<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/ppkm-ptm-terbatas.jpg" alt="PEMBELAJARAN JARAK JAUH: Guru dan siswa SDN 03, Menteng, Jakarta, melakukan pembelajaran secara daring. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>PEMBELAJARAN JARAK JAUH: Guru dan siswa SDN 03, Menteng, Jakarta, melakukan pembelajaran secara daring. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure><h3>P2G Anggap Masih Setengah Hati karena Ada Kata "Dapat"</h3> JawaPos.com – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) akhirnya melunak soal penyelenggaraan pembelajaran tatap muka (PTM). Daerah yang berada di wilayah PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) level 2 diberi diskresi untuk melaksanakan PTM dengan kapasitas 50 persen.  Sebelumnya, dalam SKB Empat Menteri soal penyelenggaraan pembelajaran dalam masa pandemi Covid-19, daerah PPKM level 2 diwajibkan menyelenggarakan PTM 100 persen. Kondisi ini sama dengan daerah yang berada di wilayah PPKM level 1. Padahal, jumlah kasus penularan di wilayah PPKM level 2 cenderung lebih banyak daripada level 1.  Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikbudristek Suharti mengungkapkan, pihaknya memahami bahwa saat ini terjadi lonjakan kasus Covid-19 di beberapa daerah. Sejalan dengan itu, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves), Kemendikbudristek, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Kementerian Agama (Kemenag) sepakat untuk diberikan diskresi kepada daerah pada wilayah PPKM level 2.  Per 3 Februari 2022, daerah-daerah dengan PPKM level 2 disetujui untuk dapat menyesuaikan PTM dengan kapasitas siswa 100 persen menjadi kapasitas 50 persen siswa.  Kemendikbudristek pun telah menyiapkan surat edaran terkait penyesuaian PTM terbatas ini. Sehingga dapat diterapkan sekolah-sekolah mulai Kamis 3 Februari 2022.  ’’Penekanan ada pada kata ’dapat’. Artinya, bagi daerah PPKM level 2 yang siap melaksanakan PTM terbatas sesuai SKB Empat Menteri dan tingkat persebaran Covid-19-nya terkendali, tetap dapat melaksanakan PTM terbatas dengan kapasitas siswa 100 persen,’’ paparnya kemarin (3/2).  Di Kota Bekasi, misalnya, pemerintah kota setempat sudah meminta sekolah tingkat dasar (SD) dan menengah pertama (SMP) untuk kembali melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Dilaporkan Radar Bekasi, keputusan itu diambil setelah kasus aktif Covid-19 melonjak cepat. Sementara itu, di tingkat sekolah menengah atas (SMA) dan kejuruan (SMK), evaluasi dilaksanakan pekan ini oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, serta mengumumkan nasib PTM Jumat (4/2).  Pekan kemarin, ada 20 siswa ditemukan terkonfirmasi positif Covid-19, ditambah 8 kasus pada kelompok guru dan tenaga kependidikan. Sebelum memutuskan PJJ full, Kota Bekasi telah menurunkan kapasitas PTM dari 75 persen menjadi 50 persen siswa dari total kapasitas ruang kelas.  ’’Mulai besok (hari ini) sudah PJJ lagi, ini juga untuk SD, SMP. Kita imbau juga untuk SMA PJJ, 14 hari,” kata Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto.  Sementara itu, Suharti menambahkan, pada daerah PPKM level 1, level 3, dan level 4, tak ada perubahan dalam aturan pelaksanaan PTM terbatas. Penyelenggaraan PTM terbatas tetap mengikuti SKB Empat Menteri yang berisi ketentuan-ketentuan PTM terbatas yang adaptif dengan level PPKM.  