<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Segera-Pulang-Usai-PTM-Humas-Andryan_1.jpg" alt="Plt Wali Kota Bandung Yana Mulyana meninjau pelaksanaan PTM di sekolah dasar. Humas Pemkot Bandung/Antara" width="100%">
<figcaption>Plt Wali Kota Bandung Yana Mulyana meninjau pelaksanaan PTM di sekolah dasar. Humas Pemkot Bandung/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 menteri telah membolehkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) digelar 100 persen dengan syarat tertentu. Dalam SKB terbaru ini juga memuat sejumlah aktivitas akademik yang kembali dibolehkan.  Di antaranya kembali dilaksanakannya kegiatan ekstrakurikuler dan olahraga dengan ketentuan aktivitas dilakukan di luar ruangan atau ruang terbuka. Selain itu, kantin kembali dibuka dengan kapasitas pengunjung maksimal 75 persen untuk PPKM Level 1, 2 dan 3 dan 50 persen bagi satuan pendidikan di PPKM level 4. Pengelolaan kantin dilaksanakan sesuai dengan kriteria kantin sehat dan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.  "Karena tidak semua anak bisa membawa bekal dari rumah, maka kita berikan izin agar kantin sekolah dapat kembali beroperasi dengan penerapan protokol kesehatan," kata Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Suharti kepada wartawan, Kamis (12/5).  "Untuk pedagang makanan di luar pagar wajib dikoordinasikan dengan Satgas Penanganan Covid-19 setempat dan diperbolehkan berdagang dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan pengaturan PPKM. Pastikan anak-anak kita mengonsumsi makanan yang bergizi dan dimasak dengan baik," tambahnya.  Orang tua atau wali peserta didik masih dapat memilih sehingga anaknya dapat mengikuti pembelajaran tatap muka atau pembelajaran jarak jauh sampai tahun ajaran 2021/2022 berakhir.  "Bagi orang tua atau wali yang masih memilih pembelajaran jarak jauh perlu melampirkan surat keterangan kesehatan anaknya dari dokter," imbuh Suharti.  Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pembelajaran dan melakukan surveilans epidemiologis. Pelanggaran protokol kesehatan pada saat pembelajaran tatap muka berlangsung dapat diberikan sanksi oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun kantor wilayah Kementerian Agama provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.  "Apabila ditemukan kasus positif terkonfirmasi lebih dari 5 persen dan terjadi klaster penularan, maka PTM dapat dihentikan sementara sekurang-kurangnya 10x24 jam," pungkas Suharti.  Namun, apabila setelah dilakukan surveilans dan ditetapkan bukan merupakan klaster penularan dan angka terkonfirmasi positif di bawah 5 persen, maka PTM terbatas hanya dihentikan pada kelompok belajar yang terdapat kasus konfirmasi dan atau kontak erat Covid-19 selama 5x24 jam.  Selanjutnya, apabila hasil surveilans perilaku di satuan pendidikan di bawah 80 persen, maka perlu dilakukan asesmen ulang kesiapan daftar periksa dan penerapan protokol kesehatan, pungkas Sesjen Kemendikbudristek.  Sebelumnya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menerbitkan Keputusan Bersama (SKB 4 Menteri) Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, Nomor 420-1026 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.  Pada penyesuaian keenam, penyelenggaraan PTM dilaksanakan berdasarkan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang ditetapkan pemerintah pusat dan capaian vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), serta warga masyarakat lansia.  "Penetapan level PPKM masih diatur melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri yang disesuaikan berkala," kata Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Suharti kepada wartawan, Kamis (11/5).  Bagi satuan pendidikan yang berada pada PPKM Level 1 dan Level 2 dengan capaian vaksinasi PTK di atas 80 persen dan lanjut usia (lansia) di atas 60 persen, diwajibkan menyelenggarakan PTM 100 persen setiap hari, dengan Jam Pembelajaran (JP) sesuai kurikulum. Bagi yang capaian vaksinasi PTK di bawah 80 persen dan lansia di bawah 60 persen juga diwajibkan menyelenggarakan PTM 100 persen setiap hari dengan durasi pembelajaran paling sedikit 6 JP.

