<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/22/Obesitas-anak-1120240873.jpg" alt="ILUSTRASI. Obesitas pada anak bisa dipicu pola makan tidak sehat, seperti konsumsi gula berlebih. (freepik)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Obesitas pada anak bisa dipicu pola makan tidak sehat, seperti konsumsi gula berlebih. (freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Laporan terbaru dari UNICEF menyoroti krisis gizi global, khususnya pada anak-anak, dengan peningkatan signifikan kasus obesitas yang bahkan melampaui malnutrisi di beberapa kawasan. Laporan ini secara spesifik menyebutkan bahwa konsumsi makanan dan minuman olahan yang tinggi gula menjadi salah satu pemicu utamanya. Laporan ini juga mengaitkan masalah ini dengan kurangnya regulasi, pelabelan yang menyesatkan, dan pemasaran yang agresif. Dalam laporannya, disebutkan bahwa di beberapa negara, bayi bahkan sudah mulai mengonsumsi makanan dan minuman manis olahan pada usia yang sangat muda. Konsumsi gula berlebihan sejak dini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan serius, termasuk obesitas, kelesuan, hiperaktif, serta penurunan sistem imunitas. Secara tidak langsung, hal ini memperkuat kekhawatiran yang sudah lama ada tentang kental manis, terutama di Indonesia. Meskipun banyak yang masih salah kaprah menganggapnya sebagai susu, kental manis sebenarnya adalah produk dengan kandungan gula yang sangat tinggi dan protein yang sangat rendah. Dalam penelitian yang dilakukan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang (Unnes) terhadap 100 balita di Kecamatan Semarang Utara dan Gunungpati baru-baru ini, terungkap bahwa pemberian kental manis untuk anak sebagai minuman susu yang diksonsumsi secara rutin karena orang tua tidak paham dampak konsumsi gula berlebih pada anak. Peneliti Unnes, Dr. Mardiana menduga, pola asuh dan sebaran informasi yang tidak merata terhadap masyarakat mengakibatkan masih banyak yang tidak memahami bahaya kental manis untuk anak. "Kental manis berbahaya karena tinggi gula. Efeknya ke depan jadi sangat riskan, bisa jadi pre-diabetesnya meningkat atau gangguan kepada ginjalnya. Salah satu penyebabnya mungkin itu ya, bahwa informasinya belum semuanya tersampaikan ke seluruh masyarakat," kata Mardiana, dalam keterangannya, dikutip Senin (15/9). Berdasarkan pengakuan salah satu responden asal kelurahan Sekaran, Kecamatan Gunung Pati yang juga orang tua dari balita berumur 3 tahun, menyebutkan frekuensi konsumsi kental manis anaknya sebanyak 7 kali per hari. Ia memberikan kental manis karena pada kemasannya tertulis 'susu' dan dalam iklan juga disebut demikian. "Saya baca di situ ada kata susu, ya jadi saya pikir ya memang susu. Di iklan juga tahunya susu," ungkapnya. Lebih lanjut, terhadap ancaman konsumsi gula berlebih pada anak, UNICEF mendesak pemerintah di seluruh dunia untuk mengambil tindakan tegas guna mengatasi krisis ini. Diantara rekomendasi yang disampaikan adalah menerapkan regulasi yang ketat terhadap industri makanan, termasuk pelabelan gizi serta meningkatkan edukasi untuk masyarakat.

Laporan ini secara spesifik menyebutkan bahwa konsumsi makanan dan minuman olahan yang tinggi gula menjadi salah satu pemicu utamanya.

