<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/RUMAH-KEMENDES.jpg" alt="BERI KEMUDAHAN: Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi meresmikan perjanjian kerja sama program kepemilikan rumah pegawai antara Kemendes PDTT, PT Bank Negara Indonesia, dan PT Alexandra Citra" width="100%">
<figcaption>BERI KEMUDAHAN: Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi meresmikan perjanjian kerja sama program kepemilikan rumah pegawai antara Kemendes PDTT, PT Bank Negara Indonesia, dan PT Alexandra Citra</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para pegawai, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bekerja sama dengan Bank BNI dan PT Alexandra Citra Pertiwi untuk memberikan kemudahan kepemilikan perumahan bersubsidi.  Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Anwar Sanusi mengungkapkan, akses tersebut merupakan bentuk pelayanan kepada para pegawai Kementerian Desa untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil (PNS) maupun non-PNS.  ’’Ini bagian dari yang harus kami lakukan. Terutama memberikan pelayanan terhadap karyawan di lingkungan Kementerian Desa yang tidak lain untuk meningkatkan kesejahteraan. Perumahan merupakan satu problem yang memang selama ini menjadi tantangan,’’ ujar Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Anwar Sanusi di gedung Kemendes PDTT Kamis (10/10).  Anwar menjelaskan bahwa Bank BNI siap memberikan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) kepada 1.400 PNS dan 1.200 non-PNS Kemendes PDTT. Total ada 2.600 pegawai yang berpotensi membeli rumah bersubsidi.  Terdapat beberapa alasan Kemendes PDTT bekerja sama terkait program kepemilikan rumah pegawai tersebut. Pertama, dia melihat bahwa perumahan merupakan kebutuhan keluarga yang paling esensial. Di lokasi tersebut akan dibangun ekosistem keluarga yang akan membentuk masyarakat. Kedua, dia menyadari sulitnya mendapatkan akses rumah lengkap beserta tanah. ’’Untuk mendapatkan rumah lengkap dengan tanah dalam kondisi saat ini, usaha yang harus dikeluarkan cukup luar biasa,’’ kata Anwar.  Karena itu, pihaknya berharap fasilitas rumah bersubsidi di kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi, tersebut dapat dimanfaatkan pegawai dengan baik. Sebab, lokasi perumahan itu, menurut dia, sangat dekat dengan fasilitas transportasi umum sehingga memudahkan karyawan saat bekerja.  ’’Yang ditawarkan PT Alexandra Citra Pertiwi dan didukung Bank BNI ini sangat menarik. Artinya, teman-teman di lingkungan pegawai Kementerian Desa bisa mendapatkan kesempatan untuk memperoleh rumah. Kami berharap semoga banyak yang memanfaatkan kesempatan ini,’’ paparnya.

