikan informasi kepada masyarakat. 9 Februari 2025: Hari Kavaleri TNI AD Hari penting untuk menghormati jasa kavaleri TNI AD 11 Februari 2025: Hari Internasional Perempuan dan Anak Perempuan dalam Sains Peringatan partisipasi perempuan dan anak perempuan di dunia sains. 12 Februari 2025: Hari Darwin Memperingati kontribusi Charles Darwin terhadap ilmu biologi, terutama teori evolusi. 13 Februari 2025: Hari Persatuan Farmasi Indonesia Hari Farmasi untuk menghargai peran farmasi.&nbsp; 13 Februari 2025: Hari Radio Sedunia Hari Radio merayakan media radio sebagai alat komunikasi global. 14 Februari 2025: Hari Valentine Meskipun bukan hari libur nasional, Hari Valentine sering dirayakan oleh banyak orang sebagai momen untuk mengekspresikan kasih sayang kepada orang-orang terdekat. 20 Februari 2025: Hari Keadilan Sosial Sedunia Hari ini ditetapkan oleh PBB untuk mempromosikan pentingnya keadilan sosial dalam mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan global. 22 Februari 2025: Hari Pramuka Sedunia Diperingati oleh anggota gerakan Pramuka di seluruh dunia sebagai penghormatan terhadap pendiri gerakan ini, Boden Powell. Jadi, jangan kecewa karena tidak ada libur nasional di Februari 2025. Jadikan bulan ini tetap bermakna dengan merayakan hari-hari besar yang ada. Selamat menjalani Februari dengan semangat.

berdasarkan SKB Tiga Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025, tidak ada hari libur nasional di Februari.

Catat, Inilah Hari-Hari Besar bagi Komunitas, Nasional, dan Internasional di Bulan Februari 2025, Tidak Ada Hari Libur?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/29/20231108_130552-836318686.jpg" alt="Ilustrasi: Vibes liburan sudah terasa di akhir tahun 2024. (RianAlfianto/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Vibes liburan sudah terasa di akhir tahun 2024. (RianAlfianto/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">JawaPos.com - Bulan ke 11 di 2024, yakni November akan segera habis. Digantikan bulan Desember, bulan terakhir setiap tahun, berarti juga kita akan segera memasuki tahun yang baru.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nah, di Desember ini, biasanya banyak sekali tanggal merah, hari libur dan cuti bersama. Bahkan libur dan cuti bersama ini telah diputuskan oleh pemerintah berdasarkan momentum Hari Natal dan Tahun Baru.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Buat Anda yang sudah atau berencana melaksanakan perjalanan liburan di akhir tahun, selain mempersiapkan kendaraan tentunya, dan akomodasi lainnya, penting juga mengetahui kapan hari libur di Desember 2024 tiba.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015367927/ramalan-zodiak-karier-dan-keuangan-besok-30-november-2024-aries-cancer-libra-dan-capricorn">Ramalan Zodiak Karier dan Keuangan Besok 30 November 2024: Aries, Cancer, Libra, dan Capricorn</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Merujuk SKB 3 Menteri, tanggal merah Desember 2024 berikut mencakup libur nasional dan cuti bersama untuk memperingati Natal yakni pada Rabu, 25 Desember 2024 yang merupakan Libur Nasional Natal dan Kamis, 26 Desember 2024 Cuti Bersama Natal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara hari libur Minggu regulernya yakni pada 1 Desember, 8 Desember, 15 Desember dan 22 Desember 2024. Apabila Anda ingin mendapat libur tambahan dari libur nasional, disarankan mengambil cuti di dua tanggal sebelumnya, yaitu Senin (23/12) dan Selasa (24/12), serta Jumat (27/12) sampai dengan akhir pekan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian jika Anda benar-benar ingin memanfaatkan cuti panjang akhir tahun, Anda bisa menambah tanggal cuti hingga perayaan Tahun Baru 1 Januari 2025, yaitu Senin (30/12), Selasa (31/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015367916/7-buah-yang-dapat-meningkatkan-suasana-hati-dan-energi-serta-mengurangi-dampak-terhadap-stres-atau-gangguan-kecemasan">7 Buah yang Dapat Meningkatkan Suasana Hati dan Energi serta Mengurangi Dampak terhadap Stres atau Gangguan Kecemasan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain daftar hari libur di atas, ada pula momentum penting yang diperingati setiap tahun yakni tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Buat yang sudah mempersiapkan kendaraan, mengetahui tanggal liburan, jangan lupa juga siapkan akomodasi liburan Anda. Persiapkan dari sekarang mengingat akomodasi seperti perhotelan, perjalanan dan tempat wisata, biasanya akan penuh di akhir tahun.</div> </div> </div>

Merujuk SKB 3 Menteri, tanggal merah Desember 2024 berikut mencakup libur nasional dan cuti bersama untuk memperingati Natal.