Aturan SKB 4 Menteri, Ekstrakurikuler dan Kantin Dibolehkan Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/pemda_dilarang.jpg" alt="HARI PERTAMA: Pembelajaran tatap muka (PTM) di SDN Pondok Labu 01, Jakarta, kemarin (3/1). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>HARI PERTAMA: Pembelajaran tatap muka (PTM) di SDN Pondok Labu 01, Jakarta, kemarin (3/1). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menerbitkan Keputusan Bersama (<a href="https://www.jawapos.com/tag/skb-4-menteri/">SKB 4 Menteri</a>) Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, Nomor 420-1026 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.  Pada penyesuaian keenam, penyelenggaraan <a href="https://www.jawapos.com/tag/ptm/">PTM</a> dilaksanakan berdasarkan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang ditetapkan pemerintah pusat dan capaian vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), serta warga masyarakat lansia.  "Penetapan level PPKM masih diatur melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri yang disesuaikan berkala," kata Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Suharti kepada wartawan, Kamis (11/5).  Bagi satuan pendidikan yang berada pada PPKM Level 1 dan Level 2 dengan capaian vaksinasi PTK di atas 80 persen dan lanjut usia (lansia) di atas 60 persen, diwajibkan menyelenggarakan PTM 100 persen setiap hari, dengan Jam Pembelajaran (JP) sesuai kurikulum. Bagi yang capaian vaksinasi PTK di bawah 80 persen dan lansia di bawah 60 persen juga diwajibkan menyelenggarakan <a href="https://www.jawapos.com/tag/ptm/">PTM</a> 100 persen setiap hari dengan durasi pembelajaran paling sedikit 6 JP.  Kemudian, bagi satuan pendidikan yang berada di wilayah PPKM level 3 dengan capaian vaksinasi PTK di atas 80 persen dan lansia di atas 60 persen, diwajibkan menyelenggarakan PTM 100 persen setiap hari dengan JP sesuai kurikulum. Sedangkan yang capaian vaksinasi PTK di bawah 80 persen dan lansia di bawah 60 persen, diwajibkan menyelenggarakan PTM 50 persen setiap hari secara bergantian dengan moda pembelajaran campuran maksimal 6 JP.  Untuk satuan pendidikan di wilayah PPKM level 4, dengan vaksinasi PTK di atas 80 persen dan lansia lebih dari 60 persen diwajibkan menyelenggarakan <a href="https://www.jawapos.com/tag/ptm/">PTM</a> 50 persen setiap hari secara bergantian dengan moda pembelajaran campuran maksimal 6 JP.  "Sementara yang vaksinasi PTK-nya di bawah 80 persen dan vaksinasi lansianya di bawah 60 persen masih diwajibkan untuk melaksanakan PJJ," imbuh Suharti.  Lebih lanjut, satuan pendidikan yang berada pada daerah khusus berdasarkan kondisi geografis terpencil sesuai dengan Kepmendikbudristek Nomor 160/P/2021, juga dapat menyelenggarakan pembelajaran tatap muka secara penuh dengan kapasitas peserta didik 100 persen.  Suharti mengatakan, penyesuaian aturan telah melalui pembahasan lintas sektor dengan mempertimbangkan hasil penilaian situasi pandemi Covid-19 terkini dengan melibatkan para pakar pendidikan dan epidemiolog. "SKB Empat Menteri yang terbaru menjadi acuan untuk Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan <a href="https://www.jawapos.com/tag/ptm/">PTM</a>. Pemerintah daerah tidak diperkenankan menambahkan pengaturan atau persyaratan lain," pungkasnya.