Krisis Gizi Anak Makin Parah, UNICEF Soroti Konsumsi Gula Picu Obesitas Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/30/2le2RDJJyZ92Tnn0nO1QjOt1EwcSop4CofoqxSvS-1065586801.jpg" alt="Ilustrasi anak minum susu. (Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi anak minum susu. (Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Susu kemasan rasa cokelat atau stroberi sering jadi andalan para orangtua, untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dalam mendukung tumbuh kembang anak. Rasanya yang manis dan praktis disukai si kecil. Tetapi tahukah kamu kalau kebiasaan ini bisa diam-diam merusak kesehatan gigi anak? Dosen Fakultas Kedokteran Gigi UM Surabaya, Bingah Fitri Melati mengatakan kandungan gula pada susu berperisa cukup tinggi. &ldquo;Gula dalam susu kemasan bisa menyumbang 30-50 persen dari rekomendasi asupan gula harian anak, yaitu sekitar 25 gram menurut Kementerian Kesehatan,&rdquo; ujar Bingah di Surabaya, Senin (30/6). Sisa susu manis di gigi akan diubah bakteri menjadi asam, yang perlahan mengikis mineral pada gigi. Jika dibiarkan terus menerus, kondisi ini bisa memicu kerusakan gigi hingga berlubang atau karies. Selain jenisnya, waktu minum susu juga perlu diperhatikan. Menurut Bingah, anak yang minum susu sebelum tidur tanpa menyikat gigi lebih berisiko mengalami kerusakan gigi karena sisa gula menempel semalaman. "Apalagi jika anak minum susu menggunakan dot. ini membuat susu lebih lama menempel pada gigi depan bagian atas. Untuk anak di atas usia 1 tahun, sebaiknya minum susu menggunakan gelas atau sedotan," imbuhnya. Setelah minum susu, Dokter Spesialis Kedokteran Gigi Anak lulusan Unair ini menyarankan orang tua agar membiasakan anaknya untuk berkumur atau menyikat gigi sebelum tidur. Terakhir, orang tua disarankan memilih produk susu dengan kadar gula rendah.&ldquo;Dengan langkah pencegahan yang tepat, manfaat susu tetap bisa diperoleh tanpa mengorbankan kesehatan gigi anak,&rdquo; tukas Bingah.&nbsp;(*) &nbsp;

Susu kemasan manis dapat merusak kesehatan gigi anak, simak tips menjaga kesehatan gigi saat mengonsumsi susu.

Jangan Anggap Remeh! Susu Kemasan Bisa Picu Gigi Berlubang pada Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ahli-gizi-polemik-skm-muncul-gara-gara-iklan-dan-kurangnya-edukasi_m_226096.jpg" alt="Ilustrasi susu kental manis." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi susu kental manis.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengingatkan agar masyarakat sadar terhadap pentingnya ASI bagi anak. Dalam hal ini, Susu Kental Manis (SKM) tak dapat menggantikan ASI untuk anak.  "SKM tidak dapat meggantikan ASI dan tidak cocok untuk bayi sampai usia 12 bulan," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi, Jumat (17/2).  Nadia menegaskan bahwa SKM tak dapat dikategorikan sebagai bentuk minuman yang langsung dikonsumsi, melainkan untuk pelengkap sajian yang lain. Oleh karena itu, ia meminta agar orang tua hati-hati dalam memberikan SKM kepada anak.  "Kadar gula yang cukup tinggi juga harus menjadi perhatian, karena sesuai permenkes maksimum 50 gram ya," ucapnya.  Pasalnya, ia menjelaskan bahwa SKM adalah produk susu yang memiliki karakteristik kadar lemak susu tidak kurang dari 8 persen dan kadar protein tidak kurang dari 6,5 persen.  Terkait dengan SKM yang disebut menjadi salah satu penyebab stunting pada anak, Nadia menerangkan bahwa hal itu tak berdiri sendiri. Sebab, menurutnya masih banyak faktor hingga membuat anak menjadi stunting.  "Salah satu studi yang dilakukan oleh FKUI anak balita diberi makan nasi, dengan lauk kentang goreng, mie instan, kuah bakso, dan susunya kental manis (yang menyebabkan stunting)," urainya.  Selain itu, hal lainnya yang menyebabkan anak menjadi stunting adalah karena tak terpenuhinya gizi pada anak dan pola makan yang tak teratur.

