<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/WhatsApp-Image-2021-12-29-at-16.44.57.jpeg" alt="Dirut PT PII Muhammad Wahid Sutopo (kanan) didampingi Direktur Eksekutif Bisnis Andre Permana (kiri) dalam Ngobras Media di kantor PT PII, Jakarta, Rabu (29/12). (PT PII FOR JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>Dirut PT PII Muhammad Wahid Sutopo (kanan) didampingi Direktur Eksekutif Bisnis Andre Permana (kiri) dalam Ngobras Media di kantor PT PII, Jakarta, Rabu (29/12). (PT PII FOR JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah menyiapkan rumah susun (rusun) Bandung, Jawa Barat (Jabar); dan Sumatera Utara (Sumut) pada 2022. Rusun itu merupakan fasilitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mengakses permukiman layak huni dan terjangkau.  Rusun di Bandung dan Sumut dikerjakan dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Proyek KPBU itu melibatkan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) sebagai penjamin atas pekerjaannya.  Direktur Eksekutif Bisnis Andre Permana mengatakan, pada 2022 PT PII bakal memberikan penjaminan untuk proyek rusun di Jabar dan Sumut. Untuk rusun di Jabar penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK) dari Kementerian PUPR dan badan usahanya adalah pihak swasta. "Pekerjaannya sedang berlangsung," ujar Andre Permana kepada JawaPos.com di Jakarta, Rabu (29/12).  Rusun di Jabar berlokasi di Cisaranten, Kota  Bandung dengan nilai proyek Rp 768 miliar dan konsesi 15 tahun. Rusun tersebut berjumlah empat tower. Nantinya disewakan kepada MBR. Selama konsesi 15 tahun, pembayaran atas pembangunan rusun itu dengan metode availability payment (AP) atau ketersediaan layanan dari PJPK.  Sementara untuk rusunawa di Sumut masih dalam kajian. Adapun PJPK untuk rusun di Sumut ada pemerintah provinsi setempat.  "Nilai dan detail belum bisa kita infokan karena masih dalam tahap finaliasi. Yang jelas ini dikerjakan 2022," imbuh Andre.  Dirut PT PII Muhammad Wahid Sutopo menambahkan, pemerintah terus berupaya melakukan pembangunan infrastruktur di tengah pandemi. Namun, pembangunan infrastruktur tidak bisa mengandalkan APBN atau APBD semata. Perlu dukungan swasta atau investor. Pekerjaan infrastruktur dengan melibatkan swasta atau investor itu hanya dapat dilakukan dengan skema KPBU. "Investor yang dilibatkan dalam proyek infrastruktur itu harus diberikan jaminan, yakni melalui PT PII," ujar Muhammad Wahid Sutopo di tempat yang sama.  Kehadiran PT PII, kata pria yang biasa dengan Sutopo itu, untuk menjamin investasi yang digelontorkan oleh investor berjalan dengan lancar. Mulai dari penggelontoran modal, pekerjaan, operasional, pemeliharaan, dan hasil yang didapatkan selama masa konsesi.  Adapun PT PII telah memberikan penjaminan terhadap 37 proyek. Semua itu terdiri atas 29 proyek KPBU dan 8 proyek Non-KPBU.  Proyek KPBU itu meliputi enam sektor. Yakni, jalan di 13 jalan tol, 3 proyek jalan non-tol; 4 proyek sektor Telekomunikasi (Palapa Ring Paket Barat, Tengah dan Timur serta Satelit Multifungsi Pemerintah), 1 proyek sektor Ketenagalistrikan (PLTU Batang); dan 6 proyek sektor air  minum.  Untuk sektor air minum yakni di SPAM tersebar di Umbulan, Bandar Lampung, Semarang Barat, Pekanbaru, Jatiluhur I, dan SPAM Kariyan - Serpong. ). Ada 2 proyek 2 sektor transportasi. Yakni di pekerjaan KA Makassar–Parepare dan Bandara Labuan Bajo. "Untuk penjaminan atas proyek KPBU ini merupakan penugasan dari pemerintah," ujar Muhammad Wahid Sutopo.  