Kemendes PDTT Fasilitasi Kepemilikan Rumah Pegawai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kelonggaran-dapatkan-kpr-subsidi-butuh-harmonisasi-pajak-dan-perizinan_m_.jpg" alt="Pemerintah akan melonggarkan ketentuan mendapatkan KPR subsidi." width="100%">
<figcaption>Pemerintah akan melonggarkan ketentuan mendapatkan KPR subsidi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perubahan aturan untuk menaikkan maksimal gaji penerima fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) disebut berpotensi meningkatkan permintaan properti menengah ke bawah. Namun, agar hal tersebut berjalan optimal, pengembang mensyaratkan beberapa hal yang patut diperhatikan pemerintah. Ketua Realestat Indonesia (REI) Jawa Timur Danny Wahid menyebutkan, yang pertama berkaitan dengan pajak. Relaksasi FLPP, menurut Danny, perlu didukung dengan penyesuaian pajak. "Harus diperhatikan nanti pajak pertambahan nilai (PPN)-nya, karena yang menanggung pajak konsumen," ujar Danny. Danny mengatakan, selama ini masyarakat berpenghasilan di atas Rp 4 juta punya kecenderungan menahan <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/properti/23/02/2019/bunga-kpr-harus-beda-bagi-yang-bergaji-rp-4-juta-dan-rp-8-juta" target="_blank">pembelian rumah</a>. Sebab, konsumen di segmen itu terbebani dengan pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen. "Dia mampu beli rumah Rp 150 juta, tapi kena PPN 10 persen. Tapi, kalau dia mau beli harga Rp 120-130 juta tidak tertarik karena lokasinya sangat jauh dari kota," ujar Danny saat dihubungi Jawa Pos kemarin (24/2). Danny menambahkan, calon pembeli rumah di atas harga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terkena PPN sehingga beban mereka untuk membeli berat. "PPN, PPh (pajak penghasilan), dan BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan) itu bebannya berat. Jadi, regulasi ini akan lebih baik jika didukung dengan harmonisasi pajak," tambahnya. Berikutnya mengenai support pemerintah dalam menjawab keresahan pengembang akan <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/properti/22/02/2019/rumah-subsidi-itu-harus-dihuni-bukan-untuk-investasi" target="_blank">harga tanah</a> dan perizinan. Menurut Danny, pengembang di daerah sering kali terkendala minimnya informasi tata kota. Dengan begitu, pengembang tak bisa optimal mengembangkan lahan yang dimiliki. Banyak yang telanjur investasi besar dengan melakukan pengadaan tanah luas. Namun, lokasinya jauh dari pengembangan kota. Demikian juga dengan perizinan. Banyak pengembang yang mengeluh bahwa kemudahan online single submission (OSS) yang digaungkan pemerintah pusat belum berjalan mulus di daerah. "OSS cuma simbol di pusat, di daerah tidak berjalan, belum merasakan ada yang berubah, kami tetap menggunakan sistem yang lama," papar Danny. Memang tak semua daerah di Jawa Timur mengalami kendala serupa. Danny mencontohkan Banyuwangi yang memiliki informasi tata kota yang sangat terbuka. Pengembang di sana pun mudah. "Kebanyakan tata ruang di kota-kota Jatim tidak terbuka, tapi di Banyuwangi itu bukan rahasia, dapat diakses de&Acirc;&shy;ngan mudah oleh umum," ujar Danny. Terlepas dari catatan-catatan di atas, Danny menyebutkan bahwa dampak positif pelonggaran kredit FLPP memang membawa angin segar bagi pengembang. Sebab, Jawa Timur memiliki berbagai kota yang masih potensial untuk bisa dijadikan tempat mengembangkan rumah bersubsidi. "Yang potensial itu, misalnya, Gresik, Mojokerto, dan Jombang." Bagi kalangan pekerja dengan usia 23 hingga 30 tahun, naiknya ambang batas <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/properti/22/02/2019/kabar-gembira-gaji-rp-8-juta-boleh-beli-rumah-subsidi" target="_blank">penghasilan FLPP</a> dirasa menguntungkan. Sebab, selama ini mereka cukup sulit membeli hunian nonsubsidi jika batas penghasilan maksimal hanya Rp 4 juta. Sebab, kisaran penghasilan mereka Rp 4 juta hingga Rp 7 juta. Rizka Kusumarini, karyawan muda salah satu BUMN, menyatakan bahwa kebijakan tersebut jelas memudahkan. Apalagi, bagi karyawan yang baru satu hingga tiga tahun bekerja. Sebab, fase tersebut adalah masa-masa transisi seseorang dalam mengelola keuangan pribadi dan mencoba hidup mandiri. "Jika rancangan kebijakan tersebut sudah benar diterapkan, jadi bisa beli rumah yang harganya terjangkau," ungkap perempuan 25 tahun itu. Hal senada disampaikan Rizki Amalia. Sebagai karyawan swasta di Jakarta, bagi dia, kebijakan itu membuka peluang untuk memiliki hunian pribadi lebih cepat. Cicilan tidak akan terasa berat. Meski, memiliki rumah di Jakarta sangat sulit, padahal dekat dengan kantor. Sebab, rumah dengan harga yang ramah kantong saat ini berada di pinggiran ibu kota. Misalnya, Depok, Bogor, Bekasi, dan Tangerang Selatan. "Pilihan yang tepat ya menyewa atau membeli apartemen. Jangkauannya tidak terlalu jauh dari dan ke tempat kerja," urainya. Karyawan swasta lainnya, Putra Rusdi Kurniawan, mengatakan bahwa memang kebijakan itu sangat membantu. Namun, jika disuruh memilih, Putra lebih baik membeli rumah di kampung halaman, Semarang. Dia yang berprofesi jurnalis tentu membutuhkan mobilitas tinggi. Namun, jika dia nekat membeli rumah di Jakarta, penghasilannya ngepres. "Saya lebih milih indekos atau kontrak rumah. Karena dengan harga yang masih ramah di kantong, ukuran lahan dan rumah yang didapat lebih luas ketimbang di Jakarta," katanya.&nbsp;