Kemenkes Ingatkan Bahwa Susu Kental Manis Tak Bisa Gantikan ASI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/1655643773817.jpg" alt="Ilustrasi kawasan tanpa rokok. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kawasan tanpa rokok. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) menilai penerapan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR) dapat membuat omset pedagang pasar menurun. Pasalnya, dengan adanya Perda KTR, aktivitas konsumsi dan jual beli rokok akan dibatasi.  Hal itu tentu berpengaruh pada menurunnya omset pedagang pasar. Padahal, rokok termasuk produk yang perputarannya cukup cepat, yang sangat membantu arus kas pedagang pasar.  Sekretaris Jenderal APPSI Mujiburrohman menjelaskan, pemerintah daerah seharusnya mempertimbangkan dampak sosial ekonomi ketika menyusun sebuah regulasi. Menurutnya, banyak pedagang pasar yang menggantungkan pendapatannya dari menjual rokok.  Sehingga dari sisi ekonomi, Perda KTR di pasar tradisional mengancam mata pencaharian pedagang. "Rokok, terutama kretek, adalah khas Indonesia. Kalau misalnya merokok dan menjualnya dilarang total dan bukan diatur, jelas ini akan berdampak pada menurunnya omset pedagang pasar," ujar Mujib melalui keterangannya, Selasa (11/10).  Mujib berharap pemerintah memperhatikan partisipasi publik dalam penyusunan regulasi terutama yang berkaitan dengan mata pencaharian masyarakat. Ia juga mengeluhkan atas absennya pelibatan stakeholder termasuk APPSI dalam penyusunan Perda KTR.  "Harusnya pengaturan di satu area memperhatikan aspirasi orang-orang di lingkungan tersebut supaya tidak menimbulkan polemik. Dilihat aturan ini mayoritas menolak berbagai bentuk larangan. Jadi, jangan maunya sendiri dalam menyusun kebijakan agar regulasi yang dihasilkan seimbang dan mendapat dukungan pemangku kepentingan yang akan menjalankan peraturan tersebut," tegas Mujib.  Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan sebagai payung hukum nasional peraturan pengendalian rokok telah mengatur kebijakan penjualan dan promosi rokok yang diizinkan pada tempat penjualan, termasuk di pasar. Peraturan Daerah (Perda) juga diharuskan menerapkan regulasi yang selaras dengan payung hukum nasional sesuai hierarki hukum yang berlaku.  Sebelumnya, Direktur Eksekutif INDEF Ahmad Tauhid menjelaskan, Perda KTR tidak akan efektif jika membatasi dan mengatur penjualan rokok di ritel tradisional, seperti warung dan pasar. Hal itu lantaran ekosistem ritel tradisional yang sangat heterogen.  "Pengawasan jika sampai ke warung dan pasar akan sulit, karena sangat heterogen dan terbuka. Siapa yang akan mengawasi warung yang jumlahnya sangat banyak? Perda tidak bisa menyentuh itu, karena Perda KTR hanya mengatur tempat tertentu saja," ujarnya.  Menurut Ahmad, mengatur penjualan rokok di ritel tradisional akan menekan pendapatan pedagang. Selain sebagai salah satu komoditas utama penjualan, di tengah kenaikan cukai dan harga rokok, terjadi peralihan preferensi untuk mengonsumsi rokok murah.

Polemik Perda Kawasan Tanpa Rokok, Begini Pandangan APPSI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Kawasan-Tanpa-Rokok-5.jpg" alt="Pemkot Surabaya nyatakan sanksi pelanggar Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok berlaku bagi rokok konvensional maupun rokok elektrik atau vape" width="100%">
<figcaption>Pemkot Surabaya nyatakan sanksi pelanggar Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok berlaku bagi rokok konvensional maupun rokok elektrik atau vape</figcaption>
