<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/13/Kqt6kheC3K93bNActewsJ9B3EMUgiTGfnLKNOVfq-3314305288.jpg" alt="Ketua Panitia Khusus (Pansus) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Farah Savira usai rapat di DPRD DKI Jakarta, Rabu (13/8). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Panitia Khusus (Pansus) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Farah Savira usai rapat di DPRD DKI Jakarta, Rabu (13/8). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di DPRD DKI Jakarta kembali memanas. Ketua Panitia Khusus (Pansus) KTR DPRD DKI Farah Savira menyoroti minimnya kehadiran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dianggap menghambat proses pembahasan. Rapat Pansus yang digelar Rabu (13/8) kali ini membahas pasal 6 hingga pasal 12. Namun, absennya sejumlah SKPD membuat pembahasan dinilai tidak maksimal. Farah Savira menyebut beberapa SKPD seperti Bapenda, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Dinas Pertamanan dan Hutan Kota jarang hadir. "Kalau sekali lagi tidak hadir, kita akan surati Gubernur. Ini soal keseriusan,&rdquo; ujar Farah. Ia mengaku heran karena beberapa SKPD justru hadir di forum luar, namun absen saat rapat Pansus. Padahal, saat ini yabg terpenting ialah kehadiran mereka saat pembahasan raperda di DPRD. &ldquo;Saya pernah hadir FGD di UI, Bapenda ada di sana, bahkan memaparkan hal yang belum pernah disampaikan ke kita. Di FGD tersebut dipaparkan soal cukai yang justru tidak pernah dijelaskan ke kita,&rdquo; ungkapnya. Menurut Farah, kehadiran SKPD sangat penting agar pembahasan Raperda KTR lebih komprehensif dan partisipatif. Apalagi, fokus rapat kali ini membahas penentuan lokasi bebas rokok, termasuk sarana olahraga dan fasilitas publik lainnya. "Tujuannya supaya ini basis datanya diperkuat. Apakah ada yang perlu diubah atau tidak. Maka, perlu kehadiran dari SKPD karena kami perlu memastikan," kata Farah. &nbsp; Wakil Ketua Pansus Abdurrahman Suhaimi menyebut pembahasan pasal 6 hingga pasal 12 berjalan kondusif meski ada perbedaan tafsir. Politikus PKS itu menegaskan larangan merokok di tempat peribadatan dan fasilitas olahraga berlaku mutlak tanpa pengecualian kegiatan. &ldquo;Perda ini terkait dengan kesehatan dan kita juga sayang kepada para pedagang. Perda ini hak untuk hidup sehat, khususnya terkait asap rokok. Siapapun kita lindungi dengan perda ini dan tidak mengganggu usaha kecil,&rdquo; terangnya. Rapat Pansus KTR akan kembali digelar pekan depan. Seluruh anggota Pansus sepakat mempercepat pembahasan agar Raperda bisa disahkan paling lambat akhir September 2025.

Pembahasan Raperda KTR di DPRD DKI Jakarta terkendala minimnya kehadiran SKPD, Ketua Pansus Farah Savira mendesak kehadiran mereka.