Siapkan Kendaraan, Ini Daftar Tanggal Merah, Hari Libur dan Cuti Bersama Desember 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/31/truk-sumbu-3-550180167.jpg" alt="ILUSTRASI Angkutan barang di jalan tol. (IST)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Angkutan barang di jalan tol. (IST)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Guna menghindari kemacetan saat momen hari-hari besar keagamaan, pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Korlantas Polri dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membatasi angkutan logistik. Pembatasan itu tentunya mempengaruhi para pelaku usaha yang tentunya berdampak terhadap perekonomian. Perlu ada pengkajian mendalam berapa besar dampak ekonomi yang ditimbulkan dengan adanya SKB tersebut. Ekonom dari Universitas Katolik Parahyangan, Aknolt Kristian Pakpahan, mengatakan selama ini belum ada data yang reliabel atau dapat dipercaya misalnya dalam konteks penelitian atau kajian akademik bagaimana pembatasan angkutan logistik itu ini memberikan dampak terhadap masyarakat dan perekonomian. &ldquo;Pemerintah &nbsp;belum pernah mengukur dampak terhadap masyarakat dan pelaku ekonominya seperti apa. Karena, SKB ini kan terkait dengan berbagai macam sektor, berbagai macam kebutuhan. Jadi, rasanya tidak sesederhana yang dibayangkan,&rdquo; ujar Aknolt baru-baru ini. Menurutnya, jika pemerintah memiliki datanya, itu bisa menjadi pegangan atau catatan dalam melakukan evaluasi apa yang sudah dilakukan misalnya di tahun 2021, 2022, dan 2023 lalu untuk pembuatan SKB tahun 2024 ini. &ldquo;Data itu kan bisa jadi catatan ketika menyusun SKB tahun berikutnya dengan melihat seperti apa sih dampak ketika misalnya kebijakan ini diterapkan,&rdquo; tukasnya. Dia melihat ada dua dampak yang ditimbulkan SKB tersebut, yaitu terhadap konsumen dan perekonomian nasional. Secara sederhana, menurutnya, akan terjadi situasi kelangkaan barang. Apalagi kalau dalam situasi atau masa hari raya, biasanya kebutuhan akan bahan-bahan pokok seperti air minum dalam kemasan (AMDK) &nbsp;meningkat, sehingga pemerintah perlu menyikapi ini. Di sisi lain, lanjutnya, juga perlu dilihat dampak terhadap produsen atau pelaku ekonominya. SKB pembatasan itu akan memberikan beban tambahan bagi pelaku usaha. Misalnya gaji pegawai atau aktivitas produksi lainnya seperti sewa gudang, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang pabriknya tidak bisa dihentikan aktivitas produksinya. &ldquo;Itu kan tidak bisa dihentikan pembayarannya hanya karena adanya pelarangan angkutan logistiknya. Nah, ini yang perlu diperhitungkan juga dalam pembuatan SKB itu,&rdquo; katanya. Menurutnya, dalam membuat SKB tersebut, pemerintah juga perlu melihat tren produk-produk apa yang kemudian sekarang menjadi kebutuhan pokok atau memang produk yang diminati di hari-hari besar keagamaan. &ldquo;Rasanya AMDK itu sudah menjadi barang yang sangat dibutuhkan dan banyak dikonsumsi masyarakat. Apalagi kualitas air tanah kita sekarang ini kan banyak yang tidak layak minum,&rdquo; ungkapnya. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap apa-apa saja yang menjadi pengecualian untuk dilarang dalam SKB terkait pelarangan angkutan logistik. Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia DKI Jakarta, Adil Karim, &nbsp;juga mengatakan dalam membuat SKB ini, pemerintah harus melihat lebih jauh dengan data-data dan harus mengukur bagaimana dampaknya. Menurutnya, hal itu belum dilakukan hingga saat ini. &rdquo;Kami sih sebenarnya dari angkutan logistik ini minta ruang secara proporsional saja. Tapi, kalau kita dibatasi dan nggak dikasih ruang, ini akan jadi masalah sama kita. Kita nggak bisa menggeser barang, hinterland-nya terganggu,&rdquo; ungkapnya. &nbsp; Dia berharap agar pemerintah juga memperhatikan dunia usaha. &ldquo;Bayangin kalau liburnya sampai 14 hari, kita harus mengeluarkan fixed cost juga,&rdquo; pungkasnya.