</figure>JawaPos.com — Besarnya selisih (gap) tarif cukai hasil tembakau (CHT) antargolongan pada struktur tarif CHT turut berkontribusi pada menjamurnya rokok-rokok dengan harga murah. Konsumen pun bebas memilih membeli rokok murah yang sesuai kemampuan mereka.  Peneliti Pusat Kajian Jaminan Sosial (PKJS) Universitas Indonesia (UI) Risky Kusuma Hartono mencontohkan, selisih tarif cukai antara golongan 1 dan di bawahnya untuk sigaret kretek mesin (SKM) masih lebar. Selisih tarif keduanya yaitu Rp385 per batang. Apabila 1 bungkus rokok terdapat 16 batang, maka selisih tarif cukainya sebesar (Rp385 X 16 batang) Rp6.160.  "Ini belum termasuk PPN, maka rentang perbedaan harganya makin tinggi lagi," ujarnya dalam keterangan, Senin (10/10). Belum lagi, produk ini juga dikenakan pajak rokok 10 persen untuk daerah, sehingga selisih total pajaknya bisa mencapai Rp8.000 per bungkus.  Risky mengatakan, kebijakan CHT yang menyuburkan fenomena rokok murah tidak sejalan dengan semangat dan tujuan utama cukai, yaitu pengendalian konsumsi rokok. Jika dilihat lebih jauh, di tingkat konsumen, variasi harga rokok ini bisa mencapai Rp10.000-an.  "Perokok masih bisa leluasa membeli produk rokok yang lebih murah bahkan ketika harga rokok naik," ujarnya.  Risky pun memaparkan hasil studi soal keterkaitan rokok murah dengan perokok anak. Pada intinya, anak-anak tetap mampu membeli rokok kendati tarif cukai dinaikkan setiap tahun.  Atas dasar itu, Risky merekomendasikan pemerintah untuk melihat ulang struktur tarif cukai tembakau saat ini. Itu guna mencegah semakin banyaknya rokok murah beredar di pasar, termasuk mempercepat pengurangan lapisan struktur tarif CHT.  Pemerintah harus mengambil langkah yang cukup signifikan, diantaranya untuk mengurangi prevalensi perokok anak, menekan angka perokok usia dewasa, dan mencapai visi Indonesia yaitu mencapai SDM Unggul. Hal serupa juga disampaikan oleh Tim Peneliti Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) Lara Rizka terkait lebarnya selisih tarif CHT antargolongan.  "Selisih tarif tertinggi dan terendah memengaruhi harga rokok yang beredar di pasaran, sehingga mengurangi efektivitas cukai untuk pengendalian konsumsi tembakau," ujarnya.  Hal ini terjadi karena adanya ketersediaan rokok yang lebih murah sehingga perokok dapat beralih ke rokok murah ketika ada kenaikan harga. "Oleh karena itu, selisih tarif tersebut perlu didekatkan. Skemanya, tarif yang rendah perlu dinaikkan secara signifikan," pungkasnya.

Gap Masih Lebar, Efektivitas CHT Tekan Prevalensi Rokok Berkurang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/faisal-basri-sayangkan-pp-pembentukan-holding-bumn-migas-diteken_m_196656.jpeg" alt="Ekonom Faisal Basri" width="100%">
<figcaption>Ekonom Faisal Basri</figcaption>
</figure>JawaPos.com — Sistem penggolongan tarif cukai hasil tembakau berdasarkan jumlah produksi menjadi peluang bagi perusahaan rokok untuk bermanuver untuk melakukan penghindaran pajak. Besaran tarif cukai yang ditentukan lewat ambang batas produksi juga menyebabkan adanya selisih tarif yang lebar antargolongan sehingga harga rokok di pasaran pun menjadi bervariasi.  Hal ini mengakibatkan harga rokok masih terjangkau kendati pemerintah menaikkan tarif cukai hasil tembakau setiap tahunnya. Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri menilai struktur cukai di Indonesia yang terdiri dari 8 golongan saat ini masih terlalu banyak dan tidak efektif.  "Struktur 8 layer itu masih memberikan degree of maneuverability kepada perusahaan untuk menyiasati kenaikan cukai," ujar Faisal dalam Webinar bertajuk Indonesia Lebih Sehat Melalui Penyederhanaan Struktur Tarif Cukai Hasil Tembakau, baru-baru ini.  Dia pun menyoroti terkait batasan produksi yang dijadikan indikator penggolongan perusahaan. "Jika dikaitkan dengan kesehatan, batasan 3 miliar batang itu apa urusannya?" katanya.  