Ketua Pansus Raperda Kawasan Tanpa Rokok Tegur SKPD yang Sering Absen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/13/WhatsApp-Image-2024-11-13-at-151814_77772d85-946115034.jpg" alt="Gubernur Kalsel Sahbirin Noor berpamitan kepada ASN lingkup Pemprov Kalsel usai menyatakan mundur sebagai Gubernur Kalimantan Selatan, Rabu (13/11). (Biro Adpim Kalsel/Antara)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Kalsel Sahbirin Noor berpamitan kepada ASN lingkup Pemprov Kalsel usai menyatakan mundur sebagai Gubernur Kalimantan Selatan, Rabu (13/11). (Biro Adpim Kalsel/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor atau Paman Birin berpamitan dan mengundurkan diri sebagai Gubernur Kalsel pada sisa jabatan periode kedua atau 2021-2024. Paman Birin saat berpamitan kepada sejumlah pegawai aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemprov Kalsel pada Rabu (13/11). Bertempat di Gedung Idham Chalid Kantor Gubernur, Paman Birin sebagai Gubernur Kalsel dua periode ini menyampaikan langsung pengunduran diri yang didampingi sang istri Hj. Raudatul Jannah, Ketua Tenaga Ahli Gubernur Noor Aidi dan Staf Ahli Gubernur Agus Dyan Nur. &rdquo;Alhamdulillah, kita dapat berkumpul. Alhamdulillah dalam keadaan sehat wal alfiat," kata Paman Birin &nbsp;seperti dilansir dari Antara. Paman Birin menjelaskan, kurang lebih delapan tahun bukan waktu yang pendek dan juga bukan waktu yang panjang menjabat sebagai Gubernur Kalsel. &rdquo;Hari ini sengaja datang, bersama Bunda (Hj. Raudatul Jannah) sebagai Ketua TP PKK Kalsel yang ingin saya sampaikan, mulai hari ini saya mengundurkan diri dari sisa-sisa jabatan Gubernur 2024,&rdquo; ucap Paman Birin. Paman Birin menyampaikan permohonan maaf selama menjadi Gubernur Kalsel banyak hal atau kekhilafan yang membuat tidak nyaman para ASN Pemprov Kalsel. Juga mengenang kebersamaan delapan tahun membangun Banua yang merupakan hasil kerja bersama, sinergi seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD). &rdquo;Alhamdulillah banyak hal yang bisa kita kerjakan. Kurang lebih delapan tahun, kalau sudah ada turdes kesannya luar biasa. Mudahan-mudahan hasil kerja kita, saya yakin ada Penjabat Gubernur yang ditunjuk Presiden Prabowo karena kita sudah memohon mengundurkan diri, pemerintahan dan pembangunan di Kalsel berjalan dengan lancar,&rdquo; ungkap Paman Birin. Karena bersifat mendadak, Gubernur Paman Birin meminta kepada yang hadir untuk menyampaikan kepada keluarga besar Pemprov Kalsel yang tidak hadir bahwa dirinya berpamitan dan mengundurkan diri. Selesai berpamitan, Paman Birin dan istri pun menyempatkan bersalaman dengan para pegawai lingkup Pemprov Kalsel. Paman Birin dan istri pun diantarkan para pegawai hingga ke pelataran Gedung Idham Chalid untuk meninggalkan areal Kantor Gubernur Kalsel.

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor atau Paman Birin berpamitan dan mengundurkan diri sebagai Gubernur Kalsel pada sisa jabatan periode kedua

Sahbirin Noor Undur Diri sebagai Gubernur Kalsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/28/WhatsApp-Image-2024-10-28-at-062020-167445786.jpg" alt="BPKAD Jawa Timur gelar FGD terkait inovasi untuk menggali potensi pendapatan melalui pemanfaatan aset daerah di Malang pada Kamis dan Jumat (24-25/10). (Pemprov Jatim)" width="100%">
<figcaption>BPKAD Jawa Timur gelar FGD terkait inovasi untuk menggali potensi pendapatan melalui pemanfaatan aset daerah di Malang pada Kamis dan Jumat (24-25/10). (Pemprov Jatim)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Menurut rencana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah (HKPD) diterapkan tahun depan. Diperkirakan pendapatan asli daerah (PAD) akan turun termasuk di Jawa Timur. Pemerintah daerah perlu melakukan inovasi untuk menggali potensi pendapatan melalui pemanfaatan aset daerah. Permasalahan tersebut menjadi bahasan pada FGD di Malang pada Kamis dan Jumat (24-25/10). Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Timur Sigit Panoentoen mengatakan, forum tersebut merupakan ajang untuk menjaring berbagai persoalan. Utamanya dalam upaya memanfaatkan dan kendala di lapangan dan bagaimana solusinya. &rdquo;Empat isu yang menjadi bahasan. Yakni akurasi data barang miliki daerah, pengamanan aset, transfer knowledge, dan peningkatan PAD melalui pemanfaatan aset tersebut. Forum ini diharapkan bisa menjembatani SKPD selaku pengguna barang dengan BPKAD selaku pengelola aset daerah,&rsquo;&rsquo; ungkap Sigit Panoentoen. UU HKPD mengulas berbagai potensi yang dimiliki daerah. Sigit menyebut, perkiraan penurunan PAD di Jawa Timur bisa mencapai Rp 4,1 triliun. Meski begitu, pihaknya meminta SKPD di Jawa Timur tidak resah. Masih ada strategi yang bisa dilakukan. &rdquo;Yakni melalui pemanfaatan aset tersebut. Yang terpenting, fungsi layanan masyarakat harus tetap dijaga,&rsquo;&rsquo; ujar Sigit. Kepala Bidang Aset Herry Indrawanto menambahkan, kebijakan yang akan diterapkan tahun depan itu membawa dampak pada berbagai aspek. SKPD non BLUD akan menyesuaikan anggaran. Begitu juga SKPD yang memiliki BLUD, akan dikurangi anggaran subsidinya. &rdquo;Pada forum ini, SKPD akan memahami implikasi penerapan undang-undang tersebut sehingga bisa mengambil langkah tepat sejak awal,&rsquo;&rsquo; terang Herry Indrawanto. Pemanfaatan aset atau barang daerah memang salah satu inovasi yang bisa diterapkan. Namun, untuk mengimplementasikannya, SKPD atau BLUD harus memahami aturan pemanfaatan barang yang tepat. Dengan begitu, pemanfaatan barang daerah bisa meningkatkan pendapatan asli daerah, bukan memunculkan masalah hukum di kemudian hari.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah diperkirakan membuat PAD akan turun termasuk di Jawa Timur