Pembatasan itu tentunya mempengaruhi para pelaku usaha yang tentunya berdampak terhadap perekonomian.

Berdampak ke Pelaku Usaha, Perlu Kajian Angkutan Logistik Saat Libur Hari Besar Keagamaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Pemerintah-Revisi-SKB-Cuti-Bersama-Idul-Fitri-2023-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Dari Kiri Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas Menaker Ida Fauziyah dan Menag Yaqut Cholil Qoumas di saksikan Menko PMK Muhadjir Effendy menandatangani SKB 3 menteri usai rapat terkait revisi cuti bersama Lebaran 2023 di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (" width="100%">
<figcaption>Dari Kiri Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas Menaker Ida Fauziyah dan Menag Yaqut Cholil Qoumas di saksikan Menko PMK Muhadjir Effendy menandatangani SKB 3 menteri usai rapat terkait revisi cuti bersama Lebaran 2023 di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah resmi merevisi jadwal cuti bersama libur Idul Fitri tahun ini. Libur Lebaran digeser maju dari jadwal sebelumnya. Semula, libur cuti bersama ditetapkan pada 21, 24, 25, dan 26 April 2023. Kini diubah menjadi 19, 20, 21, 24, dan 25 April. Ya, selain maju, ada tambahan satu hari.  Hal itu diputuskan dalam rapat koordinasi evaluasi surat keputusan bersama (SKB) 3 menteri tentang hari libur dan cuti bersama tahun 2023 di Kantor Kemenko PMK kemarin (29/3).  Penandatanganan atas perubahan SKB 3 menteri itu dilakukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.  ”Presiden minta cuti bersama diubah,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy yang kemarin ikut menyaksikan penandatanganan SKB itu.  Kemacetan pada puncak arus mudik menjadi pertimbangan utama menggeser tanggal cuti bersama dan menambah satu hari libur. Perubahan itu, lanjut Muhadjir, akan memberi masyarakat kesempatan mengambil cuti lebih awal. Dengan begitu, penumpukan massa pada puncak arus mudik dapat dihindari.  ”Puncak arus mudik diperkirakan bersamaan dengan perayaan Idul Fitri, yakni 21 April 2023,” tuturnya.  Tahun ini, kata dia, berdasar survei Kementerian Perhubungan, jumlah pemudik akan naik drastis. Diperkirakan mencapai 123 juta orang. Karena itu, dia meminta Kementerian Perhubungan, TNI, Polri, serta pihak terkait lainnya untuk melakukan asesmen secara berkala.  Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menambahkan, meski ada perubahan cuti bersama, pembayaran tunjangan hari raya (THR) keagamaan tahun 2023 tetap sesuai ketentuan. Yakni, paling lambat H-7. ”Meskipun ketentuannya H-7, saya berharap perusahaan-perusahaan membayar lebih cepat dari ketentuan itu,” ujarnya.  Terpisah, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar meminta tambahan cuti bersama yang ditetapkan pemerintah tidak memotong jatah cuti tahunan buruh/pekerja. Sebab, penambahan cuti bersama merupakan keputusan mendadak pemerintah untuk mengantisipasi kemacetan mudik.  ”Selain itu, kalau dipotong lagi, kasihan pekerja/buruh jatah libur tahunannya semakin berkurang,” ungkapnya.  Dia juga meminta agar pembayaran THR dipercepat karena libur Lebaran dimajukan. Jika mengikuti aturan maksimal H-7, dikhawatirkan pembayaran dilakukan saat pekerja/buruh sudah di rumah.