Atas dasar itu, Faisal pun mendorong dilanjutkannya kebijakan simplifikasi struktur tarif cukai. Faisal berharap pemerintah dapat merevisi ketentuan terkait pengaturan penggolongan pabrikan rokok yang dinilai tak lagi relevan, terutama terkait besaran batasan golongan 2.  "Adanya penggolongan ini kan concern-nya untuk UKM. Pengertian UKM itu apa? Rasanya pabrikan rokok mesin itu bukan UKM lagi. Oleh karena itu, Sigaret Kretek Mesin tidak perlu ada penggolongan karena perusahaan rokok besar semua," imbuh Faisal.  Dalam kesempatan sama, Analis Kebijakan Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febri Pangestu menambahkan bahwa pembedaan golongan berdasarkan jenis dan produksi rokok menjadi penyebab kompleksnya struktur tarif cukai di Indonesia. Hal ini menurutnya perlu disederhanakan dengan tujuan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan perusahaan rokok, menekan peredaran rokok ilegal, menyederhanakan sistem administrasi, mengoptimalkan penerimaan negara, dan mengurangi rentang harga.  Adapun, dalam struktur tarif cukai saat ini ada batasan produksi untuk rokok mesin, yaitu 3 miliar batang untuk menentukan perusahaan berada pada golongan 1 atau 2. Febri menjelaskan bahwa idealnya perusahaan rokok tidak dibedakan tarifnya berdasarkan penggolongan dari jumlah batasan produksi.  "Mengacu batasan produksi 3 miliar batang, menurut saya itu masih terlalu besar," imbuhnya.  Idealnya, lanjut Febri, ketika kebijakan cukai itu ditujukan untuk pengendalian konsumsi. Sehingga seharusnya, tidak perlu ada pembedaan tarif dan golongan.

Faisal Basri: Tak Perlu Ada Penggolongan Perusahaan SKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/susu-happy-happy-skm-itu-hanya-untuk-tambahan-manis-makanan_m_226100.jpg" alt="Susu kental manis." width="100%">
<figcaption>Susu kental manis.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Susu Kental Manis atau SKM bukanlah penunjang sumber gizi seperti minuman susu. Sebab, SKM lebih banyak mengandung gula. Sehingga, pandangan SKM adalah susu justru bisa mendatangkan masalah kesehatan seperti diabetes jika dikonsumsi dalam jangka panjang.  Sayangnya, ternyata masih ada masyarakat yang belum menyadari kalau SKM bukanlah susu. Bahkan, dalam penelitian yang dilakukan Yayasan Abhipraya Insan Cendekia Indonesia (YAICI), SKM juga banyak dikonsumsi oleh ibu hamil. Hasilnya pun cukup tinggi yakni 71 persen ibu mengosumsi SKM sebagai asupan gizi selama hamil.  Melihat hal tersebut, Yuli Supriati Ketua Bidang Advokasi Kesehatan YAICI, mengatakan, edukasi tentang gizi dan dampak SKM masih perlu dilakukan secara masif. Semua pihak bahkan harus bisa terlibat agar informasi yang salah tentang SKM tak lagi ditelan mentah-mentah oleh masyarakat.  Bahkan, tak hanya ibu hamil, SKM pun masih diberikan pada anak-anak sebagai minuman susu. "Masih banyak ibu-ibu yang memberikan kental manis kepada anaknya, padahal kental manis gizinya sedikit dan lebih banyak gulanya,” papar Yuli baru-baru ini.  Untuk itu, edukasi SKM harus perlu dilakukan. Bahkan, harus mulai mengedukasi pada masyarakat bahwa SKM hanya bisa dimanfaatkan susu sebagai topping atau penambah rasa dalam makanan.Baru-baru ini, YAICI bekerja sama dengan PP Aisyiyah mengedukasi warga Bantargebang yang tinggal di sekitar rumah gizi.  Di luar konsumsi SKM, Praktisi dan Konsultan Gizi, Herawati, mengakui, memang banyak makanan sehat yang belum diterapkan oleh masyarakat Indonesia. Sebab, masyarakat lebih senang terhadap makanan-makanan yang instan aliasn mudah tanpa ribet mengolahnya.  Padahal, untuk mendapatkan makanan bergizi bisa diolah sendiri dan tidak perlu mahal. Misalnya untuk mendapatkan protein bisa mengosumsi tempe atau telur dan sayur-sayuran.