Pria yang biasa disapa Sutopo itu mengatakan, PT PII melakukan penjaminan terhadap sebuah proyek berdasarkan pada penugasan pemerintah, yakni Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dengan Skema KPBU, Pemerintah Siapkan Rusunawa di Jabar dan Sumut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/menteri-basuki-pt-pii.jpg" alt="Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono usai penandatangan proyek pekerjaan penggantian 37 Jembatan Callender Hamilton di Pulau Jawa, Senin (6/12). (Istimewa for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono usai penandatangan proyek pekerjaan penggantian 37 Jembatan Callender Hamilton di Pulau Jawa, Senin (6/12). (Istimewa for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah menduplikasi 37 Jembatan Callender Hamilton (CH) di Pulau Jawa. Pekerjaan penggantian jembatan itu menggandeng PT Bukaka Teknik Utama, Tbk sebagai badan usaha pelaksana (BUP) atas proyek.  Duplikasi jembatan CH ini dilakukan oleh Kementerian PUPR dengan skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU). Selain menggandeng PT Bukaka Teknik Utama, Tbk sebagai pelaksana proyek, Kementerian PUPR juga menggandeng PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/ PT PII.  Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono mengatakan, ke depannya pembangunan infrastruktur harus lebih berkualitas, smart, dan bersahabat dengan lingkungan.  Basoeki menjelaskan, proyek KPBU untuk mengganti 37 jembatan Callender Hamilton yang rata-rata berusia 40 tahun. Dengan masa konstruksi yang diperkirakan akan memakan waktu kurang lebih 2 tahun. Proyek itu diharapkan selesai pada 2024.  Menurut dia, dengan KPBU makin banyak pihak yang terlibat langsung untuk memastikan kualitas infrastruktur yang akan terbangun. "Pelaksanaan proyek ini harus memperhatikan kondisi terkini. Karena, kondisi sungai berubah dibanding 40 tahun lalu, seperti terjadinya sedimentasi. Pembuatan jembatan juga tidak boleh main-main, harus menyesuaikan dengan kondisi lingkungan dan alam," ujar Basoeki dalam keterangannya, Selasa (7/12).  Adapun penandatangan proyek duplikasi 37 jembatan CH berlangsung Senin (6/12). Ke-37 jembatan CH nantinya diganti dengan jembatan steel box girder, steel I girder. Sementara itu, pengembalian investasi pembangunan dengan skema availability payment.  Menteri Basuki menyebut, pembangunan proyek Jembatan CH di Pulau Jawa menjadi salah satu proyek prioritas di Kementerian PUPR. Hal itu dalam rangka melakukan upaya preventif terhadap potensi runtuhnya dan rusaknya jembatan. Dengan demikian dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di sepanjang jalur lintas jalan nasional Pulau Jawa.  Lebih penting lagi, jembatan baru itu nantinya memberikan dampak yang positif bagi sistem transportasi di Pulau Jawa. Di antaranya mendukung kelancaran sistem logistik nasional dan mobilitas masyarakat sekitar.  Dirut PT PII M. Wahid Sutopo menyatakan, dengan menyediakan penjaminan pemerintah pada proyek ini, PT PII melanjutkan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan infrastruktur sektor jalan dan jembatan secara berkelanjutan.  Ditambah pula dengan terdapat relevansi pengembangan infrastruktur dalam pandemi. Yaitu, peran infrastruktur yang sangat penting sebagai bagian dari upaya penanggulangan pandemi Covid-19. Salah satu manfaatnya adalah fasilitas infrastruktur pada sektor jalan yang bisa mempersingkat waktu tempuh. Waktu tempuh yang singkat merupakan pendorong upaya pemulihan ekonomi nasional.  “Dengan skema pembiayaan inovatif melalui KPBU yang diberikan Pemerintah juga penjaminan sebagai melalui PT PII, diharapkan dapat terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat,” tutup Sutopo.