Cuti Bersama Maju 2 Hari, Pembayaran THR Tetap Sebelum H-7 Idul Fitri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/WhatsApp-Image-2021-10-13-at-17.34.56.jpeg" alt="Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi. (ANTARA/HO-Kemnaker)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi. (ANTARA/HO-Kemnaker)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah berharap para pengusaha memberikan kesempatan bagi pekerja untuk menentukan pelaksanaan cutinya pada Hari Raya Idul Fitri 2022. Hal ini agar pekerja leluasa mengatur kebutuhan waktu mudik dan menghindari penumpukan massa pada arus mudik.  "Kami sangat berharap teman-teman pengusaha dapat memberikan keleluasaan bagi pekerja/buruh yang mudik untuk menentukan waktu cutinya agar dapat menghindari puncak arus mudik,” kata Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi dalam keterangannya, Selasa (26/4).  Adapun pemerintah telah memprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada periode 28 hingga 30 April 2022. Agar tidak terjadi penumpukan massa serta kemacetan yang berlebihan pada periode arus mudik, maka diharapkan pekerja menentukan waktu cutinya untuk pergi dan pulang ke daerah masing-masing sebelum puncak arus mudik.  “Pemerintah memang telah mengeluarkan SKB 3 Menteri yang salah satunya mengatur cuti bersama tahun 2022 pada 29 April dan 4-6 Mei. Namun kami berharap teman-teman pekerja yang mudik ini diberikan keleluasaan menentukan pelaksanaan waktu cutinya sehingga mereka dapat mudik lebih awal,” terangnya.  Ia menambahkan, pelaksanaan cuti bersama untuk pekerja di sektor swasta bersifat fakultatif. Namun harapannya, pengusaha tetap memberikan cuti pekerja yang mengajukan cuti untuk memperingati Hari Raya Idul Fitri.  Selain itu, pelaksanaan hak atas cuti tersebut harus menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku di perusahaan. “Tentu kami juga mendorong ada dialog antara pengusaha dan pekerja/buruh jika pengaturan waktu pelaksanaan cuti ini memang perlu dilakukan, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan,” tutui dia.