71 Persen Bumil Masih Konsumsi SKM, Sosialisasi Dianggap Masih Minim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/arumi-bachsin.jpg" alt="KETUA DEKRANASDA: Arumi Bachsin dalam sesi pemotretan sebelum webinar Mengintip Basha x Dekranasda dimulai. (Basha Market for Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>KETUA DEKRANASDA: Arumi Bachsin dalam sesi pemotretan sebelum webinar Mengintip Basha x Dekranasda dimulai. (Basha Market for Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Susu kental manis (SKM) diyakini tak cocok untuk anak-anak. Sebab SKM dinilai tidak mengandung nilai gizi yang cukup sebagai susu. Apalagi jika dikaitkan dengan pencegahan stunting, maka intervensi SKM dinilai tak tepat.  Selebriti yang juga Ketua TP PKK Jawa Timur Arumi Bachsin mengungkapkan penanganan stunting di wilayahnya dengan mengedukasi para ibu untuk memenuhi nilai gizi bayi sejak dalam kandungan. Sebab kehidupan bayi dimulai sejak usia nol dalam perut ibu hingga seribu hari pertama.  "Memang harus saat dalam kandungan namun itu saja sudah telat, moment yang paling tepat adalah ketika remaja, sehingga mereka siap untuk menjadi ibu,” papar Arumi dalam webinar baru-baru ini bersama PP Muslimat NU.  Istri Wagub Jatim tersebut juga mengakui, saat ini penyumbang terbesar stunting adalah tingginya pernikahan di usia anak. Penyebabnya adalah kemiskinan, putus sekolah, kurangnya pendidikan baik formal maupun non formal. Oleh karena itu, ia mengingatkan pentingnya edukasi tentang gizi disampaikan secara gamblang, salah satunya adalah edukasi mengenai konsumsi kental manis yang masih jamak diberikan masyarakat sebagai minuman untuk anak-anak.  “Terkait kental manis menjadi salah satu faktor penyebab stunting, kita harus ke ldepankan fakta dan disampaikan dengan gamblang. Orang tua dalam hal ini ayah dan ibu harus bekerja sama menjaga anak dan mendidik orang tua (nenek) untuk tidak memberi kental manis kepada anak,” jelas Arumi.  Dalam acara yang sama, Dokter Spesialis Gizi Klinis Universitas Indonesia Dr. dr. Fiastuti Witjaksono, MSc, MS, SpGK(K) mengatakan karakteristik perilaku konsumsi masyarakat Indonesia adalah senang makan manis, asin dan mengandung lemak. Asupan lemak rata-rata orang Indonesia memang hanya 32 persen, tidak lebih tinggi dibanding negara lain. Namun asupan lemak jenuhnya, 2 kali lipat dari negara lain dan ini adalah sumber dari segala penyakit. Pada remaja, perilaku konsumsi yang tidak seimbang tersebut terlihat lebih jelas.  “Kita perlu fokus pada remaja karena saat ketidak tepatan nutrisi akan mempengaruhi status gizi dan kesehatan generasi yang akan datang. ila remaja melakukan diet yang salah akan berakibat gangguan pertumbuhan. Dan bila dietnya salah maka akan menjadi remaja yang pendek dan akan melahirkan bayi-bayi yang stunting. Ditambah lagi remaja sekarang terbiasa mengkonsumsi fast food dan junk food yang kandungan gula, garam dan lemaknya tinggi.” Jelas dr Fiastuti.  Karena itu, guna mencegah stunting, pemenuhan gizi remaja perlu diperhatikan. “Harusnya nutrisi remaja yang mengandung nutrian yang dibutuhkan bagi pertumbuhannya seperti protein yang tinggi, jangan banyak gula. Dan saya tidak setuju jika anak diberi kental manis karena sama sekali tidak ada gizinya isinya hanya gula,” tegas Fiastuti.  Plt. Dirjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI Kartini Rustandi memaparkan, 1 dari 4 remaja mengalami stunting, 1 dari 7 remaja mengalami kelebihan berat badan serta 50 persen remaja mengkonsumsi makanan manis lebih dai 1 kali sehari. “Ini menjadi masalah mengingat remaja adalah investasi negara, calon pemimpin. Karena itu Kementerian Kesehatan mengapresiasi edukasi-edukasi yang dilakukan oleh masyarakat,” jelas Kartini Rustandi.  