Pemerintah Duplikasi 37 Jembatan Callender Hamilton di Pulau Jawa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/TOL-SUMEDANG.jpg" alt="Progres pengembangan pembangunan Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (Cisumdawu) di Provinsi Jawa Barat sepanjang 60,10 km yang akan terhubung dengan Jalan Tol Akses Bandara Kertajati. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Progres pengembangan pembangunan Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (Cisumdawu) di Provinsi Jawa Barat sepanjang 60,10 km yang akan terhubung dengan Jalan Tol Akses Bandara Kertajati. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jawa Barat membutuhkan banyak infrastruktur. Kehadiran infrastruktur untuk meningkatkan kontribusi ekonomi terhadap masyarakat dan ekonomi nasional.  Apalagi menurut Gubernur Ridwan Kamil bahwa kontribusi pertumbuhan ekonomi Jawa Barat adalah salah satu yang terbesar di Indonesia, begitu juga dalam investasi infrastruktur.  Kini Jawa Barat sedang membutuhkan 28 proyek rumah sakit baru untuk rasio pelayanan yang lebih baik, 18 proyek sumber daya air, dan 9 proyek instalasi pengolahan air kawasan.  Kemudian, 10 Jalan tol kini dalam pembangunan dan 7 tol dalam perencanaan. Terdapat juga 18 proyek transportasi, 26 proyek energi, serta 5 proyek instalasi pengolahan limbah padat. “Kita mempunyai konsep bahwa dalam membangun Jawa Barat tidak bisa hanya mengandalkan APBD," ujar Ridwan Kamil dalam sambutannya pada seminar nasional Infrastruktur Forum – Road to West Java Investment Summit, Kamis (19/8).  Untuk mengejar pembangunan infrastruktur di Jawa Barat, kata Emil--begitu Ridwan Kamil disapa-- terdapat delapan pintu. Yaitu, APBD Kabupaten/Kota, APBD provinsi, APBN, pinjaman daerah, CSR, obligasi daerah. "Kami sedang mendorong skema KPBU/PPP seluas-luasnya seperti di Legok Nangka," imbuh mantan wali kota Bandung itu.  Seminar tersebut turut diikuti Direktur Utama PT PII Muhammad Wahid Sutopo, Staf Khusus Menteri Perhubungan Otto Ardianto, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat Herawanto, dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (Unpad) Ina Primiana.  Otto Ardianto mengatakan bahwa Pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur tapi membangun integrasi antarmoda. Supaya semua moda dapat terhubung.  Adapun investasi di sektor transportasi mencapai Rp 1.300 triliun. Sementara akibat pandemi menyebabkan dana hanya terealisasi sekitar Rp 266 triliun. "Sisanya dibutuhkan skema creative financing, seperti skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) dan penjaminan yang dibantu PT PII," kata Otto Ardianto.  Dirut PT PII M. Wahid Sutopo menjelaskan, kebutuhan pembiayaan infrastruktur dan terbatasnya APBN memerlukan investasi swasta lewat skema pembiayaan kreatif. Salah satunya melalui KPBU.  Dukungan Kementerian Keuangan disediakan untuk skema KPBU yaitu dengan fasilitas Project Development Facility, Skema Pembebasan Lahan (LMAN). Terdapat juga skema pembiayaan jangka panjang (PT SMI) serta Penjaminan pemerintah untuk infrastruktur yang dimandatkan kepada PT PII. "Semua itudiharapkan dapat mendukung bankability proyek dan memberikan kenyamanan untuk investor," ujar M. Wahid Sutopo.  M. Wahid Sutopo menyebut peran infrastruktur untuk penanganan pandemi Covid-19 semakin vital, salah satunya lewat pengembangan Rumah Sakit Pendidikan oleh Unpad. Begitu juga infrastruktur jalan tol dalam mempercepat waktu tempuh logistik seperti penyediaan oksigen dari produsen di Jawa Barat dan Jawa Timur menuju ke daerah yang membutuhkan.  Infrastruktur jalan tol yang didukung PT PII yakni, Jalan Tol Cileunyi Sumedang Dawuan (Cisumdawu). Jalan tol itu memberikan dampak positif meningkatkan aksesibilitas ke kawasan Rebana Jabar Utara dan mempercepat akses warga Bandung ke Bandara Kertajati.  Jalan Tol Jakarta Cikampek Elevated &amp; Japek II Selatan menjadi opsi akses memperlancar arus penumpang dan barang antara Jakarta dan kawasan industri di sepanjang jalan.  Selain itu, PT PII sedang memproses dukungan penjaminan untuk jalan tol Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap yang akan membuka bottleneck akses menuju Jawa Barat bagian Selatan (Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Pangandaran dan Cilacap).