Pemerintah Harap Pekerja Dapat Bebas Atur Waktu Cuti Mudik Lebaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/membela_nadiem.jpg" alt="ILUSTRASI - BUDIONO/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI - BUDIONO/JAWA POS</figcaption>
</figure>Di tengah inkompetensi pejabat publik dan bobroknya birokrasi, setiap langkah yang diambil dengan akal sehat demi kepentingan publik harus didukung dan diperjuangkan bersama.  ---  BULAN Mei 2021, Mahkamah Agung resmi membatalkan surat keputusan bersama (SKB) 3 menteri tentang pemakaian seragam di sekolah. Isi SKB itu adalah melarang sekolah negeri untuk mewajibkan seragam yang identik dengan agama, termasuk jilbab, kepada peserta didik. Sebaliknya, sekolah negeri tidak boleh melarang peserta didik untuk mengenakan seragam sesuai yang diyakini. SKB mengharuskan kepala daerah dan kepala sekolah yang telah membuat aturan wajib berjilbab di sekolah untuk mencabut aturan tersebut.  Penerbitan SKB 3 menteri itu dipicu oleh pemaksaan pemakaian jilbab pada siswi Kristen di SMKN 2 Padang Januari 2021. Video orang tua siswa beradu pendapat dengan wakil kepala sekolah viral di media sosial hingga menjadi isu nasional. Dari kasus itu kemudian publik tahu, ternyata banyak kasus pemaksaan penggunaan jilbab bagi siswi Kristen di Sumatera Barat. Di SMKN 2 Padang saja, ada 46 siswa nonmuslim yang menggunakan jilbab di sekolah.  Di titik ini kita sudah bisa mengurai beberapa pokok masalah. Pertama, kenapa siswa nonmuslim yang bersekolah di sekolah negeri berjilbab? Kenapa sekolah negeri seluruh siswinya berjibab? Kenapa orang tua murid yang anaknya menolak berjilbab harus dipanggil sekolah sampai berdebat?  SKB 3 menteri memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Jelas, SKB ini sejalan dengan nalar dan akal sehat, melindungi kebebasan berkeyakinan, dan menempatkan setiap warga negara dengan setara. Tapi, pengadilan tak melihat apakah sesuatu bagus atau buruk sesuai dengan nalar atau tidak. Pengadilan hanya melihat apakah SKB itu sesuai dengan jalur yang telah ditetapkan, apakah sebuah peraturan tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan lain, terutama jika posisi peraturan itu lebih tinggi.  Uji materi terhadap SKB 3 menteri tersebut diajukan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat. MA mengabulkan gugatan itu dan menyatakan SKB 3 menteri bertentangan dengan peraturan di atasnya. Yaitu, UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak, UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.  Seperti deja vu, permendikbudristek tentang kekerasan seksual kini menghadapi ancaman serupa. Tuduhan bahwa peraturan ini memiliki masalah materiil dan formil telah dikemukakan, salah satunya oleh Muhammadiyah. Hingga tulisan ini ditulis, gugatan resmi memang belum dilayangkan. Tulisan ini pun bukan bicara tentang perdebatan hukum. Tulisan ini adalah semacam colekan kecil yang mengajak untuk melihat realitas sekaligus dilema kita sebagai sebuah bangsa.  Proses Politik  Setiap peraturan dan undang-undang selalu lahir dari proses negosiasi dan kompromi. Baik melalui proses politik di DPR maupun di level terkecil, melalui musyawarah yang melibatkan berbagai pihak. Peraturan dan undang-undang yang telah terbit pun masih memberi ruang untuk kembali dinegosiasikan melalui gugatan hukum. Ke Mahkamah Konstitusi untuk menggugat undang-undang dan ke Mahkamah Agung untuk menggugat aturan di bawahnya.  Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PSK) yang hingga kini belum disahkan oleh DPR karena ada yang keberatan dengan isinya adalah contoh mutakhir bagaimana sebuah undang-undang diganjal sekaligus dinegosiasikan. Sebaliknya, pengesahan RUU Cipta Kerja dalam waktu singkat, mengabaikan protes dan demonstrasi, menunjukkan bahwa kepentingan politik dan kepentingan para pembuat undang-undang kerap menjadi dasar utama dalam pembuatan undang-undang.  Perdebatan dalam RUU PSK serupa dengan kontroversi seputar permendikbudristek tentang kekerasan seksual. Keduanya sama-sama dituduh melegalisasi seks bebas. Penggunaan konsep persetujuan korban (consent) dianggap sama dengan menyatakan bahwa jika ada persetujuan korban, hubungan seksual adalah hal yang diperbolehkan. Lebih jauh lagi, penggunaan kata consent dianggap tidak sesuai dengan Pancasila.  