Sebelumnya YAICI bersama PP Muslimat NU telah melakukan penelitian mengenai konsumsi kental manis pada balita di beberapa wilayah di Indonesia. Penelitian dilakukan pada 2020 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, NTT dan Maluku. Dari penelitian ditemukan 28,96 persen dari total responden mengatakan kental manis adalah susu pertumbuhan, dan sebanyak 16,97 persen ibu memberikan kental manis untuk anak setiap hari. Dari hasil penelitian juga ditemukan sumber kesalahan persepsi ibu, dimana sebanyak 48 persen ibu mengakui mengetahui kental manis sebagai minuman untuk anak adalah dari media, baik TV, majalah/ koran dan juga sosial media dan 16,5 persen mengatakan informasi tersebut didapat dari tenaga kesehatan.  Temuan menarik lainnya adalah, kategori usia yang paling banyak mengkonsumsi kental manis adalah usia 3-4 tahun sebanyak 26,1 persen menyusul anak usia 2-3 tahun sebanyak 23,9 persen. Sementara konsumsi kental manis oleh anak usia 1-2 tahun sebanyak 9,5 persen, usia 4-5 tahun sebanyak 15,8 persen dan 6,9 perseb anak usia 5 tahun mengkonsumsi kental manis sebagai minuman sehari-hari. Dilihat dari kecukupan gizi, 13,4 persen anak yang mengkonsumsi kental manis mengalami gizi buruk, 26,7 persen berada pada kategori gizi kurang dan 35,2 persen adalah anak dengan gizi lebih.

Jurus Arumi Bachsin Cegah Stunting, Hindari Susu Kental Manis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpai-minta-aturan-label-susu-kental-manis-harus-satu-pintu_m_.jpg" alt="Ilustrasi susu kental manis. KPAI meminta regulasi terkait Susu Kental Manis satu pintu, agar tak tumpang tindih dalam implementasinya di lapangan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi susu kental manis. KPAI meminta regulasi terkait Susu Kental Manis satu pintu, agar tak tumpang tindih dalam implementasinya di lapangan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kebiasaan masyarakat dalam mengedukasi anak mengonsumsi susu kental manis dinilai kurang tepat. Sebab susu kental manis bukan susu untuk anak. Selain itu susu kental manis bisa berdampak pada gigi anak.  Susu kental manis disebut memiliki kandungan yang berbeda serta komposisi gula terlampau tinggi. Sebelumnya juga sesuai dengan aturan yang dikeluarkan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) mengenai kental manis melalui peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan, yang melarang visualisasi produk kental manis disetarakan dengan zat pelengkap gizi, layaknya produk susu lain. Bahan visualisasi penyajian susu kental manis yang diseduh dengan air dan disajikan sebagai minuman pun tak diperbolehkan.  "Susu kental manis sering dianggap minuman yang direkomendasikan untuk mendukung kesehatan dan pertumbuhan anak, padahal itu salah,” ungkap Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Hananto dalam webinar kesehatan gigi, Selasa (9/3).  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/09/02/2021/susu-kental-manis-bukan-untuk-anak-sosialisasi-belum-berjalan-baik/">Susu Kental Manis Bukan Untuk Anak, Sosialisasi Belum Berjalan Baik</a>  Menurutnya, kandungan gizi susu kental manis jauh dari susu murni. Dalam setiap sendok susu kental manis, setidaknya terkandung 5,5 gram lemak jenuh yang memiliki dampak negatif bagi kesehatan. Selain itu kandungan gulanya bisa sampai 15 gram per sajian.  Kadar gula tinggi, kata dia, selain dapat mempengaruhi kondisi gula darah juga menaikkan berat badan sehingga berpotensi menimbulkan obesitas. Dan juga berdampak pada kesehatan gigi anak.  “Selain dampak negatif bagi tumbuh kembang anak, maka yang perlu diwaspadai adalah sisa susu yang mengandung gula tinggi menempel gigi bisa juga merusak jika tidak segera dibersihkan,” jelas Hananto.  "Untuk itu para orang tua wajib memperhatikan kondisi gigi anak seusai mengkonsumsi susu kental manis," tutup Hananto.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/1fYq2EjJWvw