BPKAD Jawa Timur Bahas Pemanfaatan Aset Barang Daerah, Antisipasi Penurunan PAD

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/02/IMG_20231002_165232-2480692482.jpg" alt="Kondisi kabut asap di Kota Banjarmasin." width="100%">
<figcaption>Kondisi kabut asap di Kota Banjarmasin.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor menginstruksikan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemerintahan provinsi membagikan&nbsp;masker ke masyarakat. &rdquo;Secara serentak instruksi Pak Gubernur hari ini (2/10), untuk turun ke lapangan bagi-bagi masker tersebut,&rdquo; ujar Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalsel Berkatullah seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin, Senin (2/10). Menurut dia, kegiatan bagi-bagi masker gratis itu sebagai perhatian pemerintah provinsi akan dampak langsung kabut asap bagi kesehatan masyarakat. Giat serentak bagi-bagi masker itu dilaksanakan di 50 titik di empat kabupaten/kota. Yakni Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kota Banjarbaru. &rdquo;Titik pembagian masker gratis dari Pemprov Kalsel di jalan-jalan protokol di empat kabupaten/kota tersebut,&rdquo; ujar Berkatullah. Dia menjelaskan, kondisi empat kabupaten/kota tersebut sangat terdampak kabut asap. Sebab, terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) musim kemarau ini. Menurut Berkatullah, karena udara yang tidak sehat, Gubernur Kalsel meminta masyarakat untuk pakai masker saat ke luar rumah. Sehingga, dampak negatif bagi kesehatan berkurang. &rdquo;Sebagai perhatian serius Pak Gubernur terhadap kondisi saat ini, hingga melaksanakan bagi-bagi masker tersebut, selain semua terus berjuang untuk mengantisipasi karhutla yang meluas di lapangan,&rdquo; ucap Berkatullah. Selain membagikan masker, Pemprov Kalsel juga mendirikan posko pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak karhutla di Bundaran Landasan Ulin menuju bandara lama. &rdquo;Kami berharap masyarakat yang terdampak akibat kabut asap karhutla, menjaga kesehatan dengan minum air putih yang banyak dan kalau ingin keluar rumah agar dapat mengenakan masker,&rdquo; tambah Kepala UPTD Pelayanan Krisis dan Epidemi Kesehatan Kalsel Sri Wahyuni. Sementara itu, kabut asap sebagai dampak dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) semakin tebal menyelimuti Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Akibat ketebalan kabut asap tersebut, jarak pandang maksimal sekitar 300 meter hingga pukul 06.30 wita seperti di Jalan A Yani, yang merupakan jalan utama keluar-masuk Kota Banjarmasin. Wali kota Banjarmasin Ibnu Sina meminta masyarakat yang ingin bepergian agar memakai masker guna mengurangi terhirup udara yang kurang sehat yang berdampak terhadap kesehatan. BMKG memprediksi delapan daerah di Kalimantan Selatan berasap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada Senin (2/10). Kabut asap terjadi di wilayah Banjarmasin, Banjarbaru, Barabai, Kandangan, Marabahan, Martapura, Pelaihari, dan Rantau. BMKG juga mengimbau masyarakat mewaspadai kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan yang dapat menyebabkan kabut asap.