Tentunya, lanjut dia, PTM terbatas harus tetap diikuti dengan protokol kesehatan yang ketat, surveilans, dan pengaturan penghentian sementara apabila ditemukan kasus positif Covid-19 sesuai ketentuan dalam SKB Empat Menteri. Menurut dia, menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan memberikan pembinaan terhadap proses PTM terbatas tersebut.  Bukan hanya perubahan aturan untuk wilayah PPKM level 2, Kemendikbudristek juga akhirnya tak mewajibkan anak untuk kembali ke sekolah. Sebab, ketentuan anak bisa atau tidak menjalani PTM terbatas di sekolah telah dikembalikan pada orang tua. ’’Orang tua boleh menentukan anaknya mengikuti PTM terbatas atau mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ),” ungkapnya.  Keputusan Kemendikbudristek ini pun mendapat sambutan baik dari berbagai pihak. Mengingat, dorongan untuk mengevaluasi PTM 100 persen telah disampaikan sejak lama.  Kendati demikian, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidik dan Guru (P2G) Satriwan Salim menilai keputusan tersebut seolah masih setengah hati. ’’Ada kata ’dapat’, jadi seolah tak tegas,’’ ungkapnya.  Dikhawatirkan, hal itu seolah jadi lampu hijau untuk pemerintah daerah tetap menjalankan PTM 100 persen meski sejatinya kondisi tak memungkinkan. Seperti DKI Jakarta sebelumnya, yang masih memaksakan PTM 100 persen. Padahal, sudah banyak siswa terpapar Covid-19 dan puluhan sekolah ditutup karena ditemukannya kasus positif Covid-19.  ’’Saya nggak tahu apa yang menjadi penyebab pemerintah tidak tegas begini,’’ ujarnya.  Padahal, menurut dia, di tengah kondisi genting saat ini, kesehatan dan keselamatan warga sekolah jauh lebih penting. Learning loss yang terjadi masih bisa dikejar ketika siswa dan guru dalam kondisi sehat.

Daerah PPKM Level 2 Boleh PTM 50 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/PTM-Surabaya.jpg" alt="SERAP MATERI: Siswa sedang mengikuti simulasi pembelajaran tatap muka di SMPN 1 Surabaya. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>SERAP MATERI: Siswa sedang mengikuti simulasi pembelajaran tatap muka di SMPN 1 Surabaya. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pandemi Covid-19 menyebabkan peserta didik kehilangan kesempatan belajar, untuk itu pemerintah pun menetapkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri agar hal tersebut dapat diminimalisir. Seiring berjalannya waktu pelonggaran pun terjadi, di mana pada Januari lalu, SKB Empat Menteri mengalami revisi.  Pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas pun sudah boleh dilaksanakan di sejumlah daerah, tidak lagi melihat zona hijau, kuning ataupun merah. Untuk melaksanakan PTM terbatas, pemerintah daerah (pemda) memiliki tanggungjawab atas pemberian izin kepada satuan pendidikan.  Sekolah pun wajib untuk memberikan opsi PTM terbatas kepada para peserta didik, sementara orang tua memiliki hak untuk mengirimkan anaknya ke sekolah atau tidak.  &nbsp;  Adanya Misinformasi Soal SKB  Namun, pada pelaksanaannya masih ada misinformasi terkait SKB tersebut, yakni pertanyaan kapan sekolah mulai dilaksanakan kembali. Menjawab hal itu Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengatakan bahwa sebenarnya sejak Januari, satuan pendidikan di semua zona (PSBB) dapat buka seizin pemda.  ’’Saya masih terus dapat berbagai macam komentar dari sosmed, kenapa PJJ (pembelajaran jarak jauh) ini masih dilakukan. Sejak Januari, padahal PTM sudah diperbolehkan asal dengan persetujuan pemda,” ungkap dia dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI secara daring, Kamis (18/3).  