SKB 4 Menteri Terbaru Soal PTM Boleh 100 Persen, Ini Persyaratannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/1646817364661.jpg" alt="Pelaksanaan PTM di salah satu sekolah dasar. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Pelaksanaan PTM di salah satu sekolah dasar. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), kembali mengingatkan jika Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas tetap mengacu kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri. Dalam surat edaran Mendikbudristek Nomor 3 Tahun 2022, orang tua murid juga memiliki hak untuk menentukan jenis pembelajaran yang diberikan kepada anaknya.  "Di dalam Surat Edaran ini juga dijelaskan bahwa orang tua/wali peserta didik diberikan pilihan untuk mengizinkan anaknya mengikuti PTM Terbatas atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)," kata Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Suharti kepada wartawan, Senin (28/3).  Suharti mengatakan, pemerintah daerah berperan untuk melakukan pengawasan dan memberikan pembinaan terhadap penyelenggaraan PTM Terbatas. Utamanya dalam hal sosialisasi penyelenggaraan PTM Terbatas yang aman kepada orang tua/wali peserta didik.  Kemudian juga memastikan penerapan protokol kesehatan secara ketat oleh satuan pendidikan, dan pelaksanaan survei perilaku kepatuhan terhadap protokol kesehatan serta surveilans epidemiologis di satuan pendidikan.  Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga berperan dalam percepatan vaksinasi Covid-19 bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Lalu memastikan penanganan temuan kasus konfirmasi Covid-19 di satuan pendidikan, begitu pula memastikan penghentian sementara PTM Terbatas berdasarkan hasil surveilans epidemiologis sesuai ketentuan dalam SKB Empat Menteri.  Kemudian dengan berlakunya surat edaran terbaru ini, maka Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 (Empat) Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dinyatakan tidak berlaku.  “Harapan Kemendikbudristek agar seluruh pihak bisa bergotong royong dalam upaya pemulihan pembelajaran sehingga hak belajar siswa kita bisa terpenuhi, sehingga menjadi tanggung jawab kita bersama juga agar PTM Terbatas dapat terlaksana dengan aman dan nyaman bagi anak-anak kita,” jelas Suharti.  Sebelumnya, Kemendikbudristek menegaskan, vaksinasi Covid-19 untuk peserta didik bukanlah syarat wajib pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) ataupun kegiatan asesmen. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Mendikbudristek, Menag, Menkes, dan Mendagri (SKB 4 Menteri) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 yang berlaku mulai tanggal 21 Desember 2021.  “Penambahan syarat yang tidak sesuai dengan SKB 4 Menteri tersebut tidak diperbolehkan,” ucap Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti kepada wartawan, Senin (28/3).  Dalam menyelenggarakan pembelajaran di masa pandemi Covid-19, pemerintah daerah dan satuan pendidikan harus mengacu pada ketentuan SKB 4 Menteri. Setiap sekolah dilarang menambahkan aturan atau persyaratan baru di luar SKB.

Soal PTM Terbatas, Kemendikbudristek Sebut Mengacu ke SKB 4 Menteri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/1647256313014.jpg" alt="Salah satu kegiatan PTM di Surabaya. Dipta Wahyu/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Salah satu kegiatan PTM di Surabaya. Dipta Wahyu/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Suharti mengingatkan, pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas pada satuan pendidikan kembali mengikuti ketentuan dalam Keputusan Bersama Mendikbudristek, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Sebab, saat ini kondisi Covid-19 telah cukup membaik.  "Sangat penting bagi dinas pendidikan dan sekolah untuk tetap memastikan pembelajaran bagi seluruh peserta didik bisa berlangsung dengan aman, nyaman, dan menyenangkan," kata Suharti kepada wartawan, Jumat (25/3).  Melalui Surat Edaran Mendikbudristek Nomor 3 Tahun 2022, PTM Terbatas pada satuan pendidikan mengikuti ketentuan yang sudah diatur di dalam Keputusan Bersama Empat Menteri. Selain itu, juga dijelaskan bahwa orang tua atau wali peserta didik diberikan pilihan untuk mengizinkan anaknya mengikuti PTM Terbatas atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).  Kemudian juga dijelaskan kembali peranan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan memberikan pembinaan terhadap penyelenggaraan PTM Terbatas, utamanya dalam hal sosialisasi penyelenggaraan PTM Terbatas yang aman. Kemudian juga memastikan penerapan protokol kesehatan secara ketat.  Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga berperan dalam percepatan vaksinasi Covid-19 bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Lalu memastikan penanganan temuan kasus konfirmasi Covid-19 di satuan pendidikan, begitu pula memastikan penghentian sementara PTM Terbatas berdasarkan hasil surveilans epidemiologis sesuai ketentuan dalam SKB Empat Menteri.  Dengan berlakunya surat edaran terbaru ini, maka Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dinyatakan tidak berlaku.  “Harapan Kemendikbudristek agar seluruh pihak bisa bergotong royong dalam upaya pemulihan pembelajaran sehingga hak belajar siswa kita bisa terpenuhi, sehingga menjadi tanggung jawab kita bersama juga agar PTM Terbatas dapat terlaksana dengan aman dan nyaman bagi anak-anak kita," tutup Suharti.