Gubernur Kalsel instruksikan SKPD membagikan masker ke masyarakat. Hal itu menyusul kabut asap tebal akibat karhutla di sejumlah wilayah

Kabut Asap, Gubernur Kalsel Instruksikan Bagikan Masker untuk Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tiga-skpd-tanpa-kepala-dinas-bkd-kelimpungan_m_.jpg" alt="Ilustrasi PNS, tugas kedinasan di Kabupaten Malang alami kekosongan jabatan kepala dinas." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PNS, tugas kedinasan di Kabupaten Malang alami kekosongan jabatan kepala dinas.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Tiga posisi kepala dinas di Kabupaten Malang mengalami kekosongan. Ketiganya adalah Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA), Dinas Kesehatan, serta Dinas Komunikasi dan Informatika.&nbsp; Dampak dari kekosongan itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang kini sedang kebingungan mengisi tiga jabatan yang kosong itu. Terlebih lagi, dengan ditetapkannya Bupati Malang, Rendra Kresna sebagai tersangka KPK, kebijakan-kebijakan strategis yang harusnya segera diputuskan jadi terhambat.&nbsp; Meskipun sudah ada Plt Bupati Malang Muhammad Sanusi, tetap saja untuk mengambil kebijakan strategis harus melalui proses yang lama. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Malang Nurman Ramdansyah mengatakan, ketiga jabatan yang kosong itu memang baiknya segera diisi.&nbsp; Pengisiannya melalui mekanisme lelang terbuka. Karena sudah termasuk sistem, jelas ada peraturan yang jelas.&nbsp; "Itu pegangan kami. Sehingga tinggal kami laksanakan aturan itu," ujar Nurman, Jumat (19/10).&nbsp; Untuk proses lelang saat ini, kata Nurman, belum dibuka. Pihaknya terlebih dahulu harus melaporkan pada komisi aparatur sipil negara (KASN). Namun dia tegaskan, lelang tetap akan berlanjut. Karena itu harus laporan ke KASN dulu tiap langkah. Mulai rencana, pembentukan pansel, itu tahap-tahap harus dilaporkan ke KASN. "Terakhir saya lapor ya ke Pak Rendra (Bupati Malang). Sekarang tentu dengan situasi gini saya harus lapor ulang," tambahnya. Sesegera mungkin Nurman akan melapor ke KASN. Namun, dirinya akan melakukan telaah dahulu dengan Plt Bupati Malang. Setelah ditelaah, baru disesuaikan dengan arahan Sanusi. Termasuk Nurman memastikan ke Provinsi berwenang tidak nanti seorang Plt Bupati melantik pejabat. "Karena ini kebutuhan ya, harus ada definitif, tiga jabatan," tutup Nurman. Terpisah, Plt Bupati Malang, Muhammad Sanusi memberikan tanggapan terkait ketiga jabatan kepala dinas yang kosong tersebut. Sanusi mengakui bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan mutasi, namun selama Plt kepala dinas mampu melakukan tugas dengan baik, hal itu tidak perlu lagi dipermasalahkan.&nbsp; "Ya tidak apa-apa Plt-nya saja nanti sampai definitif. Ya sebatas Plt itu saja, kalau nanti ada yang kosong lagi ya Plt lagi. Tidak apa-apa kan, Plt itukan sudah mampu," ucap Sanusi. Sebagai informasi, kekosongan Kadis di Kabupaten Malang karena ada yang sudah pensiun dan ada juga yang dimutasi ke bagian lagi.