Skema KPBU Dorong Kelanjutan Pembangunan Infrastruktur Jawa Barat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/tol-kapal-betung1111-1.jpg" alt="Dokumentasi pembangunan simpang susun antara jalan tol Sumatera ruas Kayu Agung–Palembang–Betung (Kapal Betung) dan jalan tol Sumatera ruas Palembang–Indralaya (Palindra) di Desa Ibul Besar I, Pemulutan, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Nova Wahyudi/Antara" width="100%">
<figcaption>Dokumentasi pembangunan simpang susun antara jalan tol Sumatera ruas Kayu Agung–Palembang–Betung (Kapal Betung) dan jalan tol Sumatera ruas Palembang–Indralaya (Palindra) di Desa Ibul Besar I, Pemulutan, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Nova Wahyudi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meningkatkan kapasitas kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam penggarapan kerja dengan skema  kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).  Peningkatan kemampuan SDM yang dikemas dalam Program Secondment Periode II 2021 itu, selain melibatkan ASN Kemenkeu, juga jajaran Special Mission Vehicle (SMV) Kemenkeu. SMV itu meliputi jajaran PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII; Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/LPEI; Lembaga Manajemen Aset Negara/LMAN; PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)/PT SMI; dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)/PT SMF.  Kepala Biro SDM Kemenkeu Rukijo mengatakan, program secondment diharapkan bisa memunculkan pemikiran dan rekomendasi untuk program pembangunan pemerintah, khususnya di bidang infrastruktur dan penguatan ekonomi nasional. "Tujuan lainnya supaya bisa meningkatkan kompetensi dan kapasitas peserta," ujar Rukijo dalam keterangan persnya, Rabu (4/8).  Program secondment meliputi magang/praktik kerja, detasering (secondment), pelatihan atau pertukaran pegawai di lingkungan Kemenkeu dan SMV Kemenkeu. Dan, berlangsung selama tiga bulan. Pada program itu PT PII memberikan materi terkait pengelolaan pembiayaan dan risiko KPBU.  Direktur Utama PT PII M. Wahid Sutopo mengatakan, peserta pada program secondment ini akan dikenalkan tentang pengelolaan APBN dari sisi Kemenkeu dan aspek pengelolaan usaha dengan pola terintegrasi.  "Dalam program Secondment ini, kami akan memulai dengan tahapan untuk melakukan capacity building mengenai KPBU yang akan dilaksanakan IIGF Institute sebagai unit kerja PT PII," M. Wahid Sutopo.  PT PII selama ini telah berperan melakukan kegiatan riset, capacity building dan outreach tentang KPBU kepada stakeholder.

Kemenkeu dan PT PII Tingkatkan Kemampuan SDM tentang KPBU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/20191223_102948-800x600_1.jpg" alt="Ilustrasi gagasan desain kawasan ibu kota baru negara atau IKN. Aji Cakti/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi gagasan desain kawasan ibu kota baru negara atau IKN. Aji Cakti/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan, rencana pembangunan rumah dinas ASN di ibu kota baru (IKN) pada 2022 menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Pembangunan rumah dinas ASN bagi menteri/pejabat negara dan eselon I tersebut tidak menggunakan dana APBN.  ”Terkait ibu kota negara tahun ini, kita belum mulai membangun. Untuk tahun depan pembangunan perumahan yang khusus dibangun tidak menggunakan dana APBN. Nanti jenisnya rumah dinas yang menggunakan skema KPBU,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Khalawi Abdul Hamid seperti dilansir dari Antara dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR di Jakarta, Rabu (9/6).  Menurut Khalawi, pembangunan rumah dinas di IKN tersebut swasta murni. Hal itu merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo.  ”Nantinya pihak swasta yang memenangkan proyek KPBU melaksanakan membangun rumah dan pemerintah menyewa rumah-rumah dinas yang telah dibangun tersebut ke pihak swasta,” tutur Khalawi Abdul Hamid.  Dalam paparannya, Dirjen Perumahan tersebut menyampaikan rencana alokasi pembangunan rumah tapak dinas di IKN pada tahun depan itu sebesar Rp 6,71 miliar untuk konstruksi 2.132 unit rumah dinas. Tipologi dan peruntukannya yakni rumah tapak dinas tipe khusus 400 meter persegi untuk Menteri/Pejabat Negara sebanyak 98 unit, kemudian rumah tapak dinas tipe A 250 meter persegi untuk pejabat negara sebanyak 865 unit, dan rumah tapak dinas tipe A 250 meter persegi untuk pejabat eselon I sebanyak 1.169 unit.  ”Terkait pelaksanaan pada Tahun Anggaran 2022 dialokasikan untuk pembangunan rumah contoh 1 unit berupa rumah jabatan setingkat menteri tipe rumah khusus 400 meter persegi,” ujar Khalawi Abdul Hamid.  Dukungan perumahan ASN di ibu kota negara atau IKN itu merupakan salah satu bagian dari isu strategis bidang perumahan pada tahun depan. Yakni dukungan pemenuhan kebutuhan perumahan ASN untuk mendukung pengembangan ibu kota negara.