Jika ada masyarakat yang masih bingung, kenapa di daerahnya belum buka, meskipun mereka berada di daerah terpencil atau susah dalam mengakses internet, hal itu memang keputusan pemda. Sebab, pemda sendiri lah yang lebih memahami wilayahnya.  ’’Saya sering ditanyakan kenapa Mas Menteri menutup sekolah atau sekolah belum dibuka. Padahal dari awal tahun ini sudah semua sekolah boleh melakukan tatap muka terbatas dengan protokol kesehatan. Itu adalah prerogative pemda sejak Januari,” tambahnya.  &nbsp;  Lakukan Penyesuaian setelah Ada Program Vaksinasi Guru  Pemberian vaksinasi kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang dimulai pada 24 Februari lalu telah dilakukan, sebagai penyesuaian pemerintah pun mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19. Salah satu bentuk penyesuaiannya adalah melaksanakan PTM harus memenuhi syarat vaksinasi untuk para guru dan tenaga kependidikan.  Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengutarakan bahwa dengan diselenggarakannya pembelajaran tatap muka, anak anak peserta didik diharapkan bisa memperoleh layanan pendidikan yang lebih optimal.  ’’Melalui SKB ini kami harapkan anak-anak bisa terpenuhi hak-haknya dalam memperoleh pendidikan. Kita harus akui PJJ selama ini tidak dapat disamakan dengan pembelajaran tatap muka," ujar Menko PMK dalam Keputusan Bersama tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19, Selasa (30/3).  Meskipun begitu Mendikbudristek Nadiem Makarim mengimbau kepada seluruh satuan pendidikan yang sudah menerapkan PTM terbatas dapat tetap melaksanakannya sambil terus mempercepat program vaksinasi tersebut. Tidak perlu menunggu tahun ajaran baru 2021/2022 pada Juli.  ’’Ini (PTM terbatas) diterapkan mulai sekarang. Harapan semua sekolah sudah tatap muka di bulan Juli ini untuk tahun pelajaran yang baru. Itu saya mohon ini jangan salah persepsi, semua sekolah sekarang sudah guru-guru yang dilakukan vaksin untuk segera memenuhi dan langsung menawarkan opsi tatap muka,” tuturnya.  &nbsp;  DKI Jakarta Mulai Laksanakan PTM Terbatas  Pemahaman tentang SKB Empat Menteri yang semakin baik, alhasil sejumlah daerah pun mulai melaksanakan PTM terbatas, salah satunya di Provinsi DKI Jakarta. Adapun PTM terbatas di DKI Jakarta dilaksanakan dengan skema pilot project yang dimulai pada 7-29 April.  Salah satu sekolah tersebut adalah SMKN 15 Jakarta, Kepala Sekolah Prihatin Gendra Priyani pun menyampaikan bahwa pihaknya telah mematuhi semua daftar ceklis dan menerapkan protokol kesehatan. Mulai dari pengecekan suhu tubuh, mencuci tangan sebelum masuk ke area sekolah, begitu juga dengan kapasitas dan peniadaan kegiatan sekolah.  ’’SMKN 15 menjadi salah satu piloting karena lulus seleksi, bukan mengajukan, itu infrastruktur di sekolah juga siap,” jelas dia di SMKN 15 Jakarta, Rabu (7/4).  Saat ini, semua sekolah di DKI Jakarta yang berjumlah 1.500 pun sudah mulai melaksanakan PTM terbatas. Pembukaan sekolah itu dilaksanakan secara bertahap.  &nbsp;  Terbaru, Tahun Depan Sekolah Bisa Buka Setiap Hari  Pemerintah melakukan penyesuaian terhadap SKB Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19. Dalam kebijakan tersebut dikatakan bahwa pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas bisa dilaksanakan setiap hari dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.  "Pembelajaran tatap muka terbatas harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dan terpantau oleh pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai kewenangannya, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan/atau kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai kewenangannya," tulis SKB tersebut dikutip JawaPos.com, Kamis (23/12).  Selain itu, penyesuaian juga dilakukan terhadap pelaksanaan aktivitas kegiatan di sekolah. Sebelumnya kegiatan ekstrakurikuler tidak boleh dilaksanakan karena berpotensi menyebabkan adanya klaster di sekolah. Namun, kini kegiatan ekstrakurikuler diperbolehkan apabila dilakukan di luar ruangan.  "Kegiatan ekstrakurikuler dan olahraga di dalam dan di luar ruangan dilaksanakan sesuai dengan pengaturan pembelajaran di ruang kelas dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat," tambah SKB itu.  Sementara itu, aktivitas kantin masih belum boleh dilakukan, namun terdapat pelonggaran, pedagang boleh menjajakan dagangannya di luar sekolah yang diatur oleh Satgas Penanganan Covid-19 setempat.  "Kantin di dalam lingkungan satuan pendidikan belum diperbolehkan dibuka selama pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. pedagang yang berada di luar gerbang di sekitar lingkungan satuan pendidikan diatur oleh satuan tugas penanganan Covid-19 wilayah seternpat bekerja sarna dengan Satgas Penanganan Covid-19 pada satuan pendidikan," terangnya. (*)

Beri Kesempatan Belajar, Ini Perjalanan SKB Empat Menteri pada 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/vaksinasi_lengkap.jpg" alt="GRAFIS (HERLAMBANG/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>GRAFIS (HERLAMBANG/JAWA POS)</figcaption>
</figure><h3>Perubahan Aturan Pembelajaran dalam SKB Empat Menteri</h3> JawaPos.com – Pemerintah kembali menerbitkan panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Covid-19. Ada sejumlah perubahan aturan. Mulai kapasitas siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka (PTM) hingga penutupan sekolah jika terjadi klaster penularan di sekolah.  Ketentuan tersebut tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri.  Yakni, Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).  Menkes Budi Gunadi Sadikin menegaskan, aturan PTM terbatas lebih terperinci dengan tetap mengedepankan kesehatan dan keselamatan warga sekolah sebagai prioritas utama. Misalnya, dalam SKB terdahulu, satuan pendidikan yang mayoritas pendidik dan tenaga kependidikannya (PTK) sudah divaksin wajib menyediakan layanan PTM terbatas. Sementara itu, PTK yang belum divaksin disarankan mengajar secara jarak jauh.  Dalam SKB terbaru, itu dipertegas guna lebih menjamin kesehatan dan keselamatan warga sekolah. PTK wajib vaksin untuk bisa menyelenggarakan PTM terbatas. ”Kini cakupan vaksinasi PTK memengaruhi jumlah kapasitas peserta didik yang mengikuti PTM terbatas,” ujarnya di Jakarta kemarin (23/12).  Misalnya, apabila vaksinasi dosis lengkap PTK di sekolah tersebut sudah di atas 80 persen, kapasitas PTM boleh sampai 100 persen. Frekuensinya full hari sekolah dengan durasi maksimal enam jam per hari. Ketentuan itu dibarengi dengan syarat cakupan vaksinasi komplet bagi lansia di kabupaten/kota tersebut harus di atas 50 persen.  Hal baru lainnya dalam SKB mengenai penghentian PTM terbatas jika ada temuan kasus positif. Pada SKB terdahulu, penutupan sekolah dan penghentian sementara PTM terbatas paling cepat 3x24 jam apabila ada temuan kasus konfirmasi Covid-19. Nah, pada SKB terbaru, penghentian ditetapkan lebih lama. Yakni, 14x24 jam. ”Penghentian PTM terbatas dilakukan jika terdapat klaster penularan Covid-19, angka positivity rate hasil ACF di atas 5 persen, dan warga satuan pendidikan yang masuk dalam notifikasi kasus hitam di atas 5 persen,” papar Budi.  