Tiga SKPD Tanpa Kepala Dinas, BKD Kelimpungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kawal-proyek-rp-160-m-dua-skpd-minta-pendampingan-tp4d_m_187085.jpeg" alt="Rapat koordinasi permintaan pendampingan TP4D Kejati Sulselbar, dari dua SKPD Sulbar di Kantor Kejati, di Makassar, Rabu (7/2)." width="100%">
<figcaption>Rapat koordinasi permintaan pendampingan TP4D Kejati Sulselbar, dari dua SKPD Sulbar di Kantor Kejati, di Makassar, Rabu (7/2).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov Sulawesi Barat (Sulbar) meminta pendampingan Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar.&nbsp; SKPD dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Perhubungan (Dishub), meminta tim TP4D untuk mengawal kegiatan pelaksanaan proyek yang bersumber melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2018 sebesar Rp 160 miliar.&nbsp; Ketua tim TP4D Kejati Marang, melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Salahuddin mengatakan, kedua SKPD itu, telah melakukan rapat koordinasi dengan pihaknya terkait pendampingan dan pengawalan anggaran sejumlah proyek. "Rapat itu merupakan tindaklanjut dari surat permintaan dua dinas yang kaitannya soal permohonan pendampingan hukum TP4D Kejati Sulselbar," jelas Salahuddin saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (7/2).&nbsp; Dalam rapat tersebut, kedua SKPD ini masing-masing memaparkan program dan setiap item yang rencananya bakal didampingi TP4D. Dinas PU Sulbar meminta pendampingan proyek dengan nilai total Rp 158 miliar lebih, yang di dalamnya terdapat sekitar 32 paket pengerjaan.&nbsp; Sedangkan dari Dishub, memaparkan permintaan pendampingan 3 paket pekerjaan dengan nilai total anggaran Rp 2 miliar lebih. "Tujuannya agar nantinya pelaksanaan proyek pendampingan tersebut dapat menghasilkan proyek yang tepat waktu, tepat penggunaan anggaran dan tepat mutu sehingga kemamfaatan proyek dapat dinikmati oleh masyarakat khususnya masyarakat Sulbar," jelasnya. Sementara itu, Kepala Dinas PUPR, Nasaruddin menjelaskan, permintaan pendampingan melalui TP4D ini untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum seperti penyimpangan dan penyelewengan dalam proses pelaksanaannya.&nbsp; "Kami tidak mengerti masalah hukum, karena kadang ada aspek-aspek hukum yang dilangkahi atau kita langgar. Nah hal ini yang tidak diinginkan terjadi, makanya dengan hadirnya TP4D ini. Kita maunya aspek teknis bagus, dan dibarengi dengan aspek hukum juga bagus," jelasnya.&nbsp; Ia menyebut, dari 34 item proyek yang bakal dikerjakan, di dalamnya didominasi dengan paket proyek pembangunan jalan lintas Kabupaten. "Paket jalannya kurang lebih 20 paket," sebutnya.&nbsp; Nasaruddin menginginkan, dalam pengawasan dan pendampingan nantinya ada satu sistem yang terbangun agar tidak terjadi pelanggaran dan penyimpangan. Dengan adanya program TP4D ini diharapkan, dapar membantu dalam hal penggunaan anggaran serta pelaksanaan proyek pembangunan. "Kalau toh ada yang meragukan, kan kita sudah konsultasi dan sudah didampingi oleh TP4D. Kadang-kadang maksud kita baik, tapi pada kenyataannya tidak benar. Makanya kami minta pendampingan TP4D. Jaksa hadir disini bukan untuk mencari kesalahan tapi mencegah kesalahan, itu intinya," tutupnya.