Proyek Rumah Dinas ASN di IKN Akan Pakai Skema KPBU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/IMG_7797.jpg" alt="Lokasi SPAM Semarang Barat. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Lokasi SPAM Semarang Barat. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat tuntas dikerjakan. Proyek yang menelan dana investasi sebesar Rp 1,15 triliun itu sudah mulai dioperasikan secara komersial pada Sabtu (22/5).  Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengatakan, pengerjaan SPAM Semarang sempat terdampak pandemi Covid-19. Namun, proyek yang digarap dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) itu bisa diselesaikan dengan tepat waktu.  "Dengan beroperasinya SPAM Semarang Barat ini mudah-mudahan pelayanan kepada masyarakat bisa lebih baik," kata Hendi dalam siaran persnya, Selasa (25/5).  Hendi meminta PDAM Tirta Meodal BUMD yang menggawangi SPAM Semarang Barat dapat memanfaatkannya untuk mengurangi keluhan masyarakat terkait ketersediaan air bersih dan air minum.  Sebagaimana diketahui, proyek SPAM Semarang Barat dibangun di kawasan Jatibarang, Kota Semarang. Proyek itu dibiayai bersama antara pemerintah pusat, Pemerintah Kota Semarang, dan PT Air Semarang Barat (ASB) selaku dari pihak swasta. PT ASB merupakan konsorsium antara Moya Group dan PT Medco Infrastruktur Indonesia.  “KPBU dalam bidang investasi air bersih merupakan kali pertama dilakukan di Kota Semarang," tuturnya.  Proyek KPBU SPAM Semarang Barat menelan total investasi sebesar Rp 1,15 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 417 miliar di antaranya merupakan proyek IPAM Jatibarang dengan kapasitas 1.000 liter per detik. “Proyek ini sangat prestisius (bergengsi) dan keberadaanya sangat ditunggu-tunggu oleh warga Semarang,” katanya.  Direktur Utama PDAM Tirta Moedal Semarang E Yudi Indardo menuturkan, kapasitas 1.000 liter per detik air bersih dari SPAM Semarang dapat meningkatkan cakupan layanan dari 60 persen menjadi 80 persen. Artinya ada potensi tambahan pelanggan baru sekitar 60.000 KK.  Di samping itu, dengan adanya tambahan pasokan air bersih ini, maka akan menaikkan tingkat layanan K3 (Kualitas, Kuantitas, dan kontinuitas) pada pelanggan yang ada.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/infrastruktur/19/02/2021/sri-mulyani-masih-ada-15-persen-rakyat-belum-dapat-air-bersih/">Sri Mulyani: Masih Ada 15 Persen Rakyat Belum Dapat Air Bersih</a>  CEO Moya Indonesia Holding Mohamad Selim menjelaskan, pengoperasian IPAM oleh PT ASB merupakan proyek KPBU Moya Group yang kedua. Sebelumnya telah dilakukan di PT Aetra Air Tangerang (Aetra Tangerang).  Menurut dia, program KPBU saat ini semakin menjadi perhatian pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, khususnya pembangunan SPAM.  “Dengan skema ini, pemerintah dapat membagi tugas penyelenggaraan infrastruktur dengan pihak swasta, sehingga Pemerintah diharapkan dapat lebih berkonsentrasi kepada penyediaan layanan lainnya,” tegasnya.