Dokter Ungkap Dampak Susu Kental Manis Pada Gigi Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/susu-happy-happy-skm-itu-hanya-untuk-tambahan-manis-makanan_m_226100.jpg" alt="Susu kental manis." width="100%">
<figcaption>Susu kental manis.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Susu kental manis dinilai lebih banyak memiliki kandungan gula sehingga tak cocok untuk anak. Masyarakat diminta untuk memahami nilai gizi suatu sajian sebelum mengonsumsinya.  Koalisi Perlindungan Kesehatan Masyarakat (KOPMAS) meminta pemerintah turun tangan langsung ke masyarakat memberikan edukasi tentang fakta kental manis. Sesuai dengan aturan yang dikeluarkan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) mengenai kental manis melalui peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan, yang melarang visualisasi produk kental manis disetarakan dengan zat pelengkap gizi, layaknya produk susu lain. Bahan visualisasi penyajian susu kental manis yang diseduh dengan air dan disajikan sebagai minuman pun tak diperbolehkan.  BPOM telah memberikan tenggat waktu bagi produsen untuk menyesuaikan aturan ini dalam waktu 30 bulan, terhitung sejak aturan kebijakan tersebut di sahkan. Artinya, tenggat waktu tersebut akan berakhir pada April 2021 mendatang. Diharapkan produsen menerapkan hal-hal yang telah diatur, terutama mengenai iklan dan promosi produk ke masyarakat.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/15/12/2020/survei-17-persen-ibu-berikan-susu-kental-manis-untuk-balita-tiap-hari/">Survei: 17 Persen Ibu Berikan Susu Kental Manis untuk Balita Tiap Hari</a>  “Iklan kental manis memang sudah berubah, tidak ditemukan lagi visualisasi anak-anak meminum kental manis menggunakan gelas ataupun botol. Namun bukan berarti tugas pemerintah selesai, ada tanggung jawab terhadap masyarakat untuk mengedukasi secara terus menerus," jelas Ketua KOPMAS Rita Nurini, dalam konferensi pers virtual, Selasa (9/2).  Dari hasil temuan di dua wilayah, yaitu Rawa Semut di Bekasi dan Karawaci di Tangerang, sebagian besar masyarakat masih memberikan kental manis sebagai minuman untuk anak selepas ASI. Mereka meminta perhatian pemerintah dan juga produsen seharusnya ikut bertanggung jawab menyampaikan edukasi yang tepat tentang apa dan bagaimana kental manis boleh digunakan  Pengamat kebijakan publik Safira Wasiat mengatakan, pemerintah belum optimal mensosialisasikan aturan dan ketentuan mengenai kental manis yang tertera dalam PerBPOM No 18 tahun 2018. “Kalau kita lihat pemerintah hanya bicara mengenai kental manis hanya pada saat SE dan peraturan dikeluarkan. Setelah itu kita tidak melihat ada upaya pemerintah menyampaikan sosialisasi tentang kental manis ke masyarakat,” jelas Safira.  Lebih lanjut, dalam paparannya Safira juga menyebutkan diperlukan partisipasi masyarakat untuk melawan iklan dan promosi yang keliru di masyarakat tentang kental manis. “Namun, bagaimana masyarakat bisa ikut mengawasi kalau tingkat edukasi gizi di masyarakat juga masih rendah? Inilah kenapa dibutuhkan lebih banyak upaya dari pemerintah, harus ada kolaborasi lintas kementerian untuk menyampaikan informasi ini,” jelas Safira.  Ketua Badan Pengawas Iklan P3I Susilo Dwihatmanto menegaskan, perlunya produsen dan pemerintah melakukan edukasi langsung ke masyarakat secara berkesinambungan. “Kalau melihat temuan di lapangan, kenyataan dan bagaimana praktiknya di masyarakat, artinya memang ini cukup kuat dan meyakinkan untuk BPOM dan juga produsen bahwa mereka harus mengeluarkan iklan yang jelas-jelas menyebutkan bahwa kental manis bukan untuk anak, ini sangat mungkin dilaksanakan,” jelas Susilo.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=VE9Smf-C8Ug  &nbsp;

Susu Kental Manis Bukan Untuk Anak, Sosialisasi Belum Berjalan Baik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#skm

Berita Terkini