Soal PTM Terbatas, Kemendikbudristek Minta Ikuti SKB 4 Menteri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Polpem-ilsutrasi-waspada-anak-rentan-tepapar-covid-alfian-rizal_3.jpg" alt="Pelajar mengikuti PTM. Alfian Rizal/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Pelajar mengikuti PTM. Alfian Rizal/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Suharti mengatakan, kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas mengacu kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri. Kebijakan PTM terbatas ini turut dipengaruhi oleh perubahan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di masing-masing daerah.  "Dinas Pendidikan dan sekolah dapat mengikuti panduan di dalam SKB Empat Menteri yang terakhir. SKB Empat Menteri yang berlaku saat ini sifatnya dinamis, menyesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah. Silakan dicermati kembali poin-poin yang diatur di SKB Empat Menteri," kata Suharti kepada wartawan, Jumat (11/3).  "Tentunya pemahaman dan kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan menjadi kunci suksesnya PTM terbatas yang aman dan nyaman," tambahnya.  Melalui Surat Edaran Mendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022, PTM terbatas pada wilayah PPKM level 2 dapat dilaksanakan dengan jumlah peserta didik 50 persen dari kapasitas ruang kelas. Kemudian, pelaksanaan PTM Terbatas pada satuan pendidikan yang berada di daerah dengan PPKM level 1, 3, dan 4 tetap mengikuti ketentuan dalam SKB Empat Menteri.  Selain itu, berdasarkan SE Mendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022, orang tua atau wali peserta didik kembali diberikan pilihan untuk mengizinkan anaknya mengikuti PTM Terbatas atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).  Terkait aspirasi masyarakat di beberapa daerah agar pelaksanaan ujian sekolah dilaksanakan secara daring, hal itu membutuhkan asesmen dengan beragam metode. Tidak hanya tes tertulis, tetapi dengan beragam bentuk seperti tugas, dan lain sebagainya.  "Bisa dilakukan secara luring ataupun daring jika masih belum bisa melaksanakan PTM terbatas," imbuh Suharti.  Lebih lanjut, Suharti mengatakan, ujian sekolah bertujuan untuk menilai hasil belajar peserta didik secara utuh. Sehingga, asesmen hasil belajar siswa ini menjadi kewenangan dari masing-masing sekolah.  "Hanya para gurulah yang bisa mengetahui proses belajar muridnya, serta bisa menilai mereka secara utuh menggunakan beragam jenis atau bentuk asesmen," tukasnya.