Untuk mengetahui hal tersebut, sekolah dan pihak-pihak terkait dapat memantau melalui dashboard khusus yang disiapkan Kemenkes. Yakni, https://sekolahaman.kemkes.go.id/ dan https://madrasahaman.kemkes.go.id/.  Apabila setelah dilakukan surveilans dinyatakan bukan merupakan klaster PTM terbatas atau angka positivity rate di bawah 5 persen, ketentuan penutupan berbeda. PTM terbatas hanya dihentikan pada kelompok belajar yang terdapat kasus konfirmasi atau kontak erat Covid-19 selama 5x24 jam.  Mendikbudristek Nadiem Makarim mengungkapkan, SKB empat menteri itu ditetapkan melalui berbagai pertimbangan yang matang demi kemaslahatan bersama. Khususnya masa depan anak-anak Indonesia. SKB pun disusun atas masukan berbagai elemen masyarakat.  Dalam hal penggunaan teknologi untuk pemantauan dan evaluasi PTM terbatas misalnya. Menurut Nadiem, saat ini telah dilakukan pengintegrasian data pokok pendidikan (dapodik) dengan PeduliLindungi. Dengan demikian, bila ada temuan kontak erat atau kasus positif terhadap warga sekolah, penanggung jawab sekolah dan dinas pendidikan akan menerima notifikasi melalui WhatsApp dari Kemenkes. ”Warga sekolah yang diketahui positif Covid-19 atau kontak erat dilarang berada di sekolah untuk kemudian dapat diambil langkah penanganan lebih lanjut,” jelasnya.  Nadiem kembali menekankan pentingnya pemulihan pendidikan anak melalui PTM terbatas. Bahwa anak-anak telah mengalami learning loss yang signifikan akibat pandemi Covid-19. Itu juga terbukti dari riset yang dilakukan pihaknya terhadap 3.391 siswa SD dari tujuh kabupaten/kota di empat provinsi pada Januari 2020 dan April 2021.  Misalnya, untuk kelas I SD, pada masa pandemi ini anak-anak kehilangan pembelajaran literasi setara dengan enam bulan belajar. Sementara itu, numerasi setara dengan lima bulan belajar. ”Anak-anak berhak bersekolah sebagaimana mestinya. Pemulihan pembelajaran sudah sangat mendesak untuk dilakukan selagi masih bisa kita kejar,” ungkap mantan bos Gojek tersebut.  Mendagri Tito Karnavian menambahkan, terdapat penyesuaian terhadap pemantauan dan evaluasi PTM terbatas. Semula yang dipantau hanya kesiapan PTM terbatas sesuai daftar periksa, laporan proses PTM terbatas, dan kasus konfirmasi Covid-19 dari laporan sekolah.  Dalam penyesuaian SKB, pemantauan dan evaluasi lebih rigid. Antara lain, kesiapan PTM terbatas sesuai daftar periksa dari laporan sekolah, kasus suspect (gejala Covid-19) dan komorbid dari laporan sekolah dan satgas penanganan Covid-19, dan tingkat kepatuhan institusi dan warga satuan pendidikan terhadap protokol kesehatan dari laporan sekolah serta satgas. Kemudian, status vaksinasi warga satuan pendidikan diintegrasikan dengan aplikasi PeduliLindungi serta kasus konfirmasi dan kontak erat Covid-19 terintegrasi dengan aplikasi PeduliLindungi.  Integrasi antara sistem pendataan pendidikan yang dikelola Kemenag (EMIS) dan PeduliLindungi juga telah dipastikan oleh Menag Yaqut Cholil Qoumas. Sama seperti sekolah di bawah Kemendikbudristek, notifikasi kasus melalui WhatsApp juga akan dikirimkan kepada penanggung jawab satuan pendidikan di bawah binaan Kemenag dan kantor wilayah Kemenag. ”SKB empat menteri ini memiliki lampiran yang sangat terperinci untuk ditaati bersama,” ungkapnya.