Kawal Proyek Rp 160 M, Dua SKPD Minta Pendampingan TP4D

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/miris-bupati-dan-wagub-nyaris-adu-jotos-di-depan-anak-buah_m_185211.jpeg" alt="Wakil Bupati Abdul Rahman Hi Budding mengamuk saat acara pelantikan pejabat SKPD Tolitoli." width="100%">
<figcaption>Wakil Bupati Abdul Rahman Hi Budding mengamuk saat acara pelantikan pejabat SKPD Tolitoli.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aparatur sipil negara (ASN) di Kabupten Tolitoli, Sulawesi Tengah (Sulteng) yang sedang mengikuti proses pelantikan sumpah jabatan struktural dan fungsional dikejutkan oleh teriakan wakil Bupati Abdul Rahman Hi Budding. Dia datang tiba-tiba ketika Bupati Saleh Bantilan menyampaikan sambutannya saat pelantikan pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Tolitoli. Dikutip dari Palu Ekspres (Jawa Pos Group), insiden itu berlangsung di Gedung Wanita Lama, Rabu (31/1). Kejadian itu bermula saat Bupati Tolitoli Saleh Bantilan menyampaikan sambutan atas pengambilan sumpah puluhan pejabat SKPD. Lantas tiba-tiba Wakil Bupati Abdul Rahman Hi Budding datang tiba-tiba dan memasuki ruangan pelantikan. Secara spontan dia langsung menendang meja yang ditempati Bupati dan berteriak. Hal itu membuat suasana semula yang kondusif menjadi gaduh. &ldquo;Hentikan pelantikan, kenapa saya selaku wakil bupati tidak diberitahu kalau ada pelantikan,&rdquo; teriaknya dengan lantang. Sambil mencak-mencak wakil bupati terus mengamuk dan nyaris memukul bupati, namun sejumlah pejabat sempat melerai mereka. Atas reaksi dari wakilnya itu, Saleh Bantilan itu langsung menghentikan sambutannya. Dia mengatakan pelantikan tetap dilanjutkan. &ldquo;Saya ini bupati, pelantikan ini tetap sah,&rdquo; jawab Bupati di hadapan pejabat yang dilantik. Sikap Saleh Bantilan itu membuat Wakil Bupati terus mencak-mencak. &ldquo;Selama dua tahun kepemimpinan kamilah yang mengetahui Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di daerah, Bapak (Bupati) hanya sering keluar daerah,&rdquo; ujarnya lagi dengan suara penuh emosi.

Miris! Bupati dan Wagub Nyaris Adu Jotos di Depan Anak Buah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/kali-ini-anies-buat-perintah-keras-kepada-anak-buahnya-apa-itu_m_165090.jpeg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno saat memimpin rapat pimpinan." width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno saat memimpin rapat pimpinan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Belum genap satu bulan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memimpin Pemprov DKI Jakarta, kini pasangan gubernur dan wagub mengeluarkan instruksi khusus dan cukup tegas. Dia melarang anak buahnya memasang foto dirinya dan Sandi di setiap spanduk ataupun banner dalam setiap kegiatan. Instruksi itu dikemukakan Anies saat rapat pimpinan (rapim) seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD). "Sudah dibicarakan dalam pertemuan pertama (rapim), tidak boleh memasang foto Anies dan foto Sandi dalam semua spanduk-spanduk yang dibuat oleh Pemprov DKI. Yang dipasang adalah foto rakyat," ujar Anies di Balai Kota, Jumat (27/10). Anies beralasan, semua kegiatan dan program yang dikerjakan Pemprov DKI Jakarta semata-mata untuk warga Jakarta. Dia juga tak ingin ada latar belakang panggung yang memajang fotonya. "Ini bukan tentang Anies. Ini bukan tentang Sandi. Ini adalah untuk rakyat Jakarta. Jangan nanti panggung backdrop-nya gede banget dibikin, sering kan kayak gitu," seru dia. Anies mengaku telah menerapkan ini sejak masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud). "Pernah tidak ada foto Anies di Mendikbud? Gak pernah. Semua policy (kebijakan) bisa dilihat. Nah sekarang Pemprov tidak ada yang memasang foto Anies-Sandi dalam backdrop acara sampai kelurahan semuanya," tegasnya. Semua kegiatan yang menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI, Anies menekankan agar tidak ada foto dirinya. "Kalau kegiatan rakyat bukan dana kita, bukan urusan kita, tapi kalau menggunakan APBD untuk kegiatan Pemprov tidak pakai foto saya," tukas Anies. Kebijakan Anies sebetulnya telah pernah diterapkan semasa pendahulunya, Joko Widodo, gubernur DKI Jakarta 2012-2014 dan Ahok (2014-2017).