Kemendikbudristek: PTM Terbatas Tetap Mengacu ke SKB 4 Menteri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Dede-Yusuf-Eca.jpg" alt="Dede Yusuf. (Hendra Eka/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Dede Yusuf. (Hendra Eka/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan, pembelajaran tatap muka (PTM) bagi peserta didik perlu dibuat 50 persen saja sampai adanya penurunan kasus Covid-19 di dalam negeri.  Hal ini dikatakan Dede lantaran makin meningkatnya angka kasus harian Covid-19 di dalam negeri. Sehingga sangat berisiko bagi siswa dan para guru jika PTM tetap dilakukan 100 persen.  "Saya sarankan baiknya di bikin 50 persen lagi, dengan opsi daring sebagian lagi sampai mereda omicron ini. Diperkirakan bulan Maret," ujar Dede kepada wartawan, Kamis (3/2).  Legislator Partai Demokrat juga mengaku telah mengusulkan ini kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim agar segera evaluasi PTM. Namun Nadiem tetap berpegangan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri dan melemparkan kepada pemerintah daerah untuk memutuskan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka.  "Mendikbud tetap berpegangan pada SKB 4 menteri, dan melempar kepada pemda untuk memutuskan, sementara pemda juga bingung dan masih menunggu instruksi PPKM dari pusat," katanya.  Bahkan Dede mengatakan banyak sekolah yang ditergur oleh kepala dinas pendidikan (Kadisdik) daerah karena tidak memberlakukan PTM 100 persen.  "Bahkan saya dengar banyak Kadisdik daerah yang menegur sekolah jika tidak laksanakan PTM," ungkapnya.  Karena itu dia meminta agar PTM 100 persen untuk bisa dievaluasi, khususnya di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Kata dia, situasi saat ini sudah memprihatinkan terkait Covid-19, sehingga tidak perlu penyelenggaraan PTM ini terus mengacu pada SKB 4 Menteri.  "Artinya dalam suasana ketidakpastian ini kita harus cepat tanggap dengan respon yang ada di publik. Tidak usah mengacu kepada SKB semua," tegasnya.  Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran menterinya mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Hal ini menyusul lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia.  "Saya juga minta adanya evaluasi untuk pembelajaran tatap muka, utamanya di Jawa Barat, di DKI Jakarta, dan di Banten," kata Jokowi.  Dia menyampaikan bahwa kasus aktif Covid-19 di Indonesia naik 910 persen, dari yang sebelumnya 6.108 kasus di tanggal 9 Januari 2022 menjadi 61.718 kasus per 30 Januari 2022.  Jokowi mengingatkan para menterinya untuk menyikapi kenaikan kasus ini dengan hati-hati. Kendati begitu, dia bersyukur lonjakan kasus tersebut tak diikuti dengan kenaikan angka kematian akibat Covid-19.

Komisi X: Segera Evaluasi PTM Tidak Perlu Mengacu SKB 4 Menteri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Sekolah-di-Jakarta-Hentikan-Sementara-PTM-100-Persen-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Suasana penutupan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 62 imbas penemuan kasus covid-19, Jakarta, Jumat (14/1/2022). Belasan sekolah di DKI Jakarta menghentikan pembelajaran tatap muka (PTM) 100% untuk sementara waktu. Penghentian sekolah tatap muka in" width="100%">
<figcaption>Suasana penutupan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 62 imbas penemuan kasus covid-19, Jakarta, Jumat (14/1/2022). Belasan sekolah di DKI Jakarta menghentikan pembelajaran tatap muka (PTM) 100% untuk sementara waktu. Penghentian sekolah tatap muka in</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar dilakukan evaluasi atas pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen, terlebih untuk wilayah dengan kasus Covid-19 seperti Jakarta. Di sisi lain, warga pendidikan senang bisa kembali bersekolah, meski dengan pembatasan.  Kepala Bidang Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taga Radja Gah, mengatakan hal ini sangat dilema. Oleh karenanya, pihaknya akan tetap berorientasi pada kebijakan SKB Empat Menteri.  "Sekarang kita juga pake (kebijakan) pusat, Inmendagri juga pake pusat. Isinya kan menetapkan PPKM level 1, 2 ,3 di provinsi. Tadi malam informasi dinkes kita masih PPKM level 2," jelasnya kepada JawaPos.com, Rabu (2/2).  Banyak pihak yang meminta agar PTM 100 persen dihentikan dan kembali pada skema PTM dengan kapasitas 50 persen dan pembelajaran jarak jauh (PJJ) 50 persen. Hal ini tentu bertentangan dengan SKB Empat Menteri.  "Ini simalakama (serba salah) nih, kita ikutin keinginan masyarakat yang banyak berikan masyarakat supaya PJJ kan, tapi itu berbeda dengan SKB 4 Menteri," terangnya.  Oleh karena itu, menurutnya Presiden Jokowi dapat berdiskusi dengan para menteri yang mengatur kebijakan tersebut. Tentunya ini dilakukan agar daerah tidak bingung dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran tersebut.  "Makanya menurut saya, orang provinsi dan daerah kalo bisa konsisten SKB 4 Menteri-nya sama, sehingga nggak dibuat bingung daerah. Kan presiden punya kewenangan penuh dengan menteri-menteri-nya (untuk berdiskusi PTM 100 persen lanjut atau tidak)," tandas Taga.