Vaksinasi Lengkap di Atas 80 Persen, PTM Boleh Full

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/WhatsApp-Image-2020-10-29-at-21.34.55.jpeg" alt="Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito - (Dok Satgas Covid-19)" width="100%">
<figcaption>Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito - (Dok Satgas Covid-19)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di masa pandemi Covid-19. Namun, sebelumnya seluruh guru dan tenaga kependidikan (GTK) yang ada di satuan pendidikan sudah tervaksinasi.  Mengenai hal itu, Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Wiku Bakti Bawono Adisasmito mengingatkan, keselamatan warga sekolah perlu diperhatikan, khususnya anak murid. Pasalnya, mereka belum tervaksinasi.  Terlebih lagi, daya tahan tubuh atau imunnya juga kuat. Hal yang ia khawatirkan adalah terjadinya penyebaran di klaster keluarga dari anak atau sebagai carrier.  "Maka dari itu pembukaan tatap muka terbatas tersebut juga harus menjaga jangan sampai anak-anak yang sekolah mungkin bisa tertular," ujar Wiku dalam Keputusan Bersama tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19, Selasa (30/3).  Khususnya dalam perjalanan menuju atau pulang dari sekolah. Oleh karenanya, pengawasan harus diperhatikan oleh seluruh pihak yang terlibat, termasuk juga kementerian.  "Di perjalanan menuju, di dalam, atau sepulang sekolah, yang menulari orang tuanya yang mungkin punya komobiditas dan usia renta. Maka dari itu melakukan pendidikan tatap muka ini penting sekali untuk diperhatikan dari berbagai aspek," tuturnya. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/28/03/2021/bom-di-katedral-makassar-jk-kita-tidak-toleransi-segala-bentuk-teror/">Baca Juga: Bom di Katedral Makassar, JK: Kita Tidak Toleransi Segala Bentuk Teror</a> Terkait itu, dirinya pun meminta agar sekolah tetap waspada untuk membuka sekolah. Alangkah baiknya jika dilakukan simulasi pembukaan sekolah terlebih dahulu.  "Tentunya kita buka, kita simulasi, dilakukan tatap muka dengan simulasinya yang pas, apabila ada apa-apa maka posko harus siap untuk mengendalikan. Ini adalah infrastruktur untuk mensupport pembelajaran tatap muka terbatas," tutup dia.  terakhir, kami ingin sampaikan bahwa kondisi kedarurat masyarakat yang ada di Inodnesia ini harus kita sikapi dengan bijaksana, hati-hati, tapi tetap kita dorong kegiatan yang produktif dan aman covid.  dalam pembukaan sektor pendidikan tatap muka terbatas, kita harus mengikuti tahapan prakondisi, timing, prioritas, koordinasi pusat-daerah, dan monitoring atau evaluasi.

Belum Divaksin, Wiku Soroti Perjalanan Menuju atau Pulang dari Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/MAIDI12.jpg" alt="Wali Kota Madiun Maidi sata melakukan pemantauan pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Sekolah Dasar (SD)." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Madiun Maidi sata melakukan pemantauan pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Sekolah Dasar (SD).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menegaskan kembali bahwa penyelenggaraan pembelajaran semester genap yang dimulai pada Januari 2021 tetap mengacu kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri. Untuk diketahui, Senin (4/1) besok merupakan hari pertama pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM).  Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikbud Ainun Na’im menuturkan, pemberian izin pelaksanaan PTM di satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama (Kemenag) provinsi atau kantor Kemenag kabupaten/kota sesuai kewenangannya.  Pemberian izin PTM juga dapat dilakukan secara serentak dalam satu wilayah provinsi, kabupaten/kota atau bertahap per wilayah kecamatan, desa dan kelurahan. "Pemerintah daerah sebagai pihak yang paling memahami kebutuhan dan kapasitas wilayah masing-masing memiliki kewenangan penuh untuk mengambil kebijakan," terang dia di Jakarta, Minggu (3/1).  Menurut Ainun, terdapat beberapa poin utama dalam SKB Empat Menteri tersebut. Pertama, keputusan membuka sekolah harus mendapat persetujuan bukan hanya dari pemerintah daerah tetapi juga dari pihak sekolah dan komite sekolah yang merupakan perwakilan para orang tua murid.  “PTM sifatnya diperbolehkan tidak diwajibkan, sehingga keputusan akhir tetap ada di orang tua. Jika orang tua belum nyaman maka siswa dapat melanjutkan proses belajar dari rumah,” imbuh dia.  Kedua, sekolah yang dibuka juga wajib memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan serta menerapkan protokol yang ketat. Sebagai contoh, jumlah siswa yang hadir dalam satu sesi kelas hanya boleh 50 persen dan satuan pendidikan diminta memberlakukan rotasi untuk mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan sekolah.  Lebih lanjut Ainun mengatakan bahwa dua prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi tetap harus dijunjung. Pertama, memastikan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai prioritas utama. Kedua, memperhatikan tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial seluruh insan pendidikan.  “Pemerintah akan senantiasa memantau dan mengevaluasi situasi pandemi agar proses dan manfaat pembelajaran tetap dapat berlangsung,” tutup Ainun.