Kelonggaran Dapatkan KPR Subsidi Butuh Harmonisasi Pajak dan Perizinan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kabar-gembira-gaji-rp-8-juta-boleh-beli-rumah-subsidi_m_.jpg" alt="Pegawai bergaji Rp 8 juta per bulan bisa beli rumah subsidi" width="100%">
<figcaption>Pegawai bergaji Rp 8 juta per bulan bisa beli rumah subsidi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Para pegawai pemerintah atau aparatur sipil negara (ASN) dan kalangan milenial kelas menengah kini bisa memiliki rumah bersubsidi. Sebab, pemerintah akhirnya memutuskan memperlonggar syarat pembelian rumah murah itu. Kini mereka yang memiliki gaji hingga Rp 8 juta boleh membeli rumah bersubsidi. Sebelumnya batas maksimal adalah Rp 4 juta. Dalam bahasa pemerintah, rumah bersubsidi itu disebut dengan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah merevisi peraturan menteri terkait subsidi itu. Kelonggaran syarat itu merupakan hasil rapat di rumah dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jalan Diponegoro, Jakarta, kemarin (21/2). Rapat tersebut dihadiri Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, serta Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. Basuki menjelaskan, skema FLPP akan diperluas. "Kalau dulu pendapatannya (maksimal) Rp 4 juta, ini kita naikkan menjadi Rp 8 juta," terangnya seusai rapat. Tujuan utamanya, para ASN hingga golongan III bisa menikmati subsidi tersebut. Sebab, penghasilan total mereka bisa mencapai Rp 8,1 juta. Meski demikian, tidak berarti FLPP dengan skema tersebut hanya berlaku untuk ASN. Masyarakat biasa juga bisa menikmatinya. "Termasuk nanti yang milenial, yang swasta, yang umur 30-an, yang mungkin gajinya segitu, bisa mengambil FLPP juga," lanjutnya. Selain itu, syarat tidak memiliki rumah seperti dalam Peraturan Menteri PUPR 21/PRT/M/2016 akan dianulir. "Tidak harus rumah pertama," tuturnya. Hanya, berlaku ketentuan FLPP hanya bisa diberikan sekali. Bila rumah pertama sudah pernah mendapat subsidi pemerintah, dia tidak berhak lagi mengajukan FLPP untuk rumah kedua. Untuk mengatur hal tersebut, lanjut Basuki, pihaknya akan merevisi Peraturan Menteri PUPR 26/PRT/M/2016 dan Kepmen PUPT 552/KPTS/M/2016. Targetnya, pekan depan revisi tersebut rampung dan segera diajukan ke Wapres. Menurut Basuki, batas maksimal penghasilan Rp 8 juta itu sudah cukup realistis. "REI (Realestat Indonesia) mintanya lebih tinggi," ucapnya. Pihaknya juga belum berbicara lebih lanjut dengan REI. Sebab, kebijakan tersebut memang baru diputuskan dalam rapat kemarin sore. Jusuf Kalla menjelaskan, semangat utama kebijakan itu adalah membantu ASN, TNI, dan Polri yang belum mampu memiliki rumah sendiri. "Kita tahu begitu banyak ASN dan TNI-Polri yang belum mempunyai rumah yang wajar lah ya," ujar JK. Tahun ini targetnya adalah membantu 1 juta ASN, TNI, dan Polri. Di saat bersamaan, pemerintah juga akan memanfaatkan apartemen bekas wisma atlet Asian Games di Kemayoran, Jakarta, sebagai hunian. "Kita putuskan bahwa itu akan menjadi perumahan dinas ASN dan TNI-Polri," lanjutnya. Dengan skema FLPP yang baru, para ASN, TNI, dan Polri tidak perlu menunggu dibangunkan kompleks perumahan. Mereka bebas membeli rumah di mana pun asalkan sesuai ketentuan. Bunga pembelian rumah mereka yang menggunakan sistem KPR akan disubsidi. Dengan begitu, bunga KPR yang dibayar para ASN itu hanya 5 persen per tahun. Berlaku flat sampai tenor cicilan habis. Begitu pula untuk KPR syariah. Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani menjelaskan, penyaluran FLPP akan diberlakukan secara bertahap. Identifikasi awal, ada sekitar sejuta ASN, TNI, dan Polri yang belum memiliki rumah sendiri. "Kami akan lihat kapasitas FLPP yang sudah mencapai Rp 30 triliun," terangnya. Untuk tahun ini, ada tambahan anggaran Rp 2 triliun untuk FLPP. Prioritas bagi ASN tidak lantas menganaktirikan masyarakat umum. Selama ini, lanjut Mulyani, dari seluruh pengguna FLPP, sebenarnya hanya 15 persen yang berstatus ASN, TNI, dan Polri. Kebijakan baru itu membuat batasan FLPP menjadi setara dengan penghasilan ASN golongan III-a, TNI, dan Polri. "Maka, pasti eligibilitas dari swasta dan kelompok non-ASN juga ikut (naik)," lanjutnya. Pihaknya belum bisa memprediksi berapa banyak yang bisa dijangkau FLPP tersebut. Bisa saja targetnya dalam setahun 500 ribu pengguna, tapi ternyata peminatnya hanya 200 ribu orang. Itu pula yang menjadi acuan untuk penganggaran FLPP tahun depan.&nbsp;