Miliki SKB 4 Menteri, Disdik DKI Harap Tak Ada Arahan Membingungkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Tinjau-PTM-Hari-Pertama-4.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menemui seorang siswa. Humas Pemkot Surabaya" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menemui seorang siswa. Humas Pemkot Surabaya</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Masa pembelajaran tatap muka (PTM) dengan kapasitas 100 persen dimulai hari ini, Senin (10/1). Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama jajaran DPRD Kita Surabaya meninjau ke beberapa sekolah.  Sekolah pertama yang didatangi adalah SMPN 19 Surabaya. Di sana, Eri melihat kesiapan protokol kesehatan dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi bagi siswa.  Sekolah berikutnya adalah SD Muhammadiyah 4. Eri menyapa siswa yang mengikuti pembelajaran shift pertama. Shift 1 berlangsung selama 2 jam.  Usai meninjau, Eri menegaskan, PTM 100 persen dijalankan sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri. Dalam SKB 4 Menteri, salah satu poin yang ditegaskan Eri adalah memberikan keamanan bagi siswa.  ”Alhamdulillah persyaratan dari SKB 4 Menteri seperti jarak 1 meter diterapkan. Kemudian penggunaan aplikasi PeduliLindungi, kita pastikan tatap muka memberi keamanan dan rasa nyaman,” kata Eri saat meninjau.  Politikus PDI Perjuangan itu kemudian mengunjungi SMP Muhammadiyah 5 dan SDN Kaliasin 1 Surabaya. Eri mengaku senang dengan penerapan prokes di sekolah.  Ditanya kemungkinan bila ada siswa yg terpapar, apakah sekolah langsung ditutup? Eri menegaskan aturan itu berlaku per hari ini (10/1).  ”Iya. Dalam SKB 4 Menteri jelas. Ditutup 14 hari. Tahapnya begitu untuk keamanan. Berhenti dulu 14 hari,” tegas Eri.  Untuk itu, lanjut Eri, dia meminta kepala dinas pendidikan untuk membuat sistem yang memberikan rasa aman. Misalnya, dengan menerapkan sistem shift.  ”Hari ini (10/1) ada 2 shift. Kalau SD 2 jam, SMP 3 jam sambil kita uji coba dulu. Nggak bisa langsung semua diterapkan,” jelas Eri.  Sebab, Eri menambahkan, syarat SKB 4 Menteri berbunyi antarsiswa wajib berjarak 1 meter. Otomatis dalam kelas bila semua siswa masuk, jaraknya tidak banyak.  ”Selisihnya cuma 50 cm jadi kalau 1 meter ada 2 shift. Kami berikan pengertian ke orang tua,” ujar Eri.  Hal lain yang diterapkan adalah izin orang tua. Sebab meski di SKB 4 Menteri tidak ada aturan pemberian persetujuan wali murid, Pemkot Surabaya tetap menerapkan izin orang tua sebagai salah satu syarat PTM.  ”Jadi ya tetap. ada persetujuan wali murid. Kami sepakati dengan kadispendik dan DPRD, setelah ini bila berjalan bagus, apa ini masuk semua (dalam satu shift) wajib atau bagaimana. Soalnya supaya sekolah ini bisa masuk, kita harus koordinasi,” terang Eri.