SPAM Semarang Senilai Rp 1,15 T Sudah Beroperasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/WhatsApp-Image-2021-04-12-at-16.50.49.jpeg" alt="Prosesi penandatangan preservasi jalan lintas timur Sumatera. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Prosesi penandatangan preservasi jalan lintas timur Sumatera. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian PUPR melanjutkan preservasi jalan lintas timur (jalintim) Sumatera. Setelah di Sumatera Selatan, kini berlanjut di Riau. Preservasi yang menelan anggaran Rp 654,7 miliar itu dikerjakan dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).  Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, proyek preservasi jalan nasional nontol penanganannya menjadi priotitas. Untuk Jalintim di Riau, proyeknya berlokasi di Kabupaten Pelalawan.  Menurut Basuki, proyek jalintim Riau merupakan bagian dari jalan nasional di lintas timur sumatera. Keberadaannya sangat mendukung aktivitas ekonomi di Sumatera dan bahkan merupakan tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional.  “Diharapkan dengan terlaksananya kegiatan preservasi jalan lintas Sumatera di Provinsi Riau akan semakin mendukung transportasi dan logistik. Selanjutnya dapat meningkatkan perekonomian Indonesia”, ujar Basuki usai penandatangan proyek tersebut pada Senin (12/4).  Penandatangan proyek preservasi jalintim Riau dilakukan oleh Kementerian PUPR, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII, dan PT Adhi Jalintim Riau.  Proyek KPBU preservasi Jalintim Riau merupakan proyek KPBU kedua di sektor Jalan Nontol di Indonesia. Sebelumnya telah dilakukan skema serupa untuk proyek Jalintim di Sumatera Selatan pada Agustus 2020 lalu.  Adapun bentuk kerja sama proyek KPBU Jalintim Sumatera Selatan ini adalah DBOFMT (Design-Build-Finance-Operate-maintain-transfer) dengan pengembalian investasi melalui skema Availability Payment (AP). Estimasi biaya investasinya sebesar Rp 654,7 miliar, masa konsesi selama 15 tahun. Masa konsesi tersebut terdiri atas tiga tahun masa konstruksi dan 12 tahun masa layanan. Sementara itu, lingkup utama proyek KPBU itu melaksanakan preservasi jalintim sepanjang 43 km.  Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (Dirjen PPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menambahkan, pemerintah tetap konsisten mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk preservasi Jalintim Riau. Harapannya untuk mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.  Penggunaan skema KPBU diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif solusi pembiayaan infrastruktur dalam mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dicanangkan oleh pemerintah pada masa pandemi.  "Pemerintah memperkuat pembangunan infrastruktur dengan menjembatani keunggulan pihak swasta demi kehidupan masyarakat yang lebih baik," tandasnya.  Dirut PT PII M. Wahid Sutopo menyatakan, pihaknya berperan dalam fasilitas penyiapan proyek dan pendampingan transaksi/Project Development Facility (PDF) serta penjaminan.  “Penjaminan yang diberikan PT PII pada proyek ini merupakan salah satu fasilitas dari Kementerian Keuangan untuk meningkatkan kelayakan dan kenyamanan investasi bagi investor dan perbankan," ujarnya. PT PII telah memberikan penjaminan pada 27 proyek KPBU.  Oleh karena itu, diharapkan proyek ini dapat terlaksana dan terjaga dengan baik sehingga dapat meningkatkan konektivitas dan aktivitas ekonomi antar wilayah khususnya di Lintas Timur Riau. Selain itu, dengan ditandatanganinya proyek ini, maka PT PII telah memberikan penjaminan pada 27 proyek KPBU,” lanjut Sutopo.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/08/08/2017/miris-pungli-di-jalintim-lampung-1-truk-ditarik-rp100-ribu/">Miris! Pungli di Jalintim Lampung, 1 Truk Ditarik Rp100 Ribu</a>

Preservasi Jalintim di Riau dengan Skema KPBU Telan Rp 654,7 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tetap-ekspansif-ini-rencana-kerja-btn-di-2018_m_186564.jpeg" alt="Ilustrasi kredit pemilikan rumah (KPR), satu satu sekto yang dibidik Bank Tabungan Negara (BTN) untuk mendukung ekspansi kreditnya" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kredit pemilikan rumah (KPR), satu satu sekto yang dibidik Bank Tabungan Negara (BTN) untuk mendukung ekspansi kreditnya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah tidak hanya meningkatkan pembangunan infrastruktur dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Selain itu, dalam upaya pemenuhan ketersediaan perumahan dan permukiman juga menggunakan skema KPBU.  Pembangunan perumahan dengan skema KPBU itu ditandai dengan kolaborasi antara PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)/PT SMF.  