Kabar Gembira! Gaji Rp 8 Juta Boleh Beli Rumah Subsidi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pupr-ancam-alihkan-kuota-subsidi-kpr-bank-tak-serius-garap-skema-flpp_m_.jpg" alt="Ilustrasi rumah dengan fasilitas KPR bersubsidi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rumah dengan fasilitas KPR bersubsidi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyampaikan, bagi bank penyalur yang kurang maksimal dalam pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) akan dialihkan ke bank lain Yang lebih mampu. "Bank yang dianggap tidak maksimal menyalurkan FLPP akan langsung dialihkan kuotanya ke Bank Pelaksana yang potensinya lebih besar," ujar saat ditemui di Kementerian PUPR Jakarta, Selasa (14/8). Lana menjabarkan, saat ini porsi pemerintah dalam pendanaan KPR FLPP telah diturunkan dari sebelumnya 90 persen menjadi 75 persen. Sementara sisanya akan diserahkan kepada bank penyalur. Hal tersebut menindaklanjuti Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR Nomor 463 Tahun 2018 Tentang Proporsi Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera. Per tanggal 20 Agustus 2018, proporsi pendanaan yang sebelumnya 90:10 antara pemerintah dan Bank Pelaksana, berubah menjadi 75:25. Kepmen PUPR 463/2018 tentang proporsi pendanaan kredit pemilikan rumah ditandatangani pada 20 Juli lalu. Berlaku efektif 1 bulan setelahnya diterbitkan, yaitu 20 Agustus. &ldquo;Dengan adanya perubahan porsi pembiayaan, nantinya juga akan dilakukan penyesuaian kuota penyaluran antar bank pelaksana,&rdquo; tututnya. Lana menuturkan, pemberlakuan porsi tersebut dilakukan melalui Perjamjian Kerjasama Operasional (PKO) dan penyesuaian target kuota. &ldquo;Jadi bank pelaksana yang fokus salurkan FLPP akan terus didorong kuotanya. Bank yang masih minim akan disesuaikan mulai akhir triwulan III," imbuhnya. Adapun Bank Pelaksana yang dapat memberikan KPR Bersubsidi skema FLPP diantaranya : 1. Bank Arta Graha Internasional 2. Bank Rakyat Indonesia 3. Bank Negara Indonesia 4. Bank Mandiri 5. Bank Tabungan Pensiunan Nasional 6. Bank Sumut 7. Bank Riau Kepri 8. Bank Nagari 9. Bank Jambi 10. Bank Sumselbabel 11. Bank BJB 12. Bank DKI 13. Bank Jateng 14. Bank BPD DIY 15. Bank Jatim 16. Bank NTB 17. Bank NTT 18. Bank Bali 19. Bank Kaltimtara 20. Bank Kalbar 21. Bank Kalsel 22. Bank Kalteng 23. Bank SulutGo 24. Bank Sulteng 25. Bank Sultra 26. Bank Sulselbar 27. Bank Papua 28. Bank BRI Syariah 29. Bank Syariah Mandiri 30. Bank Aceh 31. Bank Sumut Syariah 32. Bank Jambi Syariah 33. Bank Sumselbabel Syariah 34. Bank BJB Syariah 35. Bank Jateng Syariah 36. Bank Jatim Syariah 37. Bank Kaltimtara Syariah 38. Bank Kalsel Syariah 39. Bank Sulselbar Syariah

PUPR Ancam Alihkan Kuota Subsidi KPR Bank Tak Serius Garap Skema FLPP

skema flpp

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#skema flpp

Berita Terkini

Kemendes PDTT Fasilitasi Kepemilikan Rumah Pegawai

Kelonggaran Dapatkan KPR Subsidi Butuh Harmonisasi Pajak dan Perizinan

Kabar Gembira! Gaji Rp 8 Juta Boleh Beli Rumah Subsidi

PUPR Ancam Alihkan Kuota Subsidi KPR Bank Tak Serius Garap Skema FLPP

Download Aplikasi JawaPos.com