Dalam proses politik di DPR, posisi kelompok yang anti pada konsep consent berhasil menjegal pengesahan RUU PSK hingga hari ini. Semuanya jadi merasa kecolongan ketika menteri pendidikan mengeluarkan peraturan tanpa harus melalui proses yang melibatkan mereka.  Keributan seputar permendikbudristek lebih banyak berakar dari kepentingan politik, tawar-menawar kekuatan dan pengaruh, upaya untuk membangun citra kepada publik bahwa kamilah yang paling peduli pada urusan moral. Sulit sekali mendudukkan perkara bahwa peraturan ini harus ada untuk melindungi mahasiswa dan pelajar dari kekerasan seksual, untuk mencegah agar tak lagi ada korban, untuk memastikan agar mereka yang telanjur menjadi korban bisa terlindungi dan mendapat keadilan. Bahkan sekadar membawa pembicaraan untuk fokus ke upaya perlindungan korban kekerasan seksual saja tak mampu dilakukan.  Sama halnya dalam perkara SKB 3 menteri tentang seragam sekolah. Keputusan yang sudah begitu gamblang mengatur bahwa tak boleh ada paksaan untuk memakai jilbab dan sebaliknya tak boleh ada larangan bagi mereka yang mau berjilbab malah diartikan ke mana-mana, bahkan ujungnya harus dibatalkan karena dianggap bertentangan dengan aturan di atasnya. Pertanyaannya kini, aturan macam apakah yang bertentangan dengan aturan yang mencoba melindungi kebebasan warga negara dalam berkeyakinan? Nilai macam apa yang bertentangan dengan semangat untuk melindungi setiap peserta didik dari pemaksaan dan intimidasi dalam berjilbab atau tak berjilbab?  SKB 3 menteri dan permendikbudristek tentang kekerasan seksual adalah bukti komitmen Nadiem pada nilai-nilai Pancasila, nilai moral dan agama. Sebagai menteri pendidikan ia berani membuat perubahan demi kebaikan, dan bukan sekadar bermain aman.  Untuk Indonesia yang lebih baik, permendikbudristek tentang kekerasan seksual harus didukung dan diperjuangkan agar tak kandas seperti SKB 3 menteri. (*)  ---  OKKY MADASARI, Novelis, Kandidat PhD National University of Singapore

Membela Nadiem: SKB 3 Menteri dan Permendikbudristek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/retno-listyarti.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyayangkan keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri tentang penggunaan seragam sekolah. Lembaga tersebut meminta tiga kementerian yang terkait dalam SKB itu mencari jalan lain atas keputusan MA tersebut.  Komisioner KPAI Retno Listyarti meski mengaku menghormati keputusan MA yang membatalkan SKB 3 Menteri, tapi tetap menyayangkannya alias tidak terima atas keputusan itu.  "Meskipun KPAI menghormati keputusan majelis hakim MA yang menangani perkara ini, namun KPAI menyayangkan keputusan majelis hakim atas uji materi yang membatalkan SKB 3 Menteri ini," ujar Retno kepada wartawan, Sabtu (8/5).  Menurut Retno, SKB 3 Menteri tentang pengaturan seragam sekolah sudah tepat. Sebab, peserta didik yang bersekolah di sekolah negeri berasal dari berbagai suku maupun agama yang berbeda. "Sehingga sangat tidak tepat jika di sekolah negeri mengatur ketentuan penggunaan seragam sekolah dengan didasarkan pada agama tertentu," katanya.  Dia berpendapat bahwa seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah (pemda) merupakan salah satu bentuk perwujudan moderasi beragama dan toleransi atas keragaman agama. Hal itu sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).  "Di mana prinsip penyelenggaraan pendidikan di sekolah harus demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa," ungkapnya.  Retno meyakini SKB 3 Menteri itu sudah sesuai dengan hak asasi manusia (HAM) dan sejalan dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. SKB itu menjamin pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama.  "Artinya peserta didik maupun pendidik yang sudah mengenakan jilbab karena kesadaran dan keinginannya sendiri dapat menggunakan jilbab. Bagi yang belum siap mengenakan atau tidak bersedia mengenakan jilbab juga diperbolehkan," tuturnya.  Oleh sebab itu, KPAI mendorong pemerintah dalam hal ini Kemdikbudristek, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri untuk terus mencari jalan lain.  "Itu demi melindungi anak-anak perempuan Indonesia dari pemaksaan maupun pelarangan mengenakan seragam sekolah dan atribut kekhasan agam di sekolah-sekolah negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah," imbuhnya.  