Kali Ini Anies Buat Perintah Keras kepada Anak Buahnya, Apa Itu?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/kasus-korupsi-beasiswa-gubernur-papua-7-jam-diperiksa_m_155081.jpeg" alt="Gubernur Papua Lukas Enembe usai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri" width="100%">
<figcaption>Gubernur Papua Lukas Enembe usai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah menjalani pemeriksaan selama tujuh jam. Gubernur Papua Lukas Enembe enggan memberikan tanggapan usai diperiksa oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bareskrim Polri.&nbsp; "Saya tidak komentar, nanti saja sama pengacara," kata Lukas saat ditemui awak media di Gedung Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (4/9). Lukas yang sebelumnya mangkir dua kali dari pemanggilan penyidik. Namun, pada hari ini dirinya bersedia memenuhi pemanggilan penyidik Dittipikor Bareskrim Polri, dia datang sejak pukul 10.15 WIB dan berakhir pada pukul 17.25 WIB di Gedung Ombudsman RI. Sambil berjalan menuju mobilnya, Lukas tetap diam dan tidak mau berkomentar setelah selama tujuh jam dilakukan proses pemeriksaan oleh tim penyidik Dittipikor Bareskrim Polri. "Sudah ya sudah, nanti sama pengacara saya saja," tuturnya sambil berjalan menuju mobil Alphard berwarna hitam. Sebelumnya diketahui, Gubernur Papua Lukas Enembe diperiksa sebagai saksi oleh Dittipikor Bareskrim Polri atas dugaan korupsi beasiswa pelajar di Papua. Sampai saat ini, pihak penyidik telah memeriksa lima orang SKPD Provinsi Papua, hal itu dilakukan untuk dapat memenuhi segala proses pemeriksaan.

Kasus Korupsi Beasiswa, Gubernur Papua 7 Jam Diperiksa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/duh-parkir-liar-dominasi-pelanggaran-bulan-tertib-trotoar_m_154323.jpeg" alt="Ilustrasi: Petugas Dishub sedang menilang kendaraan yang parkir di tempat sembarangan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Petugas Dishub sedang menilang kendaraan yang parkir di tempat sembarangan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bulan Tertib Trotoar (BTT) yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan (Dishub) bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya memasuki hari terakhir, Kamis (31/8). Kepala Satpol PP DKI Jakarta Yani Wahyu Purwoko mengatakan bahwa penertiban trotoar akan tetap dilanjutkan meski tanpa sebutan Bulan Tertib Trotoar. Hal itu bertujuan untuk melaksanakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007. "Satpol PP sebagai leading sector bulan tertib trotoar itu. Ada BTT tidak ada BTT, ya saya laksanakan tugas pokok saya, Perda 8 Tahun 2007 (tentang Ketertiban Umum)," ujar Yani saat dihubungi wartawan, Kamis (31/8). Sementara itu, dari hasil penertiban selama satu bulan, tanggal 1-30 Agustus 2017, jumlah yang diperoleh mencapai 11.039 pelanggaran. Adapun perolehan angka tersebut, terdiri dari pelanggaran Pedagang Kaki Lima (PKL), kendaraan yang melintas dan parkir, serta kasus lainnya seperti penggalian got, sisa spanduk atau reklame, pot tanaman dan puing-puing bangunan yang mengganggu trotoar. Dari keempat kategori di atas, kata Yani, pelanggaran terhadap fungsi trotoar yang paling banyak, yakni parkir liar. "Jadi kebanyakan (pelanggar) yang roda dua, pelanggarannya tuh roda dua," sebutnya. Sebanyak 4.740 kendaraan yang didapati terparkir di trotoar, 2.871 diantaranya terkena Operasi Cabut Pentil (OCP) oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Sementara itu, pelanggaran oleh PKL terhitung sebanyak 1.868, kendaraan melintas 945, dan kasus lainnya 3.486.

Duh, Parkir Liar Dominasi Pelanggaran Bulan Tertib Trotoar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#skpd

Berita Terkini