Sekretaris Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Dedi Syarif Usman sangat mengapresiasi upaya sinergi antara PT PII dan PT SMF dalam menyiapkan skema pembiayaan untuk penyediaan perumahan bagi masyarakat.  "Skema pembiayaan ini sangat mengakselerasi penyediaan perumahan di Indonesia khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," Syarif Usman di Jakarta, Jumat (26/2).  Adapun pembiayaan penyediaan perumahan dan permukiman yang dilakukan PT PII dan SMF dengan metode innovative financing. Metode tersebut bagian dari skema KPBU.  Lebih jauh Syarif Usman menyebut, pemenuhan kebutuhan penyediaan perumahan bagi masyarakat menjadi program utama Pemerintah. Di sisi lain APBN sangat terbatas. Maka dari itu pemerintah menggunakan sistem innovative financing pada skema KPBU. Sistem innovative financing itu melingkupi penjajakan potensi, pengembangan pembangunan, pembiayaan sektor perumahan dan permukiman, serta Capacity Building.  Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Eko Djoeli Heripoerwanto mengatakan, pihaknya sangat berterima kasih sekalia atas sinergi dua BUMN dalam mendukung upaya mengembangkan sektor perumahan dan permukiman.  "Kita berharap proyek KPBU dalam sektor perumahan dan permukiman dapat segera terealisasi lewat sinergi dari semua pihak dapat mempercepat pemenuhan target pemerintah," ujar Eko Djoeli Heripoerwanto.  Sementara itu, Direktur Utama PT PII M. Wahid Sutopo mengatakan, skema pembiayaan alternatif yaitu skema KPBU pada sektor perumahan dan permukiman merupakan solusi bagi pemerintah untuk menjawab pemenuhan kebutuhan infrastruktur perumahan dan permukiman. "Apalagi rumah adalah komponen penting yang sangat dibutuhkan masyarakat," ujar M. Wahid Sutopo.  Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo menuturkan, pihaknya sangat menyambut baik sinergi yang dijalin dengan PT PII untuk kerja sama KPBU Perumahan dan Pemukiman. Iktikad tersebut adalah upaya mendukung kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi setiap keluarga Indonesia.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/infrastruktur/11/11/2019/skema-pembiayaan-infrastruktur-mendatang-swasta-dulu-baru-apbn/">Skema Pembiayaan Infrastruktur Mendatang: Swasta Dulu, Baru APBN</a>  “Kami berharap PT SMF dapat berkontribusi dalam <a href="https://www.jawapos.com/tag/skema-kpbu/">skema KPBU</a> khususnya terkait perumahan dan pemukiman sesuai dengan amanat dari Pemerintah," ujarnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=RC_uhr-g7Uk

Dua BUMN Bersinergi untuk Pembiayaan Permukiman bagi MBR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/penyebab-PDAM-bau.jpg" alt="MASIH MENGUNING: Aliran air Kali Jagir yang menjadi bahan baku utama PDAM. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>MASIH MENGUNING: Aliran air Kali Jagir yang menjadi bahan baku utama PDAM. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyediaan air minum menjadi perhatian besar bagi pemerintah untuk di daerah. Air minum merupakan kebutuhan utama yang tidak bisa ditawar. Apalagi kini di tengah pandemi.  Di Kota Pekanbaru, pemerintah menggarap proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Rp 499,9 miliar. Proyek tersebut dilaksanakan dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Proyek itu melibatkan <a href="https://www.jawapos.com/tag/pdam/">PDAM</a> Tirta Siak Kota Pekanbaru, sebagai penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK); PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), sebagai Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI); dan PT Pembangunan Perumahan Tirta Madani, sebagai Badan Usaha Pelaksana (BUP).  Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman menuturkan, Kemenkeu telah menyediakan berbagai bentuk dukungan melalui fiscal tools sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong percepatan penyediaan infrastruktur pada proyek dengan <a href="https://www.jawapos.com/tag/skema-kpbu/">skema KPBU</a>.  Dalam proyek SPAM Kota Pekanbaru, selain penjaminan pemerintah melalui PT PII, dukungan lain yang diberikan Kemenkeu pada <a href="https://www.jawapos.com/tag/proyek-spam/">proyek SPAM</a> Pekanbaru adalah Viability Gap Fund (VGF)/Dukungan Kelayakan, dan Project Development Facility (PDF).  “Fasilitas-fasilitas yang diberikan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan ini diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan infrastruktur," ujar Luky Alfirman kepada wartawan Kamis (17/12).