Sebelumnya, MA telah mengeluarkan keputusan atas perkara nomor: 17/P/HUM/2021 tentang uji materi SKB 3 Menteri tentang seragam sekolah yang diajukan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat.  Adapun bunyi keputusan MA itu sebagai berikut, "Mengadili, memerintahkan kepada Termohon I, Termohon II, dan Termohon III untuk mencabut Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021," sebagaimana bunyi petikan putusan tersebut.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/08/05/2021/skb-3-menteri-tentang-seragam-sekolah-tidak-sah-ma-minta-dicabut/">SKB 3 Menteri tentang Seragam Sekolah Tidak Sah, MA Minta Dicabut</a>  Majelis makim menilai SKB mengenai pakaian seragam bertentangan dengan Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 UU 23/2014 tentang pemerintahan daerah; Pasal 1 angka 1 UU 35/2014 tentang perubahan atas UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/08/05/2021/ma-batalkan-skb-3-menteri-politikus-pan-alhamdulillah/">MA Batalkan SKB 3 Menteri, Politikus PAN: Alhamdulillah</a>  Maka dari itu, MA memerintahkan Menteri Agama (termohon I), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (termohon II) dan Menteri Dalam Negeri (termohon III) mencabut SKB tersebut karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

MA Batalkan SKB 3 Menteri, KPAI Minta Kementerian Tempuh Jalan Lain

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/PSX_20200703_213749.jpg" alt="Dewi warga Piayu sedang memcoba seragam untuk anaknya di toko seragam dikawasan Jodoh, Jumat (3/7). Memasuki tahun ajaran banyak orang tua mempersiapkan perlengkapan sekolah bagi anaknya salah satunya baju seragam. F Cecep Mulyana/Batam Pos" width="100%">
<figcaption>Dewi warga Piayu sedang memcoba seragam untuk anaknya di toko seragam dikawasan Jodoh, Jumat (3/7). Memasuki tahun ajaran banyak orang tua mempersiapkan perlengkapan sekolah bagi anaknya salah satunya baju seragam. F Cecep Mulyana/Batam Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Mahkamah Agung (MA) membatalkan surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri, yakni Mendikbud, Mendagri, dan Menag, terkait penggunaan seragam dan atribut di lingkungan sekolah. MA menilai SKB tiga menteri itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.  Peraturan perundang-undangan tersebut adalah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya pasal 10, 11, dan 12. Kemudian, SKB juga dinilai tidak sejalan dengan UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak, UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  Karena itu, MA mengabulkan upaya hukum uji materi yang diajukan LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) Sumatera Barat. Majelis hakim agung yang terdiri atas Yulius (ketua), Is Sudaryono, dan Irfan Fachruddin pada 3 Mei memutuskan SKB tiga menteri itu tidak sah. "Dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," bunyi petikan putusan itu.  MA memerintah Mendikbud, Mendagri, dan Menag mencabut SKB yang berkaitan dengan aturan penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah dasar dan menengah tersebut.  Dikonfirmasi atas putusan itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbudristek Jumeri menyatakan menghormati putusan MA. Saat ini pihaknya tengah mempelajari putusan yang dimaksud. ”Kami juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri untuk menyesuaikan SKB tersebut,” ujarnya kemarin (7/5).  Dia menegaskan, Kemendikbudristek terus berupaya menumbuhkan dan menjaga semangat kebinekaan, toleransi, moderasi beragama, serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga pendidikan dalam mengekspresikan kepercayaan dan keyakinannya. Terutama di lingkungan sekolah negeri. Menurut dia, itu merupakan hal mutlak yang harus diterapkan. Hal itu seperti ditegaskan di SKB Mendikbud, Menag, dan Mendagri tentang pakaian seragam dan atribut para peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/08/05/2021/ma-batalkan-skb-3-menteri-politikus-pan-alhamdulillah/">MA Batalkan SKB 3 Menteri, Politikus PAN: Alhamdulillah</a>  Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Benny Irwan mengatakan, apa pun keputusan hukum yang dikeluarkan MA harus dihormati.  ’’Tentu akan dipelajari dengan saksama sebagai dasar untuk menentukan langkah lebih lanjut,’’ tuturnya.