Bila Ada Siswa Positif Covid-19, Sekolah Langsung Ditutup

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/45.jpg" alt="Siswa senam pagi sebelum melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas di SDN 065 Cihampelas, Bandung, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. Raisan Al Farisi/Antara" width="100%">
<figcaption>Siswa senam pagi sebelum melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas di SDN 065 Cihampelas, Bandung, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. Raisan Al Farisi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Pendidikan Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat memastikan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen akan dilaksanakan mulai Senin (10/1).  Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Hikmat Ginanjar mengatakan, pembelajaran tatap muka secara penuh akan dilaksanakan mengacu pada ketentuan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri. Yakni mengenai pelaksanaan pembelajaran tatap muka pada masa pandemi Covid-19.  ”Pembelajaran tatap muka semester dua di Kota Bandung akan dimulai 10 Januari dan siap menggelar PTM terbatas 100 persen. Tentu pelaksanaannya sesuai dengan kebijakan SKB Empat Menteri yang baru dengan memperhatikan protokol kesehatan,” kata Hikmat seperti dilansir dari Antara di Bandung, Jumat (7/1).  Menurut dia, pembelajaran tatap muka secara terbatas (PTMT) dilaksanakan sejak Juni 2021 di Kota Bandung. Diawali dengan 330 satuan pendidikan dalam kelompok satu yang dinilai siap melaksanakan uji coba pembelajaran tatap muka.  Setelah itu, ada 1.677 satuan pendidikan dalam kelompok dua yang mengikuti uji coba pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas pada 16 September 2021 dan 632 satuan pendidikan dalam kelompok tiga yang mengikuti uji coba pelaksanaan pembelajaran tatap muka pada November 2021.  Hikmat menjelaskan, satuan pendidikan yang pertama diizinkan melaksanakan pembelajaran tatap muka secara penuh atau PTM 100 persen adalah satuan pendidikan dalam kelompok satu. Sebelumnya mereka melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka dengan batasan peserta maksimal 75 persen dari kapasitas ruang.  Di satuan pendidikan dalam kelompok dua yang sebelumnya melaksanakan PTM dengan peserta maksimal 50 persen dari kapasitas ruang, peserta pembelajaran tatap muka akan ditingkatkan menjadi 75 persen dari kapasitas ruang. Bagi satuan pendidikan dalam kelompok ketiga yang sebelumnya melaksanakan PTM dengan peserta didik maksimal 25 persen dari kapasitas ruang, peserta pembelajaran tatap muka akan ditambah menjadi 50 persen dari kapasitas ruang.  ”Bagi sekolah yang belum PTMT akan masuk kelompok empat. Tentu satuan pendidikan akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu untuk kesiapannya,” kata Hikmat.  Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandung Bambang Ariyanto mengatakan, kegiatan belajar mengajar di 330 sekolah dalam kelompok satu yang diizinkan melaksanakan PTM 100 persen akan dipantau.  Peserta pembelajaran tatap muka di sekolah tersebut akan dikurangi jika menurut hasil evaluasi ketaatan warga sekolah terhadap protokol kesehatan menurun. ”Seluruh siswa wajib mengikuti tatap muka. Kami mengimbau kepada sekolah untuk mempersiapkan fasilitas penunjang PTMT, orang tua siswa pun harus mendukung agar seluruh siswa bisa kembali belajar di sekolah,” papar Bambang.  Menurut ketentuan pemerintah, satuan pendidikan di wilayah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 1 dan 2 bisa melaksanakan PTM dengan jumlah peserta didik 100 persen. Dengan syarat cakupan vaksinasi Covid-19 dosis kedua pada pendidik dan tenaga kependidikan paling minimal sudah 80 persen.  Di wilayah PPKM Level 1 dan 2 dengan cakupan vaksinasi dosis kedua pada tenaga pendidik dan kependidikan 80 persen, sekolah bisa menyelenggarakan PTM setiap hari dengan lama belajar paling maksimal enam jam pelajaran per hari. Satuan pendidikan di wilayah PPKM Level 1 dan 2 dengan cakupan vaksinasi Covid-19 pada tenaga pendidik dan kependidikan antara 50 sampai 80 persen hanya diperbolehkan menyelenggarakan PTM terbatas dengan jumlah peserta didik 50 persen dari kapasitas ruang kelas.