Kemendikbud Ingatkan Semester Genap Ikuti SKB Empat Menteri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Uji-Coba-Sekolah-Tatap-Muka-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Guru memberikan materi saat kegiatan belajar mengajar Di SMP Negeri 2, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (4/8/2020). Pemkot Bekasi memberikan izin kepada enam sekolah untuk melakukan uji coba pembelajaran tatap muka selama satu bulan. Enam sekolah yang sudah mul" width="100%">
<figcaption>Guru memberikan materi saat kegiatan belajar mengajar Di SMP Negeri 2, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (4/8/2020). Pemkot Bekasi memberikan izin kepada enam sekolah untuk melakukan uji coba pembelajaran tatap muka selama satu bulan. Enam sekolah yang sudah mul</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Berdasar revisi Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri, kini sekolah yang kabupaten/kotanya berada di zona kuning diperbolehkan melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka. Sementara itu, daerah yang masih berada di zona merah dan oranye, belum diperbolehkan untuk menggelar tatap muka. Lantas, bagaimana jika ada sekolah atau daerah di zona merah dan oranye yang melanggar?  Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori menegaskan tidak ada sanksi bagi daerah yang melanggar ketentuan tersebut.  "Terkait dengan sanksi bagi sekolah atau daerah yg melanggar SKB, ini perlu kami sampaikan, tidak ada sanksi secara tegas dalam rangka membuka pembelajaran tatap muka di masa pandemi Covid-19," ungkap dia dalam telekonferensi pers, Jumat (7/8).  Sebagaimana yang telah diatur dalam SKB Empat Menteri, semua kepala daerah, dinas pendidikan, kepala sekolah, serta orang tua harus berkomunikasi dalam pembukaan sekolah. Apabila ada salah satu yang tidak setuju, maka pembelajaran tatap muka tidak diperbolehkan.  Maka dari itu, tidak diadakan sanksi bagi daerah yang melanggar. Pasalnya, dari penjelasan tersebut, telah jelas, jika salah satu stake holder merasa keberatan, maka tidak diadakan pembelajaran tatap muka, jadi tidak ada pelanggaran.  "Berbagai pihak di atas saling bekerja sama untuk betul-betul menyiapkan satuan pendidikan dengan prinsip kesehatan, keamanan bagi warga pendidikan ini menjadi prioritas utama," ujarnya.  Sebelumnya, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri Hari Nur Cahya Murni mengatakan, tidak ada sanksi bagi daerah yang melanggar, hanya peneguran dan sosialisasi saja.  “Bagaimanapun sebetulnya untuk menegur daerah-daerah kan ada tahapan, mungkin dibilangi dulu, ditegur sekali dua kali lisan, disurati. Jadi saya kira tidak langsung (sanksi) ini sudah otonom. Mungkin juga kurang sosialisasi, kalau langsung kita memberikan sanksi tidak arif juga jika seperti itu,” katanya dalam webinar, Selasa (28/7) lalu.

Zona Merah dan Oranye Langgar SKB Empat Menteri Tak Dikenai Sanksi