SKB 3 Menteri tentang Seragam Sekolah Tidak Sah, MA Minta Dicabut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/guspardi-gaus-lagi-2.jpg" alt="Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus. (for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus. (for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Politikus PAN Guspardi Gaus mengapresiasi putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri seragam sekolah. "Alhamdulillah, kami sangat bersyukur dengan keputusan MA yang membatalkan SKB 3 menteri tentang seragam sekolah itu. Ini merupakan hasil perjuangan bersama berbagai ormas dan tokoh masyarakat Sumatera Barat yang resah dan khawatir dengan keluarnya SKB 3 menteri," ujar Guspardi Gaus kepada JawaPos.com, Jumat (7/5). Adapun putusan MA itu terkait perkara nomor 17/P/HUM/2021 yang diajukan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat. MA mengabulkan uji materi atas SKB 3 menteri yang mengatur tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Guspardi yang merupakan anggota Komisi II DPR itu menyebut, di dalam diktum 2 dan 3 SKB tiga menteri itu memuat peraturan yang berbunyi, "Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak memilih antara: seragam dan atribut tanpa kekhususan agama, atau seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Pemda dan sekolah juga tidak boleh mewajibkan atau pun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama." Dengan bunyi diktum itu, kata Guspardi, masyarakat Sumatera Barat menolak dengan tegas SKB 3 menteri. Sebab, seharusnya para peserta didik dituntun dan diarahkan untuk berpakaian sesuai dengan perintah agamanya. Bukan membiarkan mereka untuk bebas memilih. "Yang tidak boleh itu memaksa peserta didik menggunakan atribut agama yang tidak sesuai dengan keyakinan yang dianutnya,"  anggota Fraksi PAN DPR dari dapil Sumatera Barat itu. Berangkat dari keresahan dan kekhawatiran tersebut, pada Kamis (18/2), Guspardi sebagai wakil rakyat dari Sumatera Barat di DPR bersama berbagai elemen masyarakat dan ormas membahas SKB 3 menteri tersebut dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPRD Provinsi Sumbar. Elemen masyarakat itu meliputi MUI, Muhammadiyah, Aisyiah, Perti, LKAAM, Bundo kanduang, dan para tokoh masyarakat Sumbar lainnya. Hasilnya, elemen masyarakat Sumbar melakukan gugatan uji materi (judicial review) terhadap SKB 3 menteri. "Kini ini uji materi tersebut sudah dikabulkan oleh MA pada tanggal 3 Mei 2021," sebut pria mengawali karir politik dari DPRD Sumbar itu. Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/07/05/2021/ma-batalkan-skb-tiga-menteri-ini-jawaban-kemendikbudristek/">MA Batalkan SKB Tiga Menteri, Ini Jawaban Kemendikbudristek</a> Berikut bunyi petikan keputusan MA yang membatalkan SKB 3 menteri. "Mengadili, memerintahkan kepada Termohon I, Termohon II, dan Termohon III untuk mencabut Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021". Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/opini/09/02/2021/polemik-skb-seragam-sekolah/">Polemik SKB Seragam Sekolah</a> Menurut Guspardi, SKB 3 menteri itu jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundangan di atasnya, yaitu UUD 1945 pasal 31. SKB 3 menteri juga tidak sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian berseberangan pula dengan UU Otonomi Daerah dan mengebiri semangat otonomi daerah. "Kewenangan pengaturan dan tata cara berpakaian di sekolah cukup diatur oleh pemerintah daerah bukan oleh pemerintah pusat dan harus sesuai dengan ajaran agama dan kearifan lokal masing- masing daerah," terangnya.

MA Batalkan SKB 3 Menteri, Politikus PAN: Alhamdulillah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#SKB 3 Menteri

Berita Terkini