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/infrastruktur/11/11/2019/skema-pembiayaan-infrastruktur-mendatang-swasta-dulu-baru-apbn/">Skema Pembiayaan Infrastruktur Mendatang: Swasta Dulu, Baru APBN</a>  Proyek SPAM Kota Pekanbaru merupakan proyek pembangunan dan pengoperasian SPAM berkapasitas 750 lpd dengan nilai Capex sebesar Rp 499,9 miliar. Angka itudi luar jaringan distribusi. Melalui proyek SPAM Kota Pekanbaru ini, Luky Alfirman berharap PDAM Tirta Siak dapat meningkatkan kapasitas untuk melayani sampai dengan 61.000 SL, atau hingga hampir empat kali lipat dari kapasitas jumlah pelanggan yang dilayani pada saat ini.  Adapun penandatanganan perjanjian proyek berlangsung secara virtual pada Rabu (16/12).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/properti/15/04/2019/garap-proyek-spam-dumai-adhi-karya-gandeng-adaro-tirta/">Garap Proyek SPAM Dumai, Adhi Karya Gandeng Adaro Tirta</a>  Dirut <a href="https://www.jawapos.com/tag/pt-pii/">PT PII</a> M. Wahid Sutopo menyatakan, pihaknya sebagai SMV Kemenkeu telah memberikan penjaminan pada proyek tersebut dengan total nilai eksposur penjaminan sebesar Rp 469 Miliar. Penjaminan itu berlaku sampai dengan 15 tahun masa operasi komersial.  “Pemerintah Kota Pekanbaru dan PDAM Tirta Siak yang telah mempercayakan skema penjaminan pemerintah melalui PT PII. Proyek SPAM Kota Pekanbaru adalah proyek ke-30 yang mendapatkan skema penjaminan dari PT PII," terang Wahid Sutopo.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/finance/13/07/2020/iif-berikan-pinjaman-rp-420-miliar-untuk-pengembangan-spam-gresik/">IIF Berikan Pinjaman Rp 420 Miliar Untuk Pengembangan SPAM Gresik</a>  Sementara itu, proyek SPAM di Pekanbaru adalah yang keempat, setelah SPAM Umbulan, SPAM Bandar Lampung dan SPAM Semarang Barat. "Harapannya skema penjaminan ini menambah keyakinan bagi para investor dan lembaga keuangan untuk berpartisipasi lebih aktif dalam pembangunan infrastruktur” tandas Sutopo.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=TQYDrXE99q0

Pemerintah Garap Proyek SPAM di Pekanbaru Senilai Rp 499,9 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Proving-Flight-di-Bandara-YIA-0205119-AFA-07_1-1.jpg" alt="Yogyakarta International Airport (YIA). (Andreas Fitri Atmoko/Antara)" width="100%">
<figcaption>Yogyakarta International Airport (YIA). (Andreas Fitri Atmoko/Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah baru saja meresmian pelaksanaan proyek pembangunan jalan tol Solo-Jogjakarta-Yogyakarta Internasional Airport (YIA). Proyek tersebut dikerjakan dengan kolaborasi swasta dan BUMN yang dibiayai dengan skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU).  Dengan skema KPBU pemerintah hadir melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII. Dirut PT PII M. Wahid Sutopo mengatakan, penjaminan yang diberikan PT PII pada proyek tol Solo-Jogja-YIA merupakan salah satu fasilitas dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk meningkatkan kelayakan dan kenyamanan investasi bagi investor.  "Dengan ditandatanganinya proyek tersebut, maka PT PII pun telah memberikan penjaminan pada 23 proyek KPBU di seluruh Indonesia," ujar Wahid Sutopo kepada wartawan, Kamis (10/9).  Penjaminan yang diberikan oleh PT PII tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan kenyamanan bagi investor dalam berinvestasi pada proyek jalan tol tersebut. Yakninya meliputi pada risiko keterlambatan pengadaan tanah, risiko keterlambatan pengembalian Dana Talangan Tanah (DTT), risiko keterlambatan penyesuaian tarif, risiko politik temporer, dan risiko politik permanen.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/infrastruktur/10/09/2020/jalan-tol-solo-jogja-yia-siap-dibangun/">Jalan Tol Solo–Jogja–YIA Siap Dibangun</a>  Wahid Sutopo menyebut, terlaksananya penjaminan proyek tersebut dengan KPBU karena adanya kerja sama penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK), khususnya Kementerian PUPR dan Kemenkeu.  “Diharapkan proyek ini dapat dikembangkan dan terjaga dengan baik sehingga dapat bermanfaat meningkatkan konektivitas antarwilayah dan daya saing ekonomi masyarakat. Terutama di provinsi DI Jogjakarya dan Jawa Tengah," kata Sutopo.  Sebelumnya peresmian tanda dimulainya proyek Tol Solo-Jogja–YIA dilakukan pada Rabu (9/9). Peresmian disaksikan langsung oleh Menko Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, PT PII.  Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pembangunan proyek tol Solo-Jogja–YIA sangat krusial untuk daerah Jogjakarta dan Solo. Selain menekan biaya, pembangunan proyek infrastruktur turut mengubah perilaku hidup dan ekonomi masyarakat.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=BRvPCVIcEIc

Proyek Tol Solo-Jogja–YIA Dibiayai dengan Skema KPBU

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#skema kpbu

Berita Terkini