PTM 100 Persen Akan Dilaksanakan Mulai 10 Januari di Kota Bandung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/IMG-20220104-WA0007.jpg" alt="Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menemui peserta didik. Humas Pemprov Jatim" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menemui peserta didik. Humas Pemprov Jatim</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pembelajaran Tatap Muka (PTM) kapasitas 100 persen sudah dilaksanakan di Jawa Timur. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menjalankan PTM sebagai tindak lanjut atas Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas pada Situasi Pandemi Covid-19 Jenjang SMA/SMK dan SLB di Jawa Timur.  Dalam penyesuaian SKB 4 Menteri terbaru Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, HK.01.08/Menkes/6678/2021 dan 443-5847 Tahun 2021, mulai Januari 2022 semua satuan pendidikan di level 1, 2, dan 3, diwajibkan melaksanakan PTM terbatas bagi yang memenuhi kriteria dan tidak boleh menambah kriteria yang berat.  Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Kadis Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wahid Wahyudi dan Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani, Selasa (4/1) melakukan kunjungan di SMKN I Cerme Gresik dan SMAN I Cerme Gresik.  Khofifah menuturkan, berdasar SKB 4 Menteri, yakni Mendikbudristek, Menkes, Mendagri, dan Menag, mulai Senin (3/1), satuan pendidikan dapat menggelar PTM hingga 100 persen sesuai dengan kriteria persyaratan yang ditetapkan.  Pengaturan kapasitas peserta didik didasarkan pada jumlah cakupan vaksin dosis dua pada pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) di masing-masing satuan pendidikan. Hal tersebut juga berpengaruh pada durasi jam pembelajaran.  Syarat lain yakni, cakupan vaksinasi dosis dua bagi warga masyarakat lansia di tingkat kabupaten/kota, dikecualikan bagi satuan pendidikan pada daerah khusus (kepulauan, pegunungan, dan pedalaman), karena kondisi geografis sesuai Kepmendikbudristek 160/p/2021. ”Alhamdulillah mulai Senin (3/1), PTM 100 persen di jenjang SMA/SMK/SLB sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas,” ungkap Khofifah.  Berbeda dengan PTM terbatas pada semester satu tahun ajaran 2021/2022 orang tua atau wali murid bisa memilih mengikuti PTM atau pembelajaran jarak jauh (PJJ), pada semester 2 tahun ajaran 2021/2022 seluruh siswa wajib mengikuti PTM terbatas.  ”Jumlah kapasitas peserta didik tiap sekolah dalam mengikuti PTM terbatas akan berbeda. Didasarkan cakupan vaksinasi dosis dua pada guru dan tenaga kependidikan juga warga lansia di daerah setempat,” urai Khofifah.  Khofifah juga menegaskan akan ada sanksi administratif secara tegas dan pembinaan oleh satgas Covid-19 jika terdapat satuan pendidikan yang melanggar protokol kesehatan.  Di wilayah Jatim, sebanyak 8 kabupaten/kota yakni, Ponorogo, Bondowoso, Situbondo, Jember, Bangkalan, Sampang, Sumenep, dan Pamekasan, peserta didik masuk setiap hari secara bergantian (shift), dengan jumlah peserta didik 50 persen dari kapasitas ruang kelas dan lama belajar paling lama 4 jam pelajaran per hari.  Kabupaten Tuban, Probolinggo, Ngawi, Pasuruan, Nganjuk, dan Lumajang, peserta didik masuk setiap hari secara bergantian (shift), dengan jumlah peserta didik 50 persen dari kapasitas ruang kelas, dan lama belajar paling lama 6 jam pelajaran per hari dengan waktu istirahat 15 menit.  Untuk Kota Kediri, Mojokerto, Blitar, Surabaya, Malang, Madiun, Batu, dan Kota Probolinggo, kemudian Kabupaten Sidoarjo, Mojokerto, Lamongan, Jombang, Malang, Gresik, Magetan, Pacitan, Banyuwangi, Trenggalek, Madiun, Bojonegoro, Tulungagung, dan Kabupaten Kediri, masuk setiap hari dengan jumlah peserta didik 100 persen dari kapasitas ruang kelas dan lama belajar paling lama 6 jam pelajaran per hari dengan waktu istirahat 15 menit.  ”Dalam SKB 4 menteri ini, kantin sekolah belum diperbolehkan beroperasi, sehingga peserta didik diharapkan membawa bekal dari rumah,” utur Khofifah.

PTM 100 Persen di Jatim Sudah Mulai Dilaksanakan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#skb 4 menteri

Berita Terkini